Bogor, 25 April 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 310/SIC/Dirut/IV/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, telah melaksanakan Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee

: IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama PT Mondialindo Setya Pratama Industries)

b) Alamat Lokasi

: Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

c) Alamat Kantor

: Gedung Kantor Taman A9 Lt. 2 Unit C-12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9/9 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

d) Nomor Izin

: SK Gubernur Papua No. 522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor : 6/1/IUIPHHKPB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016

e) Kapasitas dan Produk

: 35.000 M3/Tahun (Kayu Olahan)

f)

: Tanggal 22 s/d 29 Maret 2017

Tanggal Pelaksanaan

g) Hasil Penilikan

(d/h

: Penilikan II IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 19-SIC-04.02 atas nama PT Mondialindo Setya Pratama Industries dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 19.r1-SIC-04.02 atas nama PT Mondialindo Setya Pratama

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464 Fax : 0251-8634232 Email : [email protected]

Bogor, 25 April 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

KEPUTUSAN PENILIKAN NO. 156/VLK/DIRSERTF/IV/2017 Tentang

HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES), PROVINSI PAPUA SK Gubernur Papua No. 522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor : 6/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016 Kapasitas Produksi : 35.000 M3/Tahun (Kayu Olahan) Menimbang

:

1. Akte nomor 26 tertanggal 18 April 2016 oleh Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M tentang Akte Perubahan Nama Terhadap Perizinan PT Mondialindo Setya Pratama Industries 2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6/1/IUIPHHK-PB/PMDH/2016, tanggal 21 Nopember 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri No. SK.47/Menhut-II/2011 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Mondialindo Setya Pratama Industries di Kabupaten Sarni Provinsi Papua 3. Hasil Penilikan VLK PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) pada Penilikan II pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Mengingat

:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

TMPL-SIC-022

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 2

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04 Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/SIC/SPK-Persh/VLK/II/2017 tanggal 21 Februari 2017

Memutuskan Menetapkan :

1. Penilikan II IUIPHHK PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) di Provinsi Papua dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. 2. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor 19-SIC-04.02 atas nama PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari Tanggal 28 Maret 2015 s/d 27 Maret 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Nomor 19.r1-SIC-04.02 Menjadi PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA dengan masa berlaku tetap 3. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) Harus mengajukan Re-sertifikasi 4. Resume Hasil Penilikan II PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES) di Provinsi Papua seperti terlampir dalam keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanggal :

Bogor 21 April 2017

Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUIPHHK PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA INDUSTRIES), PROVINSI PAPUA

1)

Identitas LVLK

:

(a) Nama Lembaga

:

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

:

LVLK-007-IDN

(c) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(e) Direktur Utama

:

Ir. Iin Indasah

(f)

:

Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Standar dan Pedoman

(g) Tim Audit 

Ir. Andijarso (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)



Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan  2)

:

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin

:

PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries)

(b) Nomor & Tanggal SK

:

SK Gubernur Papua No. 522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 2011 Jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor : 6/1/IUIPHHKPB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016

(c) Kapasitas dan Lokasi

:

35.000 M3/Tahun (Kayu Olahan) di Desa Nangke, Distrik Pantai Timur Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Halaman 1 dari 18

(d) Alamat Kantor

:

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : (f) Pengurus 



3)

Gedung Kantor Taman A9 Lt. 2 Unit C-12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9/9 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan -

:

Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama :

H. Syahirifudin

(2) Komisaris

:

Hony Chandrawidjaja

(1) Direktur Utama

:

Oki Handoyo Probo

(2) Direktur

:

Wiwi

(3) Direktur

:

Agung Budi Prahargyo

Dewan Direksi

(g) Nomor S-LK

:

No. 19-SIC-04.02 atas nama IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama Industries menjadi No. 19.r1-SIC-04.02 atas nama IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama

(h) Masa Berlaku S-LK

:

Tanggal 28 Maret 2015 s/d 27 Maret 2018

Ringkasan Tahapan Tahapan

Persiapan

: Waktu dan Tempat Bogor, 23 s/d 25 Februari 2017

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan

o Menetapkan metodologi penilikan II o Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana kerja Kegiatan Penilikan II VLK Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o Kantor

Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP XV, tanggal 22 Maret 2017

o Menyampaikan

rencana kegiatan

Penilikan II VLK

o Visum perjalanan Tim Auditor

Halaman 2 dari 18

Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

o Ruang Rapat Kantor o Lead Auditor manyampaikan tujuan, PT MSP, tanggal 23 Maret 2017

ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan II VLK selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries)

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan II verifikasi legalitas kayu

o Penandatanganan Pertemuan Meeting) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Berita Acara Pembukaan (Opening

o Kantor dan Pabrik PT o Menghimpun, mempelajari data dan MSP, 23 s/d 28 Maret 2017

dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pertemuan Penutupan

o Ruang Rapat Kantor k o Tim PT MSP, tanggal 28 Maret 2017

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan

Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet

Halaman 3 dari 18

Tahapan Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

o Tanggal 30 Maret s/d o Tim

Audit Penilikan II

15 April 2017

menyusun

Laporan

o Panel hasil Penilikan II VLK dan pembahasan verifier

pemenuhan

setiap

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

o Bogor, 16 April 2017

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Penyempurnaan Laporan

o Tanggal 17 s/d 20 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat

Kepada Pengambil Keputusan

April 2017 Pengambilan Keputusan

o Bogor, tanggal April 2017

4)

Pengambil Keputusan 21

o Berdasarkan

hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) Nomor 19-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 19.r1-SIC-04.02

Resume Hasil Penilikan : PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

Akte Pendirian Perusahaan PT MSP didasarkan kepada akta yang dibuat dihadapan notaris Hestiyani Hassan, SH. Halaman 4 dari 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER



MKn dengan materai yang cukup (Rp. 6.000,-), dengan akta Nomor 82 tertanggal 29 Juni 2000. oleh Notaris Yonsah Minanda, SH Notaris di Jakarta. Akte nomor 82 tertanggal 29 Juni 2000 ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomer: C-13251 HT.01.01.TH.2001, tanggal 18 Oktober 2001. Selain itu seluruh Akte Perubahan PT MSP juga telah disahkan dan atau telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Serta akte perubahan nama terhadap perijinan PT Mondialindo Setya Pratama Industries dengan nomor 26 tertanggal 18 April 2016 oleh notaris Chandra Lim, SH.,LL.M b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi

PT MSP (d/h PT MSPI) memiliki dokumen SIUP Besar Nomer 01/503/26.10/ PB/2017, tanggal 22 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sesuai dengan kedudukan perseroan yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

c.

Memenuhi

Saat ini tersedia Surat Izin Gangguan PT MSP (d/h PT MSPI) yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Pemerintah Kabupaten Sarmi Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor : 476/098/D.PTB/2017, tanggal 06 Februari 2017. Untuk Jenis Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu. NPWPD 2.2.0002519.15.02. Izin Gangguan ini berlaku dari tanggal diterbitkan dan akan diperbaharui apabila terjadi perubahan kegiatan.

Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Halaman 5 dari 18




d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 01/503/26-10/02/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sarmi, Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten SarmiI, tertanggal 22 Maret 2017. TDP tersebut berlaku sampai dengan 22 Februari 2022 dengan kegiatan usaha pokok IUIPHHK (Industri Pengolahan Kayu) dengan Nomor 33111. Dengan demikian PT MSP (d/h PT MSPI) telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah menurut Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

e.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi

PT MSP (d/h PT MSPI) dapat menunjukkan dokumen NPWP: 01.988.844.5-063.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No:S23741KT/WPJ.18/ KP.0403/2016 NPWP dan SKT diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura bertindak selaku Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Nopember 2016

f.

Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ Dokumen Lingkungan Hidup lainnya yang setara)

Memenuhi

PT MSP (d/h PT MSPI) telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan oleh Gubernur Papua. Penggunaan DPPL sebagai pengganti dokumen AMDAL/UKLUPL telah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Permen Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PT MSPI telah memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT MSP (d/h PT MSPI) telah Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PTMSP. Semester I bulan Januari s/d Juni 2016 kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan telah diterima tanggal 7 Maret 2016. No.: 20/MSPI-JPR/III/2016. Halaman 6 dari 18




PT MSP (d/h PT MSPI) memiliki Addendum Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) berdasarkan Keputusan Kepala BPTPM Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 03 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) Industri Sawmill PT Mondialindo Setya Pratama di Kampung Nengke Distrik Pantai Timur Barat. Kabupaten Sarmi Propinsi Papua. PT MSP (d/h PT MSPI) telah Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT MSP Semester II bulan Juli s/d Desember 2016 kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan Surat Pengantar Nomor 27/MSP-JPR/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan telah diterima Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, tanggal 16 Maret 2017 g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

PT Mondialindo Setya Pratama Industries telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui SK Nomor : SK. 47/Menhut-II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan telah diubah nama berdasarkan Izin Perluasan IUIPHHK Nomor No. 6/1/IUIPHHK-PB/PMDH/2016, tanggal 21 Nopember 2016 oleh Kepala BKPMRepublik Indonesia menjadi PT Mondialindo Setya Pratama

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi

RPBBI PT MSP (d/h PT MSPI) untuk periode Tahun 2016 dan RPBBI Tahun 2017 telah berhasil dikirim Kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemantauan Hasil Hutan, Direkturat Jenderal Bina Usaha Kehutanan secara on-line system (elektronik) dan telah diterima bukti penyampaiannya. dengan nomor :0000259983 tamggal 20 Januari 2016. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PT MSP (d/h PT MSPI) telah

Halaman 7 dari 18




menyampaikan RPBBI IUIPHHK-nya kepada Instansi yang berwenang. Kemudian tersedia juga Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (bulan Maret 2016 s/d Februari 2017) sesuai dengan RPBBI terakhir (Tahun berjalan) yang telah dilaporkan. 1.2 Importir kayu dan produk kayu 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas Importir

Not Applicable

IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki. Hal ini sesuai hasil verifikasi saat ini bahwa PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Dokumen API-P ini adalah sebagai Tanda Pengenal bagi importer.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

Not Verified/ IUIPHHK PT MSP bukan merupakan Tidak diberlakukan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Verified/ Pada Izin IUIPHHK yang dimiliki PT MSPI Tidak diberlakukan ataupun yang telah berubah nama menjadi IUIPHHK PT MSP bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.

Internal Audit Kelompok

Not Verified/ Pada Izin IUIPHHK yang dimiliki PT MSPI Tidak diberlakukan ataupun yang telah berubah nama menjadi IUIPHHK PT MSP bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok, dan tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai sehingga tidak tersedia Internal audit anggota Kelompok.

Anggota

Halaman 8 dari 18




P.2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1

Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 IUI-PHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h IUI-PHHK PT Mondialindo Setya Pratama industries) menggunakan kayu yang berasal dari IUPHHK-HA PT Mondialido Setya Pratama berdasarkan kontrak kerjasama Suplai Bahan baku kayu bulat yang ditanda tangani 4 Januari 2016 sebanyak + 70.000 m3 jenis merbau yang berasal dari RKT tahun 2016.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Not Applicable

Kayu yg diangkut selama Maret 2016 s/d juni 2016 kelompok meranti sejunlah 1.434 batang (7.7580,98 m3) penerbitan an. Sunar Sunda. Terdapat label barcode pada dokumen SKSHHK. Dokumen DPKB didasarkan kepada sistem SIPUHH online sehingga sistim DPKB mengikuti sistim tersebut (mematikan dengan sendirinya). dalam hal ini Sdr Iwan sebagai Penerima kayu pada sistem SIPUHH online.

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Laporan Penerimaan Kayu Bulat, LMKB serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) periode Maret 2016 – Februari 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Stock bahan baku sesuai dengan laporan mutasi kayu dan selama periode Verifikasi (Maret 2016 s/d Februari 2017) tidak pernah menggunakan kayu lelang.

Halaman 9 dari 18




e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Laporan Penerimaan Kayu Bulat, LMKB serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) periode Maret 2016 – Februari 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

f.

Not Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Laporan Penerimaan Kayu Bulat, LMKB serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH-KB) periode Maret 2016 – Februari 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Memenuhi

Pemasok kayu ke Industri PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT Mondialindo Setya Pratama Industries) berasal dari IUPHHK-HA PT Mondialindo Setya Pratama yang sudah memiliki S-LK dengan nomor 43.r1-SIC04.01 dengan masa berlaku dari tanggal 22 Juni 2015 s/d 21 Juni 2018

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/ DKP

Not Applicable

Bahan baku yang digunakan oleh IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) hanya berasal dari IUPHHK-HA PT MSP yang telah mempunyai sertifikat VLK Hutan.. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa IUIPHHK PT MSPI tidak wajib melakukan kegiatan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) pada pemasok bahan baku dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya..

Memenuhi

Tersedia Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan baku yang sesuai dengan dokumen Laporan Penerimaan Bahan Baku, LMKB dan LMKO sebagai dokumen pendukung RPBBI 2016 dan 2017

i.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Dokumen RPBBI

pendukung

Halaman 10 dari 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER 2.1.2



Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Barang (PIB).

Impor

Not Verified/ IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan Tidak diberlakukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya.

b. Bill of Lading (B/L)


c.

Not Verified/ IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan Tidak diberlakukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya..

Packing List (P/L)

d. Invoice


e. Deklarasi


f.

Bukti pembayaran bea Not Verified/ IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan masuk (bila terkena bea Tidak diberlakukan merupakan perusahaan pengimpor kayu masuk) berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak Halaman 11 dari 18




melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. g. Dokumen lain yang relevan Not Verified/ IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan untuk jenis kayu yang Tidak diberlakukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dibatasi perdagangannya berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. h. Bukti penggunaan kayu Not Verified/ IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) bukan dan produk turunannya Tidak diberlakukan merupakan perusahaan pengimpor kayu berdasarkan Dokumen RPBBI yang dimiliki sehingga berdasarkan hasil verifikasi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi

Terdapat catatan tally sheet mengenai penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi Periode Maret 2016 – Februari 2017 berupa: (1) Input log harian, yang berisi catatan hasil triming, memuat nomor potongan triming : panjang, diameter Cuting log ( A, B, C, D, E) dan (2) Laporan Harian Hasil Produksi. Uji petik pada bahan baku tidak dapat dilakukan karena stok NIHIL akibat pabrik sedang tidak beroperasi dari bulan Juli 2017. Sehingga Uji petik dilakukan atas dokumen, yaitu dokumen Tally sheet dibandingkan dokumen angkutan kayu yang tersedia untuk membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

b.

Laporan olahan.

produksi

hasil

Memenuhi

Berdasarkan data Rekapitulasi Produksi Periode bulan Maret s/d juni 2016 dihasilkan Produksi berupa kayu gergajian sebesar 4.768,3126 m3 dengan input bahan baku kayu bulat sebesar 7.80,98 m3, dengan rendemen 69,90 %. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan LMKB kayu yang Halaman 12 dari 18




dipakai sebesar 7.80,98 m3. Dan sesuai pula dengan LMHOK Periode Maret s/d juni 2016 dihasilkan kayu gergajian sebesar 4.768,3126 m3. Sementara itu pada periode Juli 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat produksi kayu (vakum) c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Berdasarkan data Rekapitulasi Produksi Periode Maret s/d Juni 2016 telah dihasilkan Produksi kayu gergajian sebesar 4.768,3126 m3. Sedangkan sejak bulan Juli 2016 s/d Februari 2017 tidak terjadi proses produksi. Kapasitas izin PT MSP (d/h PT MSPI) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.47/Menhut-II/2011 tanggal 22 Februari 3 2011 sebesar 35.000 M /tahun. Dengan demikian Utilitas realisasi produksi kayu gergajian PT MSP (d/h PT MSPI) sebesar 11,91 %.

d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

Bahan baku yang digunakan oleh IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) hanya berasal dari IUPHHK-HA PT MSP yang telah mempunyai sertifikat VLK Hutan, dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e.

Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi

Tersedia Laporan Mutasi Kayu Bulat maupun Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Maret 2016 – Februari 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Realisasi Pemenuhan Bahan baku untuk RPBBI 2016 dan 2017

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a.

Dokumen S-LK atau DKP

Not Verified

Berdasarkan verifikasi IUIPHHK PT MSP memproduksi bahan baku menjadi kayu olahan keseluruhan pada industrinya, sehingga tidak dijumpai kegiatan menjasakan pengolahan bahan baku kayu kepada pihak lain. Halaman 13 dari 18




b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

Berdasarkan verifikasi IUIPHHK PT MSP memproduksi bahan baku menjadi kayu olahan keseluruhan pada industrinya sendiri, sehingga tidak dijumpai kegiatan menjasakan pengolahan bahan baku kayu kepada pihak lain.

c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Verified

IUIPHHK PT MSP tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain.

d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Verified


e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Verified


P.3

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

3.2

Memenuhi

Seluruh kayu olahan dari IUIPHHK PT MSPI hanya dijual kepada PT Daya Cipta Karya Sempurna di Semarang. Jawa Tengah dan seluruhnya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable

IUIPHHK PT MSP tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Halaman 14 dari 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Pemberitahuan Barang (PEB).


Not Verified

IUIPHHK PT MSP tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Not Verified

IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

d. Invoice.

Not Verified

IUIPHHK PT MSP (d/h PT MSPI) tidak mempunyai dokumen Nomer Induk Kepabeanan (NIK) dan tidak melakukan penjualan secara ekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

e. Bill of Lading (B/L)

Not Verified


f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Not Verified


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Verified


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Verified


c.

Ekspor


Packing list (P/L).

Halaman 15 dari 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER i.


Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Verified



3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT MSP (d/h PT MSPI) menggunakan tanda v-legal secara off product atau hanya menggunakan dokumen-dokumen saja. Seluruh dokumen angkut SKSHH- KB dan SKSHH-KO PT MSPI tahun 2016 - 2017 terdapat Tanda V-Legal yang tercantum pada pojok kanan atas dokumen tersebut sesuai ketentuan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT MSPI) telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3): SOP K3 IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) tanggal 05 Januari 2017, serta mempunyai P2K3 yang bertanggung-jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di lokasi kerja, berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) Nomor : 0 1.A/MSP-IND/1.1/I/17 tanggal 5 Januari 2017.

b. Implementasi K3.

Memenuhi

Operasional industry IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (d/h PT MSPI) telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik. Tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan lay out pabrik/peta jalur evakuasi atau penunjuk arah evakuasi apabila terjadi kondisi darurat. Halaman 16 dari 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi


Di lingkungan industry IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) periode satu tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil), tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Di lingkungan industri PT MSP (d/h PT MSPI) tidak terdapat Serikat Pekerja, namun PT MSP (d/h PT MSPI) telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan para karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Utama Nomor. 54/ MSP-Ind 1.1/XII/16 tanggal 21 Desember 2016 tentang kebebasan berserikat

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT MSP (d/h PT MSPI) 2017 – 2019 yang telah disyahkan Direktur Utama PT MSP (d/h PT MSPI) tanggal 20 Februari 2017 dan telah diketahui Sekretaris atas nama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi yang berlaku sampai dengan 2019., serta sudah mencantumkan hak-hak pekerja termasuk keikut-sertaan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja masih di bawah umur

yang

Memenuhi

Berdasarkan Laporan Daftar Karyawan PT MSP (d/h PT MSPI) Mei 2016 dan Daftar Karyawan IUIPHHK PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP) Februari 2017 juga Laporan Bulanan Ketenagakerjaan Periode Maret 2016 s/d Februari 2017 serta hasil wawancara di lapangan tidak terdapat Halaman 17 dari 18




pekerja di bawah umur (dibawah 18 tahun). Hal ini telah sesuai dengan UU Tenaga Kerja No. 13/2003. Saat audit dilakukan karyawan yang ada adalah 15 orang saja, dan menurut Direktur Utama PT MSP hal ini terkait kegiatan pabrik sedang dibekukan karena permasalahan pemasaran ekspor kayu olahan yang sedang sepi.

Bogor, 21 April 2017 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 18 dari 18

v KAA/ KOMITE AKREDITASI NASIONAL

S rbi & li LL V L L-L L(.Zi.V V1LL lnternational£SinaSa

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN

J L RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR

19.M-SIC-04.02

Tanggal Berakhir : 27-03-2018

Tanggal Terbit : 28-03-2015 Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r 1 : 21-04-2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada :

PT MONDIALINDO SET YA PRATAMA (d/h PT MONDIALINDO S E T YA PRATAMA INDUSTRIES) SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SK IUIPHHK : No. SK.522/509/SET Tanggal 11 Februari 2009 Keputusan Menteri Kehutanan : No. SK.47/Menhut-ll/2011 Tanggal 22 Februari 2011 j o Keputusan Kepala BKPM : No.6/1/IUIPHHK-PB/PMDN/2016 Tanggal 21 November 2016 Kapasitas Terpasang : 35.000 M /Tahun (Kayu Olahan) 3

di

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

Predikat Lulus INDASAH Direktur Utama

Ir. G U S D A J L Direktur S Perusahaan

Sesuai Peraturan

Direktur Jenderal

dengan Peraturan

Pengelolaan

tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Kayu

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;

jo No. P.15/PHPUPPHH/HPL3/8/2016

; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4

Bogor, 25 April 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Recommend Documents