Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

1

Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

i


ii

Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Setifikasi Kompetensi

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001 Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI

iv

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan programprogram pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001 Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Setifikasi Kompetensi

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ................................................................................. KATA PENGANTAR ................................................................................ DAFTAR ISI ............................................................................................ BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................... B. Dasar Hukum ....................................................................... C. Tujuan .................................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ........................................................ BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM A. Pengertian ............................................................................ B. Tujuan .................................................................................. C. Sasaran dan Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan Sosial .................................................................................... D. Jumlah Dana Bantuan Sosial ............................................... E. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial ......................................

iii v vii 1 2 2 2

3 4 4 4 5

BAB III : PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL A. Pengajuan Proposal ............................................................. 7 B. Sistematika Proposal ............................................................ 7 BAB IV : MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGENDALIAN MUTU A. Penilaian .............................................................................. B. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Sosial ................... C. Penyaluran Dana Bantuan Sosial ......................................... D. Kewajiban Lembaga Penerima Bantuan Sosial ...................

11 11 11 11

BAB VI : PENUTUP ................................................................................. 13 LAMPIRAN-LAMPIRAN


v

1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Ujian nasional kursus dengan sertifikasinya dalam bentuk ijazah yang telah diselenggarakan sejak tahun 1977 perlu disesuaikan menjadi sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan yang fundamental dan signifikan dari Ujian Nasional Kursus ke Uji Kompetensi, sehingga peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang ingin mengikuti ujian yang berstandar nasional dapat terpenuhi melalui uji kompetensi. Perubahan dari ujian nasional kursus ke uji kompetensi tersebut membawa implikasi terhadap peran pemerintah (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan) dan pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) yang sebelumnya sebagai organisator kini menjadi fasilitator, karena uji kompetensi tidak lagi dilaksanakan oleh Pemerintah, melainkan oleh Lembaga Sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah. Agar program uji kompetensi dan sertifikasi tersebut berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan maka diperlukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pengelola yang profesional, dan sistem manajemen yang baik. Sehubungan dengan itu, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, pada masa transisi ini memandang perlu memberikan peningkatan kapasitas LSK dalam bentuk Dana Bantuan Sosial kepada LSK. Agar program uji kompetensi dan sertifikasi berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang ada, maka perlu disusun Pedoman Pemberian Dana Bantuan Sosial peningkatan kapasitas LSK. Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

1

B. Dasar Hukum 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. b. Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. c. Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. d. Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri. e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

C. Tujuan Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan acuan kepada pengelola program dalam memberikan bantuan untuk peningkatan kapasitas LSK dan acuan bagi LSK dalam mengajukan serta mengelola dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK.

D. Hasil yang diharapkan

2

Dana bantuan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas LSK menjadi lembaga sertifikasi yang berkualitas, profesional, dan dipercaya masyarakat.


2

Ruang Lingkup Program

A. Pengertian 1. Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi nggotanya dan warga masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri. 3. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. 4. Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. 5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

3

B. Tujuan Tujuan dari peningkatan kapasitas LSK adalah: 1. Umum Membantu persiapan penyelenggaraan uji kompetensi oleh LSK 2. Khusus, yaitu: a. Memfasilitasi manajemen LSK. b. Memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana, materi uji, pelatihan master penguji, dan kemitraan LSK.

C. Sasaran dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan Sosial 1. Sasaran Dana bantuan Sosial diberikan kepada LSK yang dinilai layak dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 2. Kriteria a. Didirikan oleh organisasi profesi/asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. b. Memiliki draf Standar Kompetensi Lulusan. c. Memiliki calon Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. d. Bersedia mengelola dana bantuan secara transparan dan akuntabel. e. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4

D. Jumlah Dana Bantuan Sosial Dana Bantuan Sosial peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi adalah: No 1 2

Status LSK

Besar dana bantuan

LSK yang dibentuk tahun Rp. 25.000.000,2009 LSK yang dibentuk tahun Rp. 50.000.000,2010


E. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Pemanfaatan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK sebagai berikut: 1. LSK yang dibentuk tahun 2009 No 1 2 3 4

Komponen pemanfaatan dana Perawatan sarana belajar Sosialisasi dan publikasi Manajemen dan operasional lembaga Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi

Rp 25.000.000 20% 50% 10% 20%

2. LSK yang dibentuk tahun 2010 No 1 2 3 4

Komponen pemanfaatan dana Pengadaan sarana Sosialisasi dan publikasi Pembuatan materi uji kompetensi Manajemen dan operasional lembaga

Rp. 50.000.000 50% 25% 15% 10%

5


3

Prosedur Pengajuan Bantuan Sosial

A. Pengajuan Proposal Mekanisme pengajuan proposal diatur sebagai berikut: 1. LSK mengajukan proposal yang ditandatangani oleh ketua LSK dan diketahui oleh Ketua Organisasi Profesi/Asosiasi Profesi yang membentuk LSK tersebut. 2. Proposal dikirim kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, u.p. Kepala Sub Direktorat Peningkatan Mutu Kursus. 3. Tim Penilai akan melakukan pengkajian kelayakan proposal. Apabila proposal dinilai layak maka Tim Penilai akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial. 4. Direktur menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan lembaga penerima dana bantuan sosial dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari tim Penilai. 5. Direktur dan Ketua LSK menandatangani Perjanjian Kerjasama pelaksanaan program sesuai dengan proposal yang diajukan.

B. Sistematika Proposal

6

Proposal yang diajukan harus mengacu sistematika yang sekurang-kurangnya mencakup: 1. SURAT PENGAJUAN (ditandatangani oleh ketua LSK dan diketahui ketua Organisasi profesi/asosiasi) 2. Sampul depan proposal, meliputi: judul proposal, nama lembaga sertifikasi kompetensi, dan alamat lengkap lembaga. 3. Isi Proposal terdiri dari:


SURAT PERNYATAAN (lampiran 1) DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan C. Hasil yang akan dicapai Lembaga Sertifikasi. BAB II PROFIL DAN PROGRAM KERJA LSK A. Profil LSK 1. Nama dan alamat LSK; 2. Tanggal dan tahun berdirinya (berdasarkan tanggal penetapannya oleh instansi yang berwenang); 3. Nomor akte notaris; 4. Nomor NPWP dan Rekening lembaga; 5. Struktur Organisasi LSK beserta uraian tugasnya; 6. Biodata pengurus LSK; 7. Daftar calon TUK; 8. Data penguji dan/atau calon penguji. B. Program Kerja LSK Dalam Program Kerja LSK diuraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dalam bentuk matrik yang antara lain mencakup: 1. Uraian kegiatan; 2. Sasaran; 3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hasil kegiatan tersebut berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaannya mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut; 4. Waktu pelaksanaan; 5. Output - outcome yang akan dicapai. BAB III PEMANFAATAN DANA Menggambarkan kebutuhan dan penggunaan dana untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi. Dalam bagian ini harus tergambar target pelayanan yang ingin dicapai dan


7

biaya yang kelayakannya.

diperlukan,

sehingga

dapat

dinilai

BAB IV PENUTUP Berisikan uraian singkat seluruh rangkaian kegiatan program LAMPIRAN 1. copy NPWP dan rekening lembaga 2. copy surat penetapan sebagai LSK 3. copy akte notaris

8


4

Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial dan Pengendalian Mutu

A. Penilaian 1. Penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai yang telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 2. Penilaian dilakukan atas dasar: a. Indikator penilaian yang telah ditetapkan dan disepakati oleh tim penilai. b. Obyektif, transparan, dan akuntabel. c. Verifikasi ke lapangan.

B. Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan Sosial Lembaga penerima dana bantuan sosial ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan berdasarkan rekomendasi tim penilai.

C. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Penyaluran dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penetapan surat keputusan tentang nama lembaga penerima dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 2. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan Pimpinan LSK. 3. Penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan kepada lembaga penerima dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK. Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

9

4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan segera memproses pencairan dana ke KPPN bagi lembaga yang sudah ditetapkan. 5. KPPN akan menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga

D. Kewajiban Lembaga Penerima Dana Bantuan Sosial 1. Melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). 2. Membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban penyelenggara program seperti pajak pertambahan nilai (PPn) untuk pengadaan barang, pajak penghasilan untuk honorarium, dan pajak-pajak lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menyampaikan laporan tertulis tentang program dan kegiatan LSK selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan berakhir kepada Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan sistematika yang sekurang-kurangnya mencakup:

10

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan II. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Sasaran B. Strategi Pelaksanaan C. Tahapan Kegiatan D. Jadwal Kegiatan E. Biaya III. EVALUASI KEGIATAN A. Hasil yang telah dicapai B. Kendala-kendala C. Rencana tindak lanjut IV. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN a. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) b. Foto-foto kegiatan c. Bukti-bukti pengeluaran keuangan d. Data pendukung lainnya Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Setifikasi Kompetensi

5

Penutup

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemberian dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK. Untuk klarifikasi terkait dengan pemberian dana bantuan sosial ini, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan u.p. Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus Gd. E Lantai VI Depdiknas Jl. Jenderal Sudirman – Jakarta atau dapat mengakses website: www.infokursus.net

11


LAMPIRAN 1

CONTOH SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya

12

Nama Tempat dan tanggal lahir Pekerjaan Jabatan dalam Lembaga Alamat Rumah

: : : : :

Alamat lembaga

:

Sesuai dengan proposal yang diajukan, kami siap menggunakan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas LSK, saya menyatakan : 1. Sanggup memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk. 3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan program berakhir. 4. Jika ternyata dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pernyimpangan program/dana (tidak sesuai dengan pemanfaatannya), maka kami siap menerima sanksi-sanksi sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab. Yang menyatakan, Pimpinan Lembaga/Organisasi .............................................. Tanda Tangan Materai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga (.................................. ) Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Setifikasi Kompetensi

LAMPIRAN 2

Contoh matriks Program kerja LSK PROGRAM KERJA TAHUN 2010 LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI.......................................................... No

Uraian kegiatan

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Hasil yang diharapkan

Strategi pencapaian hasil

1 2 3 4 5 6

13


LAMPIRAN 3 Contoh Cover Proposal

PROPOSAL BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

Diajukan oleh : Tahun 2010 Lembaga Sertifikasi Kompetensi

: .........................................................

Alamat

: ......................................................................

Kab/ kota

:..............................

Telepon

: .......................................................

14


15


Bansos Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Recommend Documents