OLEH BUPATI BANGKA Ir. H. TARMIZI. H. SAAT, MM
KONSEP DASAR HUKUM PENATAAN RUANG PEMBUKAAN UUD 45 1945 ALINIEA KE-4 “MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA”.
PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
HAK PENGUASAAN KEPADA NEGARA ATAS SELURUH SUMBER DAYA ALAM INDONESIA, DAN MEMBERIKAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA UNTUK MENGGUNAKAN SEBESARBESARNYA BAGI KEMAKMURAN RAKYAT.”
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG NASIONAL
PEMANFAATANNYA HARUS DIATUR DAN DIKEMBANGKAN DALAM POLA TATA RUANG YANG TERKOORDINASI, SEHINGGA TIDAK ADA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PILAR UTAMA PENATAAN RUANG PERENCANAAN TATA RUANG
RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
• RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL; • RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI; DAN • RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA. • RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL; • RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI; • RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 - 2030 RTRW KABUPATEN BANGKA (PERDA NO 1 TAHUN 2013)
KAWASAN STRATEGIS
KAWASAN PERKOTAAN
KECAMATAN SUNGAILIAT
RDTR KAWASAN PERKOTAAN BELINYU
• KAWASAN INDUSTRI JELITIK SUNGAILIAT • KAWASAN INDUSTRI MUARA SUNGAI BATURUSA MERAWANG • KAWASAN INDUSTRI TERPADU TELUK KELABAT BELINYU • KAWASAN HINTERLAND PANGKALPINANG, MELIPUTI KOTA BARU AIR ANYIR, DESA BALUN IJUK DAN DESA KACE DAN KACE TIMUR. • KAWASAN AGROPOLITAN DI MENDOBARAT • KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA KAPUR DAN • KAWASAN HUTAN KONSERVASI GUNUNG MARAS.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 - 2030 • TUJUAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA ADALAH MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI YANG DIIRINGI OLEH KETERPADUAN PEMANFAATAN RUANG DARAT, LAUT, DAN UDARA DALAM HARMONISASI ANTARA LINGKUNGAN ALAM DAN BUATAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
RTRW NASIONAL (PP NO. 26 Tahun 2008) ACUAN
RTRW PROVINSI ACUAN
• UU NO 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG • PP NO 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL • PP NO 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG • PERDA KAB BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 - 2030 • PERMEN PU NO : 20/ PRT/ M/ 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/ KOTA
RTRW KABUPATEN BANGKA (PERDA NO 1 TAHUN 2013) ACUAN
RDTR KABUPATEN BANGKA
RENCANA DETIL TATA RUANG • PASAL 59 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, SETIAP RTRW KABUPATEN/KOTA HARUS MENETAPKAN BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN/KOTA YANG PERLU DISUSUN RDTR-NYA. BAGIAN DARI WILAYAH YANG AKAN DISUSUN RDTR TERSEBUT MERUPAKAN KAWASAN PERKOTAAN ATAU KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA. • RDTR DISUSUN APABILA SESUAI KEBUTUHAN. • DALAM HAL RTRW KABUPATEN/KOTA MEMERLUKAN RDTR, MAKA DISUSUN RDTR YANG MUATAN MATERINYA LENGKAP, TERMASUK PERATURAN ZONASI, SEBAGAI SALAH SATU DASAR DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN SEKALIGUS MENJADI DASAR PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) BAGI ZONA-ZONA YANG PADA RDTR DITENTUKAN SEBAGAI ZONA YANG PENANGANANNYA DIPRIORITASKAN.
RENCANA DETIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN RDTR MENCAKUP: a. WILAYAH ADMINISTRASI; b. KAWASAN FUNGSIONAL, SEPERTI BAGIAN WILAYAH KOTA/SUBWILAYAH KOTA; c. BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI CIRI PERKOTAAN; d. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI CIRI KAWASAN PERKOTAAN; DAN/ATAU e. BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN /KOTA YANG BERUPA KAWASAN PEDESAAN DAN DIRENCANAKAN MENJADI KAWASAN PERKOTAAN.
HUBUNGAN ANTARA RTRW KABUPATEN/KOTA, RDTR, DAN RTBL SERTA WILAYAH PERENCANAANNYA
ACUAN PERIJINAN
Alat Operasional RTRW
Alat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEDUDUKAN RDTR DALAM SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA PEMBANGUNAN
RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG RTR PULAU/KEPULAUAN
RPJP NASIONAL
RTRW NASIONAL RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
RPJM NASIONAL
RPJP PROVINSI
RTRW PROVINSI
RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
RPJM PROVINSI RTDR KABUPATEN RTRW KABUPATEN
RTR KAWASAN STRATEGIS KAB
RPJP KAB/KOTA RTDR KOTA RTRW KOTA RPJM KAB/KOTA
RTR KAWASAN STRATEGIS KOTA
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT •
•
•
•
MERUPAKAN DIFERENSIASI DARI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA YANG MENGACU PADA PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010-2030 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. MERUPAKAN RENCANA YANG MENETAPKAN BLOK PADA KAWASAN FUNGSIONAL SEBAGAI PENJABARAN KEGIATAN KE DALAM WUJUD RUANG YANG MEMPERHATIKAN KETERKAITAN ANTARA KEGIATAN DALAM KAWASAN FUNGSIONAL AGAR TERCIPTA LINGKUNGAN YANG HARMONIS ANTARA KEGIATAN DENGAN KEGIATAN PENUNJANG DALAM KAWASAN FUNGSIONAL TERSEBUT. RDTR MEMPUNYAI KAWASAN PERENCANAAN MENCAKUP SELURUH KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT DAN PEMALI YANG TERDIRI DARI KELURAHAN SUNGAILIAT, KELURAHAN PARIT PADANG, KELUHARAN SRI MENANTI, KELURAHAN KUDAY, DESA KARYA MAKMUR DAN DESA AIR RUAY YANG TELAH TERBANGUN ATAUPUN YANG AKAN DIBANGUN; RDTR MEMPUNYAI SKALA PERENCANAAN 1 : 5.000 SESUAI DENGAN KEBUTUHAN TINGKAT KERINCIAN DAN PERUNTUKKAN PERENCANAANNYA;
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT DIARAHKAN DALAM KERANGKA MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN PEMBANGUNAN KERUANGAN MENUJU SUNGAILIAT YANG BERKELANJUTAN. PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT MERUPAKAN NILAI DAN/ATAU KUALITAS TERUKUR YANG AKAN DICAPAI SESUAI DENGAN ARAHAN PENCAPAIAN SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM RTRW, RPJPD, DAN RPJMD KABUPATEN BANGKA. PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT SEBAGAI BAGIAN DARI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BERTUJUAN AGAR SUNGAILIAT SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN DAPAT MELAYANI KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINSTRASI PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN, JASA, PARIWISATA DAN PENDIDIKAN.
Keterkaitan Peta RTRW Kab. Bangka dengan Peta Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT LUAS WILAYAH PERENCANAAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT ± 16.407 HA, MELIPUTI: • KELURAHAN KENANGA : ± 26,00 KM² • KELURAHAN PARIT PADANG : ± 43,00 KM² • KELURAHAN SRI MENANTI : ± 3,405 KM² • KELURAHAN SUNGAILAT : ± 15.50 KM² • KELURAHAN KUDAI : ± 5,75 KM² • KELURAHAN SINAR BARU : ± 36,33 KM² • DESA REBO : ± 19,00 KM² • DESA AIR RUAY : ± 11,575 KM • DESA KARYA MAKMUR : ± 3,515 KM²
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT • DARI SEMBILAN WILAYAH ADMINISTRASI DIATAS YANG MEMILIKI CIRI KAWASAN PERKOTAAN SECARA FUNGSIONAL, YAITU: • KELURAHAN SUNGAILIAT; • KELURAHAN PARIT PADANG; • KELURAHAN SRI MENANTI; • KELURAHAN KUDAY • DESA KARYA MAKMUR • DESA AIR RUAI • SEDANGKAN TIGA WILAYAH ADMINISTRASI LAINNYA BELUM MEMILIKI CIRI KAWASAN PERKOTAAN, NAMUN 3 WILAYAH TERSEBUT, YAITU KELURAHAN KENANGA, KELURAHAN SINAR BARU DAN DESA REBO DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 - 2030 DIRENCANAKAN SEBAGAI KAWASAN PERKOTAAN.
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT BERLAKU DALAM JANGKA WAKTU 20 (DUA PULUH) TAHUN SEJAK DIPERDAKANNYA RDTR DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT DAN DITINJAU KEMBALI SETIAP (LIMA) TAHUN. PENINJAUAN KEMBALI RDTR DAN PERATURAN ZONASI DAPAT DILAKUKAN LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DALAM 5 (LIMA) TAHUN JIKA: • TERJADI PERUBAHAN RTRW KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 - 2030 YANG MEMPENGARUHI BWP RDTR; ATAU • TERJADI DINAMIKA INTERNAL KABUPATEN BANGKA YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN RUANG SECARA MENDASAR ANTARA LAIN BERKAITAN DENGAN BENCANA ALAM SKALA BESAR, PERKEMBANGAN EKONOMI YANG SIGNIFIKAN, DAN PERUBAHAN BATAS WILAYAH DAERAH.
BWP PERKOTAAN SUNGAILIAT BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN (BWP) SUNGAILIAT DIBAGI MENJADI 6 BLOK, KAWASAN HUTAN DAN DUA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA, YAITU : • BLOK PUSAT KOTA, PUSAT BLOK TERLETAK DI KELURAHAN SUNGAILIAT. BLOK PUSAT KOTA TERDIRI DARI KELURAHAN SUNGAILIAT, SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SRIMENANTI, SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN KUDAY, SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN KENANGA DAN KELURAHAN PARIT PADANG. • BLOK UTARA, PUSAT BLOK TERLETAK DI KELURAHAN SINAR BARU. BLOK UTARA TERDIRI DARI WILAYAH KELURAHAN SINAR BARU DAN SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN KUDAY. • BLOK BARAT, PUSAT BLOK TERLETAK DI KELURAHAN SRI MENANTI. BLOK BARAT TERDIRI DARI WILAYAH KELURAHAN SRI MENANTI, WILAYAH DESA KARYA MAKMUR, DAN WILAYAH DESA AIR RUAY, SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN KUDAY DAN SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN PARIT PADANG.
BWP PERKOTAAN SUNGAILIAT •
•
•
•
•
BLOK TIMUR, PUSAT BLOK TERLETAK DI KELURAHAN PARIT PADANG. BLOK TIMUR TERDIRI DARI SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN PARIT PADANG, SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN SUNGAILIAT DAN SEBAGIAN WILAYAH DESA REBO. BLOK SELATAN, PUSAT BLOK TERLETAK DI KELURAHAN KENANGA. BLOK SELATAN TERDIRI DARI KELURAHAN KENANGA, SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN PARIT PADANG DAN DESA REBO. KAWASAN HUTAN DI BWP TERDIRI DARI HUTAN PRODUKSI (HP), HUTAN PRODUKSI KONVERSI (HPK) DAN HUTAN LINDUNG (HL). KAWASAN HUTAN DI BWP YAITU HP. SUNGAILIAT MAPUR, HPK. SUNGAILIAT MAPUR, HP. BUKIT BETUNG SAMBUNG GIRI, HP. BUKIT REBO, HL. PANTAI REBO DAN HP. MERAWANG LAMA. SUB BWP I, MERUPAKAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA YAITU DI KAWASAN INDUSTRI JELITIK. SUB BWP II, MERUPAKAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA TERDIRI DARI LINGKUNGAN NELAYAN I DAN NELAYAN II.
RENCANA POLA RUANG • MERUPAKAN RENCANA DISTRIBUSI ZONA DAN SUBZONA PERUNTUKAN RUANG YANG MELIPUTI ZONA KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA KEDALAM BLOK BWP. • KAWASAN LINDUNG TERDIRI DARI : ZONA HUTAN LINDUNG ZONA PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT ZONA RUANG TERBUKA HIJAU • KAWASAN BUDIDAYA TERDIRI DARI : ZONA PERUMAHAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA ZONA PERKANTORAN ZONA INDUSTRI ZONA SARANA PELAYANAN UMUM ZONA PERUNTUKAN LAINNYA ZONA PERUNTUKAN KHUSUS
KAWASAN LINDUNG 1. ZONA HUTAN LINDUNG : HUTAN LINDUNG YANG ADA DI BWP YAITU HUTAN LINDUNG BUKIT REBO. LUAS HUTAN LINDUNG BUKIT REBO YANG BERADA DI BWP SELUAS ± 709,64 HA. PELESTARIAN HUTAN MANGROVE YANG BERADA DI MUARA SUNGAI AIR KANTUNG-KAMPUNG PASIR, KELURAHAN SINAR BARU. 2. ZONA PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA : KAWASAN RESAPAN AIR BERUPA RUANG TERBUKA DAN KOLONG YANG DIRENCANAKAN SEBAGAI SUMBER AIR BAKU YANG TERSEBAR DI BEBERAPA KELURAHAN, YAITU LINGKUNGAN KENANGA DAN LINGKUNGAN AIR KENANGA (KELURAHAN KENANGA), LINGKUNGAN JELITIK (KELURAHAN SUNGAILIAT), LINGKUNGAN RAMBAK (KELURAHAN PARIT PADANG), LINGKUNGAN KAMPUNG PASIR (KELURAHAN KUDAY), LINGKUNGAN SINAR JAYA, LINGKUNGAN AKE, DAN LINGKUNGAN SINAR BARU (KELURAHAN SINAR BARU).
KAWASAN LINDUNG 3. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT : KAWASAN SEMPADAN PANTAI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI KAWASAN SEKITAR MATA AIR : KOLONG KENANGA, MERAWANG, DAM 1 KAWASAN SEKITAR WADUK, DANAU (KOLONG BEKAS TAMBANG) KAWASAN KONSERVASI SUNGAI : SUNGAI PEPABRI-JELITIK, AIR KANTUNG - KP. PASIR 2. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU : RTH PUBLIK : HUTAN KOTA SUNGAILIAT, TAMAN KEHATI BUKIT SIAM SUNGAILIAT, RTH TAMAN HIBURAN RAKYAT (THR), RTH TAMAN MAKAM PAHLAWAN, DAN RTH TAMAN MERDEKA RTH DANAU POLMAN, RTH KOLONG PLN UTARA, RTH KOLONG SELATAN JELITIK, RTH DANAU SUN LAKE DAN RTH LINE SUTT PT. TIMAH. RTH PRIVAT : MILIK INSTITUSI TERTENTU ATAU ORANG PERSEORANGAN YANG PEMANFAATANNYA UNTUK KALANGAN TERBATAS ANTARA LAIN BERUPA KEBUN ATAU HALAMAN RUMAH/GEDUNG MILIK MASYARAKAT/SWASTA YANG DITANAMI TUMBUHAN.
KAWASAN BUDIDAYA ZONA PERUMAHAN : • SUBZONA RUMAH KEPADATAN SANGAT TINGGI SUBZONA RUMAH KEPADATAN SANGAT TINGGI DIRENCANAKAN SELUAS ± 67,51 HA, YAITU PADA LINGKUNGAN NELAYAN I, NELAYAN II DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA (KELURAHAN SUNGAILIAT). • SUBZONA RUMAH KEPADATAN TINGGI SUBZONA RUMAH KEPADATAN TINGGI DIRENCANAKAN SELUAS ± 441,53 HA PERSEBARAN DIALOKASIKAN TERPUSAT PADA BLOK PUSAT KOTA. • SUBZONA RUMAH KEPADATAN SEDANG SUBZONA RUMAH KEPADATAN SEDANG DIRENCANAKAN SELUAS ± 1.754,21 HA. PERSEBARAN DIALOKASIKAN TERPUSAT PADA BLOK SELATAN, TIMUR DAN BARAT. • SUBZONA RUMAH KEPADATAN RENDAH SUBZONA RUMAH KEPADATAN RENDAH DIRENCANAKAN SELUAS ± 2.182,10 HA. PERSEBARAN DIALOKASIKAN TERPUSAT PADA BLOK UTARA.
KAWASAN BUDIDAYA ZONA PERDAGANGAN DAN JASA ZONA PERDAGANGAN DAN JASA DIRENCANAKAN SELUAS 792,49 HA. PENGALOKASIAN DIPUSATKAN PADA BLOK PUSAT KOTA DAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI BLOK BARAT DAN SELATAN. ZONA INI UNTUK MEMUSATKAN PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA SEHINGGA MEMUDAHKAN DALAM PENATAANNYA DAN JUGA UNTUK MENGOPTIMALKAN DAYA JANGKAU PELAYANAN UNTUK TIAP BLOK PERENCANAAN. ZONA PERKANTORAN ZONA PERKANTORAN MELIPUTI PERKANTORAN PEMERINTAH DAN PERKANTORAN SWASTA. PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DIPUSATKAN PADA JALAN AHMAD YANI DAN JALAN PEMUDA DAN DIRENCANAKAN SELUAS 49,88 HA. UNTUK PERKANTORAN SWASTA POSISI TIDAK MENGELOMPOK DAN TERSEBAR DI SELURUH KELURAHAN DAN DESA.
KAWASAN BUDIDAYA ZONA INDUSTRI SESUAI DENGAN VISI DAN MISI YANG INGIN DICAPAI OLEH KABUPATEN BANGKA YAITU MENJADIKANNYA SEBAGAI DAERAH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN MAKA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2005 MENETAPKAN KAWASAN INDUSTRI JELITIK SUNGAILIAT SELUAS 263.26 HA DAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAHNYA SESUAI KEBUTUHAN. ZONA INDUSTRI DIRENCANAKAN SELUAS 329,06 HA PADA DUA LOKASI YAITU KAWASAN INDUSTRI JELITIK DAN INDUSTRI KENANGA. ZONA PELAYANAN UMUM ZONA SARANA PELAYANAN UMUM MELIPUTI SARANA PENDIDIKAN, SARANA TRANSPORTASI, SARANA KESEHATAN, SARANA OLAHRAGA, SARANA SOSIAL BUDAYA, DAN SARANA PERIBADATAN. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM DIRENCANAKAN SELUAS 51,43 HA. PENGALOKASIAN ZONA SARANA PELAYANAN UMUM TERPUSAT DIHARAPKAN MAMPU MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT SECARA OPTIMAL.
KAWASAN BUDIDAYA •
ZONA PERUNTUKAN LAINNYA ZONA PERUNTUKAN LAINNYA DIRENCANAKAN SEBESAR 2.561,22 HA YANG TERDIRI DARI SUBZONA PERKEBUNAN ± 1.645,43 HA, SUBZONA PERTAMBANGAN DENGAN LUAS ± 416,02 HA, DAN SUBZONA PARIWISATA SELUAS ± 499,77 HA. SUBZONA PERKEBUNAN DIARAHKAN SEBAGAI BUFFER ANTARA KAWASAN HUTAN DENGAN AREA PENGGUNAAN LAIN (APL) DAN PERKEBUNAN MASYARAKAT YANG TERPUSAT DI BLOK SELATAN. SUBZONA PERTAMBANGAN BERADA PADA DESA REBO DIMANA PADA RTRW KAB. BANGKA TAHUN 2010 - 2030 TERDAPAT KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN.SUBZONA PARIWISATA DIALOKASIKAN PADA WILAYAH PESISIR TIMUR KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT.
•
ZONA PERUNTUKAN KHUSUS ZONA PERUNTUKAN KHUSUS BERADA DI KAWASAN PERKOTAAN MELIPUTI SUBZONA UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SELUAS ± 8,51 HA MELIPUTI MARKAS BRIMOB KOMPI I PELOPOR TERLETAK DI KELURAHAN SINAR BARU, KOMPI SENAPAN DAN KOREM DI KELURAHAN PARIT PADANG. SARANA PENYEHATAN LINGKUNGAN MELIPUTI SANITASI MASYARAKAT (SANIMAS) TERLETAK DI KELURAHAN KENANGA, MATRAS, DAN SUNGAILIAT. ZONA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TERLETAK DI KELURAHAN KENANGA DENGAN LUAS ± 19,43 HA, POSISI TPA BERADA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI MERAWANG LAMA DAN MASIH DALAM PROSES PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN.
•
KAWASAN BUDIDAYA • ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN YAITU ZONA BUDIDAYA DENGAN BEBERAPA PERUNTUKAN FUNGSI YANG BERSIFAT TERPADU, SEPERTI PERUMAHAN DAN PERDAGANGAN/JASA, PERUMAHAN DAN PERKANTORAN, PERKANTORAN DAN PERDAGANGAN/JASA. DI KAWASAN PERKOTAAN SUNGAILIAT ZONA CAMPURAN MELIPUTI SUBZONA PERUMAHAN DAN PERDAGANGAN/ JASA DI LINGKUNGAN SEKITAR JALAN MUHIDIN. SUBZONA INDUSTRI DAN POLITEKNIK MANUFAKTUR MERUPAKAN SUBZONA YANG BERADA DI KAWASAN POLMAN PT. TIMAH DIMANA DIKHUSUSKAN UNTUK AKTIVITAS POLITEKNIK MANUFAKTUR PT. TIMAH DAN DOCKING KAPAL.
BLOK PUSAT KOTA
BLOK UTARA
BLOK TIMUR
BLOK BARAT
BLOK SELATAN
KETENTUAN PIDANA (UU 26 2007) 1)
2)
PASAL 73 SETIAP PEJABAT PEMERINTAH YANG BERWENANG YANG MENERBITKAN IZIN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 37 AYAT (7), DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH). SELAIN SANKSI PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) PELAKU DAPAT DIKENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA.
PASAL 37 7) SETIAP PEJABAT PEMERINTAH YANG BERWENANG MENERBITKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG DILARANG MENERBITKAN IZIN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG.
والـسـالم
