Disampaikan oleh: Ir. Hermien Roosita, MM
DEPUTI MENLH BIDANG TATA LINGKUNGAN 2010
Undang‐Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup g g g g p
(LNRI No 140, TLN RI (LNRI No 140 TLN RI No 5059, Tgl 3 Oktober 2009)
Isi 17 Bab 7
127 Pasal
Sistematika
Ketentuan Umum Asas Tujuan & Ruang Lingkup Asas, Tujuan & Ruang Lingkup Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan Pengelolaan B3 serta Limbah B3 Sistem Informasi f Tugas & Wewenang Pemerintah & Pemerintah Daerah
Hak, Kewajiban, & Larangan Peran Masyarakat y Pengawasan & Sanksi Administratif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Penyidikan & Pembuktian Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup
Ruang Lingkup Perencanaan
Penegakan
Pemanfaatan
Hukum
Pengawasan
Pengendalian
Pemeliharaan
Perubahan mendasar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dibandingkan dengan UU sebelumnya (UU Nomor 23 Tahun g g y ( 3 1997), antara lain:
1
Diintegrasikannya aspek perlindungan lingkungan hidup, sehingga judul berubah menjadi “tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
2
Lebih rincinya tugas dan tanggungjawab semua stakeholder dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan LH
3
Muncul kewajiban‐kewajiban baru seperti izin lingkungan, ERA (ARLH), Audit LH LH,
4 5
Desentralisasi perizinan pengelolaan B3 dan limbah B3
Aspek pengawasan dan pemberian sanksi (administratif dan pidana) dibuat lebih rinci dan mengikat
KONSEP UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
-Inventarisasi SDA -Penetapan Ekoregion
- Keberlanjutan Proses - Keberlanjutan Produktifitas - Keselamatan dan Kesejahteraan j Masyarakat
-Pencegahan -Penanggulangan gg g -Pemulihan
-KLHS KLHS -Tata Ruang -AMDAL -UKL-UPL -Instrumen Ekonomi
Rencana PPLH -Rencana -Daya Dukung -Daya Tampung
-Baku Mutu LH -Kriteria Kerusakan LH -Perizinan -Anggaran berbasis LH -Analisa Risiko LH -Audit A di LH
Pemeliharaan -Konservasi SDA -Pencadangan g SDA -Pelestarian fungsi Atmosfer (mitigasi, adaptasi, lapisan ozon dan hujan j asam
-Perubahan Perubahan iklim -Rekayasa genetika -Sumber daya genetik
Pengawasan -Pembinaan -Sanksi Administrasi m -Sanksi Perdata -Sanksi Pidana
-PUU PUU berbasis LH -Ijin lingkungan
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT Peningkatan Kapasitas Tersedianya Sarana dan Prasarana Data dan Informasi
TOOL PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG TERKAIT KEGIATAN PERTAMBANGAN SANKSI PIDANA SANKSI PERDATA SANKSI ADMINISTRASI PEMBINAAN INVENTARISA SI LH
INVENTARISASI WILAYAH EKOREGION
PENGAWASAN
RPPLH
AMDAL /UKL
PPLH / PPNS
KONSERVASI / PENCADANGAN
izin usaha Kajian Risiko Lingkungan
KLHS
KLHS
Audit Lingkungan
F Fungsi i Lingkungan
Baku Mutu Lingkungan
Dana Penjaminan
• • •
Potensi dan ketersediaan Jenis yang dimanfaatkan Bentuk penguasaan Bagaimana pengelolaannya Bentuk kerusakan Konflik dan penyebab konflik
Tingkat Nasinal Tingkat Pulau Tingkat Wilayah Ekosistem
Hasil inventarisasi Karakteristik bentang alam Daerah Aliran Sungai Iklim Flora dan Fauna Sosial Budaya Ekonomi Kelembagaan masyarakat
Untuk menentukan: Daya Dukung dan Daya Tampung
Inventarisasi LH (SLHD Ekoregion ditetapkan oleh Menteri
Peta/ Gambaran
RPPLH PP RPPLH
Menteri
Nasional
Perda Prov
Gubernur
Provinsi
Perda Kab/Kota
B Bupati/Walikota i/W lik
Kab/Kota b
Inventarisasi Ekoregion Inventarisasi Tingkat Pulau
Faktor‐faktor: k f k
Isi:
Keragaman karakter K k kt dan fungsi ekologis Sebaran penduduk Sebaran potensi SDA Kearifan lokal Aspirasi masyarakat Perubahan iklim
• Pemanfaatan/ pencadangan SDA • Pemeliharaan fungsi LH • Pengendalian, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kelestarian SDA • Adaptasi dan Mitigasi
Rencana 45% Kawasan Lindung Provinsi Jawa Barat 2025
GREEN PROVINCE
ANALISA DAERAH SENSITIF PROPINSI JAWA BARAT INTENSITAS HUJAN
PERMEABILITAS
KEMIRINGAN LERENG
PEKA EROSI
38,4 % Penyebaran tingkat bahaya erosi
108º00'00"E
9360000mN
107º00'00"E
Penyebaran Tingkat Bahaya Erosi
06º00'00"S
Propinsi Jawa Barat
LA UT JAW A
9300 0000mN
Kab. Bekasi Propinsi Banten
DKI Jakarta Kota Bekasi
Scale:
14,000 28,000 m 1:1,400,000
Jalan
Kab. Karawang
Arteri Primer Jalan Kereta Api Jalan Kereta Api p Ganda Jalan Tol Kolektor Primer Rencana Jalan Tol Sungai Batas Kabupaten
Kab. Subang Kab. Indramayu
Kab. Bogor Kab. Purwakarta
Batas Propinsi
Kab. Purwakarta‐Bandung utara‐Sumedang
Kab. Cianjur Kab. Bandung
Kab. Sukabumi
Kab. Sukabumi Kota Sukabumi
Kab. Cirebon Kota Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang
Kota Bandung
Kab. Majalengka
Kab. Kuningan Kab. Bandung Kab. Bandung (selatan)
Kab. Ciamis
Penyebaran tingkat bahaya erosi TINGGI SEDANG RENDAH 07 7º00'00"S
9240000mN
0
Legend :
Kota Depok
Kota Bogor
N 14,000
Propinsi Jawa Tengah
91800 000mN
Kab. Cianjur
Kab. Garut
Kota Tasikmalaya y Kab. Ciamis
Kab. Garut
SAMUD ERA INDONE SIA
Kota Banjar
Map Projection Details:
Kab. Tasikmalaya
Kab. Ciamis
9120000mN
Kab. Tasikmalaya
Univers al Transverse Mercator P rojection Spheroid: WGS 84; Description: Custom Transvers e Merc ator Zone: 48; Central Meridian: 105 Prime M eri dian: 0 False E asting: 500000; Fals e Northing: 10000000
WEST JAVA PROVINCE ENVIRONMENTAL STRATEGY (WJPES)
660000mE Sumber : Analisa WJPES (berbagai sumber) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat
720000mE
780000mE
840000mE
900000mE
Compiled : WJPES Consultant Date : 15:Feb:2005
28.2 % Daerah Rawan gerakan tanah (longsor)
108º00'00"E
Daerah Rawan Gerakan Tanah (longsor)
9360000mN
107º00'00"E
06º00'00"S
Propinsi Jawa Barat
LA UT JAW A
9300 0000mN
Kab. Bekasi Propinsi Banten
DKI Jakarta Kota Bekasi
Scale:
14,000 28,000 m 1:1,400,000
Jalan
Kab. Karawang
Arteri Primer Jalan Kereta Api Jalan Kereta Api p Ganda Jalan Tol Kolektor Primer Rencana Jalan Tol Sungai Batas Kabupaten
Kab. Subang Kab. Indramayu
Kab. Bogor Kab. Purwakarta
Batas Propinsi
Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Sukabumi Kota Sukabumi
Kab. Cirebon Kota Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang
Kota Bandung Kab. Kuningan Kab. Bandung
Kab. Sukabumi
Tingkat Longsor Ti Tinggi i Menengah Rendah Sangat Rendah
07 7º00'00"S
9240000mN
0
Legend :
Kota Depok
Kota Bogor
N 14,000
Propinsi Jawa Tengah
Kab. Ciamis
91800 000mN
Kab. Cianjur
Kab. Garut Kab. Garut
SAMUD ERA INDONE SIA
Kota Tasikmalaya y
Kota Banjar
Kab. Tasikmalaya Map Projection Details:
Kab. Tasikmalaya
Kab. Ciamis
Univers al Transverse Mercator P rojection Spheroid: WGS 84; Description: Custom Transvers e Merc ator Zone: 48; Central Meridian: 105 Prime M eri dian: 0 False E asting: 500000; Fals e Northing: 10000000
9120000mN
Kab. Ciamis
WEST JAVA PROVINCE ENVIRONMENTAL STRATEGY (WJPES)
660000mE Sumber : An alisa WJPES (berbagai sumber)
720000mE
780000mE
840000mE
900000mE
Compiled : WJPES Consultant Date : 15:Feb:2005
Kerawanan / Permasalahan Lingkungan
Sensitifitas
-
••• ••• •• •• •• ••• ••• • ••• ••
degradasi hutan tanah kritis banjir kekeringan longsor deplesi airtanah pencemaran air i pencemaran udara persampahan kesemrawutan kota: transport, pemukiman kumuh, PKL,, RTH.
TUNTUTAN DAN TANTANGAN DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN •Pemahaman terhadap pentingnya IDS(D) -
masalah sosialisasi
(penetapan metode, tahapan dan pelaksanaan sosialisasi yang paling tepat)
•Kerjasama institusi -
masalah koordinasi
(penetapan (p p struktur dan bentuk organisasi, g ,p pembagian g p peran,, hak & tanggung gg g jjawab))
•Dataset fundamental –
siapa membangun data apa ?
(penetapan item tematik, kastodian data dan tahapan implementasi)
•Pendanaan –
masalah sumber dan sharing
(estimasi biaya, tahapan, identifikasi sumber sumber--2 pendanaan, sharing dan skema/cost recovery)
•Legalitas –
masalah pijakan operasional
(apa saja yang perlu diatur diatur, bagaimana tingkat peraturan)
•
SDM –
membina dan mempertahankan
(pembinaan, kedudukan dan tunjangan) (p j g )
AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 14 Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas : a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan g g hidup; p; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL‐UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang‐undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen i l i sesuaii dengan lain d k b h dan/atau kebutuhan d / perkembangan k b il ilmu pengetahuan
1
• PENGKAJIAN PENGARUH KRP (Kebijakan Rencana&Program) terhadap kondisi LH suatu wilayah il h (tata ( ruang, RTRW,RPJP/RPJM) RTRW RPJP/RPJM)
2
• PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP
3
• REKOMENDASI PERBAIKAN KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
21
• KAPASITAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LH
• PERKIRAAN MENGENAI DAMPAK DAN RISIKO LH • KINERJA LAYANAN JASA EKOSISTEM • Hulu – hilir • Insentive dan disinsentive • PES – Payment Environment Service • EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
• TINGKAT KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM • TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI. (PASAL 16) 22
a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP, RPJM Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. b. Kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau risiko lingkungan.
MENYUSUN
KRP BARU
KLHS MENGEVALUASII MENGEVALUAS
KRP EKSISTING
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
PENDUDUK
DDL
DTL
SDA/LH
Ekoregion
Daya Dukung dan Daya Tampung
Kewilayahan y ‐ RTRW ‐ RPJM/RPJP
KLHS
Sektor ‐ ‐ ‐ ‐
Kehutanan ESDM Pertanian Kelautan
RPPLH
Peraturan Pemerintah no. 15/2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang. (pasal 25, 27, 33, 35)
.......prosedur penetapan RTRW nasional, propinsi, kabupaten, p p p ,p p , p , kota, dilakukan melalui KLHS
Peraturan Pemerintah no. 10/2010 Tentang tata cara
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
pasal 31 dan 46 (ayat 4) l d 6 ( t ) ......apabila usulan perubahan peruntukan berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, wajib melaksanakan KLHS.
HAL‐HAL PENTING TERKAIT AMDAL AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14); pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14); Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL (Pasal 28); penyusun dokumen AMDAL (Pasal 28); Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL (Pasal 29, Ayat (2)); AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan (Pasal 36); Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya (Pasal 36, Ayat (4));
Penyusun Dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL
Saat ini berlaku Permen LH No. 11 Tahun 2008 di mana komisi p penilai AMDAL wajib menolak pengajuan dokumen AMDAL yang j p g j y g penyusunnya belum memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL Implikasinya Î akan dilakukan telaah kembali masa berlaku Permen LH No. 11 Tahun 2008 (dalam telaahan staf)
Pasal 35 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL‐UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri
Saat ini yang berlaku adalah Permen LH No. 13Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauab Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Pasal 121 (1) Pada saat berlakunya Undang‐undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup. hidup
Saat ini yang berlaku adalah Permen LH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau kegiatanYang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
Implikasinya Î Wajib Disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011
Saat ini yang berlaku adalah Permen LH No. 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota
Implikasinya : •
p y g Ketentuan dalam Permen No. 06 Tahun 2008 tetap berlaku sebelum ada Permen yang mengatur peralihan
•
Perubahan dan penyesuaian terhadap Permen. No. 06 Tahun 2008 sedang dilakukan telaah staf
(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Manteri
Saat ini yang berlaku adalah Permen LH No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan tata cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
3
Perizinan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL‐UPL
Izin Lingkungan
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Izin lingkungan dicabut
Izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan
Termaktub dalam Pasal 36 s/d Pasal 41
AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
TATA RUANG
STUDI KELAYAKAN
IZIN LINGKUNGAN
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
RTRWN RTRWP RTRWK RDTR
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
AMDAL
RKL/RPL
IMB The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
IZIN USAHA
Perizinan Sebelum UU 32/2009
Proses AMDAL
SK Kelayakan
Izin Operasional
Perubahan
‐Izin pembuangan air limbah ‐Izin pengelolaan limbah B3
Sesudah UU 32/2009
Proses AMDAL
SK Kelayakan
Izin Operasional
Izin Lingkungan ‐SK Kelayakan SK Kelayakan ‐Izin pembuangan air limbah ‐Izin pengelolaan limbah B3
Perubahan
NSPK?
3
Audit Lingkungan Hidup g g p
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
AUDIT LINGKUNGA N HIDUP SUKARELA (Pasal 48)
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB (Pasal 49)
Termaktub dalam Pasal 48 s/d Pasal 52
Belum ada kriteria u/ menentukan risiko besar
3 ERA (Analisis Risiko Lingkungan Hidup/ARLH) Termaktub dalam Pasal 47, ARLH meliputi tahap sebagai berikut:
Pengkajian Risiko
Komunikasi Risiko
Pengelolaan Risiko
Konsep Integrasi AMDAL & Studi Kelayakan
Kerangka Acuan ANDAL • Pelingkupan • Penentuan Sifat Penting dengan 7 kriteria dampak pentiing (jumlah pentiing (jumlah penduduk, luas dampak, intensitas & d durasi, i komponen lingkungan, kumulatif, reversible / / ireversibel, kriteria teknologi
ANDAL • Telaah detil dampak penting untuk dalam kerangka perlindungan dan kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan • Informasi besaran dampak untuk bahan proses perizinan • Alternatif pengelolaan dampak untuk proses perizinan • Studi Kelayakan teknis menjadi bagian penting kajian detil. • Sebagian besar informasi S b i b i f i diharapkan sudah pada level Detil Design Engineering
RKL RPL • Detail rencana perlindungan perlindungan & pengelolaan lingkungan ((bahan proses p izin) • Detail rencana pemantauan ( (bahan proses perizinan)
IZIN LINGKUNGAN • Didasarkan Didasarkan atas atas telaah ANDAL & RKL RPL • Bersifat memayungii • Ada mekanisme untuk melakukan revisi atau addendum untuk mengatasi keterbatasan p infomasi pada saat AMDAL
Pasal 16 ayat (4), PP 27/1999 tentang AMDAL (4) Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan kawasan.
Penyusun y dokumen AMDAL wajib j memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL (Pasal 28) Komisi penilai AMDAL Pusat, Pusat Propinsi Propinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL ( Pasal 29 Ayat (2) ). AMDAL dan UKL-UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan (Pasal 36) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya ( Pasal 36 ayat (4) )
