TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA PANJA KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN KOMISI II DPR RI DENGAN DEPUTI V BPN DAN PAKAR PERTANAHAN (PROF. MARIA.S.) KAMIS, 9 FEBRUARI 2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Dengan : Deputi V BPN RI dan Pakar Pertanahan (Prof. Maria. S.) Hari/Tanggal : Kamis, 9 Februari 2012 Pukul : 09.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Membahas masalah reforma agraria dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Kehadiran : 19 dari 25 Anggota Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI 6 orang izin HADIR : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Zainun Ahmadi Ganjar Pranowo Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si H.M Gamari Sutrisno H. Abdul Wahab Dalimunte, SH H. Rahman Amin Drs. H. Abdul Gafar Patappe Drs. H. Akhmad Muqowam Ignatius Mulyono Abdul Malik Haramain, M.Si Rusminiati, SH Hj. Mestariany Habie, SH Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Miryam S Haryani, SE.,M.Si Ir. Bambang Sutrisno IZIN : Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM
Ir. Markus Nari, M.Si Arif Wibowo H. Chairul Naim M. Anik, SH.,MH
I. PENDAHULUAN Rapat Intern Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN DEPUTI V BPN RI Deputi V BPN RI telah menyampaikan beberapa point-point penting yang terkait dengan permasalahan pertanahan yaitu : 1. Terdapat beberapa Peta Konflik Keagrariaan yang secara umum sering terjadi yaitu karena adanya komplikasi politik dan hukum keagrariaan, Jungle of Regulation, kesenjangan pengaturan pertanahan untuk masyarakat, ketidakselarasan hukum publik dengan hukum perdata keagrariaan, tumpang tindih dan tarik menarik penanganan konflik agraria, pengaturan hukum konflik keagrariaan antar sektor belum memadai 2. Terdapat beberapa permasalahan pertanahan strategis saat ini yang sering bersengketa di beberapa daerah di Indonesia antara lain: a. Sengketa tanah terkait aset negara b. Sengketa tanah berdampak sosial luas c. Sengketa tanah yang penyelesaiannya memerlukan alokasi APBN/APBD d. Sengketa tanah dengan putusan pengadilan yang saling bertentangan e. Sengketa tanah terkait aset tanah TNI dan POLRI f. Sengketa tanah bernilai ekonomi tinggi g. Sengketa tanah yang penyelesaiannya di luar kewenangan BPN RI h. Sengketa tanah yang masih berperkara di pengadilan didesak penyelesaiannya i. Sengketa pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah 4. Potensi Konflik Keagrariaan saat ini banyak terjadi diberbagai daerah Indonesia, dan untuk itu BPN RI telah menghimpun beberapa permasalahan yang bersifat Potensi Konflik Keagrariaan berskala besar Di Luar Kawasan Hutan yang diantaranya : a. Konflik tanah perkebunan seluas 4.826,84 ha antara masyarakat dan PTPN XII (Persero) di Kab. Malang, Jawa Timur b. Konflik tanah latihan TNI seluas 3.676,335 ha antara masyarakat dan TNIAL di Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur c. Konflik tanah antara masyarakat dengan TNI-AU atas tanah seluas 10 ha, bagian dari luas keseluruhan 1.000 ha yang diakui sebagai aset TNI-AU di Rumpin, Bogor, Jawa Barat d. Konflik tanah perkebunan seluas + 61,5 ha antara masyarakat dengan PT. Sahang Bandar Lampung di Kab. Lampung Tengah, Lampung e. Konflik tanah seluas 4.680,29 hektar antara PT Ifishdeco (pemegang HGU), PT Baula Petra Buana (pemegang izin pertambangan) dan masyarakat di Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
f. Konflik tanah perkebunan dengan tuntutan 3.600 hektar antara masyarakat Suku Anak Dalam Kelompok 113 melawan PT Asiatic Persada di Kab. Batanghari, Jambi g. Konflik tanah perkebunan antara masyarakat dengan PTPN III Kebun Rambutan di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara h. Konflik tanah perkebunan seluas + 5.000 hektar antara masyarakat dengan PTPN II Sumut di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara i. Kasus tanah hak milik masyarakat (29 KK) yang diakui dan dituntut untuk dikembalikan kepada desa adat Leumukih (3 Pura: Leumukih, Cemara Geseng dan Mangening) seluas + 30 ha di Kab. Buleleng, Bali j. Konflik tanah antara masyarakat dengan TNI-AU di Polonia, Medan, Sumatera Utara k. Konflik tanah perkebunan seluas 268 ha, sebagian Hak Guna Usaha PT Cipta Daya Sejati Luhur seluas 3.671 ha, dengan masyarakat di Kab. Pelalawan, Riau. 5. Strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Reforma Agraria diantaranya sebagai berikut : a. Penataan Sistem Politik dan Hukum Pertanahan (berdasarkan Pancasila, UUD 45, TAP MPR, dan UUPA) b. Landreform dan Access Reform secara bersama: 1) Penuntasan masalah pertanahan 2) Alokasi tanah untuk rakyat (berdasarkan hukum, damai dan berkelanjutan) 3) Memberikan akses yang memadai atas pemanfaatan tanah
PROF. MARIA SOEMARDJONO, SH. MCL Prof. Maria Soemardjono, SH. MCL telah menyampaikan beberapa point-point penting yang terkait dengan permasalahan pertanahan yaitu : 1. Adapun akar permasalahan yang terdapat dalam sengketa pertanahan adalah adanya persaingan (yang tidak seimbang) antar kelompok kepentingan dalam rangka memperoleh akses dan memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat langka. 2. Secara garis besar tipologi sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.
Masalah penguasaan dan pemilikan tanah. Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah. Masalah mengenai batas/letak bidang tanah. Masalah tuntutan ganti rugi eks tanah partikelir. Masalah tanah ulayat. Masalah tanah obyek landreform. Masalah pembebasan/pengadaan tanah. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan
3. Banyaknya permasalahan sengketa pertanahan yang ada berawal dari konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, konflik hubungan, konflik data. 4. Terdapat beberapa faktor penyebab terkait dengan perlunya melaksanakan pembaruan agraria yaitu : a. Kemiskinan dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, karena ketidakadilan dalam akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah dan sumber-sumber agraria. b. Pembaruan Agraria diperlukan sebagai suatu agenda politik selama bagian terbesar penduduk tinggal di pedesaan dan pendapatannya tergantung pada kegiatan yang terkait dengan pertanian. c. Ketika ketimpangan dalam struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya masih terjadi, dan diperlukan upaya untuk merestrukturisasi hubungan yang tidak adil antara manusia dengan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. 5. Secara ringkas pelaksanaan Pembaruan Agraria mencakup: a. Penguatan hak rakyat atas tanah melalui redistribusi tanah obyek Pembaruan Agraria disertai pemberian akses permodalan, pasar, dsb. b. Penyelesaian konflik pertanahan/agraria. c. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat secara nyata. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan secara simultan.
II. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Panitia Kerja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran, terdapat beberapa catatan sebagai berikut : 1. Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI sependapat dengan BPN RI bahwa reforma agraria adalah program besar negara yang bersifat lintas sektoral, yang perlu dilaksanakan dengan lebih seksama dan lebih konsisten, yang merupakan gerakan dari seluruh komponen bangsa, termasuk penataan kelembagaannya. 2. Perlunya dilakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dan segera direalisasikan penyusunan Undang-Undang di Bidang Pertanahan yang merupakan bagian dari Prolegnas 2012. 3. Dalam penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, perlu mengedepankan penyelesaian yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati. 4. Terhadap kasus-kasus tanah yang sudah mendapat putusan hukum tetap dan kasus-kasus tanah yang telah selesai dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh BPN RI dan Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melaksanakan putusan tersebut.
5. Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI mendesak BPN RI untuk menghentikan sementara/moratorium pemberian HGU/HGB yang berskala luas sampai tuntasnya evaluasi dan konsep penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan pertanahan yang terkait dengan pemberian HGU dan HGB. Moratorium ini perlu diikuti dengan moratorium perijinan dibidang terkait Rapat ditutup pukul 13.45 WIB. JAKARTA, 9 FEBRUARI 2012 PIMPINAN PANJA KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN KOMISI II DPR RI KETUA,
ttd Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126
