LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 125/EQI-KEP.Cert/XI/2014 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI DAN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI AKTE PENDIRIAN NO. 39 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH TANGGAL 26 JUNI 2014 DENGAN JUMLAH 16 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK LUBUK JAMBI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 079/EQI-F090 tanggal 24 November 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 079/EQI-F037 tanggal 24 November 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 059/EQI-F039 tanggal 28 November 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 124 tanggal 28 November 2014 menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17.
18.
19.
20. 21. 22.
23.
ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/MDAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/SP-VLK/WKS-TJJB-EI/LA/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI DAN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI AKTE PENDIRIAN NO. 39 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, SH TANGGAL 26 JUNI 2014 DENGAN JUMLAH 16 ANGGOTA. PERTAMA KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
: KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 099/EQC-VLK/XI/2014. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2024 selama KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014. : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan : a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 28 November 2014 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN. c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710 d. Nomor telepon : 0251-7550722, 7157103 e. Faks : 0251-7550724 f. Website : http://www.equalityindonesia.com g. E-mail :
[email protected] h. Direktur : Agustri Warsono, Ir. i. Standar : P.5/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : Auditor : Ir. Irin Wedalia h. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir. (2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee b. Akte Notaris c. Nomor
d. Luas dan Lokasi e. Alamat f. Nomor telepon/faks g. Pengurus :
: KELOMPOK TANI LUBUK JAMBI : Indra Kurniawan Harahap, SH. : No.39 Tanggal 26 Juni 2014 : 2.316,70 Ha : Perumahan Yeyes Lestari Blok C-25 RT 038 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi. : -
Ketua
: Norman Tedy
Wakil Ketua
: 1. Suwarni 2. Ahmad Rustandi 3. Doktorandus Djunain Muhammad Zain 4. Hambali 5. Dahril IS 6. Dudi Hartono
Sekretaris
: Haji Saman Chatib
Bendahara
: Sukawi
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan EQI-F103.1.0/20120126
Waktu dan Tempat 10 Nopember 2014 Ruang Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti – Tebing Kab. Tanjung Jabung Barat – Prov. Jambi 10 s.d 13 Nopember 2014 Kantor PT WKS di Tebing dan
Ringkasan Catatan Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping. Rencana Closing meeting Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik Halaman 1 dari 4
Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan
Lahan anggota sampling KT Lubuk Jambi 14 Nopember 2014 Ruang Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti di Jambi 28 Nopember 2014
terhadap 4 anggota Sampling. Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan. Lulus
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-BPPHH/2014 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ MEMENUHI penguasaan lahan yang Auditee telah memiliki dokumen kepemilikan lahan yang sah sah (alas titel/dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dari Kantor Desa setempat. yang diakui pejabat yang berwenang) b. Dokumen legalitas pemeNA Lahan yang dikelola berstatus Hak milik, bukan HGU, Verifier ini gang HGU yang sah yang tidak dapat diterapkan di hutan hak. (Not Applicable /NA) mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan MEMENUHI Auditee telah memiliki peta lahan hutan miliknya berupa hak dan batas-batasnya Peta/sketsa lahan dari tiap anggota, dan Peta Areal Kelompok di lapangan. Tani Lubuk Jambi, yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Batas antar lahan berupa: patok dari kayu, jalan, sungai, parit, pohon ditandai dengan cat warna putih. d. Akte Notaris bagi kelom- MEMENUHI Auditee telah memiliki Akte Notaris Pendirian Kelompok Tani pok dalam hal verifikasi Nomor : 39 Tanggal 26 Juni 2014, oleh Notaris Indra Kurniawan dilakukan dalam kelomHarahap, SH, dengan nama Kelompok Tani Lubuk Jambi, yang pok merupakan gabungan dari 16 anggota kelompok. 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah Dokumen angkutan hasil NA Not Applicable karena pada saat verifikasi tidak ada kegiatan hutan yang sah. pengangkutan. 1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan. Bukti pembayaran hak neNA Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.09/Mgara berupa PSDH/DR dan DAG/PER /2/2012, Pasal 1. Poin 1 menyebutkan bahwa PSDH pengganti nilai tegakan. adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrisik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. Not Applicable (NA) P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prrosedur Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan NA K3 pemegang alas titel HGU. b. Ketersediaan jalur evaVerifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan kuasi dan peralatan K3 pemegang alas titel HGU. seperti Alat Pemadam NA Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 4
c. Catatan kecelakaan Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan NA kerja pemegang alas titel HGU. K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan kebijakan perusahaan yang pemegang alas titel HGU. membolehkan untuk memNA bentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan NA KKB atau PP pemegang alas titel HGU. 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang maVerifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan NA sih di bawah umur pemegang alas titel HGU. P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku). 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan relevan seperti AMDAL, UKL pemegang alas titel HGU. NA /UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya. 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a.
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
NA
NA
Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU. Verifier ini tidak dapat diterapkan karena auditee bukan pemegang alas titel HGU.
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.5/VI-BPPHH/2014, Bagian D.4.d Jenis Dokumen
1. Akte Notaris
2. Kepengurusan Kelompok
3. Komitmen Tertulis untuk memenuhi prinsp dan kriteria EQI-F103.1.0/20120126
Nilai Ringkasan Justifikasi MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Lubuk Jambi Nomor : 39 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan Harahap, SH. SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25 Juli 2005. SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember 2006. Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi. MEMENUHI Akte Pendirian Kelompok Tani Lubuk Jambi Pasal 21 menyebutkan badan pengurus terdiri dari: Ketua : Norman Tedy Wakil Ketua : 1. Suwarni 2. Ahmad Rustandi 3. Doktorandus Djunain Muhammad Zain 4. Hambali 5. Dahril IS 6. Dudi Hartono Sekretaris : Haji Saman Chatib Bendahara : Sukawi Sesuai dengan pasal tersebut pengurus diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan organisasi. MEMENUHI Komitmen sudah tercantum secara tersurat di dalam Akta Notaris berupa maksud dan tujuan. Halaman 3 dari 4
Jenis Dokumen verifikasi LK. 4. Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persya ratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.
5. Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, peta kawasan hutan, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya
EQI-F103.1.0/20120126
Nilai
Ringkasan Justifikasi
MEMENUHI Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 7 s.d pasal 10 dari akta notaris yang telah dibuat. Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9. Persyaratan menjadi anggota kelompok tani Lubuk Jambi diatur dalam pasal 6. Keanggotaan berakhir diatur dalam Pasal 10 Sebagai pengawasan internal telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) antara PT Wirakarya Sakti (HTI) dan Kelompok Tani Lubuk Jambi, yang merupakan gabungan dari Kelompok Tani (KT) Karya Bersama, Hambali, Suwarni, KT. Mayang Mangurai, KT. Simpang Batu, KT. Putra Jaya, Husin AM, KT. Damai Sejahtera, Janglun, Djunain. M. Zaini, Yuyun Maryanti, Jufri M. Zaini, Jangcik, Yarisuni, Rahmiati dan Jangteh, SE yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masingmasing pihak. MEMENUHI Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : Nama anggota, Alamat, dan Luas Pemilikan Lahan. Kelompok Tani pernah memberikan penyuluhan mengenai partisipasi penanggulangan kebakaran hutan Auditee telah memiliki Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi yang bersumber dari PT Wirakarya Sakti sebagai mitranya. Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan tanah dari Kepala Desa. Sebagai jaminan akan diterimanya hasil hutan kayu dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dengan PT Wirakarya Sakti.
Halaman 4 dari 4
