SEMINAR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENETAPAN PEDOMAN DAN TATA CARA PEROLEHAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Ir. MURTI CAHYANI, MM NDH: 18
1. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 2. Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan dari tim penilai. 3. Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional sering terlambat salah satu penyebabnya adalah Penetapan Angka Kredit belum ada sehingga mengakibatkan penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional juga terlambat 5. inovasi berupa kegiatan penyusunan pedoman dan tata cara administrasi perolehan, pengusulan dan penetapan Angka Kredit melalui proyek perubahan
1
Tujuan Jangka Pendek (2 Bulan) 1. Tersusunnya Pedoman dan tata cara administrasi perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Terlaksananya sosialisasi Pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Terlaksananya pendampingan pengurusan administrasi angka kredit. 4. Tersususnnya hasil laporan pendampingan pengurusan administrasi angka kredit Tujuan Jangka Panjang 1. Terwujudnya pelayanan administrasi jabatan fungsional yang tepat waktu. 2. Terwujudnya pelayanan administrasi jabatan fungsional berbasis IT (gabung simpeg) 2
3 Manfaat Bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang 1. Mempunyai pedoman dan tata cata perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit 2. Pemrosesan angka kredit dapat tepat waktu 3. Terwujudnya standarisasi proses perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit Manfaat bagi SKPD di Kabupaten Jombang 1. Pengelola kepegawaian dari SKPD mempunyai pedoman, pengusulan dan penetapan angka kredit 2. Pengelola kepegawaian memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pedoman, pengusulan dan penetapan angka kredit 3. Tindak lanjut pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional dapat direncanakan dg baik dan terstruktur
1. Menyusun pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional 2. Memberikan pemahaman, pengetahuan serta informasi terkait bidang kepegawaian,khususnya administrasi kenaikan pangkat pegawai pada kelompok jabatan fungsional tertentu; 3. Memberikan sosialisasi kepada pejabat yang menangani kepegawaian di SKPD Kabupaten Jombang 4. Melakukan pendampingan dalam pengadministrasian angka kredit
4
1. Tersusunnya pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit. 2. Ditetapkannya pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit. 3. Terlaksananya sosialisasi kepada pengelola kepegawaian di SKPD yang mempunyai pejabat fungsional. 4. Pelaksanaan pedoman dan tatacara perolehan pengusulan dan penetapan angka kredit sebagai dasar untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat 5
NO.
TAHAP UTAMA
WAKTU
I
Jangka Pendek, meliputi :
1
Melakukan koordinasi dengan mentor tentang proyek perubahan dalam penataan administrasi kenaikan pangkat pegawai pada kelompok jabatan fungsional;
Minggu I bulan September 2014
2
Pembentukan Tim rencana proyek perubahan dalam tata kelola administrasi jabatan fungsional
Minggu I bulan September 2014
3
Melakukan rapat koordinasi Tim (intern BKD) dengan seluruh stakeholder untuk penyusunan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
Minggu II bulan September 2014 Minggu II – III bulan September 2014
4
Penyusunan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
5
Uji coba pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan Minggu IV bulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok September – minggu II jabatan fungsional bulan Oktober 2014
6
Rapat evaluasi dan penyempurnaan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
Minggu III Bulan Oktober 2014
6 6
NO.
TAHAP UTAMA
WAKTU
7
Penetapan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional
Minggu III Bulan Oktober 2014
8
Melaksanakan sosialisasi Pedoman dan tata cara Perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional pada seluruh stakeholder eksternal.
Minggu III Bulan Oktober 2014
9
Pendampingan dalam Implementasi pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
Minggu IV bulan Oktober - I bulan November 2014
10
Laporan hasil pelaksanaan pendampingan pelayanan administrasi pegawai pada kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pedoman
Minggu I - bulan November 2014
II
Jangka Panjang, meliputi :
11
Pelaksanaan administrasi kepegawaian untuk jabatan fungsional dalam penetapan angka kredit yang tepat waktu
Tahun 2015 - 2016
7
Stakeholder
Stakeholder
Stakeholder Internal Primer Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Sekretaris Kepegawaian Daerah
Kepala Bidang Mutasi dan Informasi
Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai
Kepala Sub Bidang Mutasi
Sekunder
Influensi (Pengaruh) Utama
Kuat
Kurang
Badan
Staf Stakeholder External Pengelola kepegawaian SKPD
Pejabat fungsional
8
NO.
TAHAP UTAMA
Target Bobot
I
Jangka Pendek, meliputi :
1
Penyusunan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
20 %
2
Uji coba pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
15 %
3
Rapat evaluasi dan penyempurnaan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
10 %
9
NO.
TAHAP UTAMA
Target Bobot
4
Penetapan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional
20 %
5
Melaksanakan sosialisasi Pedoman dan tata cara Perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional pada seluruh stakeholder eksternal.
10 %
6
Pendampingan dalam Implementasi pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional
15 %
7
Laporan hasil pelaksanaan pendampingan pelayanan administrasi pegawai pada kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pedoman
10 %
Total
100 %
10
Pelaksanaan Proyek Perubahan
Konsultasi dan Kordinasi dengan Mentor
Rapat pembentukan tim kerja
11 Rapat Koordinasi Tim dg stakeholder
Proses Penyusunan pedoman
Rapat evaluasi dan penyempurnaan pedoman
Saat Penetapan pedoman
Sosialisasi Pedoman
12
Implementasi pedoman pada Guru (Diknas) dan Perawat (RSUD)
13 Proses Penyusunan Pelaporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Hasil Capaian Proyek Perubahan No 1 1
2
3
4
5
6
7
Kriteria Keberhasilan 2 Penyusunan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional Uji coba pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional Rapat evaluasi dan penyempurnaan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional Penetapan pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan sosialisasi Pedoman dan tata cara Perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai pada Kelompok Jabatan Fungsional pada seluruh stakeholder eksternal. Pendampingan dalam implementasi pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional Laporan hasil pelaksanaan pendampingan pelayanan administrasi pegawai pada kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pedoman Total
Bobot Target Realisasi 3 4 5 20 % 100% 100%
15 %
100%
100%
10 %
100%
100%
20 %
100%
100%
10 %
100%
100%
15 %
100%
100%
10 %
100%
100%
100 %
14
No 1 1
Kendala yang muncul 2 Pada saat pelaksanaan proyek perubahan ini bertepatan dengan penerimaan CPNS sehingga semua SDM terfokus pada pelayanan CPNS di BKD
Strategi mengatasi kendala 3 Membagi waktu pengerjaan antara beban tugas dikantor dengan penyelesaian tugas proyek perubahan ini sehingga sering lembur
2
Tiap jenis jabatan fungsional memiliki teknik penilaian angka kredit yang berbeda-beda sehingga pedoman yang dirumuskan harus mencakup semua jabatan fungsional yang ada
Menginvenarisir jabatan fungsional yang ada dan menyusun pedoman penilaian angka kredit pada semua jenis jabatan fungsional yang ada
3
Data peraturan penilaian jabatan fungsional yang ada di kantor belum lengkap untuk semua jabatan fungsional yang ada Tidak semua stakeholder mengetahui dan paham tentang jabatan fungsional
Menginventarisir peraturan perundangan penilaian angka kredit pada semua jenis jabatan fungsional yang ada Memberikan pemahaman kepada semua stakeholder yang terlibat tentang jabatan fungsioan
4
15
No 1 1
Kendala yang muncul 2
Beberapa SKPD teknis belum memiliki acuan yang terinventarisir secara lengkap
Strategi mengatasi kendala 3 Berkoordinasi dengan semua
stakeholder eksternal baik SKPD maupun Kanreg II BKN Surabaya dalam acuan inventarisasi pada semua jenis jabatan fungsional
2
Terjadi keterlambatan pengajuan kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional karena kurangnya kejelasan teknik penyusunan dan penilaian jabatan fungsional
Mensosialisasikan pedoman yang telah disusun pada semua SKPD yang memiliki PNS fungsional
16
KESIMPULAN : DARI TAHAP PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN YANG DILAKUKAN ADA BEBERAPA INOVASI YANG DIDAPATKAN OLEH BKD, SELAKU PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PNS : Antara lain : 1. Penerbitan pedoman pengajuan angka kredit pd semua jabatan fungsional,sehingga penataan Jabatan fungsional lebih terstruktur. 2. Terwujudnya Pedoman yang mudah di akses melalui website oleh semua pejabat fungsional dalam memperoleh informasi tentang angka kredit. 3. Terlaksananya proses Pendampingan dalam rangka perolehan angka kredit bagi pegawai pada kelompok jabatan fungsional 4. Telah terbentuk tim konsultasi penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional (tim penilai SKPD sebagai anggota tim yang diketuai oleh Pejabat BKD / project leader) yang telah mempunyai tugas khusus untuk pendampingan bagi pejabat fungsional. 5. Ketepatan waktu kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional 6. Terwujudnya monitoring kenaikan jabatan fungsional bagi seluruh pejabat fungsional (data pejabat fungsional yang sudah waktunya naik 17 jabatan)
Rekomendasi Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang : a. Perlu dilakukan evaluasi secara rutin/konsisten terhadap pedoman dan tata cara perolehan, pengusulan dan penetapan angka kredit,utamanya terkait dengan pengembangan aturan tentang angka kredit dari Menpan & RB.. b. Selalu meningkatkan profesionalisme PNS di lingkup Jabatan Fungsional, sebagai 18 upaya,memfasilitasi kemudahan memperolah angka kredit.
TERIMA KASIH
