BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 159/KA/XII/2006 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.89-5/99 tanggal 1 September 2003 telah diatur Panduan Penilaian Pegawai Melalui Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil; b.

bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor KP 0201/82/DJ/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang Wewenang Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);


-22.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

10

Tahun

1979

tentang

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134) ; 4.

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

5.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

6.

Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2002;

7.

Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

8.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

9.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Tata Kerja Balai Elektromekanik;

10.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik;

11.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;

12.

Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;

13. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Sipil;

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri


-3MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN

PEGAWAI

PELAKSANAAN

NEGERI

PEKERJAAN

DI

SIPIL

MELALUI

LINGKUNGAN

DAFTAR

BADAN

PENILAIAN

TENAGA

NUKLIR

NASIONAL.

Pasal 1 Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2 Pedoman ini ditetapkan untuk melengkapi pelaksanaan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.89-5/99 tanggal 1 September 2003 tentang Panduan Penilaian Pegawai Melalui Daftar Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertujuan untuk

mewujudkan keseragaman dan

ketertiban

dalam

melaksanakan

penilaian pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor KP 0201/82/DJ/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang Wewenang Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


-4-

Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2006 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdSOEDYARTOMO SOENTONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz


-1LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 159/KA/XII/2006 TANGGAL : 7 Desember 2006

PEDOMAN PENILAIAN PNS MELALUI DP3 DI LINGKUNGAN BATAN

I. UMUM A. Pengertian 1. DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai. 2. Buku Catatan Penilaian adalah sebuah buku yang digunakan oleh Pejabat Penilai untuk mencatat tingkah laku/perbuatan/tindakan PNS yang menonjol baik yang positif maupun negatif, seperti

prestasi kerja yang luar biasa, mampu memecahkan

masalah/mengatasi keadaaan yang sulit, sering tidak masuk, berkelahi, dll. 3. Kepala Unit kerja adalah pejabat struktural setingkat Eselon II.

B. Tujuan DP3 digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan pegawai (antara lain pertimbangan dalam rangka kenaikan pangkat, pengangkatan jabatan, prioritas mendapatkan fasilitas dalam rangka kesejahteraan dan penetapan hukuman disiplin).

C. Prinsip Dasar 1. DP3 bersifat rahasia, hanya dapat diketahui oleh PNS yang bersangkutan, Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang karena tugasnya mengharuskan mengetahui DP3.


-22. DP3 adalah hasil penilaian dari seorang PNS oleh pejabat penilai dibandingkan dengan PNS lain yang mempunyai tingkat jabatan yang setara dalam satuan organisasinya. 3. Nilai DP3 antara pemangku jabatan yang berbeda tingkat jabatannya tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena bobot jabatan, lingkup kegiatan dan tingkat jabatannya berbeda. 4. Setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan nilai maksimum dari setiap unsur DP3 sesuai dengan tingkat kinerjanya. II. PELAKSANAAN PENILAIAN A. Pejabat Penilai 1. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan serendahrendahnya pejabat struktural Eselon IV (Kepala Subbagian/Subbidang/Kepala Unit/). 2. Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai berikut : a. Pejabat Penilai bagi Kepala BATAN adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi. b. Pejabat Penilai bagi Sekretaris Utama/Deputi/Inspektur/Kepala Pusdiklat/Kepala PSJMN/Ketua STTN adalah Kepala BATAN. c. Pejabat Penilai bagi Kepala Biro adalah Sekretaris Utama. d. Pejabat Penilai bagi Kepala Pusat selain Kepala Pusdiklat dan Kepala PSJMN adalah Deputi. e. Pejabat Penilai bagi Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Balai/Kepala Unit/Kepala Subbagian Tata Usaha PSJMN/Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, adalah Kepala Biro/Pusat/Ketua STTN/Inspektur. f.

Pejabat

Penilai

bagi

Kepala

Subbagian/Kepala

Subbidang

adalah

Kepala

adalah

Kepala

Bagian/Bidang. g. Pejabat

Penilai

bagi

Pejabat

Fungsional

Umum

(staf)

Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Unit/Kepala Balai, dan Kepala Bidang (untuk bidang sarang tawon) h. Pejabat Penilai bagi Pejabat Fungsional Khusus (dengan angka kredit) yang tidak merangkap jabatan struktural, diatur sebagai berikut :


-31) Pejabat Fungsional Tingkat Terampil adalah Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Unit/Kepala Balai, dan Kepala Bidang (untuk bidang sarang tawon); 2) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untuk Jenjang Pertama dan Muda adalah Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/Kepala Unit/Kepala Balai/Kepala Bidang (sarang tawon); 3) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untuk Jenjang Madya, adalah Kepala Bagian/Bidang/ Balai; 4) Pejabat Fungsional Tingkat Ahli untuk Jenjang Utama adalah Kepala Pusat/Biro/Ketua STTN; 5) Pejabat Fungsional Terampil dan Ahli di lingkungan Inspektorat adalah Inspektur. i.

Pejabat Penilai bagi PNS yang ditugaskan (Dipekerjakan/Diperbantukan) secara penuh pada Daerah Otonom atau Instansi pemerintah lainnya di dalam maupun luar negeri, adalah atasan langsung yang bersangkutan pada Daerah Otonom atau Instansi pemerintah tempat yang bersangkutan ditugaskan.

j.

Pejabat Penilai bagi PNS yang ditugaskan (Dipekerjakan/Diperbantukan) secara penuh pada perusahaan milik negara, organisasi profesi, badan swasta yang ditentukan, negara sahabat atau badan internasional, adalah pejabat penilai pada unit kerja dimana PNS yang bersangkutan bekerja sebelum ditugaskan, atas dasar bahan penilaian dari pimpinan perusahaan, organisasi atau badan yang bersangkutan. Bahan penilaian dimintakan oleh Kepala unit kerja yang bersangkutan.

k. Pejabat Penilai bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar adalah pejabat penilai pada unit kerja dimana PNS yang bersangkutan bekerja sebelum menjalankan tugas belajar, atas dasar bahan penilaian dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk tugas belajar di dalam negeri dan bahan penilaian dari Kepala Perwakilan RI di negara yang bersangkutan untuk tugas belajar luar negeri.


-43. Pejabat Penilai wajib menilai pelaksanaan pekerjaan terhadap PNS yang secara langsung berada di bawahnya. Penilaian dilaksanakan berdasarkan buku catatan penilaian bagi PNS serta pertimbangan obyektif lainnya. 4. Apabila pada saat pelaksanaan

penilaian

(akhir Desember) pejabat penilai

sebagaimana angka 2 tidak ada pejabatnya (belum diangkat atau kosong) maka penilaian dilaksanakan oleh atasan langsung pejabat penilai yang bersangkutan. Contoh : Pada akhir bulan Desember 2006 Kepala Subbidang Perlengkapan (Eselon IV) belum ada pejabatnya, maka penilaian dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Eselon III, atasan langsung Kepala Subbagian Perlengkapan). 5. Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahkan PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Apabila kurang dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat Penilai yang bersangkutan dapat melakukan penilaian dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat lama. 6. Pelaksana Tugas (Plt) hanya dapat memberikan bahan penilaian. Penilain DP3 bagi PNS yang langsung berada dibawah Pelaksana Tugas dilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Tugas atas dasar bahan penilaian yang dibuat oleh Pelaksana Tugas yang bersangkutan. 7. Pelaksana Harian (Plh) tidak dapat memberikan bahan penilaian maupun melakukan penilaian DP3. B. Atasan Pejabat Penilai 1. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai. 2. Kepala BATAN adalah Pejabat Penilai merangkap Atasan Pejabat Penilai. 3. Atasan Pejabat Penilai wajib memeriksa DP3 yang disampaikan kepadanya, baik ada keberatan maupun tidak ada keberatan dari PNS yang dinilai. C. Pengisian Formulir DP3 1. Pada kolom jangka waktu penilaian diisi bulan Januari s/d. Desember tahun yang bersangkutan


-52. Nama ditulis lengkap sesuai dengan yang tercantum pada SK Kepegawaian (KP, KGB, CPNS, dll) 3. Gelar akademis dicantumkan jika telah disahkan/diakui dalam data kepegawaian BATAN. 4. Pangkat, golongan ruang ditulis sesuai kaidah penulisan pangkat dan golongan ruang yang baku. Contoh : Penata Muda Tk. I, III/b Pengatur Muda, II/a Pembina Utama Madya, IV/d 5. Jabatan/pekerjaan diisi dengan mengikuti ketentuan sebagaimana contoh berikut : a. Untuk Pejabat Struktural : -

Kepala Subbagian Organisasi

-

Kepala Bidang Bahan Industri Nuklir

b. Untuk Pejabat Fungsional Khusus : -

Analis Kepegawaian Penyelia pada Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional

-

Peneliti Muda pada Bidang Pengembangan Reaktor

-

Pranata Nuklir Madya, pada Bidang Sistem Reaktor

c. Untuk Pejabat Fungsional Umum (Staf) -

Pranata Nuklir Tk. I, pada Subbagian Pelaksanaan Operasi

-

Penata

Persuratan

dan

Kepegawaian

pada

Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah D. Pengisian Nilai 1. Nilai DP3 dinyatakan dengan angka dan sebutan, yaitu : Angka

Sebutan

91 s.d. 100

Amat baik

76 s.d. 90

Baik

61 s.d. 75

Cukup

51 s.d. 60

Sedang

50 ke bawah

kurang

Subbagian

Persuratan,


-62. Nilai Amat baik, diberikan kepada PNS yang prestasinya luar biasa yang memiliki kemampuan rata-rata diatas PNS yang setara, mempunyai wawasan lebih baik terhadap lingkup tugas yang dipangkunya dan hasil kerjanya mempunyai dampak nilai tambah diatas tuntutan hasil kerja yang dibebankan kepadanya. PNS seperti ini harus mendapat prioritas utama untuk memperoleh kenaikan pangkat atau promosi jabatan serta perlu mendapat prioritas khusus, karena berpotensi untuk menduduki jabatan puncak. 3. Nilai Baik, diberikan kepada PNS yang dapat dinaikkan pangkatnya atau dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. 4. Nilai Cukup dan Kurang,

diberikan kepada PNS yang tidak dapat dinaikkan

pangkatnya secara normal dan tiidak dapat dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. PNS seperti ini memerlukan penanganan yang khusus. 5. Mengingat rentang nilai terutama untuk nilai Baik terlalu lebar (76 s.d. 90), maka untuk mempermudah penilaian, nilai dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : a. Nilai > 85 s.d. 90, diberikan kepada PNS yang mempunyai tingkatan kemampuan

dan

promotabilitas

di

atas

rata-rata

PNS

yang

setara

di

lingkungannya, mempunyai tingkat promotabilitas yang cukup tinggi untuk kenaikan pangkat dan diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi; b. Nilai > 80 s.d. 85, diberikan kepada PNS yang mempunyai kemampuan ratarata normal dibandingkan PNS yang setara di lingkungannya dan

mempunyai

tingkat promotabilitas normal baik untuk kenaikan pangkat maupun jabatan; c. Nilai 76 s.d. 80, diberikan kepada PNS yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata

dibandingkan PNS yang setara di lingkungannya. Dapat dinaikkan

pangkatnya secara normal (reguler), dan tidak cukup untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. 6. Pemberian nilai merupakan keputusan subyektif dari pejabat penilai dengan dasar pertimbangan pengamatan tentang pengetahuan, keterampilan dan perilaku PNS yang dinilai, serta membandingkan dengan PNS lain yang jabatannya relatif setara dalam lingkungan organisasinya.


-7E.

Pengajuan Keberatan 1. Setiap PNS berhak mengajukan keberatan secara tertulis

yang diajukan secara

hirarkhis kepada Atasan Pejabat Penilai, terhadap penilaian yang dilakukan Pejabat Penilai baik sebagian maupun keseluruhan penilaian. 2. Keberatan ditulis pada kolom yang telah disediakan pada DP3 (angka 5 dibawah kolom penilaian). 3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima DP3. Keberatan yang diajukan lebih dari 14 hari dianggap kadaluwarsa sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi. 4. Walaupun

mengajukan

keberatan,

PNS

yang

bersangkutan

harus

tetap

membubuhkan tanda tangan pada kolom yang disediakan (kolom 10 halaman terakhir). 5. Pejabat Penilai setelah menerima keberatan dari PNS yang bersangkutan, membuat tanggapan tertulis atas keberatan yang ditulis pada kolom yang disediakan. 6. DP3 yang telah ditandatangani oleh PNS Pejabat

yang

bersangkutan

dikirimkan oleh

Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 hari sejak

menerima DP3 dari PNS yang bersangkutan. 7. Atasan Pejabat Penilai mempunyai hak untuk mengubah nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai baik dalam arti menaikkan maupun menurunkan nilai dengan memperhatikan secara seksama keberatan dan tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan. Perubahan nilai DP3 harus disertai dengan alasan. 8. DP3 yang dibuat oleh Kepala BATAN selaku Pejabat Penilai merangkap Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat. 9. Kepala BATAN selaku Pejabat Penilai merangkap Atasan Pejabat Penilai, dapat melakukan perubahan nilai terhadap hal-hal yang tidak wajar dalam pemberian nilai jika memiliki bukti-bukti atau alasan-alasan yang cukup.

F. Pengesahan DP3 1. Pejabat Penilai, PNS yang dinilai, dan Atasan Pejabat Penilai wajib menandatangani DP3 dan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan/penerimaan DP3 pada kolom yang disediakan.


-82. DP3 dinyatakan tidak sah jika belum ditandatangani oleh Pejabat Penilai, PNS yang dinilai, dan Atasan Pejabat Penilai. III. TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PENILAIAN, PENYIMPANAN, DAN MUTASI A. Tanggungjawab Pelaksanaan Penilaian 1. Kepala Unit kerja bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penilaian DP3 untuk PNS di lingkungan Unit kerjanya termasuk PNS yang Dipekerjakan/Diperbantukan maupun PNS yang sedang menjalankan tugas belajar. 2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari setiap tahun, Penilaian DP3 untuk tahun sebelumnya sudah selesai dilaksanakan, kecuali ada hal-hal lain yang tidak dapat dihindari. 3. Penandatanganan

DP3

pegawai

di

lingkungan

unit

kerja

oleh

Kepala

BATAN/Sekretaris Utama/ Deputi, baik selaku Pejabat Penilai maupun Atasan Pejabat nilai, merupakan tanggungjawab Kepala Unit kerja yang bersangkutan. B. Penyimpanan 1. Untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan kebutuhan pelaksanaan mutasi kepegawaian, DP3 dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu : a. 1 (satu) set untuk dikirim ke Biro Sumber Daya Manusia, paling lambat Minggu I bulan Pebruari; b. 1 (satu) set disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit kerja masing-masing. 2. DP3 disimpan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan DP3 yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi. C. Mutasi 1. PNS yang pindah unit kerja, buku catatan penilaian yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Unit kerja yang baru. 2. PNS yang pindah ke Instansi lain, DP3 dan buku catatan penilaian yang bersangkutan dikirimkan ke Instansi yang baru.


-9D. PENUTUP 1. Apabila dalam melaksanakan peraturan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan ke Biro Sumber Daya Manusia. 2. Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdSOEDYARTOMO SOENTONO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Recommend Documents