PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI SERT

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI SERT-300-01

MODUL BIMBINGAN TEKNIS

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI )2015 0

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI SERT-300-01

1


Program Peningkatan Kompetensi Tenaga dan Produktivitas Gedung BNSP Jl. MT. Haryono, Kav 52 Jakarta Selatan, Indonesia Telepon: (021) 7992685 Facsimile: (021) 7992321 Penulis Verifikasi

Ir. Surono MPhil Tatang Asrizal

© BNSP 2015 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Buku ini diproduksi oleh BNSP

2


DAFTAR ISI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………… 4 Tujuan Pelatihan………………………………………………………...……………………………………… 5 Standar Kompetensi…………………………………………………………………………………………… 5 Gambaran Umum Memetakan Dan Mengembangkan Skema Sertifikasi Kompetensi Profesi …………… 14 TP1: Mengintepretasi Persyaratan Pemetaan Skema Sertifikasi ....………………………………. 19 TP2: Identifikasi Peta Standardisasi Kompetensi……….....……………………………………….. 25 TP 3:Identifikasi Peta Skema Sertifikasi Kualifikasi ……………………………………………… 30 TP4:Menyusun Jastifikasi Skema Sertifikasi Kualifikasi Dan Okupasi 39 TP5: Menyusun Paket Dan Persyaratan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Dan Okupasi 43 TP6:Verifikasi Rancangan Skema Sertifikasi 53 Bahan Bacaan Yang Disarankan……………………………………………………………………………… 58 Asesmen Mandiri………………………………………………………………………………………………… 64 Lembar Evaluasi Peserta……………………………………………………………………………………… 68 Kurikulum………………………………………………………………………………………………………… 69

3


I. PENDAHULUAN ! Modul ini merupakan perangkat pelatihan yang dapat digunakan oleh para trainer maupun para trainee baik dalam pelatihan formal maupun belajar mandiri, untuk membantu menjadi kompeten untuk memetakan dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi profesi. ! Modul ini disusun secara khusus dengan pengembangan percepatan skema sertifikasi pada KSS (Komite Sertifikasi Sektoral) dengan metode instruksi pelatihan berbasis komnpetensi (Competency based training=CBT) dan asesmen berbasis kompetensi (Competency based assessment = CBA). CBT dan CBA ini merupakan model yang dipilih oleh ASEAN (Association of South-East Asian Nations) sebagai model untuk melatih tenaga kerja pada Negara-negara anggota ASEAN. ! Apa itu CBT dan CBA system dan mengapa ASEAN mengadopsinya? a. CBT adalah model pelatihan yang berkonsentrasi pada apa yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja atau yang dipersyaratkan oleh tempat kerja. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu peserta pelatihan untuk melakukan pekerjaan dan tugas sesuai standar yang dipersyaratkan tempet kerja. CBT berusaha mengembangkan ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja (atau mengakui ketika peserta sudah memiikinya) untuk mencapai persyaratan standar kompetensi. ASEAN telah mengadopsi CBT/CBA training system untuk menghasilkan tenaga kerja yang diinginkan industri, sehingga akan meningkatkan peluang peserta pelatihan mendapatkan pekerjaan. b. CBA mencakupi pengumpulan bukti dan membuat keputusan sejauhmana seorang pekerja dapat mendemonstrasikan pekerjaannya sesuai standar kompetensi. Ketika trainee sudah dapat mendemonstrasikan kompetensinya, baik dari hasil pelatihan ataupun pengalaman ditempat kerja, maka dapat diberi pengakuan atas pencapaiannya baik melaui RPL untuk mengikuti jenjang pelatihan berikutnya atau RCC untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. ! Apa itu Standar Kompetensi? a. Standar kompetesi mendeskripsikan ketrampilan, pengetahuan yang dipersyaratkan untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas pada tingkat yang dipersyaratkan oleh standar. b. Terdapat beberapa standar kompetensi, yakni: SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Standar Kompetensi Internasional, dan Standar Kompetensi Khusus. c.

Pada modul ini, karena belum tersedia standar kompetensimemetakan dan mengembangkan skema sertifikasi, maka dikembangkan unit kompetensi memetakan dan mengembangkan skema sertifikasi dengan konteks Kualifikasi dan Okupasi dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang disusun sesuai dengan kerangka pengembangan standar kompetensi.

d. Pada modul akan ditampilkan seluruh komponen standar kompetensi yang mencakupi: • Judul Unit: merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. • Deskripsi Unit: Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit kompetensi. Dalam deskripsi, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki kaitan erat. • Elemen: Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. • Kriteria Unjuk Kerja: Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan

4


•

•

kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif. Batasan variabel: Berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan pekerjaan, yang berupa lingkungan kerja, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, norma dan standar, rentang pernyataan (range of statement) yang harus diacu, serta peraturan dan ketentuan terkait yang harus diikuti. Panduan Penilaian: Berisi deskripsi tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam asesmen kompetensi. Diantaranya deskripsi tentang konteks penilaian, persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya (bila diperlukan), pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai, sikap kerja yang harus ditampilkan, serta aspek kritis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

! Dalam modul ini akan diberikan gambaran umum tentang unit kompetensi ini, tujuan dan standar kompetensi. Dalam modul ini pada setiap elemen dilakukan latihan untuk mendemonstrasikan kompetensinya melakukan tahap-tahap pekerjaan, sehingga diakhir elemen, trainee sudah mampu mendemonstrasikan seluruh tahapan kerja sesuai persyaratan kriteria unjuk kerja. Selanjutnya dilakukan asesmen mandiri secara terstruktur untuk memastikan secara mandiri bahwa trainee telah keompeten. Bila belum kompeten maka perlu re-training.

! Bagi para peserta bimbingan teknis, ingat bahwa fasilitator anda disini membantu cara mencapai kompetensi anda, sehingga jangan ragu-ragu untuk bertanya hingga anda kompeten. ! Cara Penilaian Kompetensi a. Mengkonfirmasi pencapaian Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan kesesuaiannya dengan jenis produk di tempat kerjanya. b. Metode assessment kompetensi sesuai dengan SKKNI (TAAASS410C Merencanakan dan Mengorganisasi Asesmen, TAAASS403B Mengembangkan Perangkat Asesmen, dan TAAASS402C Melakukan Asesmen). c. Pernyataan kompeten terhadap asesmen mandiri.

II. TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS Bimbingan Teknis ini bertujuan agar peserta dapat memetakan dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi profesi dalam rangka percepatan sertifikasi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

III. UNIT KOMPETENSI KODE UNIT

: SERT-300-01

JUDUL UNIT

: MEMETAKAN DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESI

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk pemetaan dan mengembangkan skema sertifikasi. Unit ini dapat digunakan untuk pengembangan skema sertifikasi Kualifikasi, Okupasi, klaster maupun unit kompetensi. Skill for employability dalam unit sudah menjadi bagian dari kriteria unjuk kerja.

ELEMEN KOMPETENSI 1.

MENGINTEPRETASI PERSYARATAN PEMETAAN SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA

SERTIFIKASI

KRITERIA UNJUK KERJA

1.1. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional diidentifikasi.

1.2. Kerangka Kualifikasi Nasional dan internasional 5

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA diidentifikasi.

1.3. Sistem sertifikasi kompetensi profesi diidentifikasi. 1.4. Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi diidentifikasi

1.5. Para pemangku kepentingan dikoordinasikan dan 1.6. 2.

IDENTIFIKASI PETA STANDARDISASI KOMPETENSI

2.1. 2.2.

2.3.

3.

IDENTIFIKASI PETA SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI

3.1. 3.2.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

3.7.

4.

MENYUSUN JASTIFIKASI SKEMA

4.1.

diorganisasikan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor. Bila diperlukan, tim perumus Skema Sertifikasi dibentuk dan diberikan bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema. Identifikasi peta kompetensi pada SKKNI, Standar Internasional, standard khusus. Bila tersedia peta tersebut, fungsi-fungsi kerja standardisasi kompetensi diidentifikasi dan dikontekstalisasi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional. Bila tidak tersedia, pemetaan fungsi kerja dilakukan berdasarkan acuan normatif pemetaan standard kompetensi dilakukan dengan: Menentukan fungsi bisnis, fungsi kunci, fungsi utama untuk setiap fungsi kunci, fungsi dasar untuk setiap fungsi utama. Bila tersedia dan relevan, Pemaketan kualifikasidiidentifikasi dari SKKNI. Ruang lingkup peta skema sertifikasi kualifikasi suatu sektor/bidang diidentifikasi berdasarkan peta standardisasi yakni dari fungsi kunci dan/atau fungsi mayor. Level skema sertifikasi kualifikasi diidentifikasi berdasarkan fungsi kunci dan fungsi major dan verdasarkan KKNI (9 level). Deskripsi pada setiap level skema sertifikasi disusun berdasarkan deskripsi KKNI yang dikontekstialisasikan dengan sektor/bidangnya. Bila tersedia, unit-unit kompetensi dari kemasan okupasi diidentifikasi dan dikelompokan sesuai level KKNI berdasarkan deskripsi setiap level. Bila yang tersedia hanya unit-unit kompetensi dari SKKNI/standar internasional/ standar khusus, riset dilakukan untuk identifikasi seluruh okupasi/job titles termasuk deskripsi dan tugas/fungsi serta wewenangnya, yang kemudian dibuat matriks fungsi dan tanggung jawab dan ketersediaan unit kompetensi yang ada dan dapat diimpor unit kompetensi dari bidang lain terkait. Bila okupasi/job title tidak teridentifikasi dan yang tersedia hanya standar kompetensi, unit-unit kompetensi diidentifikasi dan dikelompokan kualifikasinya berdasarkan deskripsi setiap level kualifikasi KKNI. Rancangan skema sertifikasi disusun sesuai

6

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI ELEMEN KOMPETENSI SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI

KRITERIA UNJUK KERJA dengan Pedoman BNSP.

4.2. Latar belakang/jastifikasi perumusan skema

4.3. 4.4. 4.5. 5.

MENYUSUN PAKET DAN PERSYARATAN SKEMA SERTIFIKASI KERANGKA KUALIFIKASI DAN OKUPASI

5.1.

sertifikasi diidentifikasi tuntutan dan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi diidentifikasi. Tujuan penyusunan skema sertifikasi diidentifikasi. Acuan normative pengembangan dan penerapan skema sertifikasi diidentifikasi. Paket/kemasan kompetensi diidentifikasi. 5.1.1. Bila skema Kualifikasi 5.1.1.1. Peta kualifikasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesusi ruang lingkup. 5.1.1.2. Deskripsi dan sikap kerja diidentifikasi pada setiap level skema sertifikasi kualifikasi. 5.1.1.3. Peran kerja dan/atau kemungkinan jabatan yang dapat ditempatkan pada level skema sertifikasi dalam industri. 5.1.1.4. Informasi jalur dalam kualifikasi (masuk dan lanjutan). 5.1.1.5. Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 5.1.1.6. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 5.1.1.7. Daftar unit kompetensi diidentifikasi. 5.1.2. Bila skema Okupasi: 5.1.2.1. Peta okupasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesuai ruang lingkup. 5.1.2.2. Deskripsi diidentifikasi pada setiap judul okupasi. 5.1.2.3. Nomor index pekerjaan (job index number) diidentifikasi. 5.1.2.4. Nama/Gelar okupasi profesi diidentifikasi. 5.1.2.5. Tugas dan wewenang (bila tersedia) diidentifikasi pada setiap okupasi. 5.1.2.6. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pada setiap okupasi. 5.1.2.7. Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan

7

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA pada level ini. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 5.1.2.9. Daftar unit kompetensi diidentifikasi. Persyaratan dasar pemohon sertifikasi diidentifikasi dan ditetapkan Hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat diidentifikasi Struktur biaya sertifikasi diidentifikasi. Proses sertifikasi yang mencakup persyratan pendaftaran, proses asesmen, proses uji kompetensi , keputusan sertifikasi , pembekuan dan pencabutan sertifiikat, pemeliharaan sertifikat, proses sertififikat ulang, penggunaan sertifikat dan banding diidentifikasi Bila tersedia, kode etik profesi diidentifikasi Kesesuaian pengorganisasian dan proses penyusunan skema sertifikasi diverifikasi. Kesesuaian struktur skema sertifikasi diverifikasi, dengan tetap memperhatikan harmonisasi/negoisasi dengan lintas sektor dan/atau lintas Negara. Kesesuaian judul skema, latarbelakang, ruang lingkup, tujuan dan acuan normative diverifikasi. Kesesuaian kemasan/paket kualifikasi/okupasi diverifikasi. Kesesuaian proses sertifikasi diverifikasi. Laporan verifikasi dibuat untuk disampaikan dan dibahas oleh Komite Skema Sertifikasi. Dalam pembahasan Komite dapat mengundang pemangku kepentingan yang lebih luas. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Ketua BNSP dan, bila tersedia, dengan instansi terkait untuk disyahkan.

5.1.2.8.

5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

6.

VERIFIKASI RANCANGAN SKEMA SERTIFIKASI

5.6. 6.1. 6.2.

6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

6.7.

BATASAN VARIABEL 1. Konteks variabel 1.1 Kondisi atau keadaan lingkungan kerja dimana unit kompetensi dapat dilaksanakan, adalah adanya akses sumber informasi tentang pendekatan asesmen yang mencakupi target asesi, jalur asesmen, konteks asesmen, dan acuan pembanding. 1.2 Kata-kata yang dicetak tebal, jika digunakan pada Kriteria Unjuk Kerja, diberikan penjelasan. 1.3 Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, adalah: Tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. 1.4

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah: kerangka penjenjangan kualifikasi

8

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 1.5

Kerangka Kualifikasi internasional adalah: Kerangka Kualifikasi yang ditetapkan hasil harmonisasi antar Negara, seperti AQRF (ASEAN Qualification Framework).

1.6

Sistem sertifikasi kompetensi profesi, adalah: tatanan keterkaitan komponen sertifikasi kompetensi profesi yang mencakup pembentukan kelembagaan sertifikasi, lisensi lembaga sertifikasi, pelaksanaan sertifikasi, harmonisasi sertifikasi, pengendalian mutu sertifikasi, dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi sertifikasi yang sinergis dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional.

1.7

Acuan normative pengembangan skema, dapat mencakupi: ! PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional ! PP 23/2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ! PERPRES 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ! Permenakertrans 5/2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional ! Permenakertrans 8/2012 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ! Peraturan BNSP 4/2014 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema

Sertifikasi

1.8

Para pemangku kepentingan dapat mencakupi: ! Dunia usaha melalui asosiasi industri terkait dan/atau KADIN; ! Dunia Profesi melalui asosiasi profesi terkait; ! Pasar terkait dari hasil survei; ! Otoritas Kompeten terkait sesuai perkembangan industri terkini.

1.9

Komite Skema Sertifikasi terdiri dari: ! Ketua merangkap anggota. ! Sekretaris merangkap anggota. ! Anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

1.10

Tim perumus Skema Sertifikasi yang dibentuk Komite Skema, terdiri dari para pakar dibidanya dan mempunyai tugas: ! Mengidentifikasi kategori dan jenis kualifikasi/okupasi nasional/klaster yang dibutuhkan dunia kerja. ! Mengidentifikasi jenis standar kompetesi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. ! Mengidentifikasi jenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema sertifikasi. ! merumuskan persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis skema yang akan disusun. ! menuangkan dan menyusun konsep skema sertifikasi kedalam format skema sertifikasi.

1.11

Peta kompetensi, adalah: gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. Fungsi kerja mencakupi: ! fungsi bisnis. ! fungsi kunci ! fungsi utama ! fungsi dasar

1.12

Sistem Standardisasi Nasional, adalah: tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia.

9

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI 1.13

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), adalah: kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

1.14

Tuntutan diperlukannya perumusan skema sertifikasi, dapat mencakupi: ! Regulasi di sektor terkait; ! Dunia usaha melalui asosiasi industri terkait dan/atau KADIN; ! Dunia Profesi melalui asosiasi profesi terkait; ! Pasar terkait dari hasil survei; ! Otoritas Kompeten terkait sesuai perkembangan industri terkini.

1.15

Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi, dapat mencakupi: ! Sertifikasi kompetensi profesi. ! Acuan pengembangan SDM di Industri. ! Acuan dalam pengembangan program pelatihan dan pendidikan vokasi.

1.16

Tujuan penyusunan skema sertifikasi, dapat mencakupi: ! Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama. ! Memastikan dan memelihara kompetensi pelaku terkait, sesuai dengan tuntutan industri, tuntutan profesi serta tuntutan pasar/konsumen.

1.17

Acuan normative, dapat mencakupi: ! Standar, mencakupi: standar, pedoman, code of practice. ! Regulasi teknik: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Ketua BNSP, dan lailain.

1.18

Kompetensi inti (core), merupakan kompetensi dimana industri sepakat bahwa penting untuk dicapai jika seseorang harus diterima kompeten dalam divisi primer tertentu kerja. Mereka langsung terkait dengan tugas-tugas pekerjaan kunci dan termasuk unit seperti 'Bekerja secara efektif dengan rekan-rekan dan pelanggan, dan Melaksanakan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. "

1.19

Kompetensi umum (generic/common), merupakan kompetensi dimana industri sepakat bahwa penting untuk dicapai jika seseorang harus diterima kompeten dalam divisi sekunder tertentu kerja. Sering disebut sebagai life skills, seperti: menggunakan peralatan dan teknologi bisnis, dan “mengelola dan mengatasi situasi konfik”

1.20

kompetensi fungsional (pilihan)), merupakan kompetensi spesifik terhadap peran kerja dalam suatu divisi kerja, dan mencakup ketrampilan dan pengetahuan spesifk (know-how) untuk dilakukan secara efektif, seperti “ Menerima dan memproses reservasi, mengoperasikan fasilitas Bar”.

1.21

Nomor index pekerjaan (job index number) dapat mencakupi: ! Nomor dari KBJI. ! Nomor dari ASEAN Job Number Index. ! Nomor dari ISCO ! Dll.

1.22

Persyaratan Dasar pemohon sertifikasi, dapat mencakupi: ! Persyaratan Dasar atau Pre Requisite yang mencakup persyaratan pendidikan formal, pelatihan dan persyaratan sesuai regulasi pemerintah atau regulasi lain terkait, persyaratan pendaftaran (terms and conditions). ! Persyaratan Kompetensi yang mencakup unit-unit standar kompetensi yang harus disertifikasi sebelumnya.

10

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI !

Persyaratan Profesi yang mencakup pengalaman kerja, persyaratan fisik khusus.

1.23

Nama/Gelar okupasi profesi, adalah penanda seorang berperan professional dan bersertifikat kompetensi profesi sesuai skema sertifikasi profesi setelah melalui asesmen kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi/terakreditasi.

1.24

Hak pemohon sertifikasi, dapat mencakupi: ! Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP. ! Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. ! Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya. ! Peserta berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi. ! Peserta berhak mengajukan keluhan terkait pelaksanaan proses sertifikasi. ! Peserta berhak mengajukan sertifikasi ulang maksimal 6 bulan setelah proses sertifikasi.

1.25

Kewajiban pemegang sertifikat, dapat mencakupi: ! Melaksanakan keprofesiannya dengan tetap menjaga kode etik profesi. ! Mengikuti program surveillance yang ditetapkan LSP, minimal satu tahun sekali. ! Melaporkan rekaman kegiatan sesuai bidang tugasnya setiap 6 bulan sekali.

1.26

Struktur biaya sertifikasi dapat mencakupi: ! Biaya pendaftaran dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan. ! Biaya penggunaan TUK, ! Biaya asesmen, ! Biaya surveilan.

1.27

Proses sertifikasi dapat mencakupi: ( sesuai dengan PBNSP 201:2014) ! Persyaratan pendaftaran ! Proses Asesmen ! Proses Uji Kompetensi ! Keputusan sertifikasi ! Pembekuan dan pencabutan sertifikat ! Pemeliharaan sertifikat/survailen (jika ada) ! Proses sertifikat ulang ! Penggunaan sertifikat ! Banding

1.28

kode etik profesi, dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. kode etik juga bertujuan untuk memperlancar buang air besar agar pencernaan kita baik.

2. Peralatan dan perlengkapan 2.1 Peralatan 2.1.1 Tidak diperlukan peralatan khusus untuk pemetaan dan pengembangan skema sertifikasi. 2.2 Perlengkapan 2.2.1 Perlengkapan computer dan program teknologi informasi dan komunikasi. 3. Peraturan yang diperlukan 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara

11


3.3

Penetapan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 21 tahun 2014. Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4. Norma dan standar 4.1.1 Pedoman BNSP no 210 tentang Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi. PANDUAN PENILAIAN 1. Konteks penilaian 1.1 Asesmen kompetensi untuk unit ini dapat dilakukan pada konteks kerangka program asesmen kompetensi sesuai konteks yang ditetapkan diatas. 1.2 Tidak diperlukan TUK khusus untuk mendemonstrasikan unit ini. 1.3 Pelaksanakan asesmen terhadap personil yang akan diases, harus dilakukan oleh asesor kompetensi. 1.4 Ikhtisar Asesmen Untuk memperagakan/mendemonstrasikan kompetensi unit ini, asesi harus dapat membuktikan bahwa mereka telah mengembangkan rancangan skema sertifikasi Kualifikasi dan Okupasi. 1.4.1 Produk-produk yang dapat digunakan sebagai bukti harus mencakupi: a. Rancangan skema sertifikasi kompetensi Kualifikasi dan/atau Okupasi. 1.4.2 Proses yang bisa digunakan sebagai bukti seharusnya mencakupi: a. Hasil intepretasi persyaratan pemetaan skema sertifikasi b. Hasil identifikasi peta standardisasi kompetensi c. Hasil identifikasi peta skema sertifikasi kualifikasi d. Hasil verifikasi rancangan skema sertifikasi 1.4.3

Implikasi sumber daya asesmen seharusnya mencakupi: a. Akses terhadap standar kompetensi dan dokumentasi asesmen lainnya yang relevan b. Akses terhadap dokumentasi acuan normative. c. Pertimbangan biaya dan waktu d. Akses terhadap asesor, asesi dan konteks asesmen yang tepat untuk uji coba / kaji ulang.

1.4.4

Pengumpulan bukti berkualitas membutuhkan: a. Asesmen harus memenuhi ruang lingkup unit ini dan merefleksikan/mencerminkan seluruh komponen unit, yakni Elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja, Batasan Variabel, Panduan Bukti, KeterampilanLayak Kerja. b. Batasan metode asesmen dan teknik pengumpulan bukti yang tepat digunakan untuk menentukan kompetensi c. Bukti harus dikumpulkan di tempat kerja bila memungkinkan. Apabila hal ini tidak memungkinkan, suatu tempat kerja yang disimulasikan harus disediakan. d. Bukti-bukti yang dikumpulkan harus berhubungan dengan beberapa demonstrasi / praktek kinerja yang dinilai pada titik-titik yang berbeda pada waktu yang tepat, pembelajaran dan jalur asesmen hendaknya dipisahkan oleh praktek dan pembelajaran selanjutnya e. Asesmen memenuhi aturan bukti. f. Keputusan kompeten dapat dibuat bila asesor yakin bahwa hasil yang dipersyaratkan dari suatu unit telah dicapai dan bahwa kinerja telah diperagakan secara konsisten.

1.4.5

Persyaratan bukti yang spesifik harus mencakupi: a. Bukti intepretasi persyaratan pemetaan skema sertifikasi b. Bukti identifikasi peta standardisasi kompetensi c. Bukti Identifikasi peta skema sertifikasi kualifikasi d. Bukti penyusunan jastifikasi skema sertifikasi kualifikasi dan okupasi

12

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI e. f. 2.

Bukti penyusunan paket dan persyaratan skema sertifikasi kerangka kualifikasi dan okupasi Bukti verifikasi rancangan skema sertifikasi

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1.1 Sistem Standadisasi Kompetensi Kerja. 3.1.2 Sistem Sertifikasi Kompetensi. 3.1.3 Asesmen berbasis kompetensi. 3.2 Keterampilan 3.2.1 Ketrampilan dalam Riset standardisasi dan sertifikasi kompetensi baik melalui web maupun literature lainnya. 3.2.6 Keterampilan literasi dan komunikasi untuk: a. Membaca dan menginterpretasi informasi yang relevan dalam rangka penetapan persyaratan bukti b. Memberikan informasi/instruksi yang jelas dan tepat c. Menerima dan menginterpretasi umpan balik d. Mempersiapkan dokumentasi yang dipersyaratkan dengan bahasa yang jelas dan komprehensif, menggunakan format sebagaimana digunakan tempat kerja

13


IV. GAMBARAN UMUM MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN KOMPETENSI MELALUI REKAM JEJAK PERKEMBANGAN PEKERJA

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI UK-SERT-300-01

DESKRIPSI Unit ini menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk pemetaan dan mengembangkan skema sertifikasi. Unit ini dapat digunakan untuk pengembangan skema sertifikasi Kualifikasi, Okupasi, klaster maupun unit kompetensi. Skill for employability dalam unit sudah menjadi bagian dari kriteria unjuk kerja.

`

14


! PENTING Untuk mendemonstrasikan unit ini, peserta harus dapat memberikan bukti:

•  • 

Rancangan skema sertifikasi kompetensi Kualifikasi dan/ atau Okupasi. Proses yang bisa digunakan sebagai bukti seharusnya mencakupi:

o  Hasil intepretasi persyaratan pemetaan skema sertifikasi o  Hasil identifikasi peta standardisasi kompetensi o  Hasil identifikasi peta skema sertifikasi kualifikasi o  Hasil verifikasi rancangan skema sertifikasi

ELEMEN KOMPETENSI 1.  MENGINTEPRETASI PERSYARATAN PEMETAAN SKEMA SERTIFIKASI

KRITERIA UNJUK KERJA 1)  2)  3)  4)  5)  6) 

2. IDENTIFIKASI PETA STANDARDISASI KOMPETENSI

1)  2)  3) 

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional diidentifikasi. Kerangka Kualifikasi Nasional dan internasional diidentifikasi. Sistem sertifikasi kompetensi profesi diidentifikasi. Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi diidentifikasi Para pemangku kepentingan dikoordinasikan dan diorganisasikan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor. Bila diperlukan, tim perumus Skema Sertifikasi dibentuk dan diberikan bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema. Identifikasi peta kompetensi pada SKKNI, Standar Internasional, standard khusus. Bila tersedia peta tersebut, fungsi-fungsi kerja standardisasi kompetensi diidentifikasi dan dikontekstalisasi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional. Bila tidak tersedia, pemetaan fungsi kerja dilakukan berdasarkan acuan normatif pemetaan standard kompetensi dilakukan dengan: Menentukan fungsi bisnis, fungsi kunci, fungsi utama untuk setiap fungsi kunci, fungsi dasar untuk setiap fungsi utama.

15


ELEMEN KOMPETENSI


3. IDENTIFIKASI PETA SKEMA 1)  Bila tersedia dan relevan, Pemaketan kualifikasi diidentifikasi dari SKKNI. SERTIFIKASI KUALIFIKASI 2)  Ruang lingkup peta skema sertifikasi kualifikasi suatu sektor/bidang diidentifikasi berdasarkan peta standardisasi yakni dari fungsi kunci dan/atau fungsi mayor. 3)  Level skema sertifikasi kualifikasi diidentifikasi berdasarkan fungsi kunci dan fungsi major dan verdasarkan KKNI (9 level). 4)  Deskripsi pada setiap level skema sertifikasi disusun berdasarkan deskripsi KKNI yang dikontekstialisasikan dengan sektor/bidangnya. 5)  Bila tersedia, unit-unit kompetensi dari kemasan okupasi diidentifikasi dan dikelompokan sesuai level KKNI berdasarkan deskripsi setiap level. 6)  Bila yang tersedia hanya unit-unit kompetensi dari SKKNI/standar internasional/ standar khusus, riset dilakukan untuk identifikasi seluruh okupasi/job titles termasuk deskripsi dan tugas/fungsi serta wewenangnya, yang kemudian dibuat matriks fungsi dan tanggung jawab dan ketersediaan unit kompetensi yang ada dan dapat diimpor unit kompetensi dari bidang lain terkait. 7)  Bila okupasi/job title tidak teridentifikasi dan yang tersedia hanya standar kompetensi, unit-unit kompetensi diidentifikasi dan dikelompokan kualifikasinya berdasarkan deskripsi setiap level kualifikasi KKNI. 4. MENYUSUN JASTIFIKASI 1.  Rancangan skema sertifikasi disusun sesuai dengan Pedoman BNSP. SKEMA SERTIFIKASI 2.  Latar belakang/jastifikasi perumusan skema sertifikasi diidentifikasi tuntutan dan KUALIFIKASI DAN OKUPASI pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. 3.  Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi diidentifikasi. 4.  Tujuan penyusunan skema sertifikasi diidentifikasi. 5.  Acuan normative pengembangan dan penerapan skema sertifikasi diidentifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI


5. MENYUSUN PAKET DAN 1)  Paket/kemasan kompetensi diidentifikasi. PERSYARATAN SKEMA SERTIFIKASI 1.  Bila skema Kualifikasi KERANGKA KUALIFIKASI DAN •  Peta kualifikasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesusi ruang lingkup. OKUPASI •  Deskripsi dan sikap kerja diidentifikasi pada setiap level skema sertifikasi kualifikasi. •  Peran kerja dan/atau kemungkinan jabatan yang dapat ditempatkan pada level skema sertifikasi dalam industri. •  Informasi jalur dalam kualifikasi (masuk dan lanjutan). •  Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. •  Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). •  Daftar unit kompetensi diidentifikasi. 2.  Bila skema Okupasi: •  Peta okupasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesuai ruang lingkup. •  Deskripsi diidentifikasi pada setiap judul okupasi. •  Nomor index pekerjaan (job index number) diidentifikasi. •  Nama/Gelar okupasi profesi diidentifikasi. •  Tugas dan wewenang (bila tersedia) diidentifikasi pada setiap okupasi. •  Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pada setiap okupasi. •  Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. •  Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). •  Daftar unit kompetensi diidentifikasi. 2)  Bila tersedia, Persyaratan dasar pemohon sertifikasi diidentifikasi. 3)  Hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat diidentifikasi 4)  Struktur biaya sertifikasi diidentifikasi. 5)  Proses sertifikasi diidentifikasi. 6)  Bila tersedia, kode etik profesi diidentifikasi

16


ELEMEN KOMPETENSI


6. VERIFIKASI 1)  Kesesuaian pengorganisasian dan proses penyusunan RANCANGAN skema sertifikasi diverifikasi. SKEMA SERTIFIKASI 2)  Kesesuaian struktur skema sertifikasi diverifikasi, dengan tetap memperhatikan harmonisasi/negoisasi dengan lintas sektor dan/atau lintas Negara. 3)  Kesesuaian judul skema, latarbelakang, ruang lingkup, tujuan dan acuan normative diverifikasi. 4)  Kesesuaian kemasan/paket kualifikasi/okupasi diverifikasi. 5)  Kesesuaian proses sertifikasi diverifikasi. 6)  Laporan verifikasi dibuat untuk disampaikan dan dibahas oleh Komite Skema Sertifikasi. Dalam pembahasan Komite dapat mengundang pemangku kepentingan yang lebih luas. 7)  Hasil verifikasi dilaporkan kepada Ketua BNSP dan, bila tersedia, dengan instansi terkait untuk disyahkan.

Acuan Normatif •  •  •  •  • 

PP 31/2006: SISLATKERNAS PP 23/2004: BNSP PERPRES 8/2012: KKNI Permenaker 14/2014: Pedoman Penerapan KKNI Permenakertrans 5/2012: Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional •  Permenakertrans 8/2012: Tatacara Penerapan SKKNI •  Peraturan BNSP 1/2014: PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI •  Peraturan BNSP 4/2014: PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

no 13

17




IDENTIFIKASI PETA SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI

MENYUSUN JASTIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI



18


V. ELEMEN-ELEMEN MEMETAKAN DAN MENGEMBANGKAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

TP1. MENGINTEPRETASI PERSYARATAN PEMETAAN SKEMA SERTIFIKASI

TP1. MENGINTEPRETASI PERSYARATAN PEMETAAN SKEMA SERTIFIKASI 1)  Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional diidentifikasi. 2)  Kerangka Kualifikasi Nasional dan internasional diidentifikasi. 3)  Sistem sertifikasi kompetensi profesi diidentifikasi. 4)  Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi diidentifikasi 5)  Para pemangku kepentingan dikoordinasikan dan diorganisasikan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor. 6)  Bila diperlukan, tim perumus Skema Sertifikasi dibentuk dan diberikan bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema.

19


1) 

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Pemberlakuan

•  UU 13/2003 •  PP 23/2004 •  PP 31/2006 •  PERMENAKERTRANS 5/2012

Akreditasi LDP Penerapan Standar

Pelatihan berbasis kompetensi Lisensi LSP

SKKNI

Pengembangan Standar

Harmonisasi Standardisasi

Sertifikasi Kompetensi

MRA

SDM Profesional Kompeten Kompetitif

Kerjasama Notifikasi

Pembinaan dan Pengendalian

2)

9 8 7 6 5 4 3 2 1

•  Adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

20


JENJANG&Nasional KANDUNGAN&dan UNSUR internasional KANDUNGAN&UNSUR 2) Kerangka Kualifikasi KOMPETENSI&EDUCATIONAL KOMPETENSI&OCCUPATIONAL KUALIFIKASI

S3

S3 (Terapan)

S2

S2 (Terapan)

Spesialis

8

AHLI KOGNITIF

K

VII

7

VI

D&IV

6 V

D&III D&II D&I SMA& (3)

STRATEGIKAL

9

VIII Profesi

S1

IX

Sekolah&Menengah&Kejuruan& (3)

9&&Tahun&Pendidikan&Dasar&(6+3) Pendidikan&Pra&Sekolah&(1>2)

5

MANAJERIAL TEKNISI / ANALIS

IV

4

III

3 II 2I

SUPERVISIONAL

PSIKO MOTORIKOPERATO R

TEKNIKAL

1

PENGEMBANGAN KARIR (DUDI, LATKER, MASY)

DIT BELMAWA, 2013

ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) 10 9 8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Country A

AQRF

Country B

Qualifications (A)

Illustration

9

Qualifications (B)

21


Conceptual Framework ASEAN MRA

Recognition of qualifications

NQF

Development of qualifications

AQRF

Harmonizaation of qualifications

MOBILITY OF PROFESSIONALS

COMPETITIVENESS OF ASEAN PROFESSIONALS

3)

22


4) Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi

•  Pedoman BNSP 210:2014,

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

•  Pedoman BNSP 201: 2014 PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

5)

Koordinasikan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor.

•  Dunia usaha melalui asosiasi industri terkait dan/atau KADIN; •  Dunia Profesi melalui asosiasi profesi terkait; •  Pasar terkait dari hasil survei; •  Otoritas Kompeten terkait sesuai perkembangan industri terkini.

23

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI 6)

Bentuk dan berikan tim perumus Skema Sertifikasi bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema *

•  •  •  •  • 

Mengidentifikasi kategori dan jenis kualifikasi/okupasi nasional/klaster yang dibutuhkan dunia kerja. Mengidentifikasi jenis standar kompetesi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Mengidentifikasi jenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema sertifikasi. merumuskan persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis skema yang akan disusun. menuangkan dan menyusun konsep skema sertifikasi kedalam format skema sertifikasi.

Latihan I. INTEPRETASI PERSYARATAN PEMETAAN SKEMA SERTIFIKASI ! 1)  Identifikasi Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 2) Identifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional dan internasional. 3) Identifikasi Sistem sertifikasi kompetensi profesi. 4) Identifikasi Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi. 5) Koordinasi dan pengoragisasian Para pemangku kepentingan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor. 1)  Bentuk dan berikan tim perumus Skema Sertifikasi bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema.

24


TP2. IDENTIFIKASI PETA STANDARDISASI KOMPETENSI

TP2. IDENTIFIKASI PETA STANDARDISASI KOMPETENSI 1) Identifikasi peta kompetensi pada SKKNI, Standar Internasional, standard khusus. 2) Bila tersedia peta tersebut, fungsi-fungsi kerja standardisasi kompetensi diidentifikasi dan dikontekstalisasi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional. 3) Bila tidak tersedia, pemetaan fungsi kerja dilakukan berdasarkan acuan normatif pemetaan standard kompetensi dilakukan dengan: Menentukan fungsi bisnis, fungsi kunci, fungsi utama untuk setiap fungsi kunci, fungsi dasar untuk setiap fungsi utama.

25


1) Identifikasi peta kompetensi pada SKKNI, Standar Internasional, standard khusus.

Permennakertrans 8/2012

CONTOH

26


27


Bila tersedia peta tersebut, fungsi-fungsi kerja standardisasi kompetensi diidentifikasi dan dikontekstalisasi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional.

3)

FUNGSI TUJUAN UTAMA BISNIS

Pemetaan fungsi kerja berdasarkan acuan normatif pemetaan standard kompetensi FUNGSI KUNCI

FUNGSI MAYOR

FUNGSI DASAR

28


CONTOH

Latihan II. Identifikasi Peta 2) Bila tersedia peta tersebut, fungsi-fungsi kerja standardisasi Standardisasi Kompetensi kompetensi diidentifikasi dan dikontekstalisasi berdasarkan Sistem

Standardisasi Nasional. •  Lakukan identifikasi peta kompetensi pada

sektor/subsektor anda. (Fungsi Utama, Fungsi Kunci dan Fungsi Mayor) !

29


TP3. IDENTIFIKASI PETA SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI

3. IDENTIFIKASI PETA SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI 1)  Bila tersedia dan relevan, Pemaketan kualifikasi diidentifikasi dari SKKNI. 2)  Ruang lingkup peta skema sertifikasi kualifikasi suatu sektor/bidang diidentifikasi berdasarkan peta standardisasi yakni dari fungsi kunci dan/atau fungsi mayor.

3)  Level skema sertifikasi kualifikasi diidentifikasi berdasarkan fungsi kunci dan fungsi major dan verdasarkan KKNI (9 level).

4)  Deskripsi pada setiap level skema sertifikasi disusun berdasarkan deskripsi KKNI yang dikontekstialisasikan dengan sektor/bidangnya.

5)  Bila tersedia, unit-unit kompetensi dari kemasan okupasi diidentifikasi dan dikelompokan sesuai level KKNI berdasarkan deskripsi setiap level.

6)  Bila yang tersedia hanya unit-unit kompetensi dari SKKNI/standar internasional/ standar khusus, riset dilakukan untuk identifikasi seluruh okupasi/job titles termasuk deskripsi dan tugas/fungsi serta wewenangnya, yang kemudian dibuat matriks fungsi dan tanggung jawab dan ketersediaan unit kompetensi yang ada dan dapat diimpor unit kompetensi dari bidang lain terkait. 7)  Bila okupasi/job title tidak teridentifikasi dan yang tersedia hanya standar kompetensi, unit-unit kompetensi diidentifikasi dan dikelompokan kualifikasinya berdasarkan deskripsi setiap level kualifikasi KKNI.

30


1) Identifikasi Pemaketan kualifikasi diidentifikasi dari SKKNI * CONTOH

31


CONTOH

CONTOH

32


CONTOH

33


Identifikasi Ruang lingkup peta skema sertifikasi kualifikasi suatu sektor/bidang berdasarkan peta standardisasi yakni dari fungsi kunci dan/atau fungsi mayor.

P. Usaha

CONTOH P. Tata Boga P. Hotel P. Travel Ops

Pengemban gan Pariwisata

P. destinasi

CONTOH

34


Identifikasi Level skema sertifikasi kualifikasi berdasarkan fungsi kunci dan fungsi major dan verdasarkan KKNI (9 level). LEVEL SERTIFIKASI KUALIFIKASI

CONTOH

Sertifikat II bidang Tata Boga (Food Production) Sertifikat III bidang Tata Boga (Operasional) Sertifikat IV bidang Tata Boga Sertifikat V bidang Tata Boga Sertifikat VI bidang Tata Boga … …

4)

Susun deskripsi pada setiap level skema sertifikasi berdasarkan deskripsi KKNI yang dikontekstialisasikan dengan sektor/bidangnya.

LEVEL SERTIFIKASI KUALIFIKASI

DESKRIPSI

Sertifikat II bidang Tata Boga (Food Production)

Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Ia harus memiliki pengetahuan faktual serta bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Sertifikat III bidang Tata Boga (Operasional)

Kualifikasi ini merefleksikan peran individu yang terampil dalam melaksanakan tugas dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Ia harus memiliki pengetahuan operasional, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan bidangnya, mampu menyelesaikan masalah yang lazim dengan metode yang sesuai dan bekerjasama dalam lingkup kerjanya serta dapat diberi tangggung jawab terbatas atas pekerjaan orang lain.

Sertifikat IV bidang Tata Boga

Kualifikasi ini memberikan kepada individu agar kompeten dalam : Prinsip dasar bidang keahlian tertentu agar dapat menyelaraskan dengan permasalahan Faktual; Bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; serta, Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Sehingga dapat menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Sertifikat V bidang Tata Boga

Kualifikasi ini mencerminkan peran individu yang menggunakan konsep teoritis pengtahuan tertentu secra umum untuk : Menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas; Memformulasikan masalah penyelesaian prosedural; Mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapain hasil kerja kelompok. Sehingga dapat menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

35


5)

Identifikasi dan kelompokkan unit-unit kompetensi dari kemasan okupasi sesuai level KKNI berdasarkan deskripsi setiap level *

•  • 

Identifikasi seluruh okupasi/jabatan kerja/peran kerja. Bila tersedia, Identifikasi unit-unit kompetensi dalam kemasan okupasi. Bila tidak tersedia, identifikasi tugas/fungsi dan wewenang setiap okupasi. Identifikasi apakah setiap tugas/fungsi kerja merupakan fungsi dasar, bila iya, maka dapat diidentifikasi sebagai embrio unit kompetensi. Identifikasi benchmark fungsi dasar terhadap unit kompetensi pada standar kompetensi. Berdasarkan deskripsi KKNI identifikasi level KKNi pada setiap okupasi sebagai indikator peran kerja pada suatu Lakukan pengemasan okupasi, bila tersedia, kelompokan dalam kompetensi inti (core), umum (generic/common), dan pilihan/ fungsional.

•  •  •  •  • 

Identifikasi Okupasi/peran kerja OKUPASI

TUGAS/FUNGSI KERJA DAN WEWENANG !UNIT KOMPETENSI

36


Identifikasi cakupan aktivitas kerja atau tugas dalam lingkup area kerja dalam kompetensi umum (generic/common), kompetensi inti (core) dan Kompetensi Pilihan (functional)

•  • 

• 

• 

Kompetensi Inti adalah kompetensi yang ditentukan oleh industri dalam peraturan pengemasan untuk Kualifikasi yang harus dimiliki para individu untuk pengakuan atas Kualifikasi tersebut. (Pedoman penerapan KKNI, 2014) Kompetensi Inti/Core Competencies: Adalah kompetensi-kompetensi dimana industri telah mensepakati untuk dicapai jika seseorang akan diterima kompetensinya pada divisi primer. Kompetensi-kompetensi ini secara langsung berhubungan dengan tugas-tugas okupasi dan mencakup unit-unit seperti: ‘Work effectively with colleagues and customers, and Implement occupational health and safety procedures.’ (Handbook ASEAN MRA, 2013) Kompetensi umum/Generic Competencies: kompetensi-kompetensi dimana industri setuju bahwa ini adalah esensial untuk dicapai oleh seseorang untuk diterima sebagai kompeten pada suatu divisi sekunder. Istilah ‘life skills’ kadang digunakan untuk mendeskripsikan kompetensi ini, seperti contoh ini: ‘Use common business tools and technology,’ and ‘Manage and resolve conflict situations.’ (Handbook ASEAN MRA, 2013) Kompetensi pilihan/fungsional (Functional Competencies): kompetensi fungsional yang spesifik pada suatu peran atau jabatan kerja dalam suatu divisi kerja, dan mencakup ketrampilan spesifik dan pengetahuan (know-how) untuk mengerjakan/melakukannya secara efektif. Seperti: ‘Receive and process reservations, Provide housekeeping services to guests, and Operate a bar facility.’ These competencies could be generic to a Labour Division as a whole, or be specific to roles, levels or jobs within the Labour Division. (Handbook ASEAN MRA, 2013)

CONTOH

37


38


LEVEL SERTIFIKASI KUALIFIKASI

DESKRIPSI

OKUPASI/PERAN KERJA:

Sertifikat II bidang Tata Boga (Food Production)

Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Ia harus memiliki pengetahuan faktual serta bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Kitchen Hand, Butcher, Baker.

Sertifikat III bidang Tata Boga (Operasional)

Kualifikasi ini merefleksikan peran individu yang terampil dalam melaksanakan tugas dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Ia harus memiliki pengetahuan operasional, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan bidangnya, mampu menyelesaikan masalah yang lazim dengan metode yang sesuai dan bekerjasama dalam lingkup kerjanya serta dapat diberi tangggung jawab terbatas atas pekerjaan orang lain.

Assistant Catering Manager.

Sertifikat IV bidang Tata Boga

Kualifikasi ini memberikan kepada individu agar kompeten dalam : Prinsip dasar bidang keahlian tertentu agar dapat menyelaraskan dengan permasalahan Faktual; Bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; serta, Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Sehingga dapat menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Sertifikat V bidang Tata Boga

Kualifikasi ini mencerminkan peran individu yang menggunakan konsep teoritis pengtahuan tertentu secra umum untuk : Menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup yang luas; Memformulasikan masalah penyelesaian prosedural; Mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapain hasil kerja kelompok. Sehingga dapat menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Second Chef, Demi Chef, Assistant Head Chef. Head Chef, Assistant to the Executive Chef.

6)  Bila yang tersedia hanya unit-unit kompetensi dari SKKNI/standar

internasional/ standar khusus, riset dilakukan untuk identifikasi seluruh okupasi/job titles termasuk deskripsi dan tugas/fungsi serta wewenangnya, yang kemudian dibuat matriks fungsi dan tanggung jawab dan ketersediaan unit kompetensi yang ada dan dapat diimpor unit kompetensi dari bidang lain terkait.

7)  Bila okupasi/job title tidak teridentifikasi dan yang tersedia hanya standar kompetensi, unit-unit kompetensi diidentifikasi dan dikelompokan kualifikasinya berdasarkan deskripsi setiap level kualifikasi KKNI.

39


Identifikasi unit-unit kompetensi pada level kualifikasi •  •  •  •  • 

Identifikasi kompetensi inti pada setiap okupasi/job titles pada level KKNI yang sama. Lakukan pembandingan (pairing) unit2 kompetensi yang ada pada setiap okupasi pada level uang sama. Kombinasikan seluruh kompetensi inti menjadi kompetensi inti kualifikasi pada level yang sama. Kombinasikan seluruh kompetensi umum menjadi kompetensi umum kualifikasi pada level yang sama. identifikasi seluruh kompetensi pilihan/fungsional menjadi kompetensi pilihan/fungsional kualifikasi pada level yang sama, masing-masing fungsi tetap diidentifikasi sesuai kelompoknya.

Identifikasi unit-unit kompetensi pada setiap level kualifikasi LEVE L

Okupasi

Unit kompetensi pada kategori kompetensi (inti, umum, pilihan/ fungsional)

Unit kompetensi pada kategori kompetensi (inti, umum, pilihan/ fungsional)

Unit kompetensi pada level Kualifikasi

Inti:

Inti:

Inti:

Umum:

Umum:

Umum:

Fungsional

Fungsional

Fungsional

Inti:

Inti:

Inti:

Umum:

Umum:

Umum:

Fungsional

Fungsional

Fungsional

Okupasi

40


Kerangka kualifikasi dan unit kompetensi yang dicakup LEVEL DESKRIPSI KUALIFIKA SI*

Unit kompetensi dalam Kompetensi inti, kompetensi umum dan kompetensi fungsional

I II III IV V VI VII VIII IX *) pada setiap level dapat terdiri lebih dari satu berdasrkan fungsi-fungsi mayor

Latihan III. Identifikasi Peta Skema Kualifikasi dan Okupasi ! LEVEL SERTIFIKASI KUALIFIKASI

DESKRIPSI

OKUPASI/PERAN KERJA YANG DAPAT DICAKUP

UNIT-UNIT KOMPETENSI (Core, Generic, Functional)

41


TP4. MENYUSUN JASTIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI

4. MENYUSUN JASTIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI 1)  Rancangan skema sertifikasi disusun sesuai dengan Pedoman BNSP. 2)  Latar belakang perumusan skema sertifikasi diidentifikasi tuntutan dan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. 3)  Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi diidentifikasi. 4)  Tujuan penyusunan skema sertifikasi diidentifikasi. 5)  Acuan normative pengembangan dan penerapan skema sertifikasi diidentifikasi.

42


1)

Susun Rancangan skema sertifikasi sesuai dengan Pedoman BNSP.

•  Peraturan BNSP 1/2014: PBNSP 201 PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI •  Peraturan BNSP 4/2014: PBNSP 210 PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SKEMA SERTIFIKASI PROFESI •  SKKNI Asesmen Kompetensi

2) Identifikasi Latar belakang perumusan skema sertifikasi berdasar tuntutan dan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan.

Tuntutan diperlukannya perumusan skema sertifikasi, dapat mencakupi: •  Regulasi di sektor terkait; •  Dunia usaha melalui asosiasi industri terkait dan/ atau KADIN; •  Dunia Profesi melalui asosiasi profesi terkait; •  Pasar terkait dari hasil survei; •  Otoritas Kompeten terkait sesuai perkembangan industri terkini.

43


3) Identifikasi Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi

•  Sertifikasi kompetensi profesi. •  Acuan pengembangan SDM di Industri.

•  Acuan dalam pengembangan

program pelatihan dan pendidikan vokasi.

4) Identifikasi Tujuan penyusunan skema sertifikasi

•  Sebagai acuan untuk memastikan

bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan standar dan aturan khusus serta prosedur yang sama.

•  Memastikan dan memelihara

kompetensi pelaku terkait, sesuai dengan tuntutan industri, tuntutan profesi serta tuntutan pasar/ konsumen.

44


5)

Identifikasi acuan normative pengembangan dan penerapan skema sertifikasi

•  Standar, mencakupi: standar, pedoman, code of practice.

•  Regulasi teknik: Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Ketua BNSP, dan lai-lain.

CO N TO

H

CONTOH

45

CO N TO

H


LATIHAN IV.

SUSUN JASTIFIKASI SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI !

1. Latar Belakang

!  !  !  ! 

2. Ruang Lingkup

!  !  !  ! 

3. Tujuan

!  !  !  ! 

4. Acuan Normatif

!  !  !  ! 

46


TP5. MENYUSUN PAKET DAN PERSYARATAN SKEMA SERTIFIKASI KERANGKA KUALIFIKASI DAN OKUPASI

5. MENYUSUN PAKET DAN PERSYARATAN SKEMA SERTIFIKASI KERANGKA KUALIFIKASI DAN OKUPASI 1)  Paket/kemasan kompetensi diidentifikasi. 1.  Bila skema Kualifikasi 1.  Peta kualifikasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesusi ruang lingkup. 2.  Deskripsi dan sikap kerja diidentifikasi pada setiap level skema sertifikasi kualifikasi. 3.  Peran kerja dan/atau kemungkinan jabatan yang dapat ditempatkan pada level skema sertifikasi dalam industri. 4.  Informasi jalur dalam kualifikasi (masuk dan lanjutan). 5.  Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 6.  Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 7.  Daftar unit kompetensi diidentifikasi. 2.  Bila skema Okupasi: 1.  Peta okupasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesuai ruang lingkup. 2.  Deskripsi diidentifikasi pada setiap judul okupasi. 3.  Nomor index pekerjaan (job index number) diidentifikasi. 4.  Nama/Gelar okupasi profesi diidentifikasi. 5.  Tugas dan wewenang (bila tersedia) diidentifikasi pada setiap okupasi. 6.  Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pada setiap okupasi. 7.  Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 8.  Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 9.  Daftar unit kompetensi diidentifikasi.

2)  Bila tersedia, Persyaratan dasar pemohon sertifikasi diidentifikasi. 3)  Hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat diidentifikasi 4)  Struktur biaya sertifikasi diidentifikasi. 5)  Proses sertifikasi diidentifikasi. 6)  Bila tersedia, kode etik profesi diidentifikasi

47


1) Identifikasi Paket/kemasan kompetensi

Skema Kualifikasi •  Peta kualifikasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesusi ruang lingkup. •  Deskripsi dan sikap kerja diidentifikasi pada setiap level skema sertifikasi kualifikasi. •  Peran kerja dan/atau kemungkinan jabatan yang dapat ditempatkan pada level skema sertifikasi dalam industri. •  Informasi jalur dalam kualifikasi (masuk dan lanjutan). •  Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. •  Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). •  Daftar unit kompetensi diidentifikasi.

CONTOH

48


CONTOH

Skema Sertifikasi Okupasi 1. Peta okupasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesuai ruang lingkup. 2. Deskripsi diidentifikasi pada setiap judul okupasi. 3. Nomor index pekerjaan (job index number) diidentifikasi. 4. Nama/Gelar okupasi profesi diidentifikasi. 5. Tugas dan wewenang (bila tersedia) diidentifikasi pada setiap okupasi. 6. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pada setiap okupasi. 7. Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 8. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 9. Daftar unit kompetensi diidentifikasi.

49


CONTOH

CONTOH

50


CONTOH

CONTOH

51


3) Identifikasi hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat •  Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP. •  Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat kompetensi. •  Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya. •  Peserta berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi. •  Peserta berhak mengajukan keluhan terkait pelaksanaan proses sertifikasi. •  Peserta berhak mengajukan sertifikasi ulang maksimal 6 bulan setelah proses sertifikasi.

Kewajiban pemegang sertifikat, dapat mencakupi:

•  Melaksanakan keprofesiannya dengan tetap menjaga kode etik profesi.

•  Mengikuti program surveillance yang ditetapkan LSP, minimal satu tahun sekali.

•  Melaporkan rekaman kegiatan sesuai bidang tugasnya setiap 6 bulan sekali.

52


4) Identifikasi Struktur biaya sertifikasi

•  Biaya pendaftaran dan

verifikasi kelengkapan dokumen permohonan.

•  Biaya penggunaan TUK, •  Biaya asesmen, •  Biaya surveilan.

5) Identifikasi proses sertifikasi

53


!Proses!Ser(fikasi! a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h.  i. 

Persyaratan!Penda2aran Proses!Asesmen! Proses!Uji!Kompetensi Keputusan!Ser(fikasi Pembekuan!dan!Pencabutan!Ser(fikat Pemeliharaan!ser(fikasi/!survailen Proses!Ser(fikasi!Ulang Penggunaan!Ser(fikat Banding

Persyaratan Pendaftaran ( Rujuk klausal 9.1 PBNSP 201:2014 ):

•  Pemohon memahami proses asesmen untuk skema ini.

•  Pemohon mengisi formulir

Permohonan Sertifikasi (APL 01) dan Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

•  Pemohon menyatakan

setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi

54


Proses Asesmen ( Rujuk kalusal 9.2 PBNSP 201:2014) •  Rencanakan asesmen sesuai dengan persyaratan skema •  Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan •  Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi •  Bukti yang dikumpulkan dari dokumen lampiran APL 02 (portofolio) diperiksa dan dievaluasi •  Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan

Proses Uji Kompetensi ( Rujuk kalusal 9.3 PBNSP 201:2014) •  Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, •  Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian diverifikasi atau dikalibrasi •  Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, lisan, tertulis dan lainnya diperiksa dan dievaluasi •  Rekomendasi hasil proesesuji kompetensi

55


Keputusan Sertifikasi ( Rujuk kalusal 9.4 PBNSP 201:2014)

•  Validasi dan verifikasi

terhadap rekomendasi asesor kompetensi dilakukan

•  Hasil validasi dan verifikasi

digunakan untuk menetapkan status kompeten dan belum kompeten

• 

Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat ( Rujuk kalusal 9.5 PBNSP 201:2014) Skema sertifikasi harus menjelaskan persyaratan tentang prosedur pembatalan sertifikat bila pencabutan dilakukan dalam masa berlakunya sertifikat.

• 

Pemeliharaan sertifikasi ( jika ada )

•  • 

Tatacara surveilan terhadap pemegang sertifikat selama masa berlaku sertifikat ditetapkan Metode dan tatacara surveilan dan harus dilakukan sesuai dengan tujuannya.

56


•  Proses Sertifikasi Ulang ( Rujuk

kalusal 9.6 PBNSP 201:2014) Uraikan tatacara dan mekanisme sertifikasi ulang

•  Penggunaan Sertifikat ( Rujuk

kalusal 9.7 PBNSP 201:2014) Uraikan tatacara aturan penggunaan sertifikat

•  Banding ( Rujuk kalusal 9.8 PBNSP 201:2014) Skema sertifikasi harus memuat tata cara dalam proses penanganan banding

6) Identifikasi kode etik profesi * •  Pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. •  Fungsi: o  pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. o  sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. o  mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi

57


CONTOH

KODE ETIK INSINYUR INDONESIA

Latihan VI. SUSUN PAKET DAN PERSYARATAN SKEMA SERTIFIKASI KERANGKA KUALIFIKASI DAN OKUPASI !

58


TP6. VERIFIKASI RANCANGAN SKEMA SERTIFIKASI

6. VERIFIKASI RANCANGAN SKEMA SERTIFIKASI 1)  Kesesuaian pengorganisasian dan proses penyusunan skema sertifikasi diverifikasi. 2)  Kesesuaian struktur skema sertifikasi diverifikasi, dengan tetap memperhatikan harmonisasi/negoisasi dengan lintas sektor dan/atau lintas Negara. 3)  Kesesuaian judul skema, latarbelakang, ruang lingkup, tujuan dan acuan normative diverifikasi. 4)  Kesesuaian kemasan/paket kualifikasi/okupasi diverifikasi. 5)  Kesesuaian proses sertifikasi diverifikasi. 6)  Laporan verifikasi dibuat untuk disampaikan dan dibahas oleh Komite Skema Sertifikasi. Dalam pembahasan Komite dapat mengundang pemangku kepentingan yang lebih luas. 7)  Hasil verifikasi dilaporkan kepada Ketua BNSP dan, bila tersedia, dengan instansi terkait untuk disyahkan.

59


60


61


LATIHAN IV. LAKUKAN VERIFIKASI RANCANGAN SKEMA SERTIFIKASI !

62


Terimakasih atas perhatian anda

VI. BAHAN BACAAN YANG DISARANKAN No

1. 2. 3. 4. 5.

Judul Buku Pengimplementasian Jalur Kuali kasi Kompetensi Kerja pada Kerangka Kuali kasi Nasional Indonesia Personal Career Development for Professionals Human Resource Development Competence Based Assessment Techiques training in Australia , 4Th Edition

Tahun Pembuatan

Pengarang Ray Powell, Mark Killner, Trisnasari, Nurul Imany

Ida

2014

Joseph A. Raelin

2002

Jon Werner, Randy DeSimone

2008

Shirley Fletcher

2005

Diane lawlor and Michael Tovey

2011

63


VII. ASESMEN MANDIRI FR-APL-02 ASESMEN MANDIRI Nama Peserta

: ________________________

Tanggal/Waktu : _____________,____________

Nama Asesor

: 1. ______________________

Tempat

:__________________________

2.______________________ Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan diujikan. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya. 2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten (BK). 3. Siapkan bukti-bukti yang anda anggap relevan terhadap unit kompetensi, serta ‘matching’-kan setiap bukti yang ada terhadap setiap elemen/ KUK, konteks variable, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan serta aspek kritis. 4. Asesor dan asesi menandatangi form asesmen mandiri. 1.

Unit Kompetensi : Nomor : SERT-300-01 Judul : MEMETAKAN DAN MENGEMBANGKAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN KOMPETENSI APAKAH ANDA DAPAT ............? 1.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2.


2.1. 2.2.

2.3. 3.

IDENTIFIKASI PETA

3.1.

PENILAIAN K

BUKTI PENDUKUNG

BK

Mengidentifikasi Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Mengidentifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional dan internasional Mengidentifikasi Sistem sertifikasi kompetensi profesi Mengidentifikasi Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi Mengkoordinasi dan mengorganisasikan Para pemangku kepentingan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor. Membentuktim perumus Skema Sertifikasi dan memberikan bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema. Mengidentifikasipeta kompetensi pada SKKNI, Standar Internasional, standard khusus. Bila tersedia peta tersebut,Mengidentifikasi dan menkontekskanfungsi-fungsi kerja standardisasi kompetensi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional. Melakukan pemetaan fungsi kerjaberdasarkan acuan normatif pemetaan standard kompetensi Mengidentifikasi Pemaketan

64

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN KOMPETENSI APAKAH ANDA DAPAT ............? SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI

3.2.

3.3. 3.4.

3.5. 3.6.

3.7.

4.


4.1. 4.2.

4.3. 4.4. 4.5. 5.


5.1.

PENILAIAN K

BUKTI PENDUKUNG

BK

kualifikasidiidentifikasi dari SKKNI. Mengidentifikasi Ruang lingkup peta skema sertifikasi kualifikasi suatu sektor/bidang berdasarkan peta standardisasi yakni dari fungsi kunci dan/atau fungsi mayor. Level skema sertifikasi kualifikasi diidentifikasi berdasarkan fungsi kunci dan fungsi major dan verdasarkan KKNI (9 level). Menyusun deskripsi pada setiap level skema sertifikasi disusun berdasarkan deskripsi KKNI yang dikontekstialisasikan dengan sektor/bidangnya. Mengidentifikasidan mengelompokkan unit-unit kompetensi dari kemasan okupasi sesuai level KKNI berdasarkan deskripsi setiap level. Bila yang tersedia hanya unit-unit kompetensi dari SKKNI/standar internasional/ standar khusus, melakukan riset untuk identifikasi seluruh okupasi/job titles termasuk deskripsi dan tugas/fungsi serta wewenangnya, yang kemudian dibuat matriks fungsi dan tanggung jawab dan ketersediaan unit kompetensi yang ada dan dapat diimpor unit kompetensi dari bidang lain terkait. Bila okupasi/job title tidak teridentifikasi dan yang tersedia hanya standar kompetensi, mengidentifikasi mengelompokkan unit-unit kompetensi kualifikasinya berdasarkan deskripsi setiap level kualifikasi KKNI. Menyusun rancangan skema sertifikasi sesuai dengan Pedoman BNSP. Mengidentifikasi latar belakang/jastifikasi perumusan skema sertifikasi tuntutan dan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. Mengidentifikasi ruang lingkup penerapan skema sertifikasi Mengidentifikasi tujuan penyusunan skema sertifikasi Mengidentifikasi acuan normative pengembangan dan penerapan skema sertifikasi Mengidentifikasi Paket/kemasan kompetensi. 5.1.1. Bila skema Kualifikasi 5.1.1.1. Peta kualifikasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesusi ruang lingkup. 5.1.1.2. Deskripsi dan sikap kerja diidentifikasi pada setiap level skema sertifikasi kualifikasi. 5.1.1.3. Peran kerja dan/atau kemungkinan jabatan yang dapat ditempatkan pada level skema sertifikasi dalam

65

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN KOMPETENSI APAKAH ANDA DAPAT ............?

5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

PENILAIAN K

BUKTI PENDUKUNG

BK

industri. 5.1.1.4. Informasi jalur dalam kualifikasi (masuk dan lanjutan). 5.1.1.5. Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 5.1.1.6. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 5.1.1.7. Daftar unit kompetensi diidentifikasi. 5.1.2. Bila skema Okupasi: 5.1.2.1. Peta okupasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesuai ruang lingkup. 5.1.2.2. Deskripsi diidentifikasi pada setiap judul okupasi. 5.1.2.3. Nomor index pekerjaan (job index number) diidentifikasi. 5.1.2.4. Nama/Gelar okupasi profesi diidentifikasi. 5.1.2.5. Tugas dan wewenang (bila tersedia) diidentifikasi pada setiap okupasi. 5.1.2.6. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pada setiap okupasi. 5.1.2.7. Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 5.1.2.8. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 5.1.2.9. Daftar unit kompetensi diidentifikasi. Mengidentifikasi persyaratan dasar pemohon sertifikasi Mengidentifikasi hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat Mengidentifikasi Struktur biaya sertifikasi Mengidentifikasi Proses sertifikasi Mengidentifikasikode etik profesi

66

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI DAFTAR PERTANYAAN ELEMEN KOMPETENSI APAKAH ANDA DAPAT ............? 6.


6.1. 6.2.

6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

6.7.

Rekomendasi Asesor :

PENILAIAN K

BUKTI PENDUKUNG

BK

Memverifikasi kesesuaian pengorganisasian dan proses penyusunan skema sertifikasi Memverifikasi Kesesuaian struktur skema sertifikasi, dengan tetap memperhatikan harmonisasi/negoisasi dengan lintas sektor dan/atau lintas Negara. Memverifikasi Kesesuaian judul skema, latarbelakang, ruang lingkup, tujuan dan acuan normative Memverifikasi kesesuaian kemasan/paket kualifikasi/okupasi Memverifikasi kesesuaian proses sertifikasi Laporan verifikasi dibuat untuk disampaikan dan dibahas oleh Komite Skema Sertifikasi. Dalam pembahasan Komite dapat mengundang pemangku kepentingan yang lebih luas. Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua BNSP dan, bila tersedia, dengan instansi terkait untuk disyahkan. Asesi : Nama Tanda tangan/ Tanggal

Catatan :

Asesor : Nama No. Reg. Tanda tangan/ Tanggal

67


VIII. LEMBAR EVALUASI PESERTA MEMETAKAN DAN MENGEMBANGKAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI Pilih yang sesuai dalam kotak

Setuju

Tidak tahu

Tidak setuju

Tidak dapat diterapkan

Terlalu banyak materi yang diberikan sehingga terkesan terburu-buru. Hampir semua kompetensi relevan dengan saya. Kompetensi yang diberikan sesuai dengan level dimana saya berada. Saya mendapat cukup bantuan dari trainer saya. Jumlah aktivitas sesuai. Kompetensi ini membiarkan saya untuk menggunakan inisiatif sya sendiri. Pelatihan ini diselenggarakan dengan baik. Trainer saya mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Saya mengerti bagaimana saya nantinya akan diuji. Saya diberikan waktu yang cukup untuk berlatih. Umpan balik dari trainer saya sangat membantu. Peralatan pelatihan cukup dan bekerja dengan baik. Aktivitas dalam pelatihan terlalu sulit untuk saya. Hal terbaik tentang pelatihan unit ini adalah: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Hal terburuk tentang pelatihan unit ini adalah: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Hal yang harus saya ubah dari pelatihan unit ini adalah: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

68


IX. KURIKULUM KODE MP A. B.

1. 2. 3. C.

D.

: SERT-300-01

JUDUL MATERI PEMBELAJARAN : MEMETAKAN DAN MENGEMBANGKAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI FILOSOFI PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETESI: Berstandar kompetensi (SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus) Melatih sampai kompeten CBA "Sertifikasi kompetensi RUANG LINGKUP KOMPETENSI: Unit ini berhubungan dengan proses mengumpulkan informasi tentang kebutuhan kompetensi pekerja melalui rekam jejak perkembangan kompetensi pekerja, menganalisis dan merumuskan alternatif program pengembangan pekerja. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

TUJUAN UMUM PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME)/ TOPIK PEMBELAJARAN:

1.


2.


3.

IDENTIFIKASI PETA SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI DAN OKUPASI

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS/ SUB TOPIK PEMBELAJARAN/ KRITERIA PENCAPAIAN 1.1. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional diidentifikasi. 1.2. Kerangka Kualifikasi Nasional dan internasional diidentifikasi. 1.3. Sistem sertifikasi kompetensi profesi diidentifikasi. 1.4. Pedoman BNSP terkait pengembangan skema sertifikasi diidentifikasi 1.5. Para pemangku kepentingan dikoordinasikan dan diorganisasikan melalui Komite Skema Sertifikasi sesuai sektor. 1.6. Bila diperlukan, tim perumus Skema Sertifikasi dibentuk dan diberikan bimbingan teknis/pelatihan pengembangan skema. 2.1. Identifikasi peta kompetensi pada SKKNI, Standar Internasional, standard khusus. 2.2. Bila tersedia peta tersebut, fungsi-fungsi kerja standardisasi kompetensi diidentifikasi dan dikontekstalisasi berdasarkan Sistem Standardisasi Nasional. 2.3. Bila tidak tersedia, pemetaan fungsi kerja dilakukan berdasarkan acuan normatif pemetaan standard kompetensi dilakukan dengan: Menentukan fungsi bisnis, fungsi kunci, fungsi utama untuk setiap fungsi kunci, fungsi dasar untuk setiap fungsi utama. 3.1. Bila tersedia dan relevan, Pemaketan kualifikasidiidentifikasi dari SKKNI. 3.2. Ruang lingkup peta skema sertifikasi kualifikasi suatu sektor/bidang diidentifikasi berdasarkan peta standardisasi yakni dari fungsi kunci dan/atau fungsi mayor. 3.3. Level skema sertifikasi kualifikasi diidentifikasi berdasarkan fungsi kunci dan fungsi major dan verdasarkan KKNI (9 level). 3.4. Deskripsi pada setiap level skema sertifikasi disusun berdasarkan deskripsi KKNI yang dikontekstialisasikan dengan sektor/bidangnya. 3.5. Bila tersedia, unit-unit kompetensi dari kemasan okupasi diidentifikasi dan dikelompokan sesuai level KKNI berdasarkan deskripsi setiap level. 3.6. Bila yang tersedia hanya unit-unit kompetensi dari SKKNI/standar internasional/ standar khusus, riset

METODE

MEDIA Peralatan & ref

KELUARAN

WAKTU TENTATIF (jam @ 45’) Te=(O + 4M + P) ÷ 6 2 jam

• • • •

Presentasi Diskusi Workshop Studi kasus

• Komputer/ laptop • LCD projector • Software • Buku referensi • Modul

Hasil interpretasi

• • • •



Peta Standardisas i hasil identifikasi

4 jam

• • • •



Peta skema sertifikasi kualifikasi dan okupasi

6 jam

69


4.


5.


dilakukan untuk identifikasi seluruh okupasi/job titles termasuk deskripsi dan tugas/fungsi serta wewenangnya, yang kemudian dibuat matriks fungsi dan tanggung jawab dan ketersediaan unit kompetensi yang ada dan dapat diimpor unit kompetensi dari bidang lain terkait. 3.7. Bila okupasi/job title tidak teridentifikasi dan yang tersedia hanya standar kompetensi, unit-unit kompetensi diidentifikasi dan dikelompokan kualifikasinya berdasarkan deskripsi setiap level kualifikasi KKNI. 4.1. Rancangan skema sertifikasi disusun sesuai dengan Pedoman BNSP. 4.2. Latar belakang/jastifikasi perumusan skema sertifikasi diidentifikasi tuntutan dan pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. 4.3. Ruang lingkup penerapan skema sertifikasi diidentifikasi. 4.4. Tujuan penyusunan skema sertifikasi diidentifikasi. 4.5. Acuan normative pengembangan dan penerapan skema sertifikasi diidentifikasi. 5.1. Paket/kemasan kompetensi diidentifikasi. 5.1.1. Bila skema Kualifikasi 5.1.1.1. Peta kualifikasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesusi ruang lingkup. 5.1.1.2. Deskripsi dan sikap kerja diidentifikasi pada setiap level skema sertifikasi kualifikasi. 5.1.1.3. Peran kerja dan/atau kemungkinan jabatan yang dapat ditempatkan pada level skema sertifikasi dalam industri. 5.1.1.4. Informasi jalur dalam kualifikasi (masuk dan lanjutan). 5.1.1.5. Bila tersedia, Informasi regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 5.1.1.6. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 5.1.1.7. Daftar unit kompetensi diidentifikasi. 5.1.2. Bila skema Okupasi: 5.1.2.1. Peta okupasi diidentifikasi dari hasil pemetaan sesuai ruang lingkup. 5.1.2.2. Deskripsi diidentifikasi pada setiap judul okupasi. 5.1.2.3. Nomor index pekerjaan (job index number) diidentifikasi. 5.1.2.4. Nama/Gelar okupasi profesi diidentifikasi. 5.1.2.5. Tugas dan wewenang (bila tersedia) diidentifikasi pada setiap okupasi. 5.1.2.6. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi pada setiap okupasi. 5.1.2.7. Bila tersedia, Informasi

• • • •



Jastifikasi pengembang an skema

2 jam

• • • •



Paket dan persyaratan skema sertifikasi kerangka kualifikasi dan okupasi

6 jam

70


5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

6.


6.1. 6.2.

6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

6.7.

regulasi teknis tentang status penerapan pada level ini. 5.1.2.8. Bila tersedia, Aturan pemaketan skema sertifikasi (kompetensi inti (core), kompetensi umum (generic/common), dan kompetensi fungsional (pilihan)). 5.1.2.9. Daftar unit kompetensi diidentifikasi. Persyaratan dasar pemohon sertifikasi diidentifikasi. Hak pemohon dan kewajiban pemegang sertifikat diidentifikasi Struktur biaya sertifikasi diidentifikasi. Proses sertifikasi diidentifikasi. Bila tersedia, kode etik profesi diidentifikasi Kesesuaian pengorganisasian dan proses penyusunan skema sertifikasi diverifikasi. Kesesuaian struktur skema sertifikasi diverifikasi, dengan tetap memperhatikan harmonisasi/negoisasi dengan lintas sektor dan/atau lintas Negara. Kesesuaian judul skema, latarbelakang, ruang lingkup, tujuan dan acuan normative diverifikasi. Kesesuaian kemasan/paket kualifikasi/okupasi diverifikasi. Kesesuaian proses sertifikasi diverifikasi. Laporan verifikasi dibuat untuk disampaikan dan dibahas oleh Komite Skema Sertifikasi. Dalam pembahasan Komite dapat mengundang pemangku kepentingan yang lebih luas. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Ketua BNSP dan, bila tersedia, dengan instansi terkait untuk disyahkan.

• • • •



Hasil Verifikasi rancangan skema sertifikasi

4 jam

71

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI SERT

Recommend Documents