Bogor, 30 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Nomor : 646/SIC/Dirut/VIII/2016 LPPHPL PT. Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan IV Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap : a)

Nama Auditee

:

PT. Bumi Mekar Hijau

b)

Alamat Lokasi

:

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

c)

Alamat Kantor Pusat

:

Plaza BII Menara II Lt. 19 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350, Telepon : (021) 30407800; Fax : (021) 39834473

d)

Alamat Kantor Cabang :

Jl. R. Sukamto Komplek Ruko Palembang Trade Centre (PTC) Blok I No. 60=63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114

e)

Nomor Izin

:

No. SK 417/Menhut/2004 tanggal 19 Oktober 2004

f)

Luas

:

± 250.370 Ha

g)

Tanggal Pelaksanaan

:

Tanggal 25 Juli s/d 1 Agustus 2016

h)

Hasil Penilikan

:

Nilai Akhir Penilikan IV Kinerja PHPL dan VLK IUPHHKHTI PT. Bumi Mekar Hijau dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 82 %, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 16.r2-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi dengan Nomor : 16.r3-SIC-04.01

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon

: 0251-8634086, 8635464

Fax

: 0251-8634232

Email

: [email protected]

Bogor, 30 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN IV KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HTI PT. BUMI MEKAR HIJAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL : LPPHPL-004-IDN (c) Nomor Akreditasi LVLK

: LVLK-007-IDN

(d) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (f)

Direktur Utama

(g) Standar

: Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(h) Tim Audit

:

NO

(i) 2)

: Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Ence Hedi Hasan Zubaedi, S. Hut

Auditor Prasyarat

2.

Ir. E. Gangga Permana

Lead Auditor merangkap Auditor Produksi

3.

Wisnu Groho, A.Md

Auditor Ekologi

4.

Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh

Auditor Sosial

5.

Ir. Andijarso

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

Identitas Auditee

:

Ir. Gusdaji

:

(a) Nama Pemegang Izin

: PT. BUMI MEKAR HIJAU

(b) Nomor & Tanggal SK

: SK.417/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Oktober 2004

Halaman - 1

(c) Luas dan Lokasi

: ± 250.370 Ha, di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

(d) Alamat kantor

:



Kantor Pusat

: Plaza BII Menara II Lt. 19 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350, Telepon : (021) 30407800; Fax : (021) 39834473



Kantor Cabang

: Jl. R. Sukamto, Komplek Ruko PTC Blok I No.60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114.Telepon : (0711) 364167, 364175; Fax : (0711) 362371

(e) Pengurus 



3)

:

Dewan Komisaris : (1)

Komisaris Utama

:

Muliadi Sutjitro

(2)

Komisaris

:

Rony Susanto

Dewan Direksi : (1)

Direktur Utama

:

Jonathan Ginting

(2)

Direktur

:

Suhandi Kosasih

Ringkasan Tahapan : Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 17 s/d 23 Juli 2016

Ringkasan Catatan

o

Menetapkan metodologi penilikan

o

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penilikan IV PHPL dan VLK

o

Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan IV PHPL dan VLK

o

Memberikan gambaran singkat tentang kondisi PT Bumi Mekar Hijau dan hasil penilikan sebelumnya (2015) berupa CARs minor dan rekomendasi yang akan di nilai dalam verifikasi dokumen dan penilaian lapangan serta penyusunan rencana kerja masing-masing auditor

Halaman - 2

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

o Kantor

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, tanggal 25 Juli 2016

o

Penyampaian surat tugas kegiatan Penilikan IV PT Bumi Mekar Hijau

o

Penyampaian rencana kerja/lapangan

o

Meminta informasi terkait pengelolaan hutan PT Bumi Mekar Hijau dalam kurun waktu tahun 2015/2016

o

Sambutan PT. BMH kepada tim auditor PT SIC dalam kegiatan Penilikan IV

o

Penyampaian Gambaran Umum beberapa kegiatan yang pernah dilakukan kaitannya dengan CAR’s

o

Perkenalan Tim Auditor PT SIC dalam kegiatan Penilikan IV

o

Penjelasan Proses Penilikan IV di PT. BMH (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan IV)

o

Penentuan dan penetapan pendamping untuk masing-masing aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK)

o

Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan IV selama di lapangan

o

Melakukan pengecekan terhadap upaya Auditee dalam memenuhi Cars dan rekomendasi yang diajukan pada Penilikan III.

o

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cros cek di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan kriteria dan indikator untuk aspek prasyarat, produksi, ekologi,sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Kantor

BPHP V Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 25 Juli 2016

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Ruang Rapat Kantor PT. BMH, Palembang, tanggal 25 Juli 2016

Kantor PT BMH Palembang, Base Camp Distrik Byuku, Distrik Simpang Tiga, dan areal kerja PT. BMH (serta beberapa desa sekitar perusahaan untuk aspek sosial), tanggal 25 s/d 30 Juli 2016

Halaman - 3

Tahapan

Pertemuan Penutupan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Tempat dan Waktu

Ruang rapat Kantor PT. BMH di Palembang, tanggal 30 Juli 2016

o Kantor

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, tanggal 1 Agustus 2016

Ringkasan Catatan

o

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat opening meeting (pertemuan pembukaan)

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o

Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o

Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o

Penandatanganan taly sheet Hasil Verifikasi lapangan

o

Penandatanganan meeting

o

Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Bumi Mekar Hijau telah berakhir

o

Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o

Tim auditor mengucapkan terima kasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dalam kegiatan penilikan IV PT. Bumi Mekar Hijau dan berpamitan untuk pulang

o

Masing-masing Auditor laporan penilikan

o

Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar verifier dan indikator antar kriteria

o

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

o Kantor

BPHP V Wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 1 Agustus 2016

Penyusunan Laporan

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016

Bogor, 9 Agustus 2016

BA

Closing

menyusun

Halaman - 4

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Penyempurnaan Laporan

Tanggal, 10 s/d 15 Agustus 2016

o

Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan

Bogor, tanggal 23Agustus 2016

o

Nilai Akhir Penilikan IV Kinerja PHPL dan VLK PT. Bumi Mekar Hijau dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 82%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 16.r2-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi dengan Nomor : 16.r3-SIC-04.01

4)

Resume Hasil Penilikan Kriteria / Indikator

A.

Penilaian Kinerja PHPL

1.

Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHKHTI

Nilai

Ringkasan Justifikasi

92 %

o Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas,

(BAIK)

lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan oleh PT. BMH.

o Realisasi tata batas areal kerja PT. BMH di lapangan telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dengan panjang batas 504,897 Km terdiri dari panjang batas di unit I dan unit II sepanjang 293.145 km dan unit III dengan pajang batas 211.752 km.

o Masih terdapat konflik batas berupa klaim, namun terdapat upaya PT. BMH untuk menyelesaikan konflik (terdapat dokumen rencana upaya penyelesaian dan peta penyebaran klaim lahan).

o Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal IUPHHK-HTI PT. BMH.

o Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

75 % (Sedang)

o PT. BMH memiliki dokumen Visi, Misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan telah sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memuat tiga prinsip kelestarian secara fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian secara fungsi sosial.

Halaman - 5

Kriteria / Indikator

Nilai


o PT. BMH belum melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan hasil revisi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. BMH pada tanggal 21 Juli 2016, baik ke kalangan internal maupun ke pihak masyarakat.

o PT. BMH telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan visi misi PHL namun belum seluruhnya. 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga professional Bidang Kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan, implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

93 % (BAIK)

o Keberadaan GANISPHPL PT. BMH belum tersedia pada setiap bidang pengelolaan hutan yaitu GANISPHPL KURPET, dikarenakan belum adanya penyelenggaran pelatihan GANISPHPL tersebut pada instansi terkait (BPHP wilayah V di Palembang).

o Realisasi peningkatan kompetensi SDM yang telah dilaksanakan oleh PT. BMH melalui training (internal & eksternal) periode Januari-Desember 2015 mencapai 89%, dimana jumlah rencana training sebanyak 1.040 orang, dan realisasinya sebanyak 927 orang.

o Dokumen ketenagakerjaan yang diacu oleh PT. BMH tersedia lengkap sesuai aturan yang berlaku. 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHKHTI

72 % (Sedang)

o PT. BMH telah mempunyai Struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL, namun terdapat beberapa posisi jabatan yang kosong (vacant) dan masih terdapat rangkap jabatan.

o PT. BMH telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, dan Sebagai tenaga pelaksananya adalah karyawan yang terdaftar sebagai pemegang role yang memiliki otoritas tertentu sesuai dengan job descriptionnya

o PT. BMH terlah memilki Organisasi Satuan Pengawas Internal/ internal auditor, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

o Manajemen

PT. BMH telah melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi dari tim internal audit (SPI), namun belum mencakup seluruhnya.

1.5. Persetujuan Atas Dasar Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

(83 %) BAIK

o Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah disosialisasikan, antara lain adalah program-program CSR yang disepakati bersama agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, namun

Halaman - 6


Nilai

Ringkasan Justifikasi tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan RKT 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.

o Dalam proses tata batas sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HT PT. BMH telah mendapat persetujuan dari para pihak.

o Dalam proses program CSR PT. BMH telah memperoleh persetujuan para pihak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat program yang belum direalisasikan yaitu program tanaman kehidupan.

o Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT. BMH telah mendapat persetujuan dari para pihak yaitu dari pihak pemerintah dan masyarakat desa setempat yang berada di sekitar areal kerja IUPHHK-HT. 2.

Produksi

2.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

80 % (Sedang)

o PT. BMH telah menyusun dokumen RKUPHHK untuk jangka waktu 10 tahun periode 2009 s/d 2018 yang disusun dengan mengacu kepada hasil Deliniasi Makro dan dan Deliniasi Mikro, dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan No. SK 94/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Agustus 2011, dan tidak ada surat peringatan terkait dokumen RKU.

o Penataan

areal kerja khususnya untuk kegiatan penanaman dan penebangan pada periode RKT tahun 2015 dan 2016 di lapangan, berdasarkan lokasinya terdapat banyak pergeseran lokasi petak penanaman dan penebangan dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2009 – 2019 ; sedangkan berdasarkan target luas areal (penebangan dan penanaman), luas areal yang direncanakan di dalam dokumen RKT 2015 dan 2016 sebagian besar (112% untuk RKT 2015 ; dan 82% untuk RKT 2016) dari yang direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode 2009 – 2018.

o Batas petak/blok dibuat dalam bentuk batas permanen yakni berupa kanal (primer, sekunder, tersier), tetapi tanda batas yang menunjukkan Identitas petak di lapangan (“plang petak”) belum seluruhnya terpasang (dapat ditemukan di lapangan).

Halaman - 7

Kriteria / Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

Nilai


(75 %) o PT.BMH telah memiliki data IHMB memiliki data potensi SEDANG tegakan berdasarkan IHMB dan hasil risalah hutan sebelum penebangan (Pre Harvesting Inventory /PHI) beserta peta pendukungnya untuk tipe ekosistem hutan tanaman rawa gambut dengan rata-rata 123,92 m3/Ha. Tetapi belum memiliki data potensi tegakan untuk tipe hutan alam rawa gambut

o PT. BMH telah melakukan pengukuran PUP/PSP dan memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem hutan tanaman rawa gambut dan sudah dianalisis dalam bentuk riap tegakan CAI dan MAI. Sedangkan untuk tipe hutan alam rawa gambut tidak dilakukan pengukuran riap karena dialokasikan untuk areal konservasi

o PT.BMH sudah melakukan pengukuran dan analisis data potensi dan riap tegakan dan telah melaporkan hasil pengukuran riap tegakan pada petak ukur permanen tersebut kepada Badan Litbang Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat No. 157/BMH/IV/2016 tanggal 6 April 2016 perihal laporan pembuatan dan pengukuran PUP di Areal IUPHHK-HTI PT. BMH. Tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

100 % (BAIK)

o SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap menyangkut SOP Perencanaan, SOP Pembinaan, dan SOP Pemanenan dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

o Secara umum praktek pelaksanaan kegiatan di lapangan telah mengikuti SOP yang ditetapkan, khususnya pada kegiatan penebangan, persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan.

o Rata-rata potensi tegakan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman (PHI) pada blok RKT tahun 2015 dan RKT 2016, berturutturut adalah sebesar 125,84 m3/Ha dan 139,91 m3/Ha, atau dengan rata-rata 132,88 m3/Ha.

o Rata-rata stocking tanaman permudaan sampai dengan umur 12 bulan adalah 90%.

Halaman - 8

Kriteria / Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfatan hutan.

Nilai


100 %

o SOP Pemanfaatan hutan ramah lingkungan telah tersedia

(BAIK)

dalam SOP-SOP Pemanenan, SOP Perencanaan Hutan dan SOP Pembinan Hutan Perlindungan isinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik setempat

o Terbukti adanya penerapan teknologi ramah lingkungan untuk setiap tahapan kegiatan, yakni tahap perencanaan pemanenan, tahap operasional pemanenan, tahap pemeliharaan kesehatan camp dan keselamatan kerja, dan tahap pasca pemanenan kayu.

o Pada

periode RKT tahun 2015, tingkat efisiensi pemanenan tercapai 99,86% ; atau dengan kata lain, dari 105.330,24 m3 kayu yang seharusnya dapat diekstraksi, dapat terekstraksi sebesar 105.180,94 m3 yang dapat dimanfaatkan (diangkut ke mill), sedangkan selebihnya tidak dapat dimanfaatkan yakni sebesar 149,3 m3.

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemane nan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

90 % (BAIK)

o PT. BMH telah memiliki dokumen RKT untuk selama periode penilaian (2015 dan 2016) dan disusun dengan mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI periode 2009 – 2018, serta telah disyahkan secara mandiri (self approval).

o Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

o Tanda batas blok dan petak kerja di lapangan untuk tanaman pokok seluruhnya dibatasi dengan batas permanen berupa kanal (primer/sekunder/tersier). Sedangkan tanda-tanda yang menunjukkan identitas blok dan petak kerja, ditandai dengan pemasangan sign board petak yang menunjukkan identitas petak kerja yang dipasang pada setiap sudut batas antar petak kerja, namun tidak seluruhnya dapat ditemukan di lapangan tetapi hanya sebagian besar (> 50%)

o Realisasi volume produksi tebangan khususnya RKT 2015 tercapai 85%, lokasinya sesuai dengan blok RKT 2015 yang telah disyahkan, dan luasnya tidak melebihi dari yang direncanakan dalam blok RKT 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan

52% (Buruk)

o Berdasarkan

laporan auditor independen (Richard Richambessy & Rekan) nomor : CJ.1.210.-BMH/AI/KAPSS/VI/2016, menyatakan bahwa opini terhadap Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam

Halaman - 9

Kriteria / Indikator dalam pemanfaatan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia

Nilai

Ringkasan Justifikasi semua hal yang material. Nilai liquiditas : 31,6%, Solvabilitas : 90,8%, dan Rentabilitas : 3,6% (positif).

o Realisasi dana pengusahaan hutan tanaman sebesar Rp 505.494.686.263 dari rencana biaya 602.281.386.806, atau terealisasi 155,2%

sebesar

Rp

o Berdasarkan data keuangan, tidak ada realisasi biaya untuk kegiatan perencanaan (0%). Untuk biaya-biaya lainnya seperti biaya pengadaan sarana prasarana, pemenuhan kewajiban kepada negara, dan pemanenan terealisasi lebih dari 100%. Dan biaya lainnya terealisasi antara 40% - 7%.

o Realisasi pendanaan untuk tahun 2015 rata-rata tercapai sebesar 155,2%, namun tidak proporsional. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang pemenuhan pendanaannya kurang lancar. Diantaranya terdapat kegiatan-kegiatan yang realisasi biayanya < 50% bahkan 0%, seperti untuk kegiatan perencanaan (0,0%), kewajiban kepada lingkungan dan sosial (39,7%), pemeliharaan tanaman (49,2%).

o Perbandingan antara jumlah luas yang ditanam (tanaman pokok) dengan jumlah luas yang ditebang tercapai > 100%, namun realisasi penanaman tersebut hanya penanaman tanaman pokok, sedangkan penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan untuk tahun RKT 2015 tidak ada realisasi.

o Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan terealisasi 45,9% dari yang seharusnya (dari luas areal efektif produksi). 3.

Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

78% o Berdasarkan telaah dokumen legal PT. BMH tidak ada (Sedang) perubahan, sama seperti pada saat penilikan III tahun 2015, Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU; dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan keadaan kawasan lindung di lapangan sesuai dengan kondisi biofisiknya.

o Selama periode setahun terakhir sampai dilakukannya audit penilikan IV saat ini (tahun 2016), tidak terdapat penambahan realisasi penandaan batas kawasan lindung, kawasan lindung yang telah ditata di lapangan masih sebesar 70% dari yang seharusnya.

Halaman - 10


Nilai


o Kondisi tutupan vegetasi kawasan lindung PT. BMH tidak berhutan, yaitu berupa belukar muda dan semak, belukar muda dan semak rawa, belukar tua rawa, tanah terbuka, dan tertutup awan. Pada periode tahun 2016 terdapat realisasi kegiatan pengkayaan di areal kawasan lindung dengan realisasi sebesar 65 % dari rencana

o Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung PT. BMH yaitu terdiri dari pihak perusahaan serta pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten dengan telah disahkannya RKU dan RKT serta pihak masyarakat dari 13 Desa yang ada telah dilakukan sosialisasi kawasan lindung yaitu 10 desa dan berdasarkan wawancara dan telaah laporan patroli selama kurun waktu satu tahun terakhir tidak terdapat kejadian Ilegal Logging di dalam areal kawasan lindung yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

o Kondisi pada saat penilaian penilikan IV tahun 2016, terdapat 2 distrik yang kawasan lindungnya belum dilakukan pengelolaan yaitu Distrik Sungai Menang dan Sungai Serdang, sehingga terdapat sebagian laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung 3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

92 % (Baik)

o PT. BMH telah memiliki SOP mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti serangan hama dan penyakit, kebakaran hutan, penyerobotan lahan, dan pencurian tanaman.

o PT.

BMH telah memiliki sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan, masih terdapat sarana prasarana damkarhut PT. BMH yang jumlahnya belum sesuai dengan standar aktual di lapangan..

o PT. BMH talah menyediakan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, di seluruh Distrik yang berada di bawah naungan Forest Protection Departement dan untuk menangani perlindungan terhadap hama dan penyakit ditangani oleh Seksi/Departemen Penelitian dan Pengembangan.

o PT.

BMH telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan Preemtif, Preventif dan Represif dan talah mempertimbangkan gangguan yang sampai saat ini masih terjadi di lapangan.

Halaman - 11


Nilai


3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

89% (Baik)

o Tidak ada perubahan (revisi) atau penambahan SOP, tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

o PT. BMH telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah akibat kegiatan pengelolaan hutan yang berfungsi dengan baik, Namun Realisasi pemasangan plot pengamatan subsidensi tanah (Dip Well) baru mencapai 78 dari rencana sebanyak 101 atau baru sebesar 77% dari rencana..

o Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah dikerjakan oleh personil bidang (Fire & Safety Technical Support), jumlah dan kualifikasi personil khusus yang menangani Urusan Pemantauan Lingkungan (Bina Hutan) Ganis Binhut sudah memadai sesuai dengan ketentuan..

o PT.

BMH telah menyusun dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air seperti yang ada di dalam dokumen RKL-RPL, dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen pelaksanaan RKL.

o PT.

BMH telah menyusun dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air seperti yang ada di dalam dokumen RKL-RPL, dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen pelaksanaan RPL.

o Berdasarkan parameter-parameter uji sesuai dengan RKLRPL PT. BMH pada evaluasi periode tahun 2015 sampai dengan semester 2 tahun 2015 menunjukan bahwa perkembangan tingkat subsiden tergolong tinggi penurunannya hal tersebut mengindikasikan masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta terdapat upaya pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan. 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

83 % (Baik)

o Berdasarkan telaah dokumen PT. BMH kercukupan SOP yang mencakup prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik di areal BMH sudah mengacu pada perundangan yang berlaku seperti. PP No. 7 tahun 1999, IUCN RedList atau Appendix CITES.

o PT. BMH telah melakukan implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi namuan belum mencakup seluruh

Halaman - 12


Nilai

Ringkasan Justifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin terdapat kelas jenis fauna yang belum dilakukan identifikasi yaitu kelas jenis Insecta (Serangga), Pisces (Ikan), Palmae, Orchidaceae, dan/atau Endemik.

3.5. Pengelolaan flora untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yg tidak rusak b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yg tidak rusak b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

67 % o PT. BMH telah memiliki SOP Pengelolaan Flora, namun (Sedang) belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

o Pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan belum seluruh areal PT. BMH yang diidentifikasi terdapat kawasan lindung yang belum dilakukan pengelolaan yaitu Distrik Sungai Menang dan Sungai Serdang.

o Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, karena kebakaran yang terjadi di areal PT. BMH. 67 % o Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak (Sedang) mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.:

o Pengelolaan fauna sudah dilakukan dengan mengelola KL yang berada di di DSP, DPS, DSB, DSG, DSK, DST yang sudah dialokasikan sebagai areal untuk tujuan pengelolaan dan perlindungan flora dan fauna. Juga telah dilakukan pemantauan fauna di areal produksi. Namun Pengelolaaan fauna secara khusus dan spesifik terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dan endemik di Areal PT. BMH belum selurunya dilaksanakan, kegiatan pengelolaan yang dilakukan antara lain pemantauan, pemasangan sign bord, patroli areal.

o terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

Halaman - 13

Kriteria / Indikator 4.

Nilai


SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat

67 % o Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola (Sedang) penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dimana terkait dengan dokumen tanaman keras seperti jelutung, jabon, jeruk yang ada di masyarakat belum teridentifikasi keberadaanya baik jumlah ataupun luasannya, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.

o Terdapat mekanisme penataan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang dituangkan dalam Dokumen Nomor BMH-PH-OP-2209 SOP Penataan Batas Partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sebagaimana diatur dalam Dokumen Nomor BMH-PH-OP2207 SOP Penyelesaian Konflik dan diketahui para pihak.

o Mekanisme tentang pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, telah dimiliki PT. BMH sebagaimana telah dituangkan dalam beberapa SOP tersebut di atas, namun terkait dengan pelaksanaan di lapangan belum teraplikasikan dengan baik seperti pada tanaman kehidupan.

o PT. BMH telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat seperti Desa Sungai Ceper, Sungai Menang dan Karangsia.

o Berdasarkan dokumen TBT No. : 08/BPKH II.2/2013 beserta lampirannya, serta hasil interview di Kampung Rengas Hilir Desa Riding, Desa Tulung Seluang dan Desa Lebung Gajah, terkait persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK diketahui terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik seperti yang terjadi di Desa Lebung Gajah. 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

87 % (Baik)

o PT. BMH memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yang dituangkan dalam dokumen Laporan Community Development Perlidungan Hutan Departemen PT. BMH Tahun 2015.

o PT. BMH telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat namun aplikasi

Halaman - 14


Nilai

Ringkasan Justifikasi di lapangan masih kurang sesuai dengan mekanisme yang dibangun sebagaimana tertuang dalam SOP (terkait SPT).

o Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan Free Prior Informed Concent (FPIC) di 15 desa, namun Desa Kuala Sei Jeruju tidak termasuk kedalam 15 Desa yang telah mendapatkan sosialisasi sehingga masih terdapat kekurangan 1 desa yang harus dilakukan mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

o PT. BMH telah memiliki bukti yang lengkap (walaupun secara persentase realisasi kecil karena dampak pembekuan) tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap desa binaannya.

o PT. BMH telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Community Development Perlidungan Hutan Departemen PT. BMH Tahun 2015. Sejak januari 2015 s/d Juli 2016, tidak ditemukan kasus ganti rugi. 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

80% o PT. BMH telah memiliki data dan informasi masyarakat (Sedang) hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun terkait dengan jumlah masyarakat yang terlibat tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, terkait data Desa Sri Gading masih kurang lengkap dan kurang jelas.

o PT. BMH telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum dibuat secara khusus dan masih tergantung kepada Dokumen Nomor BMH-PHOP-2102 SOP Pemanfaatan HHBK dan dokumen Nomor BMH-PH-OP-2202 SOP Tanaman Kehidupan. Program Tanaman Kehidupan hingga kini masih kurang dirasakan oleh sebagian masyarakat desa binaan sehingga masih kurang lengkap.

o PT. BMH telah memiliki bukti dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat/Community Development Perlindungan Hutan PT. BMH Tahun 2016.

Halaman - 15


Nilai


o PT. BMH memiliki bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang dituangkan dalam Laporan Community Development PT. BMH Tahun 2015

o PT. BMH telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pada masyarakat yang dibuktikan dengan Dokumen Laporan CD tahun 2015 beserta lampirannya ataupun kepada negara berupa PBB dan PSDH yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik

75 % o Mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas telah (Sedang) dimiliki PT. BMH yang dituangkan dalam Dokumen Nomor BMH-PH-OP-2207 SOP tentang Penyelesaian Konflik .dan Dokumen Nomor BMH-PH-OP-2013, SOP Free Prior Informed consent (FPIC) – Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

o PT. BMH masih memiliki konflik lahan dengan masyarakat dan telah memiliki peta konflik namun belum lengkap baik jumlah peta konfliknya ataupun terkait isi peta konfliknya.

o PT. BMH telah memiliki sumberdaya manusia untuk menyelesaikan konflik yang ditunjuk berdasarkan SPT, namun masih sepihak dan belum melibatkan stake holder lain dari kalangan eksternal (tokoh masyarakat, aparat pemerintah) dan selama ini didukung oleh pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik.

o PT. BMH memiliki Dokumen/laporan penanganan konflik yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemetaan Konflik PT. BMH, Laporan Penyelesaian Konflik Relokasi Kampung Ikan Distrik Padang Sugihan Area Protection Tahun 2015. namun masih kurang lengkap dan kurang jelas terutama terkait dengan informasi kapan konflik mulai muncul dan berapa lama proses penyelesaiannya. 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

92 % (BAIK)

o Hubungan industrial PT. BMH telah direalisasikan seluruhnya sebagaimana tertuang dalam dokumen Serikat Pekerja, Lembaga kerjasama bipartite dan Perjanjian Kerja Bersama dengan seluruh karyawan.

o PT. BMH telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi sebesar 89,80% untuk tahun 2015 dan 60% untuk periode Januari s/d Juni 2016.

Halaman - 16


Nilai


o PT. BMH,telah memiliki bukti dokumen yang lengkap terkait dengan standar dan peningkatan jenjang karir tenaga kerja yang dibuktikan dengan beberapa SK promosi jabatan.

o PT.

BMH telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang didasarkan kepada PKB PT. BMH Periode 2016-2018 dilengkapi dengan Contoh Bukti slip Gaji karyawan PT. BMH dari Level 1 s/d level 9 dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier

Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable/ Not Verified


P1. Kepastian areal IUPHHK K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier : a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHK)

Memenuhi

IUPHHK-HTI PT. BMH telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.417/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. BMH, atas areal hutan seluas + 127.870 Ha, di Propinsi Sumatera Selatan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.417/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 merupakan perubahan luasan areal kerja IUPHHK-HTI PT. BMH semula + 127.870 Ha menjadi ± 250.370 hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran - Sungai Biyuku I, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi

Iuran IUPHHK-HTI PT. BMH pertama telah dibayarkan sesuai SPP IHPH Nomor Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin UPHHK-HT Nomor: S.699/VIBIKPHH/2004 tanggal 12 November 2004 dari Dirjen BPK Departemen Kehutanan kepada PT. BMH untuk

Halaman - 17




membayar Iuran IUPHHK-HT atas areal seluas 127.870 Ha di Provinsi Sumatera Selatan dengan tarif sebesar Rp 2.600,-/ha atau sebesar Rp 352.443.000,dan telah dibuktikan melalui Surat Nomor: 19/BMHIX/2004 tanggal 15 September 2004 tentang Laporan Pembayaran Iuran IUPHHK-HT PT. BMH di Provinsi Sumatera Selatan beserta lampiran bukti transfernya dari BII kepada Bendaharawan Penerima IIUPH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebanyak Rp 352.443.000. Verifier c : Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Not Applicable

Areal IUPHHK-HTI PT. BMH tidak terdapat Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,RKT/B agan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telahdisahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : (1). Dokumen RKUPHHK/RPKH& lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dandilaksanakan oleh Ganis PHPLTimber Cruisingdan/atau Canhut (2). Dokumen RKT/RTT yangdisusunberdasarkan RKU/RPKH dan disahkanoleh pejabat yangberwenang atau yangdisahkan secara selfapproval (3). Peta

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK, RKT beserta revisinya pada PT. BMH beserta lampirannya telah dipenuhi seluruhnya. Revisi RKU PHHK-HTI PT. BMH Berbasis IHMB disahkan melalui SK Kepmenhut nomor SK.94/VIBUHT/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 atas nama PT. BMH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HTI Periode Tahun 20092018 PT. BMH Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:100.000 RKT UPHHK-HT Tahun 2015 dan Tahun 2016 beserta revisi RKT PT. BMH Provinsi Sumatera Selatan telah disahkan secara mandiri (Self-approval) melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. BMH ditetapkan di Palembang dengan Peta Lampiran sebanyak 9 (Sembilan) Peta RKT UPHHK-HTI Tahun 2015 PT.

Halaman - 18



rencana penataanareal kerja yang dibuatolehGanis PHPL Canhut


BMH Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:50.000. Laporan Hasil Cruising (LHC) URKT Tahun 2016 PT. BMH disusun oleh GANISPHPL Timber Cruising (TC) PT. BMH a.n Antonius Estafanus No. Register 018305/TC/VII/2011

Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

Dalam penataan areal kerja PT. BMH terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang dituangkan dalam Peta RKT 2015 dan 2016 terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Buffer Zone HL seluas 25.062 Ha atau 10% dari total luasan areal kerja yang mengacu pada Peta Lampiran Revisi RKUPHHK-HT PT. BMH Tahun 2011 Periode 2009-2018 dan berdasarkan hasil uji petik telah terbukti keberadaannya di lapangan.

Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan / blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi

Penataan blok tebangan pada RKTUPHHK-HTI tahun 2015-2016 telah dipetakan dengan jelas ditandai dengan noktah titik-titik yang membedakan dengan Blok RKT Tanam yang di tandai dengan arsiran miring yang tertuang dalam Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI skala 1:50.000 dan disahkan secara mandiri (Self Approval) melalui SK Direktur Utama PT. BMH. Berdasarkan hasil uji petik Blok RKT dan Batas Petak dan Blok di lapangan telah sesuai dengan Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 – 2016 skala 1:50.000 dengan penandaan batas di lapangan berupa pemberian papan nama Blok RKT serta papan nama kecil diberi cat warna putih untuk batas petak.

K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier: a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi

RKUPHHK-HTI PT. BMH telah memiliki RKUPHHK Sepuluh Tahunan yang berbasis IHMB beserta lampirannya yang telah disahkan oleh SK Menhut nomor SK.94/VI-BUHT/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2009 – 2018 atas nama PT. BMH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2009-

Halaman - 19




2018 PT. BMH Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Skala 1:100.000. P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

PT. BMH telah menunjukkan seluruh dokumen LHP periode Bulan Juni 2015 – Mei 2016 yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP (LP-KHP) dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP), namun mulai tahun 2016 LHP dibuat oleh GANISPHPL PKB yang diangkat sebagai Pembuat LHP berdasarkan SK Direksi PT. BMH.secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH on line.

Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut ke luar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi

Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT Bumi Mekar Hijau dari TPn ke TPK hutan serta ke tujuan industri PT IKPP Pekanbaru dan PT LPPPI Jambi di lindungi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen FAKB dan LMKB selama periode Bulan Juni 2015 – Desember 2015 dan dokumen e-SKSHHK dan LMKB selama periode Bulan Januari – Mei 2016 Berdasarkan verifikasi persediaan kayu yang tercantum di LMKB telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu 0 m3, karena di TPK Hutan kayu langsung masuk ke ponton untuk kemudian ditarik tongkang ke mill PT IKPP atau PT LPPPI

Halaman - 20




Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayubulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK - HTI/HPHTI, IUPHHK RE/Pemegang Hak bisa dilacak balak

Memenuhi

Tanda-tanda PUHH diimplementasikan dalam bentuk pelabelan yang ditempel pada tumpukan KBK, label ini telah sesuai dengan dokumen angkut yang menyertainya.

Verifier b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

PT. BMH telah secara konsisten menerapkan Tandatanda PUHH pada KBK yang diangkut sesuai SOP TUK yang telah dibuat sehingga KBK bisa dilacak balak dan selalu sesuai dengan dokumen angkutnya.

Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier: Arsip SKSKB dan dilampiri DaftarHasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

PT. BMH tersedia Dokumen FA-KB beserta DKBK (DKHP) sebagai lampirannya yang lengkap dan sah di buat oleh petugas yang berwenang yang pengangkatannya melalui keputusan Direktur Utama PT. BMH pada RKT 2015 dan 2016

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan PSDH). Verifier a.Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Setelah dilakukan penelaahan terhadap dokumen SPP PSDH pada Bulan Juni 2015 sampai dengan Mei 2016 ditemukan bahwa seluruh dokumen tersedia, dan jumlah produksi kayu bulat menurut LHP yang telah disahkan dan jumlah PSDH yang telah dibayarkan sesuai dengan tarif ketentuan

Verifier b. Bukti Setor DR . dan/atau PSDH

Memenuhi

PSDH PT. BMH periode Bulan Juni 2015 – Mei 2016 telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP

Verifier c.Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

Memenuhi

Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Halaman - 21




tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman K 3.3.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Verifier Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT. BMH telah terdaftar dan diakui sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) berdasarkan Surat Pengakuan PKAPT bernomor 533/UPP/PKAPT/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Dan berlaku sampai dengan 7 Desember 2018. Nomer PKAPT adalah 06.06.1.03223

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang menunjukan identitas kapal

Not Applicable

Seluruh penjualan yang dilakukan PT. BMH adalah mempergunakan Sistim penjualan FOB, sehingga seluruh kapal angkutan kayu adalah milik pembeli atau disewa oleh pembeli dari agen/pihak ketiga. Dengan demikian seluruh perijinan pengangkutan kayu termasuk perijinan dari kapal pengangkut dilakukan oleh pembeli sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

K 3.4. Pemenuhan Tanda V-Legal Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal Verifier (-) : Pemenuhan Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan

Memenuhi

PT. BMH menggunakan atau membubuhkan Logo atau tanda V- Legal pada dokumen angkutan yang menyertai setiap kali pengiriman KBK ke industry

Halaman - 22




P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja Verifier a. : Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. BMH memiliki dokumen AMDAL berupa Studi ANDAL, RKL dan RPL yang dibuat sesuai arahan Komisi AMDAL Kabupaten OKI Provinsi Sumsel. dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir. Provinsi Sumatera Selatan

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT. BMH telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan RKL dan RPL PT. BMH telah dilaporkan secara kontinu per semester kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan instansi terkait. Laporan Semester terakhir pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2015.

Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia,biologi dan sosial

Memenuhi

Pengelolaan dan pemantauan dampak penting telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan telah diimplementasikan berdasarkan wilayah terkena dampak. Beberapa Bentuk laporan hasil kegiatan dan pembangunan sarana fisik di lapang telah dibuktikan dan/atau diimplementasikan.

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K 5.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi

PT. BMH tersedia pedoman/prosedur K3 dan terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. BMH yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Halaman - 23




Verifier b. Ketersedian peralatan K3

Memenuhi

PT. BMH memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan siap pakai, serta belum kadaluarsa hal ini terjaga dengan dilakukannya pemeriksaan alat setiap 1 (satu) bulan sekali

Verifier c. Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi

PT. BMH memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan secara lengkap dengan periode pelaporan per bulan. Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, P2K3 selaku organisasi yang bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup PT. BMH yang secara rutin melakukan sosialisasi K3 dan memasang rambu-rambu serta papan himbauan K3.

K 5.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 5.2.2.

Memenuhi

PT. BMH terdapat serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Rimba Acacia. Serikat pekerja ini telah terdaftar di Disnaker Kabupaten OKI dengan Nomor: 251/09/D.Naker-Trans/2012, beralamat di Kecamatan Lampam. Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakphak pekerja

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

Berdasarkan penelaahan dokumen Perjanjian Bersama PT. BMH, diketahui telah ada aturan mengatur hubungan kerja sama antara tenaga (karyawan) dengan perusahaan PT. BMH mengikat kedua belah pihak.

Kerja yang kerja yang

Halaman - 24




Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi data dan wawancara yang dilakukan, tidak terdapat tenaga kerja yang berusia di bawah umur baik pada saat karyawan diterima bekerja pada PT. BMH ataupun pada saat penilikan dilakukan.

Bogor, 23 Agustus 2016 Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman - 25

V KAA/

J/P

KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LP.PHPL-004-IDN

M

i h• _]_

i

BF

' /0

-

Sjirbi

1

InternationalHEEflJSSaa

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS B O G O R

16.r3-SIC-04.01 Tanggal Terbit : 01-06-2012

Tanggal Berakhir : 31-05-2017

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r3 : 23-08-2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada:

PT. B U M I M E K A R H I J A U SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI SK Menhut No. 417/Menhut-ll/2004 Tanggal 19 Oktober 2004

Luas Areal + 250.370 Hektar di

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Predikat BAIK lr. IIN I N D A S A H Direktur Utama

lr. G U S D A J I Direktur SertifijpG

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016; Lampiran 1.2, Lampiran 2.1 & Lampiran 3.1

Bogor, 30 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION. Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Recommend Documents