Dr. Ir. Kemas Danial, MM Direktur Utama
KONDISI KOPERASI 1. Total Koperasi : 209.488 Unit 2. Koperasi Aktif : 147.249 Unit (NIK) dan didalamnya telah RAT sebanyak 80.000 Unit 3. Koperasi Tidak Aktif : 62.239 (dikeluarkan/dibekukan). No.
Provinsi/D.I.
1
2
Komposisi Koperasi
No
Provinsi/D.I. 2
Jumlah
Aktif
Tidak Aktif
RAT
3
4
5
6
1
Komposisi Koperasi Jumlah
Aktif
Tidak Aktif
RAT
3
4
5
6
1
Aceh
7.428
3.764
3.664
2.069
18
NTB
3.966
2.283
1.683
1.244
2
Sumut
12.286
6.708
5.578
2.779
19
NTT
3.130
2.818
312
1.974
3
Sumbar
3.800
2.621
1.179
1.513
20
Kalbar
4.781
2.871
1.910
700
4
Riau
4.993
3.094
1.899
912
21
Kalteng
3.105
2.268
837
454
5
Jambi
3.685
2.291
1.394
933
22
Kalsel
2.571
1.669
902
792
6
Sumsel
5.852
4.336
1.516
1.584
23
Kaltim
5.184
3.524
1.660
1.598
7
Bengkulu
2.252
1.686
566
672
24
Kaltara
735
426
309
87
8
Lampung
4.833
3.041
1.792
683
25
Sulut
6.038
3.426
2.612
832
9
Babel
1.058
836
222
326
26
Sulteng
2.246
1.470
776
414
10
Kepri
2.252
1.391
861
329
27
Sulsel
8.556
5.318
3.238
1.288
11
DKI Jakarta
7.928
5.645
2.283
583
28
Sultra
3.368
2.616
752
329
12
Jabar
25.563
15.633
9.930
6.115
29
Gorontalo
1.148
741
407
260
13
Jateng
27.784
22.563
5.221
21.664
30
Sulbar
985
735
250
181
14
D.I. Yogyakarta
2.610
2.269
341
1.369
31
Maluku
3.225
2.370
855
239
15
Jatim
30.850
27.140
3.710
22.788
32
Papua
3.101
1.784
1.317
421
16
Banten
6.234
2.895
2.339
1.706
33
Malut
1.394
831
563
302
17
Bali
4.952
4.401
551
2.753
34
Papbar
1.595
785
810
115
Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM 2015
PELAKU KOPERASI, UMKM & USAHA BESAR Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 Kontribusi UMKM : 1.PDB : 57,56% 2.T. Kerja : 96,99% 3.Ekspor Non Migas : 15,68% (Data BPS 2013)
USAHA MIKRO DAN KECIL ADALAH PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL ATAP: USAHA BESAR
Usaha Besar
± 5.066 Unit (0,01%)
Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari 10 Miliar
Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar
Masyarakat Koperasi Indonesia
Usaha Kecil
PILAR : USAHA MENENGAH ± 52.106 Unit (0,08%)
Omzet/tahun Rp 300 Juta s.d Rp 2,5 Miliar Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta
Usaha Mikro
Omzet/tahun s.d.Rp 300 Juta Asset s.d. Rp. 50 juta
Sumber : Data Kementerian KUKM Didasarkan pada Perhitungan BPS 2013
PONDASI : USAHA MIKRO DAN KECIL ± 55.162.164 Unit (99,91%)
PENDAHULUAN LPDB-KUMKM didirikan dalam rangka penataan keuangan negara dan pengelolaan dana bergulir yang lebih transparan dan akuntabel. LPDB-KUMKM menyusun rencana bisnis dan implementasinya yang mengacu kepada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Rencana Strategi Bisnis LPDBKUMKM LPDB-KUMKM satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan. Bertanggung jawab secara teknis kepada Menteri Koperasi dan UKM, dan dalam pengelolaan keuangannya bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Pengelolaan keuangan mengacu pada mekanisme pengelolaan APBN LPDB-KUMKM didirikan dalam rangka penataan keuangan negara dan pengelolaan dana bergulir yang lebih transparan dan akuntabel.
44
SEJARAH LPDB-KUMKM Tahun 2000 - 2007
Dana Bergulir dikelola beberapa Deputi Kementerian Koperasi dan UKM (Deputi Pembiayaan, Deputi Pemasaran, Deputi Produksi & Deputi Restrukturisasi Usaha) dalam rangka penertiban pengelolaan keuangan negara PMK No 99/PMK.05/2008 Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2008 bahwa pengelolaan dana bergulir di Kementerian atau Lembaga harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU (Badan Layanan Umum) Tahun 2008 Dana bergulir dikelola oleh LPDB-KUMKM 5
LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 3. PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum 4. PMK 292/M.05/2006 Tentang Penetapan LPDB KUMKM sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU secara penuh 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:11/Per/M.KUKM/VI/2008 yang disempurnakan dengan Nomor : 06/Per/M.KUMKM/VI/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 6. PMK 218/PMK.05/2009 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga 7. PMK Nomor 75/PMK.05/Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomoor 77/PMK.05/2010 tentang tarif Layanan Badan layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 6
VISI, MISI & MOTTO
VISI
Lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pinjaman/ pembiayaan kepada KUMKM, serta mampu menjadi integrator dan pemercepat pengembangan industri keuangan mikro di daerah.
MISI
•
• • • • • •
MOTTO 7
Mewujudkan kualitas layanan LPDB-KUMKM yang andal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta mudah diakses oleh UMKM dan Koperasi Mengelola dan mengembangkan dana bergulir KUMKM secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan; Mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM dalam rangka perluasan akses permodalan bagi KUMKM. Memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro agar dapat menyalurkan pinjaman/pembiayaan murah kepada usaha mikro. Melaksanakan pembiayaan usaha kepada KUMKM baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perantara. Mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir KUMKM lintas instansi untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberdayaan KUMKM. Mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dan pengetasan kemiskinan.
Solusi Pembiayaan Bagi UMKM dan Koperasi
TUJUAN LPDB-KUMKM Menurunkan Tingkat Kemiskinan Menurunkan Tingkat Pengangguran
Perkuatan Modal Koperasi & UKM Perkuatan Ekonomi Nasional 78
KELEMBAGAAN LPDB-KUMKM
KEMENTERIAN KOPERASI & UKM
KPK
BPK LPDB-KUMKM
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEJAKSAAN AGUNG 9
SUMBER DANA | BUKAN HIBAH SUMBER DANA ALOKASI APBN
JASA LAYANAN
HASIL KERJA SAMA
B U K A N
B U K A N
H I B A H
H I B A H
MITR A
MITR A
MITR A
SAAT INI TERSEBAR ISU NEGATIF BAHWA DANA BERGULIR ADALAH DANA HIBAH. SESUNGGUHNYA DANA BERGULIR ITU DANA APBN UNTUK PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI DENGAN MURAH. SIAPA YANG TIDAK MENGEMBALIKAN DANA BERGULIR DAN MENGANGGAP DANA HIBAH MAKA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN AKAN DIPIDANAKAN NEGARA
10
JENIS LAYANAN | SKIM PINJAMAN KSP/KJKS SEKUNDER
KSP/KJKS PRIMER
UMK
LKB/LKBB
KSP/KJKS PRIMER
UMK UMK
LKB/LKBB
LPDB KUMKM
Keterangan:
LKB: Lembaga Keuangan Bank LKBB: Lembaga Keuangan Bukan Bank BLUD: Badan Layanan Umum Daerah KSP: Koperasi Simpan Pinjam KJKS: Koperasi Jasa Keuangan Syariah PMK: Peraturan Menteri Keuangan
11
UMK
KOPERASI PRIMER (Sektor Riil/ Simpan Pinjam)
LANGSUNG
PMK NO.75/PMK.05/2011
UKM
Koperasi/LKB/LKBB (channeling)
UKM STRATEGIS
KSP/KJKS Primer (executing)
KSP/KJKS Primer
LKBB
kerjasama dengan inkubattor
BLUD
(channeling)
UMK KUMK
PERSYARATAN PINJAMAN
ALUR PINJAMAN Penerimaan Proposal & Check List Mandatory (1 Hari)
Monitoring dan Evaluasi
OTS ‘On The Spot’
Akad
Pinjaman/Pembiayaan
(Kunjungan Lapangan)
(1 Hari)
(4 Hari)
SP3
Analisa Bisnis, Yuridis & Opini Risiko (3 Hari)
(Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip)
(4 Hari)
Komite
Pinjaman/Pembiayaan
(1 Hari)
13
Pencairan (1 Hari)
TATA CARA KIRIM PROPOSAL
Pengurus Datang Langsung
LPDB KUMKM
Melalui Dinas Koperasi & UKM
LPDB KUMKM
LPDB KUMKM
Dikirim Melalui Pos
Jl. Letjend MT Haryono Kav.52-53 Pancoran, Jakarta Selatan 12770 Tlp.021-7990756, Fax.021-7989746 14
TARIF LAYANAN & JANGKA WAKTU PINJAMAN
SIMPAN PINJAM
8%
4,5% 15
SEKTOR RIIL
PLAFON PINJAMAN
*Besar Kecil Plafon yang Bisa Diberikan Tergantung dari Analisa Kelayakan
*plafon minimum 16
JAMINAN
1. Personal Guarantee 2. Fidusia Piutang
3. Cash Collateral 4. Fixed Asset 5. Lembaga Penjaminan 17
REALISASI PENYALURAN | 28 Oktober 2016
18
SEBARAN PENYALURAN |
19
28 Oktober 2016
SATGAS MONITORING & EVALUASI
S U RAKAR TA Wilayah Kerja: 1. Jawa Tengah 2. Jawa Timur 3. DIY
MAKASSAR Wilayah Kerja: 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Sulawesi Barat
Tahun 2016 LPDB-KUMKM membuka 2 (dua) kantor Satgas Monitoring & Evaluasi di 2 (Dua) Kota yaitu: Surakarta dan Makassar
PRESTASI | ACHIEVEMENT
21
RENCANA PENYALURAN 2016
22
RENCANA SEBARAN TAHUN 2016
23
KEBIJAKAN PENYALURAN | SEKTOR RIIL Alokasi Dana Bergulir Sektor Riil tahun 2016
60% Maritim & Kelautan (15%) Pangan (30%)
24
40% Energi Terbarukan (5%)
Pariwisata & Industri Kreatif (10%)
Sektor Lainnya
KONTAK LPDB-KUMKM
BIAYA NOTARIS
Dr. Ir. Kemas Danial, MM
0811923870
TUJUAN LPDB-KUMKM BIAYA NOTARIS
TERIMA KASIH Dr. Ir. Kemas Danial, MM LPDB-KUMKM
0811923870
Jl. Letjend MT Haryono Kav.52-53 Pancoran, Jakarta Selatan 12770 Tlp.021-7990756, Fax.021-7989746
www.lpdb.id
© HUMAS LPDB-KUMKM 2016 27
