LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bersatu Mengawal Pengadaan Yang Bebas Korupsi
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan
LPSE dan Ruang Lingkup TI
• Angka korupsi di Indonesia masih tinggi • Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2010 = 2,8 • Rangking ke-110 di dunia, dan ke-20 di Asia Pasifik • Meningkat 0,2 dari tahun 2008 (2,6)
Sumber:
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa •
•
APBN 2011 = Rp. 1.200 Triliun. Estimasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (30%)= 400 Triliun Pengadaan barang/jasa masih merupakan jenis perkara korupsi tertinggi yang ditangani KPK (44%) , meski persentasenya berkurang
Sumber:
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa •
Persentase kerugian negara terbesar (38%) hasil temuan BPK Semester I 2011, berada di sektor pengadaan barang/jasa
Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penyebab Korupsi Pengadaan Barang/Jasa • • • • • • •
Informasi harga dan barang terbatas Akses pasar yang terbatas Pasar yang tersekat-sekat (fragmented) Persaingan usaha tidak sehat/premanisme Bad Governance : Kolusi, persekongkolan SDM pengadaan terbatas Kredibilitas proses tidak terjamin
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Peran e-Proc/LPSE dalam Mereduksinya Tahap Kegiatan PBJ Tahap Perencanaan
Tahap Pembentukan Panitia
Modus Operandi Penggelembungan Harga Rencana Pengadaan yang Diarahkan Rekayasa untuk Pemaketan KKN Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis Panitia yang tidak transparan Integritasnya lemah Panitia yang memihak Panitia yang tidak independen
Tahap prakualifikasi
Tahap penyusunan dokumen lelang
Pengumuman
Dokumen Aspal Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas Dokumen lelang tidak standar Rekayasa kriteria evaluasi Spesifikasi yang diarahkan Pengumuman fiktif Waktu tayang pengumuman sebentar Media pengumuman sulit diakses Materi pengumuman terbatas
Peran e-Proc/LPSE Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui LPSE dan trasparansi proses pengadaan dapat mereduksi penyimpangan ini
Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan penggunaan aplikasi eProc
Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc akan mereduksi dokumen aspal Transparansi akan mempersempit kecurangan Ada standarisasi dokumen eProc Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena kemudahan mendownload dokumen TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN EPROC
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahap Kegiatan PBJ Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
Modus Operandi Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama
Peran e-Proc/LPSE TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Pendaftaran dipersulit Syarat pengambilan dokumen dipersulit
Penjelasan (Aanwijzing)
TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc Prebid meeting yang terbatas Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan jelas Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal
Tahap pemasukan dan pembukaan dokumen
Relokasi tempat pemasukan dokumen
TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat Penyerahan dokumen fiktif Pemasukan dokumen dihalang-halangi Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir
Tahap evaluasi penawaran
Penggantian dokumen Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas Tanggal pengumuman sengaja ditunda
Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang jelas
Pengumuman yang tidak informatif
Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi
Panitia tidak menanggapi sanggahan penting
Akan ketahuan
Sanggahan sering terlambat/tidak sampai
Pasti sampai
Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan
Dapat dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem
Tahap pengumuman
Sanggahan
Lain-lain
Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi luas Format hasil evaluasi bisa dibakukan (dibuat template) secara sistem
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
E-Proc sebagai Instrumen Anti Korupsi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (Anti Corruption Initiative Assessment) yang dibuat oleh lembaga anti korupsi di Korea, ACRC (Anti Corruption and The Civil Rights Commission) sejak tahun 2002, yang diadopsi KPK untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Delapan Indikator PIAK 2011: 1. Kode etik 2. Transparansi dalam manajemen SDM 3. Transparansi penyelenggara negara 4. Transparansi dalam pengadaan • Sudah melaksanakan pengadaan secara elektronik 5. Mekanisme pengaduan masyarakat 6. Akses publik dalam memperoleh informasi 7. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan BPK/APIP/KPK 8. Promosi antikorupsi Instansi pusat/daerah yg skor PIAKnya >6 (skala 0-10) sudah terapkan e-Proc. Sejalan dengan penerapan e-Proc, skor PIAK tiap tahun mengalami perbaikan.
Progres Implementasi eProc (20 Nov 2011)
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Major Roadmap e-GP Indonesia
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Target & Rencana Implementasi e-Proc Kegiatan 1. Pengembangan sistem 2. Piloting e-tendering
2007
2008 V 2.0
2009
2010
e-audit, dll
2011
2012
2013
V 3.0; e-purchasing., inaproc, dll
Inpres 5
3. Roll out dan ekspansi layanan
560 LPSE
Persiapan kelembagaan Penyiapan Infrastruktur 4,2 juta vendor, 20 ribu pokja ULP
Helpdesk dan pelatihan Kewajiban mulai e-proc 4. Peningkatan layanan Pemantapan kehandalan infrast.
CA/PKI
Help desk dan pelatihan Pemantapan kelembagaan Sertifikasi Sistem dan Layanan 5. Implementasi e-purchasing Piloting e-purchasing
Perluasan e-purchasing
e-purchasing
2014
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kebijakan Implementasi e-Proc/LPSE 2012 1. Tahun 2012, seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota harus sudah membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Panitia dan Penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. 2. Tahun 2012, Rencana Umum Pengadaan dan Pengumuman Pengadaaan harus ditayangkan dalam Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE 3. Tahun 2012, seluruh K/L/D/I wajib melaksanakan sebagian/seluruh paket pengadaan secara elektronik 4. Tahun 2012, seluruh LPSE harus meningkatkan layanannya menghadapi kewajiban pelaksanaan e-Proc
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Konsep Kebijakan Implementasi e-Proc/LPSE 2012 1. SEBAGIAN/SELURUH paket disesuaikan dengan kesiapan infrasruktur/SDM/layanan yang diberikan LPSE setempat. 2. K/L/D/I wajib melakukan kajian kesiapan penerapan e-Proc (e-Readiness) untuk menentukan kebijakan implementasi eProc. Apabila terdapat alasan ketidaksiapan, K/L/D/I wajib membuat rencana tindak penyiapan infrastruktur/SDM untuk percepatan penyelenggaraan pengadaan secara elektronik. 3. K/L/D/I yang sudah memiliki kesiapan infrastruktur, wajib melaksanakan SELURUH pengadaan selain Pengadaan/ Penunjukan Langsung secara e-tendering mulai tahun 2012 4. Kata SEBAGIAN dalam Perpres54/2010 merupakan konsep transisional sehingga pengadaan yang telah direncanakan secara elektronik dapat di-switch ke dalam pengadaan secara manual jika terdapat kendala teknis dalam pelaksanaanya di lapangan. 5. Instansi pusat yang berada di pusat telah memiliki kesiapan infrastruktur sehingga wajib melaksanakan e-tendering untuk SELURUH paket selain PL. 6. Kewajiban pelaksanaan sebagian paket di lingkungan pemerintah daerah mengikat seluruh SKPD, bukan tingkat Pemerintah Daerah 7. Pendekatan implementasi e-Proc di setiap instansi berbeda-beda. K/L/I dan Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan petunjuk/ketentuan teknis yang mengatur lebih lanjut tentang strategi pelaksanaan SEBAGIAN/SELURUH paket pengadaan dengan e-Proc mulai tahun 2012, dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada LKPP
Terimakasih
