BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL PUSAT TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI
Dokumen Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
Pengadaan Jasa Lainnya
Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur
PUSAT TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jum’at, Jakarta 12070
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY) PUSAT TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jum’at, Jakarta 12070 Telp. : 021-751 3906 (Hunting), Fax. 021-765 7950, E-mail :
[email protected]
D O K U M E N PE N GADAAN Nomor : 32.A/KP 04 11/PPBJ/KMR/I/2013 Tanggal : 29 Januari 2013
Untuk Pekerjaan Lelang Ulang
Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding)
Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun Anggaran: 2013
BAB I. UMUM A.
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: Jasa Lainnya
:
Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa Lainnya dan pengadaan Barang;
HPS
:
Harga Perkiraan Sendiri;
HEA
:
Harga Evaluasi Akhir;
Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)
:
kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
LDP
:
Lembar Data Pemilihan;
LDK
:
Lembar Data Kualifikasi;
Panitia Pengadaan
:
Panitia Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
PPK
:
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
SPPBJ
:
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
SPMK
:
Surat Perintah Mulai Kerja
TKDN
:
Tingkat Komponen Dalam Negeri
BAPL
:
Berita Acara Penjelasan Lanjutan;
LPSE
:
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Aplikasi SPSE
:
Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
D. Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY) PUSAT TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Pasar Jum’at, Jakarta 12070 Telp. : 021-751 3906 (Hunting), Fax. 021-765 7950, E-mail :
[email protected]
PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 32.A/KP 04 11/PPBJ/KMR/I/2013 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi-BATAN akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan secara elektronik sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan
: Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding). : Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding) : Rp. 345.960.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah) : DIPA Tahun Anggaran 2013
2. Persyaratan Peserta a. Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Usaha Kecil untuk Bidang Perdagangan jenis barang dagangan utama : Bahan Pokok Pangan, Makanan dan Minuman Ringan. b. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan alamat yang jelas dan masih berlaku. c. TDP yang masih berlaku. d. Memiliki pengalaman pada subbidang pekerjaan yang sejenis sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. e. Tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak dalam kondisi pailit yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan/Pengakuan tertulis. f. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) tahun 2012, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) aling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan yaitu bulan September, Oktober dan November 2012. 3. Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : lpse.kemdiknas.go.id 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Jadwal dapat dilihat pada website LPSE. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Jakarta, 29 Januari 2013 Ttd Panitia Pengadaan Barang/Jasa
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan
1.1 Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan Jasa Lainnya yang tercantum dalam LDP. 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. Peserta Pemilihan
3.1 Pemilihan penyedia Jasa Lainnya ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha atau kemitraan yang memenuhi kualifikasi. 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 3.3 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/mem-perkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 4.2 Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA/KPA.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
5.1 Para pihak yang terkait wajib menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara lain meliputi: a. Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan
pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan. c. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; d. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 5.2 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa lainnnya yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia; 6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya dimungkinkan menggunakan tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan: a. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; b. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
B. DOKUMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen Pengadaan
8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi. 8.2 Dokumen Pengadaan meliputi: a. Umum b. Pengumuman Pelelangan; c.
Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran; 2) Bentuk Surat kuasa 3) Bentuk Perjanjian Kemitraaan/Kerjasama Operasi (KSO); 4) Dokumen Penawaran Teknis; 5) Jaminan Penawaran;
f.
Bentuk Surat Perjanjian;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak; h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; i.
Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
j.
Daftar Kuantitas dan Harga;
k.
Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan; 5) Jaminan Uang Muka;
8.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: a. b. c. d.
Lembar Data Kualifikasi; Formulir Isian Kualifikasi (diisikan pada halaman SPSE) Pakta Integritas; Tata cara evaluasi kualifikasi;
8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta 9. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. 10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat Pemberian Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 10.3 Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. 10.4 Dalam pemberian penjelasan, Panitia Pengadaan tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. 10.5 Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan dimuat dalam Berita Acara Penjelasan. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE. 10.6 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 10.7 Perubahan rancangan kontrak dan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai HPS harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan 10.8 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut
dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal. 10.9 Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia Pengadaan pada aplikasi SPSE. 11. Perubahan Dokumen Pengadaan
11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan. 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 11.3 Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia Pengadaan pada aplikasi SPSE. 11.4 Adendum Dokumen Pengadaan paling lambat diumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia Pengadaan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
12. Perubahan Waktu
Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan tanpa harus menghubungi seluruh peserta untuk menyampaikan perubahan tersebut. Alasan perubahan dapat diakses melalui aplikasi SPSE.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
14. Bahasa Penawaran
14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
13.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran, meliputi: 15.1. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1)
tanggal;
2)
masa berlaku penawaran;
3)
harga penawaran;
4)
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
15.2. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran Asli; Jaminan Penawaran Asli dikirim melalui pos/jasa pengiriman atau diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke alamat : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Jln. Lebak Bulus Raya No. 49 Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12070; 15.3. Hasil pemindaian (scan) surat kuasa dari pimpinan / direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian/ perubahannya (apabila dikuasakan);
15.4. daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan); 15.5. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada); 15.6. dokumen penawaran teknis yang terdiri atas: 1)
Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur berwarna dan gambar-gambar.
2)
metode pelaksanaan pekerjaan pengadaan;
3)
jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
4)
identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
5)
Surat dukungan dari distributor/agen/pabrik; Apabila surat dukungan berasal dari distributor/agen, maka dilengkapi dengan penunjukkan distributor/agen dari pabrik;
6)
Sertifikat mutu barang (SNI/TUV). (apabila dibutuhkan);
7)
Expired/kadaluarsa makanan/minuman minimal selama 6 (enam) bulan untuk setiap kali pengiriman;
15.7. Data Kualifikasi (diisikan pada SPSE); dan 15.8. dokumen lain yang dipersyaratkan. 16. Harga Penawaran
16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 16.2 Peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP.
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta melalui email untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan melalui email. Peserta Pengadaan dapat menyampaikan konfirmasi melalui email. 18.3 Peserta dapat : a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.
19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.
20. Pakta Integritas
20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa lainnya. 20.2 Dalam hal penyedia melakukan kemitraan/KSO maka Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh perusahaan yang bermitra dan dimasukkan dalam dokumen penawaran. 20.3 Pakta integritas disampaikan dengan cara langsung dalam Dokumen Penawaran.
21. Jaminan Penawaran
21.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP. 21.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c.
nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f.
nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh Penerbit Jaminan; i.
Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan.
21.3 Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke alamat : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi , Jl. Lebak Bulus Raya No.49, Pasar Jum’at, Jakarta Selatan 12070 dan/atau dikirim paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran dengan mengirimkan bukti pengiriman melalui Fax ke nomor 021-7657950, paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Jaminan penawaran asli juga dapat disampaikan langsung atau melalui kurir kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke alamat : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Jl. Lebak Bulus Raya No.49, Pasar Jum’at, Jakarta Selatan 12070 dan sudah harus diterima paling lambat sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 21.4 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 21.5 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat diambil kembali setelah pengumuman pemenang lelang.
21.6 Jaminan Penawaran akan disita apabila: a. peserta terlibat KKN; b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS; c.
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak 22. Bentuk Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah di enkripsi. Dokumen yang disampaikan dalam bentuk selain softcopy terenkripsi tidak akan dievaluasi.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 23. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran
23.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metoda 1 (satu) file. 23.2 Dokumen penawaran terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Kualifikasi; 23.3 File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) 23.4 Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO
24. Penyampaian Dokumen Penawaran
24.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan secara langsung : a. Pertama-tama, mengirimkan data kualifikasi melalui aplikasi SPSE; b. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan 24.2 Peserta hanya dapat menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan melalui aplikasi SPSE 24.3 Peserta dapat mengirim dokumen isian kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen isian kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan dokumen isian kualifikasi dan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
25.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Panitia Pengadaan paling lambat sebagaimana yang tercantum dalam LDP. 25.2 Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi SPSE akan menolak setiap file penawaran yang dikirim.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
26. Pembukaan Penawaran
26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan/Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan. 26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Panitia Pengadaan/Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan. 26.3 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalam angka 15. 26.4 Apabila file penawaran dapat dibuka (dideskripsi), namun salah satu atau beberapa file didalamnya tidak dapat dibuka, maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP menetapkan dokumen yang dimaksud oleh file tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 26.3. 26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) maka pelelangan dinyatakan gagal. 26.6 Panitia Pengadaan/Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE
27. Evaluasi Penawaran
27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur, apabila harga penawaran sama maka pemenang akan ditentukan oleh kualitas barang/jasa yang ditawarkan 27.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;dan b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong 27.3 Koreksi aritmatik hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran 27.4 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. 27.6 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui aplikasi SPSE. 27.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. 27.8 Panitia Pengadaan/Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a.
evaluasi administrasi;
b.
evaluasi teknis; dan
c.
evaluasi harga;
d.
evaluasi kualifikasi;
27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini b. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP selama proses evaluasi; f. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolang diganti, dikenakan sanksi administrasi, dan/atau pidana; 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. h. Indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini: 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; 2) seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan 27.10 Evaluasi Administrasi:
a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi. 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; b) bertanggal. c) ditandatangani d) Apabila terdapat kesalahan pada tanggal surat penawaran yang menyebabkan jangka waktu berlaku surat penawaran menjadi kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP, maka surat penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi. 3) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f) nama Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; dan g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan/Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP kepada penerbit jaminan apabila ada hal-hal yang meragukan. k) Bagi penyedia yang hanya memasukkan hasil pemindaian (scan) jaminan penawaran tanpa memasukan jaminan penawaran asli maka akan dilakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan untuk memastikan apakah jaminan tersebut dapat dicairkan hanya dengan menggunakan hasil pemindaian (scan). Apabila hasil klarifikasi menyebutkan bahwa jaminan tersebut tidak dapat dicairkan atau penerbit jaminan tidak menjawab klarifikasi Panitia Pengadaan/Pokja ULP maka jaminan penawaran dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi administrasi.; l) Bagi penyedia yang hanya memasukkan jaminan penawaran asli tanpa memasukkan hasil pemindaian (scan) jaminan tersebut, maka dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila dimasukkan
dan/atau dikirim sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta hasil klarifikasi kepada penerbit jaminan menyebutkan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan. c. Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi maka Panitia Pengadaan /Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal; dan h. Panitia Pengadaan/Pokja ULP membuat hasil evaluasi administrasi, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi. 27.11 Evaluasi Teknis: a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan: 1) Panitia Pengadaan/Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan ditetapkan dalam LDP. 2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap: a) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan brosur dan gambar-gambar; b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang tidak melebihi dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas serta dilengkapi dengan brosur (untuk barang sesuai dengan LDP); 3) Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP; 4) Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan kunjungan, verifikasi, dan/atau klarifikasi terhadap kepastian pemenuhan volume dan spesifikasi yang ditawarkan dalam dokumen teknis, untuk menjamin kemampuan peserta untuk menyediakan jasa lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan/Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil kunjungan, verifikasi, dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ; e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; f. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi arimatik tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); g. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan
h. Panitia Pengadaan/Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis. 27.12 Evaluasi Harga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS: a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan b) apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) dalam melaksanakan evaluasi harga: a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih baik dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. e. Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 27.13 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a.
peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang
b. c. d.
28. Evaluasi Kualifikasi
terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; anggota Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) 28.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. 28.3 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 28.4 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini. 28.5 Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka dilakukan evaluasi kualifikasi rangking berikutnya.
29. Pembuktian Kualifikasi
29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinannya. 29.3 Panitia Pengadaan/Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 29.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah. 29.5 Apabila calon pemenang dinyatakan gugur maka dilakukan negosiasi kepada calon pemenang cadangan 1 untuk mendapatkan penawaran harga seperti yang ditawarkan calon pemenang (apabila ada) 29.6 Apabila calon pemenang cadangan 1 tidak menyepakati hasil negosiasi, maka negosisasi dilanjutkan kepada calon pemenang cadangan 2 (apabila ada). 29.7 Apabila calon pemenang cadangan 2 tidak menyepakati hasil negosiasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 29.8 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN 30. Pengumuman Pemenang 31. Sanggahan
Panitia Pengadaan/Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. 31.1 Peserta yang memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan
tembusan disampaikan secara offline kepada PPK dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam LDP. 31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 31.3 Panitia Pengadaan/Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. 31.5 Sanggahan yang disampaikan secara offline bukan kepada Panitia Pengadaan/Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti secara offline oleh pihak-pihak yang berwenang. 32. Sanggahan Banding
32.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan/Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri /Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding , paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada kepada PPK, Kelompok Kerja ULP, APIP Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan. 32.2 Menteri/Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah /Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. 32.3 Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 32.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan/Pokja ULP . 32.5 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 32.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 32.7 Dalam hal sanggahan dinyatakan salah Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah /Pimpinan Institusi atau Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding memerintahkan agar Panitia Pengadaan/Pokja ULP melanjutkan proses pengadaan barang/jasa dan jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah kecuali jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding. 32.8 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan sanggahan banding
dikembalikan kepada penyanggah.
G. PENUNJUKAN PEMENANG 33. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
33.1 Panitia Pengadaan/Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada calon penyedia dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 33.2 PPK menerbitkan SPPBJ, apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; dan c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP , maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. 33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 33.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 33.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 33.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 33.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a.
apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia Pengadaan/Pokja ULP , PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ. 33.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ
34. BAHP dan Kerahasiaan Proses
34.1
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
34.2
Panitia Pengadaan/Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
34.3
Jika diperlukan, file BAHP dapat diunggah secara berulang, diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani.
H. PELELANGAN GAGAL 35. Pelelangan Gagal
35.1 Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal, apabila: a.
jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran lengkap kurang dari 3 (tiga) peserta;
b.
tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
c.
dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
d.
Seluruh harga penawaran yang masuk di atas HPS;
e.
sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
f.
sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
g.
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
35.2 PA/KPA menyatakan pelelangan gagal, apabila: a.
b. c. d. e. f. g. h.
PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya; pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan/Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; sanggahan dari Penyedia yang memasukkan dokumen penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar; Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya; pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya
35.3 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. 35.4 PA/KPA/PPK/Panitia Pengadaan/Pokja ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan bila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal. 35.5 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta melalui surat. 35.6 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan/Pokja ULP atau Panitia Pengadaan/Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan
I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN 36. Surat Jaminan Pelaksanaan
36.1 Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan. 36.2 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.
diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
b.
Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal Kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan;
c.
nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
d.
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
e.
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
f.
nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak;
g.
paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
h.
Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
i.
Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan
j.
memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin
36.3 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan.
36.4 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 36.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SSUK.
J. PENANDATANGANAN KONTRAK 37. Penandatanganan Kontrak
37.1 Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a.
nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
b.
nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
37.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. 37.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. 37.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 37.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a.
adendum Surat Perjanjian;
b.
pokok perjanjian;
c.
surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
d.
syarat-syarat khusus kontrak;
e.
syarat-syarat umum kontrak;
f.
spesifikasi khusus;
g.
spesifikasi umum;
h.
gambar-gambar; dan
i.
dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
37.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a.
sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1)
kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2)
kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
Comment [P1]: Tambahan dari SBD Barang
b.
rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan
37.8 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 37.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) LEMBAR DATA PEMILIHAN A. LINGKUP PEKERJAAN
1.
Panitia Pengadaan : Untuk Pekerjaan Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding)
2. Alamat Panitia Pengadaan: Jalan Lebak Bulus Raya No.49, Pasar Jum’at, Jakarta Selatan 12070, Telp. : 021-7513906, Fax. 021-7657950
B. SUMBER DANA
3.
Website LPSE : lpse.kemdiknas.go.id
4.
Nama paket pekerjaan: Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan (Extra Fooding)
5.
Uraian singkat pekerjaan: Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding) sebanyak 1.824 porsi terdistribusi dari Januari sd. Desember 2013.
6.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari kalender.
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA PTKMR-BATAN Tahun Anggaran 2013
C. METODE PEMILIHAN
Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Sederhana Pascakualifikasi .
D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk:
E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
Badan Usaha
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE : http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc/app
F. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE : http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc/app
G. DOKUMEN PENAWARAN
a. File/scan surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1. tanggal; 2. masa berlaku penawaran; 3. harga penawaran; 4. tanda tangan asli b. hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli; Jaminan penawaran asli dikirim melalui pos/ jasa pengiriman atau diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke alamat Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, Jl. Lebak Bulus Raya No.49, Pasar Jum’at, Jakarta Selatan 12070; c. Hasil pemindaian (scan) surat kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan
kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian/ perubahannya (apabila dikuasakan); 1. File/Scan daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan); 2. Scan surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada) 3. File/Scan dokumen penawaran teknis yang terdiri dari : a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur berwarna dan gambar-gambar. b. Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang; c. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas serta dilengkapi dengan brosur (untuk barang sesuai LDP); d. Surat dukungan dari distributor/agen/pabrik; e. Apabila surat dukungan berasal dari distributor/agen, maka dilengkapi dengan penunjukkan distributor/agen dari pabrik (untuk barang sesuai LDP); dan f. Data Kualifikasi (diisikan pada SPSE). H. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
1.
Mata uang yang digunakan Rupiah
2.
Pembayaran dilakukan dengan cara bertahap sesuai paket Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh yang diterima di Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
I.
Masa berlaku penawaran selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
J. JAMINAN PENAWARAN
1.
Besarnya jaminan penawaran adalah: Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2.
Masa berlakunya jaminan penawaran 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender.
3.
Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara, bila terjadi wanprestasi
K. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE :
L. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE :
M. PEMBUKAAN PENAWARAN
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE :
N. EVALUASI PENAWARAN
Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc/app
http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc/app
http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc/app Untuk evaluasi teknis, maka : 1. Brosur dibutuhkan untuk setiap item barang (jenis, kualitas dan kuantitas) 2. Surat dukungan (jika dibutuhkan)
O. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN
1.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi.
2.
Tembusan sanggahan disampaikan kepada : a. PPK PTKMR-BATAN; b. PA/KPA: KPA PTKMR-BATAN; dan c. Inspektorat BATAN
3.
Sanggahan Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) /ditujukan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
4.
Tembusan sanggahan banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : a. PPK PTKMR-BATAN; b. Inspektorat BATAN; dan c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
5. P. JAMINAN SANGGAHAN BANDING
Q. JAMINAN PELAKSANAAN
R. JAMINAN UANG MUKA
Pengaduan ditujukan kepada Inspektorat BATAN
1.
Besarnya jaminan sanggahan banding: Rp. 3.495.600,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
2.
Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh.
3.
Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada: Kas Negara
1.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari kalender sejak penandatangan kontrak.
2.
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
Panitia
Pengadaan
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi
Nama Panitia Pengadaan : Panitia Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding) Alamat Panitia Pengadaan: Jalan Lebak Bulus Raya No.49 Pasar Jum’at, Jakarta Selatan 12070 Telp. : 021-7653906, Fax. 021-7657950, E-mail :
[email protected] Website: http://www.batan.go.id/ptkmr Website LPSE: http://lpse.kemdiknas.go.id/eproc/app. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding)
B. Persyaratan Kualifikasi
1. peserta harus memiliki Surat Izin Usaha : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) untuk Bidang/Sub Bidang usaha Penyedia Bahan Pokok, Makanan/Minuman Ringan yang masih berlaku. 2. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan; 3. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2011 (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir yaitu September, Oktober dan Nopember 2012. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 5. peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 6. memiliki kemampuan pada subbidang Bahan Pokok, Makanan/Minuman Ringan. 7. dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.
BENTUK SURAT PENAWARAN [Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan]
Nomor : Lampiran
:
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding) PTKMR BATAN di Tempat Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding) Sehubungan dengan undangan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran 2. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan harga) 3. Dokumen penawarab teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan : Paket dikirim sejumlah 152 paket dalam 11 (sebelas) kali pengiriman untuk sejumlah 152 karyawan sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal 10 Desember 2013. b. Jadual Waktu Pelaksanaan : Barang dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulan, kecuali untuk tahap I dan II pengirimannya disesuaikan dengan penerbitan SPMK.
c. Keterlambatan pengiriman/tahapan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah nilai pengiriman/tahapan sesuai dengan ketentuan dalam LDP. d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama yang minimal dibutuhkan. e. Spesifikasi teknis : - Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan meliputi kualitas, kuantitas, brosur dan/atau gambar-gambar. - Identitas (jenis, tipe dan merk) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas. - Barang yang dikirim dan/atau diserahkan masih layak dikonsumsi (6 bulan sebelum masa kadaluarsa pabrik) untuk setiap kali pengiriman. 4. Scan Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada) 5. Dokumen Isian Kualifikasi (diisikan pada SPSE) Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO)/Peserta Perorangan ___________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] MATERAI Rp. 6000,-
.......................... Jabatan
B.
BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ______________ pada tanggal ______ 20__, maka ______________________________ [nama peserta 1]; ______________________________ [nama peserta 2]; ______________________________ [nama peserta 3]; ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _________________________________ [dst] 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, suratmenyurat, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________ ([ama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_________) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan ____________, tahun ________________________ [Peserta 1]
[Peserta 2]
(_______________) (________________)
[Peserta 3] dst
(________________) (_________________)
Catatan: Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel
C.
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
Dokumen Penawaran Teknis [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] 1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas, dengan mencantumkan identitas barang (uraian nama/jelas barang, uraian spesifikasi barang, tipe, merk barang berdasarkan brosur dan gambar). 2. Jadual pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dengan penyerahan/pengiriman barang. 3. Hasil pemindaian (scan) atau file brosur barang yang ditawarkan berwarna. 4. Surat dukungan dari distributor/agen/pabrik. Apabila surat dukungan berasal dari distributor/agen, maka dilengkapi dengan penunjukkan distributor/agen dari pabrik (jika diperlukan); 5. Hal-hal lain yang dipersyaratkan.
D.
BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) Total DN LN Ribu % KDN Rp
Uraian Pekerjaan
TKDN Barang/ Jasa
Gabungan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
Barang I. Material Langsung (Bahan baku) II. Peralatan (Barang jadi)
(1A) (2A)
(1B) (2B)
(1C) (2C)
(1D) (2D)
(1E) (2E)
(1G) (2G)
A. Sub Total Barang Jasa III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja V. Konstruksi dan Fabrikasi VI. Jasa Umum
(3A)
(3B)
(3C)
(3D)
(3E)
(3G)
(4A)
(4B)
(4C)
(4D)
(4E)
(4G)
(5A) (6A) (7A)
(5B) (6B) (7B)
(5C) (6C) (7C)
(5D) (6D) (7D)
(5E) (6E) (7E)
(5G) (6G) (7G)
B. Sub Total Jasa
(8A)
(8B)
(8C)
(8D)
(8E)
(8G)
C. TOTAL Biaya (A + B)
(9A)
(9B)
(9C)
(9D)
(9E)
(9G)
Formulasi perhitungan: % TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)
=
Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3A) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8A) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)
__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] [tanda tangan] [nama wakil sah badan usaha/kemitraan]
E.
BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK CONTOH [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN PENAWARAN No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: _________________________________ dalam jabatan selaku ______________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________ [Panitia Pengadaan] Alamat : ________________________________________ selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp _________________________________________ (terbilang _________________________________________________________) sebagai Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _______________________________ [peserta pelelangan] Alamat : ______________________________________________ selanjutnya disebut:
Jaminan
YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. Yang Dijamin tidak: 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; atau 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang. c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima
4. 5. 6.
tuntutan penagihan dari Penerima Jaminan berdasar Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ______________. Dikeluarkan di Pada tanggal Untuk keyakinan, Pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[bank]
: ____________ : ____________
[Bank] Materai Rp.6000,00 _________________ [Nama dan Jabatan]
F.
BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN CONTOH [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PENAWARAN
Nomor Jaminan: ____________________
Nilai: ____________________
1.
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] , sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________[nama Panitia Pengadaan], _________________ [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ______________ (terbilang _______________________)
2.
Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan __________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3.
Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN: a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. tidak: menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan. 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang; 2) menandatangani Kontrak; 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan Pasca kualifikasi. c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4.
Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________
5.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7.
Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp.6000,00
__________________ Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]
___
__________________
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Sebagian atau keseluruhan dari petunjuk berikut dapat digunakan untuk pengisian formulir elektronik isian kualifikasi.
PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI BADAN USAHA A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPH pasal 21 2) PPH Pasal 23 3) PPH pasal 25/pasal 29 4) PPN
Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak G. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.
PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI PENYEDIA PERORANGAN A. Data Administrasi 1. 2. 3. 4. 5.
Diisi dengan nama perorangan. Diisi dengan jenis pekerjaan penyedia peroangan. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax rumah yang dapat dihubungi. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor dapat dihubungi Diisi dengan nomor Identitas berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau nomor Passpor.
B. Izin Usaha/Izin melaksanakan kegiatan [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Data Keuangan 1. Pajak a. Diisi dengan NPWP badan usaha b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 5) PPH pasal 21 6) PPH Pasal 23 7) PPH pasal 25/pasal 29 8) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. E. Data Pengalaman Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima.
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A.
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.
memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2.
menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
3.
salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
4.
memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
5.
khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
6.
memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;
7.
dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
8.
B.
a.
peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
b.
evaluasi persyaratan pada angka 1. sampai dengan angka 7. dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan.
Panitia Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2.
pemenuhan persyaratan kualifikasi.
C.
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pengadaan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
D.
Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
BAB VIII. BENTUK DOKUMEN KONTRAK
A. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya: __________ Nomor: __________ [Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan __________ [nama wakil Penyedia], __________ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. ___ [No. Akta notaris] tanggal ____________ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris ______________ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).] [Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut: SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________ [nama Penyedia 1]; 2. _________________ [nama Penyedia 2]; ..... dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).] MENGINGAT BAHWA: (a)
PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam SyaratSyarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya”);
(b)
Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c)
PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d)
PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) 2) 3) 4)
telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1.
[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut: ”total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (___________________ rupiah);”] [untuk kontrak lump sum ditulis sebagai berikut: ”total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp ________________ (___________rupiah);”]
2.
peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3.
dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
4. 5.
adendum Surat Perjanjian; pokok perjanjian; surat penawaran daftar kuantitas dan harga (apabila ada); syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a.
PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) 2)
mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3) 4) b.
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) 2) 3) 4) 5)
6) 7) 8)
6.
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PPK
Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan(KSO) __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
[nama lengkap] [jabatan]
B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SATUAN KERJA PPK: ________________ SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR SPK : __________________________ TANGGAL SPK : ________________________
Halaman ____ dari _____ NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : [jika pengadaan melalui Pelelangan Umum/Sederhana] SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun PAKET PEKERJAAN : ________
NILAI PEKERJAAN No.
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga satuan (Rp. )
Total (Rp.)
Jumlah PPN Nilai TERBILANG : ______________________________________________________ INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama __________ Untuk dan atas nama Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen __________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]
[tanda tanga dan, cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]
STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1. PENYEDIA JASA MANDIRI: SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya. 2. HAK KEPEMILIKAN: PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 3. CACAT MUTU: PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan. 4. PEMUTUSAN: Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK. 5. PENANGGUNGAN: Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/atau cidera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi. 6. PERPAJAKAN: Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK. 7. HUKUM YANG BERLAKU: Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN: PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 9. ADENDUM: SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia. 10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK: Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI: Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
BAB IX. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 1.2
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
1.3
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
1.4
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.5
1.6
1.7 1.8
1.9
Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/PANITIA PENGADAAN untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia. 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak. 1.13 Hari adalah hari kalender. 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. (apabila dipersyaratkan)
1.15 Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (apabila dipersyaratkan) 1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. 1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. 1.20 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar. 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 1.22 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir. 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 2. Penerapan
3. Bahasa Hukum
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. dan
3.1
3.2
Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi
pinjaman/hibah). 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.
4.2
4.3
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminsitrastif oleh PPPK sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
4.4 4.5 5. Asal Material/ Bahan
5.1 5.2 5.3
5.4
6. Korespondensi
6.1 6.2
7. Wakil Sah Para Pihak
d. Pengenaan daftar hitam Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daeah/Pimpinan Institusi Lainnya. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
10.1
Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
10.2
Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
10.3
11. Pengabaian
12. Penyedia Mandiri 13. Kemitraan
14. Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan
15. Persetujuan Pengawan Pekerjaan
Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK. Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. 14.1
Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
14.2
Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15.1
Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
15.2
16. Perintah
Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
17. Penemuanpenemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
18. Akses ke Lokasi Kerja
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
19.1 19.2
Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
19.3
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
19.4
Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 20. Penyerahan Lokasi Kerja
20.1
PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
20.2
Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
20.3
Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
21. Surat Perintah 21.1 Mulai Kerja (SPMK) 21.2
PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
22. Program Mutu
22.1 22.2
Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan
22.3
f. pelaksana kerja. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
22.4
Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
22.5
Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
22.6
Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
23. Rapat Persiapan 23.1 Pelaksanaan Kontrak 23.2
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
24. Mobilisasi
24.1
Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
24.2
Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan pelaksanaan pekerjaan;
dalam
b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil.
25. Pemeriksaan Bersama
24.3
Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25.1
Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
25.2
Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
25.3
25.4
B.2 Pengendalian Waktu 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
26.1
26.2
26.3
Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
27. Perpanjangan Waktu
26.4
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27.1
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
27.2
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda Pengawas pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan Pekerjaan kepada PPK. 29. Rapat Pemantauan
30. Peringatan Dini
29.1
Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2
Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
29.3
Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
30.1
30.2 B.3 Penyelesain Kontrak 31. Serah Terima 31.1 Pekerjaan 31.2
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.3
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
31.4
PPK menerima penyerahan [pertama – bagi pekerjaan yang ada masa pemeliharaannya] pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.5
31.6
32. Pengambilalihan 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
[Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.] {Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.]
31.7
[Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.]
31.8
[PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.]
31.9
[Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.]
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. 33.2
Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi [atau Jaminan Pemeliharaan, apabil ada].
B.4 Perubahan Kontrak 34. Perubahan Kontrak
34.1
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
34.2
Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
34.3 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan
35.1
Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
35.2
Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
35.3
Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu
pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. 35.4 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
36.1
Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.
36.2
36.3 36.4
Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada angka 36.1. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
36.5
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.
37.1
Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. bencana alam;
B.5 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar
b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau
37.2
37.3
37.4
37.5
f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
38.1
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
38.2
Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
38.3 38.4
c. biaya langsung demobilisasi Personil. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; d. penyedia berada dalam keadaan pailit; e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
38.5
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau
d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 38.6
39. Peninggalan
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.
C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 40. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi: 44.1 Hak dan kewajiban PPK: a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 44.2
Hak dan kewajiban penyedia: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
41. Penggunaan DokumenDokumen
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari
Kontrak dan Informasi 42. Hak Kekayaan Intelektual 43. Penanggungan dan Risiko
PPK. Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
43.2
43.3
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam Pasal ini.
43.4
44. Perlindungan Tenaga Kerja
45. Pemeliharaan Lingkungan
46. Asuransi
Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 46.2 47. Tindakan 47.1 Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan 47.2
Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 17 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48. Laporan Hasil 48.1 Pekerjaan
48.2
48.3
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Laporan harian berisi: 1. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
48.4
Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
48.5
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
48.6
49. Kepemilikan Dokumen
Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 48.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya
50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK. 50.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 50.3
Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
51.1
Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
51.2
Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat: a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
51.3
d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
52. Penyedia Lain
Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersamasama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
53. Keselamatan
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
54. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
55. Jaminan
55.1
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi
55.2
55.3
penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/ [serah terima pertama pekerjaan]. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan
uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; 55.4 55.5
Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
55.6
Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan/ [penyerahan terima pertama pekerjaan].
55.7
Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
55.8
Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; 55.9 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan/ [serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan ] D. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 56. Personil Inti
56.1 56.2
Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
56.3
Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
56.4
PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
56.5
Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
56.6
56.7
Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
E. KEWAJIBAN PPK 57. Fasilitas
PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
58. Peristiwa Kompensasi
58.1
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK. 58.2
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
58.3
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 59. Harga Kontrak
59.1
PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
59.2
Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).] Uang muka
59.3
60. Pembayaran
60.1
a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 60.2
Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1)
penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2)
pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
3) 4) 5)
untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP); d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 60.3
Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2)
1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila
penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 61. [Hari Kerja – apabila diperlukan]
61.1
[Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
61.2 61.3
Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.]
62. [Perhitungan 62.1 Akhir – apabila diperlukan]
[Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
62.2
Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.] PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
63. Penangguhan
63.1
63.2
63.3 63.4
Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
64. [Penyesuaian 64.1 Harga (Untuk Kontrak Harga 64.2 Satuan serta Kontrak Gabungan Harga Satuan 64.3 dan Lump Sum)]
[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
64.4 64.5
Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
64.6
Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
64.7
Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
64.8
Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = a=
b, c, d =
Harga Satuan pada saat harga penawaran; Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. 64.9
Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukanpenyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V= Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.] G. Pengawasan Mutu 65. Pengawasan dan Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
67. Cacat Mutu
PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
68. Pengujian
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 69. Perbaikan Cacat 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. 69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia. H. Penyelesaian Perselisihan 70. Penyelesaian Perselisihan
71. Itikad Baik
70.1
Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
70.2
Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
71.1 71.2
BAB X. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK A. Pengertian
Kuasa Pengguna Anggaran adalah : Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggara pada : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi - BATAN Tempat Tujuan Akhir adalah : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi - BATAN Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan 12070
B. Korespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK: Nama : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi - BATAN Alamat: : Jalan Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan 12070 Teleks : __________ Faksimili : 021-7657950 Penyedia Jasa: Nama Teleks: Faksimili:
__________ __________ __________ __________
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Untuk Penyedia Jasa: __________ D. Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku sejak: 22 Februari s/d. 10 Desember 2013 Kontrak C. Wakil Sah Para Pihak
E. Waktu dimulainya pekerjaan F. Kerjasama antara Penyedia dan sub Penyedia
Pekerjaan pengadaan barang/jasa mulai dilaksanakan terhitung sejak diterbitkannya SPMK. 1. Penyedia harus bekerja sama dengan Penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil (Ya/Tidak). 2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan pekerjaan. 3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak akan dikenakan sanksi sesuai Dokumen Kontrak dan ketentuan yang berlaku.
G. Standar
Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar yaitu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak dengan standar SNI.
H. Pengepakan
Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan luar paket barang harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
I. Pengiriman
Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : 1. Spesifikasi barang (merk, isi/volume). 2. Tanggal kadaluarsa barang yang akan dikirim. 3. Jumlah barang/item barang per paket untuk setiap paket sebanyak 152 paket untuk
152 karyawan. Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima barang dan jika dokumen tidak diterima maka penyedia barang/jasa bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya. J. Transportasi
1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir : (Ya/Tidak). 2. Penyedia harus menggunakan transportasi kendaraan roda empat/enam untuk pengiriman barang melalui darat.
K. Serah Terima
1. Serah terima barang dilakukan di Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan 12070 2. Barang yang dikirim sampai Tempat Tujuan Akhir dalam keadaan utuh 100% dan tanpa cacat.
L. Pemeriksaan dan Pengujian
1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi : a. Tanggal kadaluarsa barang; b. Merk/jenis, isi/volume dan rusak tidaknya barang dalam kemasan. 2. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan 12070.
M. Garansi
1. Serah terima barang dilakukan di Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – BATAN, Jl. Lebak Bulus Raya No. 49, Jakarta Selatan 12070 2. Barang yang dikirim sampai Tempat Tujuan Akhir dalam keadaan utuh 100% dan tanpa cacat. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 5 hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.
N. Pembayaran Tagihan O. Pencairan Jaminan P. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Perubahan jadual pengiriman barang. 2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________
Q. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________
R. Fasilitas
PPK akan memberikan fasilitas berupa : pendampingan
S. Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari __________________ [APBN/APBD]
T. Pembayaran Uang Muka
Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). [jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar __% (________ persen) dari Nilai Kontrak
U. Pembayaran Prestasi
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/ Sekaligus). Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bertahap setiap akhir bulan berjalan selama masa kontrak dengan dibuktikan dalam Berita Acara serah
Pekerjaan
terima pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahap I, sejumlah 304 paket pada bulan Februari 2013 b. Tahap II, sejumlah 152 paket pada bulan Maret 2013 c. Tahap III, sejumlah 152 paket pada bulan April 2013 d. Tahap IV, sejumlah 152 paket pada bulan Mei 2013 e. Tahap V, sejumlah 152 paket pada bulan Juni 2013 f. Tahap VI, sejumlah 152 paket pada bulan Juli 2013 g. Tahap VII, sejumlah 152 paket pada bulan Agustus 2013 h. Tahap VIII, sejumlah 152 paket pada bulan September 2013 i. Tahap IX, sejumlah 152 paket pada bulan Oktober 2013 j. Tahap X, sejumlah 152 paket pada bulan November 2013, dan k. Tahap XI, sejumlah 152 paket pada bulan Desember 2013 3. Tahapan seperti tersebut di atas dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, kecuali untuk Tahap I disesuaikan dengan penerbitan SPMK. 4. Jumlah paket perbulan disesuaikan dengan jumlah karyawan aktif. 5. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Berita Acara Penerimaan Barang b. Berita Acara Serah Terima Barang c. Surat Permohonan Pembayaran d. Berita Acara Pembayaran
V. Denda
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah nilai pengiriman/tahapan sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
W. Penyesuaian Harga
Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya]
X. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). [Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan - Personil yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] - Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] - Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]
BAB XI. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding) sebanyak 152 paket untuk 152 karyawan per bulan terdiri dari : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Spesifikasi Susu bubuk instan 800 gr setara Dancow Gula Pasir 2 kg setara GMP Minyak goreng refill 2 Lt setara Bimoli Beras 5 kg setara Inpari Sidenuk/Pandan Wangi Kopi hitam 65 gr setara Kapal Api Teh Celup 30 pcs setara teh cap Bendera
Kuantitas 1 1 1 1 1 2
Satuan Ukuran doos kantong kantong kantong kantong pack
Harga Satuan (Rp) 55.778 14.300 21.800 55.000 4.050 3.600
Total (Rp) 55.778 28.600 21.800 55.000 4.050 7.200
Jumlah PPN 10 % Total Dibulatkan
172.428 17.243 189.671 -
Terbilang : Seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah Jumlah 152 paket untuk 1 bulan Total keseluruhan untuk 1 tahun
28.829.962 345.960.000
BAB XII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum) 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Panitia Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan: a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.
Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Panitia Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Daftar 1: Mata Pembayaran Umum1 No.
Satuan Ukuran
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Harga Satuan
Total Harga2
(silahkan tambahkan baris/kolom jika tidak mencukupi)
Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________3 No.
Satuan Ukuran
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Harga Satuan
Total Harga4
(silahkan tambahkan baris/kolom jika tidak mencukupi)
Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Daftar 3: REKAPITULASI Mata Pembayaran Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama
Harga
—dll.— Jumlah (Daftar 1+2+___) PPN 10% TOTAL NILAI
Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 3 Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Jasa Lainnya di antara bagianbagian pekerjaan lain. 4 Setiap peserta pelelangan wajib menyertakan Daftar 1 dan Daftar 2 sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK (BAB XIII ) apabila menjadi pemenang . 1 2
BAB XIII. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) [kop surat K/L/D/I] Nomor : __________ Lampiran : __________
__________, __ __________ 20__
Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya tentang Pengadaan Barang/Jasa. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. 2. 3.
____________ [PA/KPA K/L/D/I] ____________ [APIP K/L/D/I] ____________ [Panitia Pengadaan]
......... dst
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Jasa Lainnya] _______________ [alamat Penyedia Jasa Lainnya] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Macam pekerjaan: __________; Tanggal mulai kerja: __________; Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. __________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________ [tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Sanggahan Banding dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ____________________
Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________ [Panitia Pengadaan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [peserta pelelangan] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________ di ___________ [alamat]. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
[Bank] _____________ Pemimpin
Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________ di ___________ [alamat]. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________
Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke _____[bank]
[Bank] _____________ Pemimpin
Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________ 1.
2.
3. 4.
5.
6.
7.
Nilai: ___________________
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. _______________ tanggal _____________________ Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Ditandatanganinya serta dibubuhi materai di ____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp. 6.000,_____________________
__________________
Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
Jaminan Uang Muka dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________ di ___________ [alamat]. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
[Bank] _____________ Pemimpin
Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________ 1.
2.
3. 4. 5.
6. 7.
Nilai: ___________________
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. _______________ tanggal _____________________ Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Ditandatanganinya serta dibubuhi materai di ____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN _____________________
Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
Materai Rp. 6.000,__________________
Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk garansi bank, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s/d ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ________ di ___________ [alamat]. Dikeluarkan di : _____________ Pada tanggal : _____________ Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mencocokkan Garansi ini ke _____[bank]
[Bank] _____________ Pemimpin
Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________ 1.
2.
3. 4. 5.
6. 7.
Nilai: ___________________
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. _______________ tanggal _____________________ Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Ditandatanganinya serta dibubuhi materai di ____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN PENJAMIN Materai Rp. 6.000,_____________________
Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _________[penerbit jaminan]
__________________
BAB XIV. PENUTUP SYARAT-SYARAT LAIN Persyaratan lain yang tidak/belum ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini akan ditentukan kemudian di dalam Adendum Dokumen Pengadaan (jika ada).
Jakarta, 29 Januari 2013
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PTKMR – BATAN Panitia Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (Extra Fooding)
