Edisi No. 2, Februari 2017
SERTIFIKAT ELEKTRONIK PAJAK
Tata Cara Pemberian Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik Oleh: Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR
Bagi semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki Sertifikat Elektronik, perlu diperhatikan bahwa sertifikat elektronik memiliki masa berlaku. Yaitu selama 2 ( dua) tahun terhitung sejak tanggal setifikat elektronik diterbitkan. Oleh karena itu, untuk PKP yang mendapatkan sertifikat elektronik di tahun 2015, perlu diingat bahwa sertifikat elektronik tersebut akan habis masa berlakunya di tahun 2017 ini.
Agar PKP dapat terus menikmati pelayanan pajak secara online, PKP harus memperpanjang masa berlaku sertifikat pajak sebelum masa berlakunya berakhir. Jika sudah lewat dari masa berlaku, maka seritifikat elektronik tidak dapat digunakan lagi, sehingga PKP diharuskan untuk mengajukan sertifikat elektronik yang baru dengan proses yang sama seperti awal pembuatan seritifikat elektronik terdahulu. Sebagai contoh, PT. X menerima sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak pada 28 April 2015 dan akan berakhir masa berlakunya di tanggal 28 April 2017. Apabila PT. X tidak memperpanjang sertifikat elektroniknya hingga tanggal 28 April 2017, maka semua faktur pajak yang dikeluarkan PT. X tidak dapat diunggah dan dikonfirmasi oleh server Direktur Jenderal Pajak. Untuk membuat sertifikat elektronik baru, PKP dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini: 1. Surat Permintaaan Sertifikat Elektronik 2. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik 3. Dokumen asli SPT Tahunan PPh Badan serta bukti tanda terima pelaporan SPT 4. Fotokopi kartu KTP dan KK, serta yang asli dibawa untuk ditunjukan kepada petugas. 5. Softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD. Pengurusan ini harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum di SPT Tahunan PPh Badan dan tidak dapat diwakilkan. Direktorat jenderal pajak mempunyai wewenang untuk mencabut seritifikat elektronik apabila PKP diketahui: 1. Menyampaikan dokumen palsu sebagai persyaratan permintaan sertifikat elektronik 2. Tidak melaporkan SPT Masa PPN tiga masa berturut-turut 3. Telah dicabut pengukuhannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kepada seluruh PKP, silahkan cek kembali kapan sertifikat elektroniknya akan lewat masa berlakunya. Lakukan segera permohonan perpanjangan sebelum terlambat yang dapat mengakibatkan terganggunya penerbitan faktur pajak*** Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
E-FILING PPH ORANG PRIBADI Oleh: Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR
Sebentar lagi jadwal batas penyampaian SPT PPh Orang Pribadi akan tiba. Sesuai dengan ketentuan, SPT PPh Orang Pribadi harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Proses pelaporan pajak penghasilan orang pribadi ini dilakukan dengan mekanisme E-Filing, yaitu sarana untuk melaporkan pajak baik Pribadi atau Badan secara ONLINE dari Direktorat Jendral Pajak. Untuk menghindari risiko keterlambatan yang disebabkan oleh berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan gangguan server (down) karena padatnya wajib pajak yang melaporkan SPT pada hari-hari menjelang batas akhir penyampaian SPT, maka ada baiknya wajib pajak orang pribadi melaporkannya dari sekarang, jauh sebelum tanggal batas akhir.
Bagaimana cara menggunakan E-Filing untuk Orang Pribadi? Uraian di bawah ini adalah cara menggunakan E-Filing untuk pelaporan PPh Orang Pribadi oleh Wajib Pajak (WP) yang baru pertama kali melapor dengan menggunakan E-Filing 1. Proses registrasi dan aktivasi WP mengajukan permohonan untuk mendapatkan E-Fin di KPP/KP2KP dimana WP tersebut terdaftar dengan mengirimkan: 1) Formulir Permohonan 2) Fotocopy NPWP 3) Fotocopy KTP Setelah memperoleh E-Fin, WP dapat melakukan registrasi di situs www.djponline.pajak.go.id atau di www.djponline2.pajak.go.id, dengan prosedur berikut: 1) Klik REGISTRASI 2) Masukkan NPWP, E-Fin, No HP, Email dan Password yang akan WP gunakan untuk login ke E-Filing tersebut (pastikan alamat email tersebut aktif, karena untuk mengaktifkan akun harus dengan menggunakan email) 3) Lalu klik DAFTAR 4) Setelah itu cek email, lalu klik LINK yang telah dikirimkan melalui email untuk mengaktivasi akun E-Filing 5) Setelah itu WP bisa LOGIN dengan memasukkan NPWP dan Pssword yang telah WP buat Setelah proses registrasi dan aktivasi selesai, selanjutnya proses pengisian SPT dapat dilakukan. Prosedur pengisian SPT ini berlaku sama untuk WP yang baru pertama kali menggunakan E-filing ataupun yang sudah pernah melakukan pada periode pajak sebelumnya. 2. Pengisian SPT Lakukan LOGIN, lalu pilih menu BUAT SPT dan pilih apakah WP akan menggunakan formulir SPT 1770, 1770 S, atau 1770 SS Pilihan Penggunaan formulir 1770, 1770 S, 1770 SS Dalam hal pemilihan formulir SPT mana yang akan digunakan, bergantung kepada kriteria masingmasing WP, seperti sumber penghasilan, jumlah penghasilan, status kewajiban perpajakan, dan sebagainya.
Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
a. Formulir 1770 WP menggunakan formulir ini jika menjalani usaha dan atau/pekerjaan bebas. Formulir ini juga bisa untuk suami-istri yang menjalani kewajiban Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT). Selain itu, formulir ini dapat digunakan apabila WP memiliki NPWP namun tidak mempunyai penghasilan dan ingin melaporkan kewajiban perpajakannya. Perlu diketahui bahwa untuk menggunakan formulir ini WP harus mengunggah 1770 berbentuk CSV ke E-Filing. Formulir SPT 1770 terdiri dari 1770 Induk, lampiran I s.d IV, dan lembar penghitungan pajak penghasilan terutang. 1770 Induk Data yang diinput pada formulir 1770 induk berasal dari lampiran I hingga lampiran IV serta dari Lampiran Penghitungan PH-MT (jika menjalani status Kewajiban Perpajakan secara Pisah Harta atau Memilih Terpisah) Lampiran I halaman 1 Digunakan oleh WP yang menyelenggarakan Pembukuan. Pada bagian A, diisi penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan komersial. Laporan neto ini diperoleh dengan cara mengurangkan harga pokok penjualan dan biaya usaha dari peredaran usaha. Lalu Pada bagian B, diisi dengan penyesuaian fiskal positif, yaitu penyesuaiaan terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat menambah Penghasilan Kena Pajak. Selain itu terdapat penyesuaian fiskal negatif, yaitu penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UndangUndang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh final berdasarkan PP No 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan usaha yang diterima oleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu) dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak tetapi termasuk penghasilan komersial. Lampiran I halaman 2 Digunakan oleh WP yang mempunyai Pekerjaan Bebas seperti Pengacara, Akuntan, Konsultan, PPAT, Aktuaris, Notaris, Dokter, dan Arsitek yang menyelenggarakan pencatatan. Pada bagian B dari Lampiran I halaman 2, diisi penghasilan Neto yang diperoleh dari penghasilan bruto dikali norma sesuai dengan PER 17/PJ/2015. Kemudian pada bagian C diisi dari penghasilan Neto WP sehubungan dengan pekerjaan yang bersifat tidak final. Jika WP mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final seperti bunga pinjaman, royalti, hadiah, dividen maka dapat di isikan pada bagian D. Lampiran II Pada lempiran II diisi dengan data bukti potong yang telah dipotong oleh pemberi kerja, ataupun yang telah dipotong di luar negeri. Bukti potong ini berguna sebagai kredit pajak bagi WP. Lampiran III Jika WP mempunyai penghasilan bersifat final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan menjalani kewajiban perpajakan suami/istri terpisah maka dapat di isikan pada lampiran III ini. Lampiran IV Lampiran IV digunakan untuk melaporkan harta, utang dan tanggungan yang diperbolehkan sesuai ketentuan perpajakan. Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
Perlu diperhatikan bahwa dalam mengisi daftar harta, utang ini harus hati-hati dan cermat. Daftar ini salah satunya menjadi alat control bagi fiskus untuk melihat kewajaran pajak yang dilaporkan WP. Contoh: Tn A memiliki penghasilan sebesar Rp 5 juta per bulan, lalu mencantumkan seluruh hartanya di lampiran IV SPT yang bersangkutan terdiri dari Rumah,Villa,2 mobil, 2 motor, dan sebagainya dengan total Rp.5 Milyar. Dengan data harta tersebut dapat dipertanyakan oleh fiskus apakah WP sudah benar melaporkan penghasilannya yang hanya Rp.5 Juta sedangkan ia memiliki harta sedemikian besarnya. Apakah tidak ada penghasilan lain dan juga PPh 21 nya yang belum dilaporkan dalam SPT Tn A. Penghitungan PH-MT Setelah mengisi Lampiran I s.d IV, pada dokumen SPT PPh Orang Pribadi akan ditemukan Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang, antara lain untuk WP yang pisah harta dan memilih terpisah. (PH-MT) Bagi sebagian yang belum mengetahui apa itu PH-MT, PH merupakan status kewajiban perpajakan bagi Suami Istri yang melakukan perjanjian Pisah Harta (PH), sedangkan Memilih Terpisah (MT) merupakan status kewajiban perpajakan bagi WP yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, maksud kata terpisah yaitu suami istri yang mempunyai NPWP yang berbeda. Daftar pembayaran Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) Berdasarkan Per 32/PJ/2015 daftar Pembayaran OPPT digunakan bagi WP yang melakukan perdagangan secara eceran dikenakan angsuran bulanan, aturan khusus dalam menghitung angsuran bulanan PPh pasal 25 dengan menggunakan tarif pajak 0,75% dari peredaran bruto tiap bulan. Pada akhir tahun, penghitungan pajak penghasilan dihitung dengan cara: (Peredaran – Biaya) X tarif pajak (pasal 17 Undang-Undang PPh) – Kredit PPh berupa angsuran bulanan PPh Psl 25. Lampiran pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 PP 46 tahun 2013 dipergunakan bagi WP yang menjalankan usaha dan memperoleh pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 Milyar. Tarif pajak menurut PP 46 Tahun 2013 adalah 1% yang dihitung dari penghasilan bruto dan bersifat final. Peembayaran PPh final atas PP 46 tersebut di input ke dalam 1770 lampiran III bagian A No 16. b. Formulir 1770 S WP dapat menggunakan formulir ini jika memperoleh penghasilan dari pekerjaan lebih dari Rp.60 juta dalam setahun atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja. Selain itu, jika WP mempunyai kewajiban perpajakan Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT), ia dapat menggunakan formulir 1770 S ini. Formulir 1770 S terdiri dari 1770 S Induk, Lampiran I s.d II serta Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang. Prosedur pengisian formulir 1770 S adalah sebagai berikut: Formulir 1770 S Induk a) Pada formulir 1770 S (induk), kolom/kotak identitas diisi dengan tahun pajak, status SPT, Status Perkawinan, Status Kewajiban Perpajakan, dan NPWP suami/istri jika memiliki status kewajiban perpajakan Pisah Harta atau Memilih Terpisah. b) Pada SPT induk ini, sebagian angka diisi dari data (angka) dari lampiran I, serta diisi dengan Penghasilan Neto yang didapatkan dari pemberi kerja selama setahun, Penghasilan dari Luar Negeri (jika ada), zakat, dan PPh 24.
Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
Lampiran I (1770 S-I) a) Pada Lampiran I bagian A diisi apabila WP memiliki Penghasilan Neto Dalam Negeri lainnya yang bersifat tidak final seperti Bunga,Royalti,Hadiah,Dividen. b) Pada Lampiran I bagian B diisi apabila WP mempunyai penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak seperti beasiswa dan warisan. c) Pada Lampiran I bagian C diisi dengan data Bukti Potong yang telah didapatkan dari pemberi kerja Lampiran II (1770 S-II) a) Lalu pada lampiran II bagian A, diisi apabila WP mempunyai penghasilan bersifat final b) Pada Lampiran II bagian B, diisi dengan data harta WP, dan bagian C diisi daftar hutang. c) Pada Lampiran II bagian D, disii n daftar yang menjadi tanggungan yang diperbolehkan ketentuan perpajakan. c. Formulir 1770 SS Formulir ini digunakan apabila WP mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja atau mempunyai penghasilan kurang dari 60 juta dalam setahun. Selain itu, apabila WP mempunyai kewajiban perpajakan Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT), ia dapat menggunakan formulir 1770 SS ini. Formulir 1770 SS ini hanya 1 lembar, sebagai formulir induk yang memuat 3 bagian, yaitu bagian A: Data Pajak Penghasilan, bagian B: Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, serta bagian C: Daftar harta dan kewajiban. Formulir 1770 S tidak memiliki lampiran. Untuk mengisi formulir ini cukup mudah,WP hanya tinggal mengisi penghasilan bruto, PTKP, PPh yang telah dipotong pihak lain pada bagian A. Selanjutnya untuk bagian B isi penghasilan bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (jika ada), dan pada bagian C diisi jumlah harta dan utang***
Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
Penyajian Laporan Keuangan PSAK No. 1 Tahun 2013
Oleh: Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR
Sebuah
perusahaan penting untuk mencatatkan aktivitas keuangan mereka dalam bentuk laporan keuangan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan adalah catatan data aktivitas keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Data yang dicatat meliputi aset, liabilitas (utang), ekuitas (modal), pendapatan dan pengeluaran, kerugian atau keuntungan, serta arus kas yang dialami perusahaan selama periode tertentu. Terdapat lima komponen di dalam satu set lengkap laporan keuangan, yaitu, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Juga perlu ditambahkan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas lainnya yang mempermudah pemahaman pengguna laporan keuangan. Disajikan juga informasi komparatif sebagai pembanding. Agar laporan keuangan dapat tersusun dengan jelas dan terstruktur, maka dalam proses penyusunannya perlu mengikuti dasar-dasar penyusunan laporan keuangan yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagian 1. PSAK 1 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, bagaimana struktur laporan keuangan disusun, dan apa saja isi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Karakteristik yang dimiliki oleh laporan keuangan menurut PSAK 1 antara lain, 1. Laporan keuangan disajikan secara wajar dan mematuhi ketentuan SAK; 2. Adanya penilaian tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha; 3. Menggunakan dasar akrual , kecuali untuk pelaporan arus kas; 4. Transaksi diklasifikasikan menurut sifat dan fungsinya; 5. Tidak diperkenankan menghapus ataupun menggabungkan jumlah transaksi yang dialami diluar dari yang dinyatakan PSAK; 6. Dilaporkan setidaknya secara tahunan; 7. Disajikan dengan laporan keuangan periode sebelumnya sebagai pembanding; dan 8. Disajikan secara konsisten. Konsisten dalam penggunaan metode akuntansi maupun konsisten dalam pengklasifikasian aktivitas keuangan. Lima komponen laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 1 adalah: 1. Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan dapat mencerminkan performa perusahaan, apakah perusahaan dapat membayar hutangnya tepat waktu, bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal untuk kelangsungan operasionalnya, dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mendistribusikan kas dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Tiga elemen yang terkandung di dalam laporan posisi keuangan adalah: 1) Aset: sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diperkirakan dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang (misal: kas, inventori, gedung, mesin, dll)
Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
2) Liabilitas: Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan menggunakan aset (utang, pelayanan, dll) 3) Ekuitas: modal perusahaan dalam artian, sisa aset perusahaan jika sudah dikurangi kewajibankewajibannya. 2. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Laporan Laba Rugi memperlihatkan keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan ini berguna untuk memprediksi profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Dua elemen yang ada di dalam Laporan Laba Rugi adalah: 1) Pemasukan: apa yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu (misal: penjualan, penerimaan dividen, dll) 2) Pengeluaran: apa yang dikeluarkan perusahaan selama periode tertentu(misal: gaji karywan, depresiasi, sewa gedung, dll)
Untuk elemen penghasilan komprehensif lain dapat disajikan terpisah ataupun digabung di dalam laporan laba rugi. Di dalam komponen ini terdapat total penghasilan dikurangi beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui di dalam laba rugi. 3. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan yang timbul dari total laba rugi dan pendapatan komprehensif selama periode tertentu. Perubahan ekuitas antara awal periode dan akhir periode mencerminkan naik turunnya aset neto yang dimiliki perusahaan selama periode tersebut. Perusahaan juga perlu menyajikan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik serta nilai dividen per saham yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 4. Laporan Arus Kas Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan perusahaan dalam menggunakan arus kas tersebut untuk keperluan operasional bisnis. (Selanjutnya akan dijelaskan dalam PSAK 2). 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Komponen ini menyatakan informasi dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar pengukuran yang dipakai, kebijakan akuntansi yang diterapkan dan informasi lainnya yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut berguna untuk memahami laporan keuangan***.
Newsletter Russell Bedford SBR. Edisi No.2, Februari 2017
