Lembaga Sertifikasi Profesi Himpunan Ahli Konservasi Energi
SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI OKUpasi AUDITOR Energi
Skema sertifikasi Kompetensi Auditor Energi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP HAKE. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 614 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi Untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri Dan Bangunan Gedung. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Auditor Energi Industri dan Auditor Energi Bangunan Gedung.
Ditetapkan tanggal 09 Januari 2016 Oleh :
Disahkan tanggal 09 Januari 2016 Oleh :
Ir. Gunawan Wibisono Ketua Komite Skema
Ir. Parlindungan Marpaung Direktur LSP HAKE
Nomor Dokumen Skema Sertifikasi
: SS-ME/KAE-SMN 01-2016
Status Distribusi : Terkendali Tak terkendali
1. LATAR BELAKANG Komite Skema Sertifikasi LSP HAKE menyusun skema sertifikasi untuk dijadikan acuan di dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi, berdasarkan pada : 1.1 Tuntutan persyaratan kompetensi AuditorEnergi Industri danBangunan Gedung pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. 1.2 Tuntutan persyaratan kompetensi Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung padaPeraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi. 1.3 Tuntutan persyaratan kompetensi Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung padaPeraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi. 1.4 Tuntutan kebutuhan penyetaraan antara pengalaman kerja dan ijazah pendidikan formal melalui sertifikasi. 1.5 Tuntutan stakeholders di bidang Industri dan Bangunan Gedung 1.6 Tuntutan persyaratan kompetensi regional dan global.
2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI Ruang lingkup skema sertifikasi adalah pada bidang Manajemen Energi untuk kualifikasi jabatan Auditor Energi Industri dan Auditor Energi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut “Auditor Energi”.
3. TUJUAN SERTIFIKASI 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada ruang lingkup pekerjaan Auditor Energi . 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP HAKE dan asesor kompetensi.
4.
ACUAN NORMATIF 4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 4.4 PBNSP No. 1 (201) Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi 4.5 PBNSP No. 4 (210) Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi. 4.6 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi Untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung Nomor 614 Tahun 2012.
5.
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI Unit Kompetensi Auditor Energi Bangunan Gedung. No
Kode Unit
Judul Unit Kompetensi
1.
JPI. AB01.001.01
Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.
JPI. AB02.001.01
Menyiapkan Proses Audit Energi
3.
JPI. AB02.002.01
Melakukan Survei Lapangan
4.
JPI. AB02.003.01
Melakukan Analisis Data Survei Lapangan
5.
JPI. AB02.004.01
Membuat Laporan Audit Energi
Unit Kompetensi Auditor Energi Industri. No
Kode Unit
Judul Unit Kompetensi
1.
JPI. AB01.001.01
Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2.
JPI. AB02.001.01
Menyiapkan Proses Audit Energi
3.
JPI. AB02.002.01
Melakukan Survei Lapangan
4.
JPI. AB02.003.01
Melakukan Analisis Data Survei Lapangan
5.
JPI. AB02.004.01
Membuat Laporan Audit Energi
6. PERSYARATAN DASAR 6.1 Persyaratan Dasar Jalur Pendidikan dan Pelatihan. 6.1.1 Pendidikan akhir minimal Diploma III Teknik atau MIPA 6.1.2 Masa kerja efektif minimal 5 (lima) tahun untuk DIII, minimal 3 (tiga) tahun untuk S.1, S2 dan S3 6.1.3 Telah mengikuti dan lulus metodologi Audit Energi dengan unit-unit kompetensi seperti tercantum dalam butir 5. 6.1.4 Menyerahkan copy Surat Keputusan atau bukti lainnya yang sah yang menyatakan bahwa pemohon melaksanakan tugas sebagai Auditor Energi. 6.1.5 Menyerahkan Pas Foto 3 X 4 sebanyak 1 lembar. 6.1.6 Menyerahkan copy Ijazah terakhir. 6.1.7 Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk atau KartuTanda Pengenal Lainnya. 6.1.8 Menyerahkan copy rekaman produk kerja audit energi mencakup kegiatan menyiapkan proses audit energi, melakukan survey lapangan, melakukan analisis data survei lapangan dan membuat laporan audit energi. 6.2 Persyaratan Dasar Jalur Pengalaman 6.2.1 Pendidikan akhir minimal Diploma III Teknik atau MIPA 6.2.2 Masa kerja efektif minimal 5 (lima) tahun untuk DIII, minimal 3 (tiga) tahun untuk S.1, S2dan S3 6.2.3 Pernah melakukan audit energi, mencakup kegiatan menyiapkan proses audit energi, melakukan survey lapangan, melakukan analisis data survey lapangan
6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8
dan membuat laporan audit energi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti-bukti dalam bentuk portofolio yang valid sesuai unit-unit kompetensi okupasi auditor. Menyerahkan copy Surat Keputusan atau bukti lainnya yang sah yang menyatakan bahwa pemohon melaksanakan tugas sebagai Auditor Energi. Menyerahkan Pas Foto 3 X 4 sebanyak 1 lembar. Menyerahkan copy Ijazah terakhir. Menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Pengenal Lainnya. Menyerahkan copy rekaman produk kerja audit energi mencakup kegiatan menyiapkan proses audit energi, melakukan survei lapangan, melakukan analisis data survey lapangan dan membuat laporan audit energi.
7. HAK DAN KEWAJIBAN 7.1 HAK PEMOHON SERTIFIKASI KOMPETENSI 7.1.1 Mendapatkan penjelasan tentang skema sertifikasi kompetensi. 7.1.2 Mendapatkan sertifikat kompetensi, apabila dinyatakan kompeten (K) pada seluruh unit kompetensi. 7.1.3 Mendapatkan surat keterangan, apabila dinyatakan belum kompeten (BK) pada seluruh atau sebahagian unit kompetensi. 7.1.4 Mendapatkan kesempatan uji sertitifikasi ulang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penyampaian hasil uji kompetensi bagi Asesi yang dinyatakan belum kompeten. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemohon tidak mengajukan permohonan uji sertifikasi ulang, maka pemohonan sertifikasi kompetensi dibatalkan, dan pemohon wajib mengikuti proses sertifikasi dari awal 7.1.5 Mengajukan banding terhadap pelaksanaan dan hasil uji sertifikasi kompetensi. 7.1.6 Menggunakan sertifikat kompetensi sebagai promosi diri dengan kompetensi keahlian pada unit kompetensi yang tertera pada sertifikat dimaksud. 7.1.7 Mendapatkan kesempatan uji perpanjangan sertifikat kompetensi. Permohonan harus disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat kompetensi dan dilengkapi dengan buktil angsung dan atau bukti tidak langsung serta bukti tambahan .Apabila pemohon mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi setelah habis masa berlaku sertifikat kompetensi, maka sertifikat kompetensi dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemohon wajib mengikuti proses sertifikasi dari awal. 7.2 KEWAJIBAN PEMOHON SERTIFIKASI KOMPETENSI 7.2.1 Sebelum uji sertifikasi kompetensi. 7.2.1.1 Memenuhi ketentuan Skema Sertifikasi Auditor Energi. 7.2.1.2 Membuat surat permintaan informasi sertifikasi kompetensi dan surat pengajuan permohonan sertifikasi Auditor Energi. 7.2.1.3 Mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Kompetensi Auditor Energi (FAPL-01). 7.2.1.4 Membuat surat pernyataan asesi sesuai dengan formulir yang disediakan. 7.2.1.5 Melakukan asesmen mandiri Auditor Energi ( F-APL-02). 7.2.1.6 Menyerahkan bukti sebagaimana tersebut pada butir 6,dan dokumen lain terkait kegiatan lain di bidang konservasi energi dan efisiensi energi.
7.2.1.7 Melunasi biaya uji sertifikasi kompetensi. 7.2.1.8 Mengikuti uji sertifikasi kompetensi dengan metode dan persyaratan yang oleh ditetapkan LSP-HAKE, dengan catatan apabila semua bukti yang disampaikan memenuhi persyaratan (valid, aktual, terkini, dan memadai). 7.2.2 Setelah uji sertifikasi kompetensi. 7.2.2.1 Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi Auditor Energi. 7.2.2.2 Tidak menyalah gunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP HAKE. 7.2.2.3 Mengajukan uji perpanjangan sertifikasi kompetensi (RCC) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat kompetensi. 7.2.2.4 Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikat kompetenasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kompetensi dimaksud kepada LSP HAKE. 7.3 HAK LSP HAKE 7.3.1 Mengambil keputusan terhadap hasil uji kompetensi. 7.3.2 Melakukan penilikan (survailence) terhadap pemegang sertifikat kompetensi. 7.3.3 Mencabut sertifikat kompetensi, jika ditemukan tindakan penyalahgunaan sertifikat kompetensi atau pemegang sertifikat kompetensi tidak mejalankan kompetensinya selama kurun waktu masa berlakunya sertifikat kompetensi. 7.4 KEWAJIBAN LSP HAKE 7.4.1 Memberikan penjelasan tentang skema sertifikasi kompetensi. 7.4.2 Merencanakan kegiatan uji sertifikasi kompetensi awal dan uji sertifikasi ulang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon pemegang sertifikasi denganmenggunakan formulir yang berlaku di LSP HAKE serta LSP HAKE menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil asesmen, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti. 7.4.3 Menyediakan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Materi Uji Kompetensi (MUK) dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi yang terdiri dari unsure penguji/asesor dan pengambil keputusan hasil uji kompetensi. 7.4.4 Mengakomodasi keperluan khusus pemohon seperti kendala bahasa dan/atau ketidakmampuan lainnya dengan alasan yang tepat. 7.4.5 Melalukan kaji ulang (review) terhadap pelaksanaan dan perangkat uji sertifikasi kompetensi.
8.
BIAYA SERTIFIKASI 8.1 Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, uji dan administrasi. 8.2 Biaya sertifikasi adalah sebesar Rp 9.000.000 (tidak termasuk pajak). 8.3 Biaya sertifikasi uji ulang adalah sebesarRp 1.800.000 per unit kompetensi (tidak termasuk pajak). 8.4 Biaya perpanjangan sertifikasi kompetensi (RCC) adalah sebesar Rp 4.500.000 (tidak termasuk pajak).
9. PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI 9.1
PERSYARATAN PENDAFTARAN 9.1.1 LSP HAKE menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi, kewajiban pemegang sertifikatdan memberikan dokumen yang memuat persyaratan uji kompetensi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi. 9.1.2 Syarat kelengkapan pendaftaran minimum mencakup : 9.1.2.1 Informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi. 9.1.2.2 Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon. 9.1.2.3 Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. 9.1.2.4 Informasi pendukung untuk menunjukkan secara obyektif kesesuaiannya dengan pra-syarat skema sertifikasi. 9.1.2.5 Pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus.
9.2 PROSES ASESMEN 9.2.1 Asesmen Auditor Energi Industri direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi . 9.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Auditor Energi yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan. 9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Pelaksanaan Auditor Energi dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi 9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas. 9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung (fortofolio) pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM). 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi. 9.3 PROSES UJI KOMPETENSI 9.3.2 Uji kompetensi Auditor Energi Industri dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan. 9.3.3 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Auditor Energi diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
9.3.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas. 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM). 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”. 9.4 KEPUTUSAN SERTIFIKASI 9.4.1LSP HAKE menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk mengambil keputusan sertifikasi dan melakukan penelusuran apabila terjadi banding. 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP HAKE berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi. 9.4.3Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi. 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi. 9.4.5 LSP HAKE menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP HAKE. 9.5 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT 9.5.2 LSP HAKE mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP HAKE. 9.5.3 Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP HAKE, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 9.5.4 LSP HAKE membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. 9.5.5 LSP HAKE membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 9.6 PEMELIHARAAN SERTIFIKASI Untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat kompetensi, LSP HAKE melakukan surveillance yang mencakup evaluasi rekaman kegiatan kerja dan evaluasi hasil kerja dari hasil produk kerja menurut unit kompetensi. 9.7 PROSES SERTIFIKASI ULANG 9.7.1 LSP HAKE menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. 9.7.2 Fokus metode asesmen. a. Portofolio b. Rekaman kegiatan kerja/produk hasil kerja (bukti-bukti)
c. Konfirmasi keberlangsungan pekerjaan yang memuaskan dan rekaman pengalaman kerja. d. Uji Tulis e. Praktek/Demonstrasi 9.8 PENGGUNAAN SERTIFIKAT Pemegang Sertifikat Kompetensi Profesi harus menandatangani persetujuanuntuk: a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi. b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan. c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP HAKE dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP HAKE dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah. d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP HAKE setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepadaLSP HAKE yang menerbitkannya, dan tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi. 9.9 BANDING 9.9.1 LSP HAKE menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut: a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa. b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya. c. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan. 9.9.2 LSP HAKE membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. 9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta. 9.9.4 LSP HAKE bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP HAKE menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding. 9.9.5 Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. 9.9.6 LSP HAKE menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. 9.9.7 LSP HAKE memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
