BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 101/KA/VI/2007 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, DAN DISEMINASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang :

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, maka kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di BATAN diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terukur;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Nuklir;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


-24.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan

Tinggi

Dan

Lembaga

Penelitian

Dan

Pengembangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 11. Keputusan

Presiden

Nomor

80

Tahun

2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;


-312. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007; 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 14. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/2005 tentang Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 15. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/M/PER/III/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, dan Hasil Pengelolaannya; 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 199/KA/IV/2004 tentang Pelaksanaan Standardisasi Ketenaganukliran Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 161/KA/XII/2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir Nasional; MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN

PENELITIAN,

PENGEMBANGAN,

PEREKAYASAAN,

DAN

DISEMINASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR.

Pasal 1 (1) Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Deseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir selanjutnya disebut Pedoman Manlitbang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.


-4(2) Pedoman Manlitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

memberikan

pengembangan,

arahan

bagi

perekayasaan,

pelaksanaan dan

kegiatan

diseminasi

serta

penelitian, penguatan

kelembagaan pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 2 Pelaksanaan

kegiatan

penelitian,

pengembangan,

perekayasaan,

dan

diseminasi serta penguatan kelembagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus mengacu pada Pedoman Manlitbang.

Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerjasama, Hukum,dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, DAN DISEMINASI IPTEK NUKLIR

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2007

vi

KATA PENGANTAR

Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi antara lain mempunyai tugas

dan

fungsi

menyelenggarakan

kegiatan

penelitian,

pengembangan

dan

perekayasaan (litbangyasa) serta diseminasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir bagi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan

teknologi

nuklir

dilaksanakan melalui kegiatan litbangyasa. Kegiatan tersebut harus diselenggarakan secara terencana, efisien dan efektif melalui proses yang dapat ditelusuri dan perkembangannya bisa dipantau secara terukur. Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan dan Diseminasi Iptek Nuklir selanjutnya diringkas menjadi Pedoman Manajemen Litbang dan disingkat dengan Pedoman Manlitbang memuat ketentuan umum mengenai tata cara pengelolaan kegiatan litbangyasa di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Rincian mengenai tata cara pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Dokumen Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Manlitbang. Ketentuan dalam dokumen ini wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan litbangyasa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pedoman ini disusun oleh tim yang melibatkan berbagai unsur di BATAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 095/KA/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dengan susunan Tim sebagai berikut: I. Pengarah

: 1. Kepala BATAN 2. Sekretaris Utama 3. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan 4. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir 5. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa 6. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir

vii

II. Penyusun

:

Ketua

: Dra. Ratri Wahyuni Pratiwi

Wakil Ketua

: Ir. Falconi Margono Sutarto, MM

Sekretaris

: Ir. Kunuz Nikmah, MA.Sc

Wakil Sekretaris

: Drs. Budi Santoso, M.Eng

Anggota

: 1. Dr. Setiyanto, M.Sc 2. Dr. Puji Untoro 3. Dr. Setyo Purwanto 4. Dr. Djarot Wisnubroto 5. Dr. Ir. Achmad Suntoro, M.Eng 6. Ir. Ferly Hermana 7. Dr. Syahril 8. Dr. Amir Rusli 9. Drs. Totty Tjiptosumirat, M.Rur.Sc 10. Ir. Irma Dandian, M.Sc 11. Drs. Mudjono 12. Drs. Hisyam Said, M.Sc

III. Nara Sumber

: 1. Prof. Dr. Sofyan Yatim 2. Prof. Drs. Sudjatmoko, SU 3. Prof. Ir. Arlinah

Pelaksana Sekretariat : 1. M. David Singgih, Dipl. M. Ex 2. Dwi Irwanti, S.Kom 3. Abdul Haris, A.Md 4. Aker Yunil Fuad, ST 5. Sri Agustini, SE.M.Si 6. Ninik Pitayaningtyas

Penyelaras

: Prof. Dr. Ir. Widjang H. Sisworo

viii

Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam penyempurnaan pedoman ini kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

ix

DAFTAR ISI PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NOMOR ....../KA/...../2007 TANGGAL........TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN DAN DISEMINASI IPTEK NUKLIR..............I KATA PENGANTAR ......................................................................................... VII DAFTAR ISI ...................................................................................................... X BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 I.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 1 I.2. NASKAH PEDOMAN MANAJEMEN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN DAN DISEMINASI IPTEK NUKLIR ................................................................................................... 2 I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4.

Metode Pendekatan........................................................................................ 3 Maksud dan Tujuan........................................................................................ 4 Lingkup......................................................................................................... 5 Sistematika ................................................................................................... 5

I.3. PENGERTIAN UMUM.............................................................................................................. 6 I.4. ORGANISASI DAN PELAKU ................................................................................................... 10 I.4.1. I.4.2. I.4.3. I.4.4.

Pejabat Struktural ........................................................................................ 11 Pejabat Fungsional ....................................................................................... 14 Komisi Ahli/Pakar ......................................................................................... 15 Penunjang................................................................................................... 15

I.5. PILAR KOMPETENSI BATAN ............................................................................................... 16 BAB II. KEBIJAKAN ........................................................................................ 17 II.1. II.2. II.3. II.4.

KEBIJAKAN INTERNASIONAL................................................................................................ 17 KEBIJAKAN NASIONAL......................................................................................................... 17 KEBIJAKAN BATAN ............................................................................................................ 17 KEBIJAKAN PEMIMPIN BATAN............................................................................................ 19 II.4.1. Kebijakan Kepala BATAN ............................................................................. 19 II.4.2. Kebijakan Deputi dan Sestama ..................................................................... 19

II.5. KEBIJAKAN KEPALA UNIT KERJA ......................................................................................... 20 BAB III. MANAJEMEN PROGRAM NUKLIR...................................................... 21 III.1. PROGRAM LITBANGYASA ..................................................................................................... 22 III.2. PROGRAM DISEMINASI ....................................................................................................... 22 III.2.1. Program Penyampaian Hasil Litbangyasa ...................................................... 23 III.2.2. Program Pemanfaatan Hasil Litbangyasa ...................................................... 24 III.2.3. Program Kemitraan.................................................................................... 24 III.2.3.1. Program Inovasi Teknologi .......................................................... 25 III.2.3.2. Program Layanan ....................................................................... 26 III.2.4. Program Informasi Iptek Nuklir ................................................................... 26

III.3. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN ................................................................................ 27 III.3.1. Pendanaan................................................................................................ 28 III.3.1.1. Dana Pemerintah ....................................................................... 28 III.3.1.2. Dana Non Pemerintah................................................................. 29 III.3.2. Program Kerjasama ................................................................................... 29 III.3.2.1. Program Kerjasama Dalam Negeri................................................ 30 III.3.2.2. Program Kerjasama Luar Negeri................................................... 30 III.3.2.3. Program Insentif ........................................................................ 31 III.3.3. Sumber Daya Manusia (SDM)...................................................................... 32 III.3.3.1. Rekruitmen SDM ........................................................................ 32

x

III.3.3.2. Pembinaan SDM......................................................................... 33 III.3.4. Sarana Prasarana ...................................................................................... 33 III.3.3.1. Pengadaan ................................................................................ 33 III.3.3.2. Pemeliharaan............................................................................. 34 III.3.2.3. Penghapusan............................................................................. 34 III.3.5. Budaya Keselamatan Kerja ......................................................................... 35 III.3.6. Hak Kekayaan Intelektual ........................................................................... 36

III.4. MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM .................................................................................. 36 III.4.1. Usulan Konseptual ..................................................................................... 37 III.4.2. Usulan Kegiatan ........................................................................................ 37 III.4.3. Usulan Penelitian ....................................................................................... 38

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI........................................................... 40 IV.1. EVALUASI DOKUMEN .......................................................................................................... 40 IV.1.1. Visi dan Misi .............................................................................................. 40 IV.1.2. Rencana Strategis ...................................................................................... 40 IV.1.3. Kegiatan Unit Kerja .................................................................................... 41 IV.1.4. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ..................................................... 41 IV.1.5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga ..................................... 41 IV.1.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................................................. 42 IV.1.7. Penetapan Kinerja (PK)............................................................................... 42 IV.1.8. LAKIP Unit Kerja ........................................................................................ 42 IV.1.9. Laporan Keuangan dan Kinerja .................................................................... 42 IV.1.10. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ....... 43

IV.2. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ....................................................... 43 BAB V. PENGAWASAN .................................................................................... 45 V.1. PENGAWASAN INTERNAL..................................................................................................... 45 V.2. PENGAWASAN EKSTERNAL .................................................................................................. 45 BAB VI. INDIKATOR KEBERHASILAN............................................................. 47 VI.1. OUTPUT (LUARAN)............................................................................................................. 47 VI.2. OUTCOME HASIL LITBANGYASA BATAN ............................................................................. 47 BAB VII. PENUTUP ......................................................................................... 49

xi

BAB I. PENDAHULUAN I.1.

Latar Belakang Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya

ditujukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

manusia

dalam

rangka

membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu

Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi

merupakan faktor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transformasi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan ilmu pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan, dan energi untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat, serta kemandirian dan daya saing bangsa. Lemahnya daya saing bangsa ditandai dengan sejumlah indikator umum,

antara

lain:

rendahnya

kemampuan

iptek

dalam

menghadapi

perkembangan global menuju KBE; rendahnya kontribusi iptek di sektor produksi; belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek; lemahnya sinergi kebijakan iptek; masih terbatasnya sumber daya iptek; belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat; belum optimalnya peran iptek mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup dan lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Indikator-indikator tersebut dihadapi pula oleh Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Dari uraian tersebut tergambar bahwa persaingan antar bangsa mengarah pada upaya menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek sehingga bisa menjadi bangsa yang unggul dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.1 BATAN sebagai institusi pelaksana dan promotor kegiatan nuklir di Indonesia harus berusaha agar iptek nuklir bisa memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat melalui Kebijakan dan Pelaksanaan Litbangyasa Nuklir sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (5) yang berbunyi ”Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai1

RPJM

1

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek) dan undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya yang terkait. Dengan memperhatikan peluang dan permasalahan yang timbul serta mengacu pada dasar hukum yang ada, pelaksanaan litbangrap harus ditujukan untuk memperkuat daya dukung iptek dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dan negara serta kualitas kehidupan masyarakat. Untuk memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan litbangyasa dan pendayagunaan hasilnya, BATAN membangun jejaring kerja yang handal dalam rangka memenuhi tuntutan kerja yang cepat, tepat, dan akurat. Selain itu BATAN juga mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi lembaga serta untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan promosi, diseminasi dan pendayagunaan hasil litbangyasa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengelola potensi iptek nuklir dan pendayagunaan sumber daya di BATAN dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan melalui kegiatan

litbangyasa

dengan

lebih

terukur,

efektif

dan

efisien

serta

menghasilkan produk barang/jasa/teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, BATAN perlu menyusun pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan iptek nuklir dan kegiatan pendukung lainnya .

I.2.

Naskah Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan dan Diseminasi Iptek Nuklir Naskah Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan

dan Diseminasi Iptek Nuklir yang selanjutnya diringkas menjadi Pedoman Manlitbang memuat garis besar mengenai tatacara pelaksanaan fungsi manajemen dari rangkaian kegiatan litbangyasa/diseminasi dan pengelolaan kelembagaan iptek nuklir. Dokumen ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dokumen manlitbang yang telah disusun oleh tim yang disahkan dengan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor 69/DJ/III/1998 pada

2

bulan Maret 1998. Pengembangan dan penyempurnaan dokumen disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan berbagai kebijakan terbaru. Dokumen yang telah disempurnakan, ditetapkan sebagai peraturan Kepala BATAN dan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan litbangyasa, diseminasi dan manajemen kelembagaan iptek nuklir.

I.2.1. Metode Pendekatan BATAN sebagai institusi riset dalam lingkungan koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) merupakan unsur kelembagaan dari Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam Sisnas P3 Iptek selain dengan KNRT, BATAN juga mempunyai jalinan hubungan kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam proses pengusulan program, sehingga dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran tidak terlepas dari sistem perencanaan kegiatan pembangunan nasional dan Agenda Riset Nasional (ARN). Secara dirumuskan

ke

makro dalam

Program Visi

Litbangyasa

dan

Misi

Iptek

BATAN

Nuklir

tentang

disusun

dan

pengembangan

pemanfaatan iptek nuklir. Visi dan Misi tersebut harus sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan nasional 2005-2025 serta tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Visi dan Misi BATAN juga harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas P3 Iptek, Kebijakan Strategis Iptek dan Agenda Riset Nasional (ARN). Visi dan Misi BATAN selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen kebijakan konseptual yaitu Rencana Strategis BATAN (Renstra). Renstra sebagai dokumen konseptual disusun dalam bentuk rencana tindak yang antara lain berisikan tujuan strategik dan tujuan utama; sasaran jangka pendek, menengah dan panjang; kebijakan strategik yang sesuai dengan Misi BATAN; program jangka pendek, menengah dan panjang; program prioritas dan sasaran utama; luaran/indikator kinerja dan anggaran. Kegiatan litbangyasa merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan aspek pendanaan, penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana serta upaya penyebarluasan dan pemasaran hasil litbangyasa. Dengan demikian secara teknis operasional rangkaian kegiatan Litbangyasa Iptek Nuklir BATAN meliputi: •

Penelitian, pengembangan dan perekayasaan.

3

•

Penyediaan sumber daya, yaitu dana, SDM, sarana dan prasarana litbangyasa.

•

Pengembangan

sistem

informasi

dan

pengelolaan

hasil

kegiatan

litbangyasa termasuk HKI (hak cipta dan paten) di bidang iptek nuklir. •

Pemasyarakatan iptek nuklir, diseminasi, pendayagunaan dan pemasaran hasil litbangyasa iptek nuklir. Keseluruhan unsur kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan

dan diseminasi iptek nuklir tersebut di atas kemudian dikelola melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, sehingga menghasilkan sistem manajemen mutu iptek nuklir yang berkeselamatan handal, efisien, efektif, realistik, terukur dan berkesinambungan serta memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pengguna.

I.2.2. Maksud dan Tujuan Naskah Pedoman Manlitbang ini dimaksudkan sebagai acuan dalam: •

Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh Program Kegiatan Litbangyasa Iptek Nuklir.

•

Pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas penelitian dan pengembangan iptek nuklir secara efektif dan efisien.

•

Diseminasi, penyebarluasan, pemasaran dan pemasyarakatan serta pengelolaan hasil kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang iptek nuklir termasuk HKI.

•

Peningkatan peran pelaku penelitian dan pengembangan iptek nuklir secara aktif, partisipatif dan sinergis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing bagi tercapainya hasil dan tujuan iptek nuklir yang optimal. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya peraturan tentang

Pedoman Manlitbang adalah: •

Tersusunnya dan terlaksananya program kegiatan litbangyasa dan diseminasi yang realistik, berkeselamatan handal dan berkesinambungan dengan menerapkan prinsip manajemen mutu terpadu.

•

Meningkatnya peran dan sumbangan BATAN dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir yang berkeselamatan handal untuk menunjang pembangunan nasional. 4

•

Terbangunnya citra positif di kalangan masyarakat awam tentang iptek nuklir serta citra positif dari masyarakat ilmiah di tingkat nasional dan internasional terhadap BATAN.

I.2.3. Lingkup Ruang lingkup dari Pedoman Manlitbang difokuskan pada sistem perencanaan; penyusunan program dan anggaran; pelaksanaan; pemantauan, pengendalian dan pengawasan; dan evaluasi serta pelaporan kinerja terhadap empat program pokok yaitu: •

Program penelitian, pengembangan, perekayasaan (litbangyasa) dan penguatan kompetensi iptek nuklir, disingkat program litbangyasa;

•

Program diseminasi dan pendayagunaan produk atau hasil kegiatan litbangyasa serta penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir kepada masyarakat, disingkat program diseminasi;

•

Program pembinaan profesionalisme, budaya keselamatan, dan sistem manajemen

mutu

penyediaan/pengadaan,

termasuk

di

dalamnya

renovasi/revitalisasi,

sarana

antara dan

lain:

prasarana

litbang, disingkat dengan program penguatan kelembagaan; •

Program layanan jasa penelitian dan jasa teknik, serta konsultansi, disingkat program layanan jasa.

I.2.4. Sistematika Keseluruhan kegiatan manajemen iptek nuklir tersebut kemudian disusun dalam suatu naskah menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I.

Pendahuluan, memuat latar belakang, naskah Pedoman Manlitbang, pengertian umum, organisasi dan pelaku serta pilar kompetensi BATAN.

Bab II.

Kebijakan, memuat berbagai bentuk kebijakan yang menjadi dasar untuk menentukan arah dan kebijakan serta pelaksanaan dalam penyelenggaraan program iptek nuklir.

Bab III.

Manajemen

Program

Nuklir,

memuat pedoman perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian penyelenggaraan program nuklir yang meliputi program litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasa, penguatan kelembagaan dan layanan jasa.

Bab IV.

Monitoring dan Evaluasi, memuat evaluasi dokumen, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

5

Pengawasan,

Bab V.

memuat

evaluasi

kegiatan

dan

kinerja

secara

administratif.

Bab VI.

Indikator Keberhasilan, memuat output dan outcome dari hasil kegiatan litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir.

Bab VII. Penutup. I.3.

Pengertian Umum 1. Agenda Riset Nasional yang selanjutnya disingkat ARN adalah dokumen yang disusun oleh Dewan Riset Nasional (DRN) memuat fokus pembangunan iptek, arah kebijakan dan prioritas utama, program, sasaran, dan target capaian. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 3. Diseminasi iptek nuklir adalah kegiatan penyampaian hasil litbangyasa dengan tujuan memperluas aplikasi dan pemanfaatan iptek nuklir dalam kehidupan masyarakat. 4. Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi teknologi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan potensi pendayagunaannya. 5. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Inovasi teknologi adalah kegiatan modifikasi desain atau produk litbangyasa untuk meningkatkan daya saing (estetika, kualitas, dan harga). 7. Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Jakstranas Iptek adalah dokumen yang disusun oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk memberikan

arah,

prioritas,

dan

kerangka

kebijakan

dalam

pembangunan iptek. 8. Komisi Ahli Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat KATN adalah sekumpulan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berfungsi memberikan

6

nasehat, masukan dan bantuan pemikiran untuk peningkatan efektivitas dan

perluasan

penggunaan

tenaga

nuklir

bagi

kesejahteraan

masyarakat. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja BATAN sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

dari

suatu

program,

terdiri

dari

sekumpulan

tindakan

pengerahan sumber daya yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi secara sendiri-sendiri dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan luaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 10. Kemitraan adalah jejaring kerja yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain pada kedudukan yang sama tinggi. 11. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang dilakukan dalam perspektif waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju. 12. Kinerja adalah luaran/hasil kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 13. Komisi Pembina Tenaga Fungsional yang selanjutnya disingkat KPTF adalah tim yang mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis tenaga fungsional non-peneliti melalui kegiatan evaluasi usulan kegiatan litbangyasa dan pembinaan penyusunan laporan teknis serta penulisan karya tulis ilmiah. 14. Komisi Pembina Tenaga Peneliti yang selanjutnya disingkat KPTP adalah tim yang mempunyai tugas antara lain melakukan pembinaan teknis tenaga fungsional peneliti melalui kegiatan evaluasi usulan kegiatan litbangyasa serta membina para tenaga peneliti dalam penyusunan laporan teknis hasil kegiatan litbangyasa dan penulisan suatu karya tulis ilmiah. 15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

7

16. Litbangrap adalah penelitian, pengembangan dan penerapan. 17. Litbangyasa adalah penelitian, pengembangan dan perekayasaan. 18. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan,

dan

pengendalian

sumber

daya

manusia serta sumber daya organisasi lainnya. 19. Manajemen Mutu Terpadu yang selanjutnya disingkat MMT adalah sistem manajemen organisasi yang mengutamakan peningkatan kinerja secara

berkelanjutan

tanpa

menunggu

permintaan

pemangku

kepentingan melalui pendekatan proses dan pelibatan seluruh jajaran pelaksana. 20. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu untuk mencapai serangkaian tujuan tertentu. 21. Peer Group adalah kelompok pakar yang mempunyai tugas melakukan penilaian dan rekomendasi terhadap kelayakan usulan kegiatan BATAN dan bertanggung jawab kepada Kepala BATAN. 22. Pendayagunaan adalah peningkatan pemanfatan dari hasil kegiatan litbangyasa yang sudah teruji (proven) 23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran status asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 24. Penerapan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan atau suatu hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, dalam bentuk kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi. 25. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada untuk menghasilkan teknologi baru. 26. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam

menghasilkan

bentuk

nilai,

desain

produk,

dan

dan/atau

rancang proses

bangun produksi

untuk dengan

8

mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. 27. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 28. Pemimpin BATAN adalah jajaran pemimpin yang memiliki wewenang untuk menetapkan suatu kebijakan strategis, yaitu Kepala BATAN, Sekretaris Utama dan Deputi. 29. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 30. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. 31. Proven Technology adalah teknologi yang telah terbukti memberikan manfaat bagi kehidupan (ekonomi, sosial, dan budaya) umat manusia dan aman bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam bidang ekonomi

proven technology terbukti memberikan nilai tambah antara lain dengan memperbaiki efisiensi usaha, menghemat biaya produksi, meningkatkan kualitas produk barang dan jasa, sehingga meningkatkan daya saing. 32. Pusat Teknologi yang selanjutnya disingkat Pustek adalah satuan kerja yang

mempunyai

tugas

melaksanakan

litbangyasa

dengan

memanfaatkan teknologi tertentu guna mempercepat hasil. 33. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga 34. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Presiden dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden terpilih yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

9

36. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode

20

tahun.

RPJPN

merupakan

penjabaran

dari

tujuan

dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. 37. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 38. Standardisasi adalah proses perumusan, penetapan, penerapan, dan pengawasan standar.

I.4.

Organisasi dan Pelaku Organisasi BATAN adalah alat untuk mencapai tujuan yang didasarkan

pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Organisasi BATAN meliputi struktur, tugas dan fungsi, merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita serta merupakan peta dari sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo Perpres Nomor 64 Tahun 2005, BATAN mempunyai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab secara garis besar dibagi dalam 2 (dua) tugas utama, yaitu: •

Pengembangan kebijakan iptek nuklir nasional.

•

Pengembangan kebijakan pemanfaatan iptek nuklir melalui kegiatan litbangyasa. Organisasi Manlitbang adalah organ/seluruh unit kerja dalam struktur

organisasi BATAN yang terlibat dalam kegiatan litbangyasa iptek nuklir sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala BATAN. Pelaku Manlitbang adalah seluruh pegawai di berbagai tingkat jabatan struktural dan fungsional, personil dan komisi khusus yang dibentuk untuk

10

maksud tertentu. Pelaku manlitbang terintegrasi dalam suatu kesatuan yang sinergis (saling menunjang) terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan kelompok penunjang termasuk Tim Pakar dan Komisi Ahli.

I.4.1. Pejabat Struktural Pejabat Struktural adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural terdiri dari Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, III dan IV. Tugas pokok dan wewenang pejabat struktural adalah: Pejabat Eselon I: Dalam pelaksanaan (implementasi) Manajemen Litbangyasa, tugas dan wewenang utama Pejabat Eselon I adalah sebagai berikut: •

Menetapkan Kebijakan Strategis (Renstra) BATAN.

•

Menetapkan

ketentuan

yang

berkaitan

dengan

perencanaan

dan

pelaksanaan program dan anggaran serta keselamatan penyelenggaraan kegiatan. •

Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan litbangyasa, diseminasi, dan penguatan kelembagaan.

•

Menetapkan Kebijakan Strategis (Renstra) Kedeputian dan Settama.

•

Mengembangkan dan menetapkan arah kebijakan kerjasama luar negeri dan dalam negeri.

•

Menetapkan Country Program Framework (CPF) dalam rangka mengisi program kerja sama teknik IAEA.

•

Merumuskan usulan program konseptual yang memuat pokok-pokok program dan kegiatan tahunan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahunan unit kerja.

•

Memantau

dan

mengendalikan

pelaksanaan

program

litbangyasa,

diseminasi, dan penguatan kelembagaan. •

Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program litbangyasa dalam rangka membangun sinergi lintas pusat dan lintas lembaga.

•

Bila dianggap perlu, Pejabat Eselon I dapat membentuk Tim Ahli/Pakar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

•

Mengembangkan dan menetapkan arah kebijakan kerjasama luar negeri dan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Pejabat Eselon I

mempertimbangkan berbagai aspek antara lain:

11

•

RPJPN, RPJMN, KPJM, RKP.

•

Kebijakan di bidang riset dan pengembangan teknologi antara lain Jakstranas Iptek dan ARN.

•

Renstra BATAN.

•

Dokumen Sistem Standardisasi BATAN (SSB).

•

Penetapan Kinerja BATAN/Deputi/Settama.

•

Perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya dan iptek dalam lingkup nasional, regional dan global.

•

Masukan dari pejabat struktural dan fungsional, Komisi Ahli dan Pakar terkait dengan aspek ilmiah, teknis, dan administratif.

Pejabat Eselon II: Tugas dan wewenang utama Pejabat Eselon II adalah : •

Merumuskan dan menetapkan Renstra Unit Kerja sebagai penjabaran Renstra BATAN.

•

Menetapkan

kebijakan

operasional

dalam

rangka

kelancaran

dan

keberhasilan pelaksanaan program, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berkedudukan lebih tinggi. •

Menyampaikan bahan masukan kepada Pejabat Eselon I dalam rangka penyusunan Usulan Konseptual Program dan Anggaran BATAN.

•

Menyiapkan Usulan Program dan melaporkan pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri kepada Pejabat Eselon I c.q Biro Kerjasama Hukum dan Humas (BKHH).

•

Menyiapkan dan menyampaikan Usulan Program kerjasama teknik dalam rangka kerjasama bilateral, regional, dan mengisi kerjasama teknik IAEA.

•

Menyusun dan menyampaikan Usulan Kegiatan Tahunan kepada Kepala BATAN c.q Biro Perencanaan untuk dievaluasi dalam format baku.

•

Menjabarkan Usulan Kegiatan yang disetujui kedalam Usulan Penelitian dan Rencana Kegiatan untuk dibahas oleh KPTP/KPTF dalam format baku.

•

Menyiapkan Usulan Pengadaan SDM pada Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) dan pembinaan SDM ke Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) melalui program diklat teknis dan kursus penjenjangan dalam format baku.

•

Menyiapkan

dan

menyampaikan

usulan

pengadaan

perbaikan/pemeliharaan/renovasi dan penghapusan untuk peralatan dan prasarana fisik kepada Biro Umum (BU) dalam format baku.

12

•

Melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian kegiatan serta melaporkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan program dan anggaran kepada Pejabat Eselon I c.q Biro Perencanaan dan Inspektorat dalam format baku. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pejabat Eselon II

memperhatikan: •

RPJPN, RPJMN, KPJM, RKP.

•

Kebijakan strategis Ristek Nasional, ARN.

•

Renstra BATAN dan Renstra Unit Kerja.

•


•

Arahan dan kebijakan Pemimpin BATAN.

•

Country Programme Framework (CPF).

•

Penetapan Kinerja Unit Kerja.

•

Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

•

Kemajuan

dan

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

litbangyasa,

pendayagunaan hasil litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir serta penguatan kelembagaan yang telah direncanakan. •

Masukan teknis ilmiah, dan administratif dari pejabat struktural dan fungsional dibawahnya serta KPTF/KPTP.

Pejabat Eselon III dan IV: •

Menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan kepada Pejabat Eselon II mengenai aspek ilmiah, teknis dan administratif sesuai kompetensinya untuk perencanaan dan pelaporan program kegiatan litbangyasa, pendayagunaan hasil litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir dan penguatan kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya.

•

Memantau dan mengendalikan aspek ilmiah, teknis dan administratif dari pelaksanaan kegiatan dan program unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

•

Mengelola peralatan, sarana, dan fasilitas kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

•

Membina dan meningkatkan kemampuan teknis dan ilmiah bawahannya.

•

Menyiapkan dan menyampaikan usulan kegiatan kepada Pejabat Eselon II atasannya untuk proses evaluasi kelayakan.

•

Menyampaikan laporan secara berkala kepada Pejabat Eselon II tentang pelaksanaan kegiatan.

13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Eselon III dan IV harus memperhatikan: •

Renstra Unit Kerja.

•


•

Arahan dan kebijakan atasannya.

•

Ketetapan tentang kinerja unit kerja.

•

Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

•

Masukan dari bawahan ataupun para pejabat fungsional dalam unit kerja ataupun unit lain yang terkait dengan kegiatan.

•

Kemajuan dan perkembangan ilmiah dan teknis mengenai program dan kegiatan yang terkait

I.4.2. Pejabat Fungsional Pejabat fungsional adalah pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan atau ketrampilan tertentu yang merupakan tulang punggung bagi pelaksanaan program litbangyasa, diseminasi dan penguatan kelembagaan di BATAN. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menjadi pelaksana kunci kegiatan litbangyasa tetapi bukan pejabat struktural ataupun pejabat fungsional. Tugas dan fungsi utama pejabat fungsional antara lain adalah: •

Menyiapkan dan merancang usulan kegiatan sesuai dengan bidang kompetensi.

•

Menyiapkan dan merancang usulan penelitian sebagai penjabaran usulan kegiatan yang telah disetujui.

•

Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala.

•

Mempublikasikan dan atau menyebarluaskan hasil kegiatan litbangyasa, melalui forum ilmiah dan atau jurnal ilmiah.

•

Menyampaikan pandangan dan masukan kepada Pejabat Eselon I, II, dan III dalam rangka penyusunan kebijakan strategis di bidang iptek (Renstra BATAN) maupun operasional (Renstra Unit Kerja), dan perencanaan usulan kegiatan atau usulan penelitian.

•

Merancang dan menyiapkan program bantuan/kerjasama teknik luar negeri.

•

Berperan sebagai nara sumber sesuai bidang kompetensinya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja program nuklir. 14

•

Membina dan mengembangkan kemampuan ilmiah dan ketrampilan teknis para pelaksana kegiatan litbangyasa di lingkungan unit kerja sesuai bidang kompetensinya.

•

Membina kemampuan ilmiah dan ketrampilan teknis bawahannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya para pejabat fungsional perlu

memperhatikan: •

RPJPN, RPJMN.

•

Jakstranas Iptek dan ARN.

•


•

Ketetapan Deputi tentang Kinerja Unit Kerja.

•

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang keilmuannya.

•

Arahan kebijakan strategis tentang sasaran program dan kegiatan litbangyasa; pendayagunaan hasil litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir; dan penguatan kelembagaan.

I.4.3. Komisi Ahli/Pakar Komisi ahli/pakar adalah sekelompok orang-orang yang memiliki keahlian dan/atau integritas yang tinggi di bidang iptek nuklir atau yang bermanfaat bagi pengembangan iptek nuklir. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari pemimpin BATAN dengan tugas membantu Pemimpin BATAN dan Pejabat Eselon II (Kepala Pusat) dalam memberi penilaian serta masukan terhadap program BATAN dan program unit kerja. Komisi tersebut terdiri dari KPTF/KPTP, Peer Group, KATN dan komisi lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran program BATAN.

I.4.4. Penunjang Penunjang adalah pegawai baik yang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional, dengan tugas memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan litbangyasa dan diseminasi baik secara teknis maupun administratif. Jenis kegiatan yang dilaksanakan kelompok ini antara lain adalah: •

Membantu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan litbangyasa

•

Melakukan pengelolaan administrasi program dan kegiatan.

•

Melakukan pengelolaan diklat.

15

•

Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana litbangyasa.

•

Membantu proses perencanaan dan melakukan pengelolaan anggaran.

•

Membantu proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

•

Membantu menyiapkan ketentuan hukum dan materi kehumasan.

•

Membantu dan melakukan pengelolaan data dan informasi.

•

Melakukan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan pegawai dan barang.

•

I.5.

Membantu dan melaksanakan pengelolaan program jaminan mutu. Pilar Kompetensi BATAN Pilar kompetensi BATAN adalah berbagai bidang keahlian yang dimiliki

BATAN untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi nuklir. Pilar-pilar ini sangat spesifik dan memiliki nilai strategis serta mencirikan BATAN sebagai lembaga riset bidang nuklir. Pilar BATAN dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, yaitu: 1. Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (ATIR) 2. Pembuatan Isotop dan Senyawa Bertanda (PISB) 3. Pengelolaan Limbah Radioaktif (PLR) 4. Rekayasa dan Pembuatan Perangkat Instrumentasi Nuklir (RPPIN) 5. Daur Bahan Bakar Nuklir (DBBN) 6. Teknologi Reaktor Daya (TRD)

16

BAB II. KEBIJAKAN Dalam melaksanakan kegiatan litbangyasa agar sejalan dengan program nasional (RPJPN, RPJMN, ARN) maka program dan kegiatan tersebut harus memperhatikan dan mengacu pada kebijakan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kebijakan merupakan alat untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Kebijakan merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan litbangyasa yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan daya saing, memperbaiki kualitas produk barang dan jasa, dan lingkungan.

II.1. Kebijakan Internasional Kebijakan internasional adalah lingkungan strategis yang sedang berkembang di dunia. Lingkungan strategis ini merupakan kondisi terkini yang mempengaruhi lingkungan strategis nasional, berupa perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan internasional menjadi salah satu pertimbangan/parameter dalam merencanakan program dan kegiatan BATAN. Kebijakan yang berkaitan dengan program nuklir BATAN antara lain: Nuclear

Non-Proliferation Treaty (NPT), Safeguards Agreement, konvensi serta traktat IAEA yang lain, Sustainable Development, MDGs (Millenium Development

Goals), Clean Development Mechanism, Kyoto Protocol, perubahan paradigma dari bantuan teknik menjadi kerjasama teknik (partnership) dengan IAEA.

II.2. Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional adalah arahan Pemimpin Negara yang dijabarkan dalam bentuk perangkat perundangan/peraturan/kebijakan lain menjadi acuan BATAN dalam menentukan dan merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan dan mendukung program nasional. Kebijakan Nasional tersebut antara lain RPJPN, RPJMN, Jakstranas Iptek, KPJM dan ARN.

II.3. Kebijakan BATAN Kebijakan BATAN adalah arahan pemimpin BATAN yang dijabarkan dalam bentuk Peraturan Kepala BATAN atau Surat Keputusan Kepala BATAN dan kebijakan lain yang akan menjadi acuan dalam perencanaan program dan

17

kegiatan yang harus dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional. Kebijakan BATAN dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi dan Misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Renstra memberikan gambaran makro mengenai strategi pencapaian cita-cita melalui program dan kegiatan Litbangyasa, Pendayagunaan Hasil Litbangyasa dan Diseminasi Iptek Nuklir, dan Penguatan Kelembagaan dalam kurun waktu tertentu. Renstra ini menjadi pedoman dan acuan dalam pengembangan iptek nuklir untuk pembangunan nasional. Renstra BATAN disusun berjenjang dijabarkan ke dalam Renstra Kedeputian, Renstra Settama, dan Renstra Unit Kerja. Renstra direncanakan berdasarkan arahan dari pemimpin (top down) dan masukan dari staf (bottom up) serta para pemangku kepentingan. Perencanaan dan penyusunan Renstra dilakukan oleh tim dan/atau unit kerja yang ditugasi dan disahkan menjadi dokumen Renstra. Penyusunan Renstra memerlukan berbagai data dan informasi, antara lain: •

RPJPN, RPJMN, KPJM.

•

Kebijaksanaan Ristek Nasional antara lain Agenda Riset Nasional (ARN).

•

Status dan perkembangan iptek nuklir dalam lingkup regional dan internasional.

•

Hasil kegiatan litbangyasa, diseminasi, dan kelembagaan nuklir yang telah dilakukan.

•

Masukan narasumber dari berbagai institusi dan pemangku kepentingan

•

Renstra dari berbagai instansi terkait.

•

Masukan dari pejabat struktural, fungsional, dan pemangku kepentingan. Keberadaan Renstra BATAN didukung oleh perangkat kebijakan lain

yang lebih bersifat operasional untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain: •

Renstra Unit Kerja.

•

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

•

Rencana Kerja Tahunan (RKT).

•

Penetapan Kinerja (PK). Selain dokumen Renstra BATAN, kebijakan BATAN lainnya adalah

Sistem Standardisasi BATAN (SSB) yaitu ketentuan pimpinan BATAN yang menjelaskan tatacara pelaksanaan standardisasi di lingkungan BATAN untuk

18

mewujudkan jaminan keselamatan dan mutu produk/hasil kegiatan BATAN sehingga memiliki daya saing.

II.4. Kebijakan Pemimpin BATAN Kebijakan pemimpin BATAN adalah arahan pemimpin BATAN untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan jangka panjang, menengah dan pendek. Kebijakan pemimpin meliputi: •

Kebijakan Kepala BATAN.

•

Kebijakan Deputi dan Sestama.

3. Kebijakan Pemimpin BATAN direncanakan berdasarkan masukan dari berbagai sumber internal dan eksternal dengan memperhatikan Renstra yang telah disusun.

II.4.1. Kebijakan Kepala BATAN Kebijakan Kepala BATAN adalah arahan Kepala BATAN berupa produk yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Lembaga (BATAN). Perencanaan dan penyusunan Kebijakan Kepala BATAN dilakukan oleh tim dan/atau unit kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. Penyusunan dan penetapan Kebijakan Kepala BATAN memerlukan berbagai data dan informasi, antara lain: •

Isu-isu strategis terkini yang sedang berkembang.

•


•

Renstra BATAN.

•

Kemampuan sumber daya yang dimiliki BATAN.

•

Hasil kegiatan litbangyasa, diseminasi, dan penguatan kelembagaan iptek nuklir yang dilakukan sebelumnya.

•

Masukan dari pejabat struktural, fungsional, dan pemangku kepentingan.

•


II.4.2. Kebijakan Deputi dan Sestama Kebijakan Deputi dan Sestama adalah suatu arahan yang dituangkan dalam bentuk Usulan Konseptual Program dan Kegiatan Deputi dan Sekretaris Utama BATAN. Arahan ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi kebijakan operasional unit kerja, yang disiapkan dan disusun oleh tim atau sub unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

19

Perencanaan dan penetapan Kebijakan Deputi dan Sestama dilakukan oleh tim dan/atau unit kerja yang ditugasi dan disahkan oleh Deputi/Sestama. Penyusunan dan penetapan Kebijakan Deputi/Sestama memerlukan berbagai data dan informasi, antara lain: •


•


•

Renstra BATAN/Kedeputian/Settama.

•

Kemampuan sumber daya terkini yang dimiliki BATAN.

•

Hasil kegiatan litbangyasa, diseminasi, dan kelembagaan iptek nuklir yang telah dilakukan.

•


II.5. Kebijakan Kepala Unit Kerja Kebijakan Kepala Unit Kerja adalah bahan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Unit Kerja dalam bentuk Usulan Awal Program dan Kegiatan. Perencanaan dan penetapan Kebijakan Kepala Unit Kerja dilakukan oleh suatu tim dan/atau sub unit kerja yang ditugasi oleh Kepala Unit Kerja. Penyusunan dan penetapan Kebijakan Kepala Unit Kerja memerlukan data dan informasi, antara lain: •


•


•

Renstra BATAN/Kedeputian/Settama/Unit Kerja.

•

Kemampuan sumber daya terkini yang dimiliki Unit Kerja.

•

Hasil kegiatan litbangyasa, diseminasi, dan kelembagaan iptek nuklir yang telah dilakukan.

•


20

BAB III. MANAJEMEN PROGRAM NUKLIR Berdasarkan Renstra BATAN 2004-2009 secara garis besar program BATAN dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) program yaitu: •

Program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbangyasa) serta penguatan kompetensi iptek nuklir, selanjutnya disebut program litbangyasa.

•

Program

pendayagunaan

dan

pemasyarakatan

(diseminasi)

hasil

litbangyasa nuklir, selanjutnya disebut program diseminasi. •

Program pembinaan profesionalisme, budaya keselamatan dan sistem manajemen mutu. Dalam dokumen ini disebut dengan

program

penguatan kelembagaan. Ketiga kelompok program diatas saling berkaitan, masing-masing kelompok mempunyai peranan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, tujuan dan visi BATAN (sebagaimana dalam Renstra BATAN) maupun kebijakan lain di bidang iptek yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselenggarakan secara in-house dengan menggunakan dana yang dialokasikan pemerintah untuk BATAN dan sumber daya lain yang dimiliki BATAN atau dengan cara outsourcing melalui kerjasama dalam negeri seperti program insentif (bekerjasama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi) dan melalui kerjasama luar negeri seperti program kerjasama teknik IAEA (IAEA Technical

Cooperation) dan kerjasama regional RCA (Regional Cooperation Agreement). Semua kelompok program dan cara pelaksanaannya harus ditata dan dikelola menggunakan prinsip manajemen mutu terpadu demi keberhasilan program nuklir nasional dengan tetap mengacu pada berbagai kebijakan yang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selain ketiga program strategis di atas, manajemen program nuklir juga mengatur Program Layanan Jasa Penelitian, Teknik, dan konsultasi bidang nuklir. Program ini disebut dengan Program Layanan Jasa. Jika dikelola dengan baik, program ini tidak saja akan meningkatkan peran dan kontribusi nyata iptek nuklir dalam membangun Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera tetapi juga mengurangi ketergantungan BATAN pada APBN dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir.

21

III.1. Program Litbangyasa Program dan Kegiatan Litbangyasa disusun berdasarkan RPJPN, RPJMN, ARN, Renstra BATAN, dan Renstra Unit Kerja. Kegiatan Litbangyasa yang akan dilaksanakan harus berkaitan dengan pemanfaatan iptek nuklir. Dokumen Program Litbangyasa disusun berdasarkan usulan dari kelompok peneliti di setiap unit kerja. Usulan program dan kegiatan litbangyasa dari setiap unit kerja disusun dan dirumuskan menjadi Program Litbangyasa BATAN. Judul program dan kegiatan litbangyasa yang tercantum dalam Dokumen Program Litbangyasa BATAN adalah hasil dari pejabaran RPJPN, RPJMN dan Renstra BATAN. Perumusan judul program dan kegiatan dilakukan secara kolektif oleh Kepala Unit Kerja (Biro Perencanaan) setelah melalui evaluasi dan seleksi yang intensif oleh Komisi Ahli dan Peer Group. Data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan perumusan program dan kegiatan litbangyasa diperoleh dari dokumen, antara lain: •

RPJPN, RPJMN, KPJM, ARN dan RKP.

•

Renstra BATAN/Kedeputian/Unit Kerja.

•

Program Landmark/Prioritas.

•

Arahan pemimpin BATAN dan hasil Rapat Kerja.

•

Masukan dari unit-unit kerja.

•

Hasil kegiatan tahun sebelumnya.

•

Infomasi pasar. Program dan kegiatan litbangyasa di setiap unit kerja BATAN

dilaksanakan

melalui

serangkaian

kegiatan

penelitian,

pengembangan,

perekayasaan oleh para pejabat fungsional, struktural, dan tenaga penunjang. Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan baik secara teknis ilmiah maupun secara administratif keuangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Eselon II (Kepala Pusat dan Kepala Biro Perencanaan) dengan mengikuti mekanisme dan jadwal yang ditetapkan.

III.2. Program Diseminasi Pengertian Program Diseminasi dalam naskah dokumen Manlitbang ini adalah program penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir kepada masyarakat dengan maksud agar hasil-hasil kegiatan litbangyasa iptek nuklir dapat didayagunakan oleh masyarakat dalam kegiatan usaha yang produktif atau kegiatan lain yang mempunyai dampak bagi perbaikan kualitas hidup dan

22

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan Program Diseminasi Iptek Nuklir adalah untuk meningkatkan kontribusi dan peran nyata BATAN dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Program Diseminasi Iptek Nuklir harus dikemas dalam bentuk metode penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir yang sesuai dengan ciri spesifik dari produk

penelitian

dan

pengembangan

teknologi,

strata

pemahaman

masyarakat yang akan menjadi sasaran Program Diseminasi, dan bidang usaha atau kegiatan pembangunan yang memerlukan dukungan iptek nuklir. Produk teknologi atau hasil litbangyasa iptek nuklir yang akan didiseminasikan harus sudah teruji (Proven Technology) berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh suatu tim yang ditunjuk oleh pemimpin BATAN. Diseminasi iptek nuklir dan produk litbangyasa dapat diarahkan untuk tujuan komersial dan non komersial. Hasil litbangyasa dan teknologi yang dapat dikembangkan secara komersial diatur dan dikelola berdasarkan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

III.2.1. Program Penyampaian Hasil Litbangyasa Perencanaan dan perumusan program penyampaian hasil litbangyasa kepada masyarakat didasarkan pada arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BATAN, pelaksanaannya oleh unit kerja yang ditugasi dan unit kerja lain terkait. Data dan informasi yang diperlukan untuk perumusan rencana program penyampaian hasil litbangyasa kepada masyarakat antara lain: •

Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

•

Arahan pemimpin BATAN.

•

Masukan dari unit-unit kerja.

•

Status terakhir dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi nuklir.

•

Pemahaman dan citra masyarakat terhadap iptek nuklir.

•

Budaya masyarakat setempat dan kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk penunjang kesejahteraan masyarakat daerah. Penyampaian hasil litbangyasa BATAN kepada masyarakat dilakukan

oleh unit kerja yang ditugasi dengan dukungan penuh dari unit kerja penghasil teknologi dan unit kerja lain yang terkait sesuai dengan kompetensinya.

23

Metode penyampaian hasil litbangyasa kepada masyarakat disesuaikan dengan tujuan, tahapan, target masyarakat pengguna, ciri teknologi dan kegiatan usaha pemanfaat hasil litbangyasa/teknologi BATAN dan kondisi sosial budaya setempat. Penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir kepada masyarakat antara lain melalui penyelenggaraan berbagai forum komunikasi yaitu: ceramah, seminar, dialog publik, lokakarya, gelar teknologi, iklan layanan masyarakat, pameran, open house, tulisan ilmiah popular atau semi popular di media cetak, dan penyampaian informasi melalui media elektronik. Penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir kepada masyarakat dilaksanakan bekerjasama dengan instansi pemerintah pusat/daerah/swasta, perguruan tinggi, dan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir). Pelaksana penyampaian hasil litbangyasa iptek nuklir kepada masyarakat adalah Pejabat Eselon III didukung oleh peneliti penghasil teknologi berdasarkan arahan dan kebijakan dari Pejabat Eselon II.

III.2.2. Program Pemanfaatan Hasil Litbangyasa Program Pemanfaatan Hasil Litbangyasa (PHL) mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memperluas pemanfaatan dan pendayagunaan hasil litbangyasa dan sumber daya litbang yang dimiliki oleh BATAN, dengan melibatkan pihak eksternal yang terkait. Pelaksanaan program menganut prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan baik dalam pengertian resource

sharing maupun revenue sharing. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan program pemanfaatan hasil litbangyasa dikoordinasikan oleh unit kerja (Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir) yang ditugasi dan ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala BATAN. Program Pemanfaatan Hasil Litbangyasa diusulkan oleh Kepala Unit Kerja dan kelayakannya harus dievaluasi oleh kelompok pakar melalui suatu mekanisme dan proses yang baku yang berlaku di BATAN. Kepala Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir (PKTN) menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada atasan langsung berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

III.2.3. Program Kemitraan Program Kemitraan merupakan program nuklir yang diarahkan untuk tujuan memasarkan produk inovasi teknologi hasil litbangyasa BATAN kepada

24

mitra pengguna, kalangan dunia usaha, atau kelompok masyarakat lain yang memerlukan. Produk litbangyasa yang layak dipasarkan merupakan produk barang dan jasa yang layak secara teknis dan ekonomi dan bersifat “Proven

Technology” (bermutu dan berdaya saing). Penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Tekno-ekonomi dan Tim Standarisasi Mutu dan Keselamatan Nuklir yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BATAN. Produk hasil litbangyasa BATAN dalam bentuk barang dan jasa baru bisa dipasarkan setelah lolos uji kelayakan tekno-ekonomi, baik untuk pasar lokal maupun global. III.2.3.1. Program Inovasi Teknologi Perencanaan

dan

perumusan

program

inovasi

teknologi

hasil

litbangyasa BATAN dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BATAN (Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir) yang ditugasi dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. Program inovasi teknologi diusulkan oleh unit kerja yang ditugasi dan dievaluasi oleh suatu tim pakar yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala BATAN. Data dan informasi yang diperlukan antara lain: •

Renstra BATAN.

•

Arahan kebijakan pemimpin BATAN.

•

Informasi tentang kecenderungan inovasi teknologi di pasar lokal atau global.

•

Masukan dari unit teknis di lingkungan atau dari luar BATAN. Program inovasi teknologi hasil litbangyasa BATAN dirumuskan dan

dilakukan oleh unit kerja yang ditugasi dengan dukungan unit kerja penghasil produk litbangyasa dan unit lain yang terkait sesuai dengan kompetensi. Penyusunan dan perumusan program diselenggarakan melalui berbagai forum inovasi antara lain cluster/kelompok kerja inovasi teknologi, kunjungan kerja dari mitra pengguna atau masyarakat industri ke berbagai fasilitas BATAN, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, dan atau perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mendukung peningkatan kualitas produk nasional. Pejabat Eselon II (Kepala PKTN) melaksanakan koordinasi kegiatan inovasi teknologi dan kemitraan produk hasil litbangyasa BATAN dengan unit dan instansi terkait serta memberikan pengarahan operasional kepada unit eselon III sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kepala PKTN

25

menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pejabat atasan langsung berdasarkan jadwal yang ditetapkan. III.2.3.2. Program Layanan Hasil litbangyasa yang telah teruji dan kemampuan yang dimiliki oleh BATAN perlu dikembangkan pemanfaatannya untuk memacu kegiatan industri dan ekonomi masyarakat. Kemampuan ini harus dikembangkan sehingga menjadi salah satu sumber pendanaan untuk membiayai program dan kegiatan iptek nuklir sehingga bisa mengurangi kendala dana penelitian yang menjadi masalah dihampir seluruh lembaga litbang. Program layanan jasa teknik dan penelitian, serta konsultansi nuklir harus dikelola dan diarahkan bagi keberhasilan pelaksanaan program nuklir nasional. Peningkatan program layanan selain dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga dapat memberikan citra positif masyarakat terhadap lembaga litbang dan iptek nuklir. Program dan kegiatan layanan teknologi nuklir harus direncanakan dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang memiliki kegiatan yang berpotensi menghasilkan PNBP. Pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kepala BATAN dibantu Biro Umum. Laporan kegiatan layanan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP dibuat oleh unit kerja yang terkait dan dikoordinasikan oleh Biro Umum. Kepala BATAN melaporkan hasil Realisasi PNBP kepada Presiden RI melalui Menteri Keuangan. Program layanan PNBP dikembangkan lebih luas lagi dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Konsep dan Program Teknis BLU disiapkan oleh PKTN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Bab I, Pasal 1, poin 2 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU.

III.2.4. Program Informasi Iptek Nuklir Kegiatan manajemen program nuklir memerlukan dukungan informasi. Tanpa dukungan informasi, manajemen suatu organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan yang direncanakan, apalagi untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Semua pekerjaan pengolahan data dan penampilan informasi dewasa ini dikerjakan dengan bantuan komputer, sedangkan untuk pengumpulan data dan informasi serta penyebaran atau pendistribusiannya sudah dilakukan dengan alat telekomunikasi. Gabungan alat pengolah data

26

komputer dengan alat komunikasi menghasilkan otomatisasi perkantoran dalam bentuk jejaring informasi elektronik, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Berdasarkan aspek pemanfaatan, karakteristik, dan sifat pertukarannya, informasi litbangyasa secara garis besar dibagi dalam tiga kelompok: −

Informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi utama organisasi, misalnya informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian proyek-proyek penelitian.

−

Informasi

yang berkaitan dengan

sumber daya

pendukung bagi

terselenggaranya tugas pokok dan fungsi utama organisasi, misalnya informasi tentang keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, peraturan, pengelolaan dokumen dan kegiatan perkantoran. −

Informasi yang berkaitan dengan tugas kehumasan, pelayanan dan jasa penerangan bagi masyarakat yang bersifat umum, misalnya informasi yang berkenaan dengan berbagai kegiatan dan pemasyarakatan hasilhasil litbangyasa. Media penyimpan dan penyebarluasan data dan informasi dapat

dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: −

Media elektronik.

−

Media cetak.

−

Perpustakaan. Perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan program informasi iptek

nuklir dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Informasi Nuklir (PPIN). Data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan program informasi antara lain: •


•

Arahan pemimpin.

•

Sumber daya yang tersedia.

•

Perkembangan teknologi informasi.

•

Sistem informasi nasional dan internasional.

III.3. Program Penguatan Kelembagaan Keberhasilan program litbangyasa dan diseminasi iptek nuklir perlu didukung oleh upaya yang memadai dalam membangun kemampuan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, yang mencakup pengembangan jejaring

27

kerja yang kuat, menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang handal dan dikendalikan oleh sistem manajemen mutu yang efektif, produktif dan efisien,

mengutamakan

keselamatan

bagi

pelaksana,

masyarakat,

dan

lingkungan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan dan pemanfaat iptek

nuklir.

Program

penguatan

kelembagaan

harus

direncanakan,

diselenggarakan dan dikendalikan agar selalu berada dalam jalur yang mengarah

kepada

keberhasilan

dan

kelancaran

pelaksanaan

program

pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir dan kesejahteraan masyarakat

III.3.1. Pendanaan Secara tradisional, sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan BATAN diperoleh dari pemerintah melalui APBN (BATAN, KNRT, dan lain-lain) dan dana non pemerintah yang diperoleh dari kegiatan kerjasama/bantuan teknik luar negeri seperti UNDP, IAEA, JICA, dan kerjasama bilateral. III.3.1.1. Dana Pemerintah Sumber dana dari pemerintah terdiri atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pengusulan dan penggunaannya didasarkan pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan lain yang berhubungan dengan pengelolaan APBN. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan program nuklir direncanakan dan disusun oleh Kepala Unit Kerja yang ditugasi dalam bentuk usulan dengan mengacu pada: •


•

Program dan kegiatan yang menjadi tugas BATAN dan unit kerja.

•

Kebutuhan sarana dan prasarana.

•

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan penggunaan dana litbangyasa dilakukan oleh Kepala Unit

Kerja dibantu oleh para Pejabat Eselon III, atau pejabat fungsional dari setiap unit kerja berdasarkan program yang ditetapkan. Pelaksanaan dan penggunaan dana litbangyasa dipertanggungjawabkan Kepala Unit Kerja (Pejabat Eselon II) kepada Kepala BATAN secara berkala sesuai dengan format standar dan ketentuan yang berlaku.

28

III.3.1.2. Dana Non Pemerintah Sumber dana non pemerintah untuk pelaksanaan program nuklir antara lain berupa bantuan teknik, hibah, kontrak riset serta layanan jasa, alih teknologi, dan Badan Layanan Umum. Peluang

mendapatkan

sumber

dana

non

pemerintah

harus

direncanakan oleh unit/satuan kerja yang ditugasi dan unit kerja terkait berdasarkan data dan informasi antara lain: •


•

Program kegiatan yang menjadi tugas BATAN dan unit kerja.

•

Kebutuhan sarana dan prasarana.

•

Kebijakan dan program kerjasama luar negeri.

•

Potensi yang dimiliki oleh unit kerja untuk layanan jasa dan penelitian Pelaksanaan

penggunaan

dana

litbangyasa

non

pemerintah

dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja dibantu oleh para Pejabat Eselon III, atau pejabat yang ditunjuk dan instansi pemberi sponsor berdasarkan program yang ditetapkan bersama. Pengelolaan dana litbangyasa non pemerintah dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

dan

dipertanggungjawabkan kepada Kepala BATAN secara berkala sesuai format dan jadwal yang ditetapkan.

III.3.2. Program Kerjasama Program pembangunan iptek nuklir dilaksanakan melalui kerjasama dengan institusi/lembaga/organisasi di dalam dan di luar negeri. Kerjasama luar negeri ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan BATAN dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek nuklir. Kerjasama dalam negeri ditujukan untuk membangun persepsi yang benar dan citra positif di kalangan masyarakat (awam) tentang teknologi nuklir. Selain itu kerjasama dalam negeri juga bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi nuklir dan meningkatkan kontribusi BATAN dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program kerjasama ini merupakan bagian terpadu dari program BATAN secara menyeluruh. Program kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang telah direncanakan seperti yang tertera dalam Renstra BATAN.

29

Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan berbagai instansi/lembaga, baik swasta maupun pemerintah dalam upaya turut mendukung agenda pemerintah dalam memecahkan masalah nasional di berbagai sektor. Kerjasama luar negeri dilakukan secara bilateral, multilateral, dan dengan organisasi intemasional diarahkan kepada percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM BATAN dalam berbagai disiplin ilmu. III.3.2.1. Program Kerjasama Dalam Negeri Program kerjasama litbangyasa dalam negeri dilaksanakan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, kalangan dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat saling menguntungkan. Perumusan kerjasama dalam negeri dilaksanakan oleh unit kerja yang ditugasi dan unit kerja terkait bersama mitra kerjanya. Data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan kerjasama diperoleh dari: •


•

Unit kerja BATAN.

•

Instansi luar BATAN.

•

Naskah perjanjian kerjasama. Program kerjasama dilaksanakan oleh unit kerja eselon II atau tim yang

ditugasi.

Penanggung

jawab

pelaksanaan

kerjasama

harus

mempertanggungjawabkan kemajuan dan hasil kerjasama kepada pemimpin BATAN sesuai format, mekanisme, dan jadwal yang ditetapkan. Kesepakatan kerjasama harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. III.3.2.2. Program Kerjasama Luar Negeri Program kerjasama litbangyasa dengan luar negeri, meliputi program kerjasama dengan organisasi internasional (IAEA, UNDP), kerjasama bilateral dan multilateral. Perencanaan program kerjasama luar negeri didasarkan pada arahan dan kebijakan pemimpin BATAN dan pelaksanaannya melalui unit kerja yang ditugasi dan unit kerja terkait. Data dan informasi untuk perencanaan dan perumusan program kerjasama luar negeri antara lain: •

Renstra BATAN dan institusi yang diajak kerjasama.

•

Informasi mitra kerjasama (misalnya IAEA).

•

Arahan dan kebijakan pemimpin BATAN. 30

•

Country Programme Framework (CPF) Program kerjasama dilaksanakan oleh unit kerja atau tim yang ditunjuk.

Hasil dan kemajuan pelaksanaan kerjasama luar negeri dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk dan pelaksanaannya dilaporkan kepada pemimpin BATAN sesuai format oleh unit kerja atau tim yang ditugasi dengan mekanisme dan jadwal yang ditetapkan. Dalam aspek teknis ilmiah, unit kerja atau tim yang ditugasi dapat melaksanakan hubungan langsung dengan mitra kerja di luar negeri di bawah pengendalian unit kerja yang mendapat tugas. III.3.2.3. Program Insentif Program Insentif adalah program litbangyasa dan difusi teknologi yang memiliki nilai strategis untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan kualitas SDM fungsional dan pemanfaatan potensi iptek nuklir. Program ini terintegrasi ke dalam dan merupakan bagian dari keseluruhan program BATAN yang utuh. Program Insentif ini merupakan program yang direncanakan, dibiayai dan dikendalikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Riset Nasional. Program Insentif ini terdiri dari: •

Program Insentif Riset Dasar.

•

Program Insentif Riset Terapan.

•

Program Insentif Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

•

Program Insentif Percepatan Difusi Dan Pemanfaatan Iptek.

•

Program Insentif Riset Unggulan Strategis Nasional. Dengan demikian, Program Insentif adalah bagian terpadu dari program

litbangyasa BATAN yang substansinya diusulkan dan dipertanggungjawabkan oleh BATAN kepada KNRT baik dari aspek teknis ilmiah maupun aspek pendanaannya. Perumusan dan perencanaan kegiatan Program Insentif dilakukan oleh tim unit kerja yang terdiri dari peneliti senior KPTP/KPTF, pejabat struktural dan para nara sumber, diketuai oleh kepala pusat. Topik kegiatan litbangyasa yang akan diusulkan pendanaannya melalui Program Insentif harus mengacu pada Renstra BATAN. Data dan informasi untuk perencanaan dan penyusunan program diambil dari: •

ARN

•

Renstra BATAN.

31

•

Program Insentif dari KNRT.

•


•

Ketersediaan SDM, sarana dan prasarana. Program Insentif dilaksanakan oleh suatu tim yang diketuai peneliti

utama. Peneliti utama melaporkan kemajuan pelaksanaan Program Insentif kepada Pejabat Eselon III dari aspek teknis ilmiah dan kepada Pejabat Eselon II BATAN dan KNRT dari aspek pertanggungjawaban administratif, menurut format, mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.

III.3.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk mengembangkan pemanfaatan iptek nuklir, BATAN harus didukung oleh SDM yang profesional, memiliki disiplin, dan budaya kerja yang selalu mengutamakan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu, program perencanaan, pengadaan (rekruitmen), dan pembinaan SDM di BATAN harus dirancang agar searah dengan tujuan tersebut. III.3.3.1. Rekruitmen SDM Rekruitmen SDM BATAN dilakukan oleh unit kerja yang ditugasi, berdasarkan data dan informasi, antara lain: •


•

Profil SDM BATAN secara menyeluruh dan profil SDM di setiap unit kerja.

•

Masukan dari pejabat setingkat eselon III atau sederajat yang meliputi pendidikan, keahlian, umur, pangkat, masa dinas, dan informasi lain yang diperlukan dalam rangka rekuitmen SDM.

•

Uraian rincian tugas setiap unit kerja.

•

Analisis Jabatan (Anjab). Rekruitmen

SDM

dilaksanakan

oleh

tim

yang

ditunjuk

melalui

mekanisme yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melibatkan Kepala Unit Kerja/Pejabat Eselon III dari unit kerja yang

mengajukan

permintaan.

Kegiatan

rekruitmen

dilaporkan

dan

dipertanggungjawabkan kepada pemimpin BATAN sesuai dengan format baku dan jadwal yang ditetapkan.

32

III.3.3.2. Pembinaan SDM Pembinaan SDM BATAN mencakup pembinaan intelektual ilmiah teknis, manajerial, psiko-sosial dan moral-spiritual. Pembinaan karir sebagai PNS secara umum menjadi tanggung jawab unit kerja yang ditugasi (Biro Sumber Daya Manusia) dan unit kerja terkait (Pusat Pendidikan dan Latihan) untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan teknis berdasarkan data dan informasi, antara lain: •


•

Kualifikasi SDM yang diperlukan berdasarkan Analisis Jabatan dari setiap unit kerja di BATAN.

•

Jenjang karir (struktural dan fungsional).

•

Reward and punishment. Untuk pelaku litbangyasa pembinaan dilakukan oleh Kepala Unit Kerja

dan Pejabat Eselon III dibantu oleh KPTF bersama-sama para pakar dan senior melalui: pendidikan dan pelatihan formal dan non formal di dalam dan di luar negeri, pertemuan ilmiah, magang atau "on the job training" dan forum komunikasi

serta

melalui

kualifikasi

dan

sertifikasi

keahlian.

Kegiatan

pembinaan SDM dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemimpin BATAN sesuai jadwal yang ditetapkan.

III.3.4. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana litbangyasa antara lain berupa fasilitas dan peralatan yang merupakan sumber daya sekaligus menjadi tulang punggung kegiatan litbangyasa. Oleh karena itu, untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, diperlukan sarana dan prasarana litbangyasa yang memadai

serta

pengelolaan

yang

profesional

mencakup

pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan. III.3.4.1. Pengadaan Pengadaan sarana dan prasarana litbangyasa direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku baik yang berlaku umum di Indonesia maupun yang spesifik di BATAN. Pengadaan sarana dan prasarana, barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai peraturan

agar

tidak

terjadi

kesalahan

administrasi,

keterlambatan,

menghindari tumpang tindih pengadaannya, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal. 33

Pengadaan sarana dan prasarana barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan litbangyasa dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja berdasar masukan Pejabat Eselon III atau pejabat fungsional sederajat ataupun atas masukan para senior dan pakar, berdasarkan data dan informasi antara lain: •


•

Status dan kondisi sarana dan prasarana.

•

Program dan beban kerja.

•

Analisis kebutuhan. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan Kepala Unit Kerja terkait

dibantu oleh tim yang ditunjuk khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau dikoordinasikan dengan unit kerja berdasarkan ketentuan, prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan serta dipertanggungjawabkan kepada Kepala BATAN. III.3.4.2. Pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana litbangyasa perlu dikelola melalui kegiatan standardisasi, agar kinerjanya tetap terpelihara dan selalu siap dioperasikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana litbangyasa dikoordinasikan Kepala Unit Kerja dibantu oleh para Pejabat Eselon III dari unit kerja terkait dan atau unit kerja yang ditugasi berdasarkan data dan informasi, antara lain: •


•

Status dan kondisi sarana dan prasarana.

•

Beban kerja.

•

Kemampuan pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana litbangyasa dilaksanakan oleh

Kepala Unit Kerja dibantu Pejabat Eselon III atau sederajat dari setiap unit kerja yang ditugasi melaksanakan pemeliharaan secara preventif dan kuratif dan dipertanggungjawabkan kepada pemimpin BATAN secara berkala dengan jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. III.3.4.3. Penghapusan Sarana dan prasarana litbangyasa yang tidak dapat lagi dimanfaatkan dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

34

Penghapusan sarana dan prasarana litbangyasa dikoordinasikan oleh Kepala Unit Kerja yang ditugasi dan unit kerja terkait, berdasarkan data dan informasi antara lain: •

Status dan kondisi sarana dan prasarana yang akan dihapuskan.

•

Perkembangan teknologi.

•

Biaya pemeliharaan. Penghapusan sarana dan prasarana litbangyasa dilaksanakan oleh

Kepala Unit Kerja yang ditugasi dan berdasarkan usulan unit kerja terkait dengan persetujuan pemimpin BATAN/Menteri Keuangan dan atau oleh pejabat negara sesuai peraturan perundangan.

III.3.5. Budaya Keselamatan Kerja Dalam melaksanakan kegiatan litbangyasa di bidang nuklir, keselamatan handal adalah prasyarat untuk mewujudkan iptek nuklir sebagai pemicu dan pemacu kesejahteraan masyarakat seperti yang dirumuskan dalam visi BATAN. Pengembangan

pemanfaatan

iptek

nuklir

harus

diikuti

dengan

upaya

pengembangan budaya keselamatan kerja. Keselamatan kerja meliputi 2 (dua) aspek yaitu keselamatan radiasi dan keselamatan non radiasi/konvensional. Budaya keselamatan kerja harus dikembangkan dan direncanakan dengan memperhatikan: •

Kebijakan dan keputusan keselamatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

•

Peraturan dan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja yang telah ditetapkan.

•

Renstra BATAN. Pelaksanaan pengembangan, budaya keselamatan kerja dikoordinasikan

oleh unit kerja yang ditetapkan oleh Kepala BATAN (Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir) dengan tujuan mengembangkan dan merencanakan program, melakukan koordinasi pelaksanaannya dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Kepala BATAN. Tanggung jawab pengawasan dan pengendalian keselamatan kerja dan radiasi dilakukan oleh bidang keselamatan kerja dan kesehatan (K3) di bawah pembinaan Kepala Unit Kerja. Pengawasan pelaksanaan keselamatan radiasi secara eksternal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan IAEA.

35

III.3.6. Hak Kekayaan Intelektual Upaya perlindungan karya intelektual merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti dan perekayasa dan bertujuan untuk melindungi investasi pemerintah dan penghargaan kepada para peneliti dan perekayasa. Hak monopoli bisa dialihkan kepada pihak lain. Pengembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diharapkan mendorong para peneliti di lingkungan BATAN untuk menumbuhkembangkan budaya inovatif dan inventif sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang layak memperoleh paten. Pengusulan

hasil

invensi

yang

berpotensi

untuk

dimintakan

perlindungan hukum ke Direktorat Jenderal HKI dilaksanakan oleh unit kerja yang ditugasi melalui seleksi berjenjang. Penanggung jawab pelaksanaan pendaftaran dan seleksi paten harus mempertanggungjawabkan kemajuan dan hasilnya kepada Kepala BATAN. Sumber dana non pemerintah yang berasal dari pengalihan hak atas karya intelektual kepada pihak lain akan diatur lebih lanjut.

III.4. Mekanisme Pengusulan Program Untuk melaksanakan program BATAN, pemimpin BATAN memberikan arahan dalam menentukan pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi dasar rencana kerja. Pokok-pokok kegiatan tersebut kemudian dijabarkan secara rinci oleh unit kerja sehingga memenuhi persyaratan untuk dianggarkan dan diproses lebih lanjut. Mekanisme pengusulan program mempunyai tahapan sebagai berikut: • Usulan Konseptual Kegiatan. • Usulan Kegiatan. • Usulan Penelitian. Usulan

program

dan

kegiatan

direncanakan

dan

disusun

oleh

peneliti/penanggung jawab kegiatan, dibantu oleh anggota tim kerja dan disahkan oleh Kepala Unit Kerja berdasarkan rekomendasi KPTP atau KPTF. Usulan kegiatan yang sudah disahkan akan menjadi tolok ukur atau bagian dari DIPA. Data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan program dan kegiatan antara lain: •

Renstra BATAN.

•

Renstra Unit Kerja.

•

Arahan dari Kepala Unit Kerja, Kepala Bidang, dan Kepala Kelompok.

36

•

Usulan Konseptual.

•

Hasil kegiatan litbangyasa sebelumnya.

•

Program lain yang terkait.

Mekanisme pengusulan program/kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 (halaman 39).

III.4.1. Usulan Konseptual Usulan konseptual adalah ringkasan eksekutif dari usulan program dan kegiatan (executive summary) yang memuat pokok-pokok program dan kegiatan tahun depan. Usulan konseptual direncanakan dan disusun oleh setiap Deputi berisi uraian ringkas dan global tentang apa, mengapa, dan bagaimana program kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja dalam lingkup kedeputiannya. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan unit kerja. Usulan Konseptual dibuat oleh Deputi berdasarkan data dan informasi, antara lain: •

Renstra BATAN, Renstra Kedeputian, dan Renstra Unit Kerja.

•

Realisasi kegiatan tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan.

•

Arahan dari pejabat diatasnya (Menteri, Kepala BATAN).

•

Masukan dari pejabat struktural, fungsional, Peer Group serta para pemangku kepentingan.

III.4.2. Usulan Kegiatan Usulan

Kegiatan

(Uskeg)

adalah

penjabaran

Renstra

(BATAN,

Kedeputian, dan Unit Kerja) dan Usulan Konseptual dalam bentuk kegiatan tahunan unit kerja. Perencanaan Uskeg disusun bersama oleh penanggung jawab Uskeg, dan anggota tim kerjanya, kemudian disahkan oleh Kepala Unit Kerja berdasarkan rekomendasi KPTP dan KPTF (apabila ada). Usulan kegiatan yang sudah disahkan menjadi pokok-pokok kegiatan Unit Kerja selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA). Data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan Uskeg antara lain: •

Renstra BATAN, Renstra Kedeputian, dan Renstra Unit Kerja.

•

Isu-isu terkini yang sedang berkembang.

•

Arahan

dari

Kepala

BATAN,

Deputi,

Kepala

Unit,

dan

Kepala

Bidang/Kepala Kelompok. 37

•

Usulan Konseptual.

•

Hasil kegiatan (litbangyasa, diseminasi, dan kelembagaan) sebelumnya.

•

Program lain yang terkait

III.4.3. Usulan Penelitian Usulan Penelitian (Uspen) adalah penjabaran dari usulan kegiatan tahunan unit kerja. Usulan penelitian adalah sub-kegiatan yang diusulkan dengan memperhatikan apa yang akan dilakukan dan apa yang telah dilakukan, mengapa perlu dilakukan (outcome penelitian) dan bagaimana melakukan untuk mencapai hasil kegiatan. Outcome penelitian tidak dapat berdiri sendiri, harus merupakan bagian dari hasil kegiatan dan menginduk pada kegiatan utama. Usulan Penelitian direncanakan dan dilakukan oleh peneliti bersama tim kerjanya, disetujui oleh penanggungjawab kegiatan dan disahkan oleh Kepala Unit Kerja berdasarkan rekomendasi KPTP atau KPTF. Usulan Penelitian yang sudah disahkan akan menjadi bagian dari sub-kegiatan yang tertuang di dalam dokumen penganggaran (RKA-K/L dan selanjutnya DIPA). Data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan usulan penelitian antara lain: •

Isu-isu mutakhir yang berkembang.

•

Arahan dari Kepala Unit, Kepala Bidang, dan Kepala Kelompok.

•

Usulan Konseptual.

•

Usulan Kegiatan (Uskeg).

•

Hasil kegiatan litbangyasa yang telah dilakukan.

•

Program lain yang terkait.

38

ALUR PERUMUSAN DAN PENELAAHAN KEGIATAN PENYAMPAIAN KEBIJAKAN PEMIMPIN/ PRA RAKER Nov ( N )

WHAT & WHY ?

PEMIMPIN, PUSAT, BIRO, INSP, STTN, PDL, PSJMN, PEER GROUP BAHAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMIMPIN EKSTERNAL

INTERNAL

RPJM, Jaktranas, Dukungan Pengaruh lain di luar BATAN (Perubahan)

Resourcees, Kompetensi, Nilai Komitmen, Kemampuan

MONITORING, EVALUASI & KONTROL Jan – Des (N+2)

IMPLEMENTASI UNIT KERJA Jan (N+2)

FORMULASI UNIT KERJA , KOORDINATOR, KPTF

KEDEPUTIAN, UNITKERJA, PEER GROUP

BATAN PEER GROUP

RAKOR Unit kerja Des (N)

RAKOR Kedeputian Jan (N+1)

RAKER BATAN Jan (N + 1)

Memahami, menterjemahkan, menjabarkan kebijakan pemimpin dan selanjutnya menyusun kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebijakan pemimpin termasuk menentukan kegiatankegiatan prioritas

Menilai, memverifikasi, menjastifikasi kebijakan unit kerja yang diusulkan sesuai dengan kebijakan pemimpin

Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan kegiatankegiatan yang diusulkan oleh unit kerja dan kedeputian dengan kebutuhan BATAN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

DOK USKEG

BAPPENAS Pemberian Pagu Indikatif Bahan RKP Feb (N+1)

KONSULTASI RAPIM - BATAN

Pembahasan Program, Kegiatan disesuaikan dengan Pagu Indikatif yang diberikan BAPPENAS Maret (N+1)

KONSULTASI Maret - April (N+1)

FINALISASI

FINALISASI

PENYUSUNAN RKA-KL & DIPA DEP-KEU Juni (N+1)

PENELAAHAN PEER GROUP MELIHAT BAGAIMANA April-Mei (N+1)

HOW ? RDP, Rakor Ristek

Gambar 1 : Alur Perumusan dan Penelaahan Kegiatan

39

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI IV.1. Evaluasi Dokumen Evaluasi dokumen yang terdiri dari dokumen Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan Kegiatan, Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, dan Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja diperlukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan yang terjadi berkaitan dengan perubahan organisasi dan/atau lingkungan strategis. Hasil dari evaluasi merupakan bahan yang akan digunakan untuk pemutakhiran terhadap isi dan format dokumen apabila sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dari organisasi.

IV.1.1. Visi dan Misi Evaluasi

pernyataan

Visi

dan

Misi

dari

lembaga

(BATAN,

Kedeputian/Settama, dan Unit Kerja) dilakukan oleh pemimpin lembaga (Kepala BATAN, Deputi/Sestama, dan Kepala Unit Kerja) melalui unit kerja yang ditugasi. Visi dan Misi Kedeputian/Settama dan Unit Kerja harus senantiasa mengacu pada Visi dan Misi BATAN. Mekanisme pelaksanaan evaluasi Visi dan Misi disesuaikan dengan agenda kegiatan BATAN dan jadwal yang telah direncanakan.

Penyempurnaan

Visi

dan

Misi

dapat

dilakukan

dengan

mempertimbangkan perkembangan terkini dan perubahan yang terjadi.

IV.1.2. Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) BATAN/Kedeputian/Settama/Unit Kerja dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya oleh pemimpin BATAN dibantu unit kerja yang ditugasi (Biro Perencanaan) melalui Evaluasi Kinerja Unit Kerja Tahunan.

Apabila

diperlukan,

dokumen

Renstra

BATAN/Kedeputian/Settama/Unit Kerja dapat dievaluasi kembali secara berkala. Dengan memperhatikan berbagai faktor, dokumen renstra dapat dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

40

IV.1.3. Kegiatan Unit Kerja Evaluasi

terhadap

dokumen

kegiatan

unit-unit

kerja

dilakukan

berdasarkan jenis dokumen yaitu : •

Pokok-pokok kegiatan unit kerja. Evaluasi dilakukan oleh Deputi yang membawahinya. Hasil evaluasi dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala BATAN.

•

Usulan kegiatan unit kerja. Evaluasi dilakukan oleh Tim Pakar (Peer

Group) yang dibantu secara manajemen administratif oleh unit kerja yang ditugasi

(Biro

Perencanaan).

Hasil

evaluasi

dilaporkan

dan

dipertanggungjawabkan kepada Kepala BATAN. •

Usulan penelitian. Evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh Komisi Pembina Tenaga Peneliti (KPTP) dan atau Komisi Pembina Tenaga Fungsional (KPTF). Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Unit Kerja sebagai masukan untuk persetujuan usulan penelitian . Seluruh dokumen kegiatan yang akan dievaluasi disusun berdasarkan

format yang telah ditentukan. Pelaksanaan evaluasi mengikuti mekanisme dan jadwal evaluasi yang telah ditetapkan.

IV.1.4. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) disusun oleh setiap satuan

kerja,

dievaluasi

kesesuaiannya

dengan

program

RPJMN

dan

peraturan/pedoman yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh Biro Perencanaan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada Kepala BATAN.

IV.1.5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) disusun oleh

setiap

satuan

kerja

dan

dievaluasi

kesesuaiannya

dengan

peraturan/pedoman yang telah ditetapkan oleh unit kerja yang ditugasi yaitu Biro Perencanaan. RKA-K/L yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) akan dituangkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Ketidaksesuaian dilaporkan kepada Kepala BATAN melalui Sestama.

41

IV.1.6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya oleh pemimpin BATAN melalui unit kerja yang ditugasi yaitu Biro Perencanaan dengan melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan dari setiap unit kerja. Hasil pemantauan disampaikan kepada Kepala BATAN.

IV.1.7. Penetapan Kinerja (PK) Penetapan Kinerja dari setiap unit kerja di BATAN dilaksanakan oleh unit kerja BATAN yang ditugasi oleh Kepala BATAN. Evaluasi Penetapan Kinerja didasarkan pada hasil yang dapat dicapai terutama luaran, target, dan kegunaan atau manfaat dari kegiatan yang terlaksana terhadap usulan kegiatan yang telah disetujui. Biro Perencanaan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala BATAN.

IV.1.8. LAKIP Unit Kerja Pencapaian hasil kegiatan tahunan yang sudah terlaksana terhadap target yang direncanakan dan dana yang diusulkan dilaporkan oleh Kepala Unit Kerja secara berjenjang kepada Kepala BATAN melalui Biro Perencanaan dalam bentuk

Laporan

Akuntabilitas

Instansi

Pemerintah

(LAKIP).

LAKIP

menggambarkan pertanggungjawaban kinerja secara periodik (tahunan) dari unit kerja. Kepala BATAN dibantu Biro Perencanaan melaporkan kinerja lembaga dalam bentuk LAKIP BATAN kepada Presiden dan Wakil Presiden RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

IV.1.9. Laporan Keuangan dan Kinerja Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode yang dibuat secara berjenjang mulai dari satuan kerja, Deputi/Sestama dan Kepala BATAN dibantu oleh Biro Umum, selanjutnya dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan Kinerja memuat ringkasan tentang luaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD disusun secara ringkas dan lengkap oleh Kepala BATAN dibantu Biro Perencanaan. Laporan kinerja tersebut

dilaporkan

Kepala

BATAN

kepada

Presiden

melalui

Menteri

42

Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional . Laporan keuangan dan kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban dan kinerja sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Laporan keuangan dan kinerja merupakan integrasi dari laporan keuangan dan laporan kinerja yang selama ini dibuat terpisah dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif yang berkaitan dengan keuangan dan kinerja.

IV.1.10. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Hasil pemantauan rencana pembangunan yang mencakup keuangan, pencapaian kinerja luaran kegiatan, indikasi pencapaian kinerja hasil program disusun dalam bentuk Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-K/L untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Laporan ini dibuat secara berkala dan berjenjang oleh setiap satuan kerja, Deputi/Sestama, dan Kepala BATAN dibantu Biro Perencanaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

IV.2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan BATAN dilakukan oleh Biro Perencanaan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mitra kerja yaitu perguruan tinggi, Pemda, dan kalangan masyarakat yang terlibat dalam program BATAN. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara mengevaluasi pencapaian hasil kegiatan yang terlaksana dengan target kegiatan yang direncanakan dan dana yang diusulkan. Hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan oleh unit kerja yang ditugasi disampaikan kepada Kepala BATAN sebagai bahan laporan yang harus disampaikan kepada Presiden. Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke unit kerja atau melalui daftar isian yang sudah dibagikan. Pelaksanaan program disetiap unit kerja dipantau, diawasi, dan dikendalikan oleh Kepala Unit Kerja, Kepala Bidang, Kepala Kelompok, Pejabat

43

Eselon II (Kuasa Pengguna Anggaran) dan unit lain yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Pengawasan dan pengendalian program dilaksanakan dengan mengevaluasi kesesuaian hasil kegiatan setiap triwulan dengan sasaran yang direncanakan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan kunjungan lokasi atau menggunakan formulir pemantauan/evaluasi yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan.

44

BAB V. PENGAWASAN Seluruh program dan kegiatan BATAN dikenai pengawasan baik secara administratif maupun non administratif. Obyek pengawasan meliputi pelaksanaan program, kegiatan, dan kinerja. Pengawasan perlu dilakukan agar pencapaian sasaran dan tujuan unit kerja dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

V.1. Pengawasan Internal Pengawasan internal adalah pengawasan secara internal kelembagaan dilakukan oleh Inspektorat, unit kerja yang diberi wewenang oleh Kepala BATAN. Pengawasan dilaksanakan secara administratif dan non administratif. Hasil pengawasan dilaporkan kepada pemimpin BATAN dengan tembusan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data dan informasi yang diperlukan dalam melakukan pengawasan internal antara lain: •

Kebijakan Kepala BATAN.

•

Renstra BATAN/Kedeputian/Settama/Unit Kerja.

•

Usulan kegiatan Unit Kerja.

•

DIPA.

•

Penetapan Kinerja.

•

Laporan Triwulan.

•

LAKIP.

•

Data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

V.2. Pengawasan Eksternal Pengawasan eksternal adalah pengawasan oleh instansi/lembaga pengawasan di luar BATAN terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BATAN berkaitan dengan aspek administratif maupun non administratif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPKP, BPK, dan DPR. Perencanaan pengawasan yang berkaitan dengan mekanisme dan penjadwalan, disusun oleh instansi eksternal dengan terlebih dahulu melakukan

45

koordinasi dengan BATAN. Hasil pengawasan eksternal dilaporkan kepada Presiden RI dengan tembusan kepada DPR.

46

BAB VI. INDIKATOR KEBERHASILAN Keberhasilan pencapaian Visi BATAN didukung oleh Indikator Keberhasilan (IK) yang terukur dan mampu menampilkan kuantitas dan kualitas kinerja secara rinci. Indikator Keberhasilan merupakan alat pemantau dan pengevaluasi kinerja lembaga, selain juga sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan dana secara efektif dan efisien. IK dalam jangka menengah dapat digunakan sebagai perangkat dalam pengalokasian dana untuk merencanakan pembiayaan program kegiatan dengan lebih baik dan teliti disesuaikan dengan Rencana Strategis BATAN. Indikator Keberhasilan BATAN dapat ditetapkan antara lain berdasarkan pendekatan produk penelitian atau kegiatan ilmiah, kualitas dan daya saing produk dari karya ilmiah, paten, prototip, serta proses teknik produksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai salah satu acuan, indikator keberhasilan dari program BATAN diukur berdasarkan indikator kuantitatif dan/atau kualitatif dalam merealisasikan Visi BATAN, yaitu:

VI.1. Output (Luaran) Output dari kegiatan: 1. Publikasi ilmiah yang diterbitkan. 2. Paten dan hak cipta (HKI). 3. Produk/Prototip/Paket teknologi/Varietas baru. 4. Teknologi yang sudah terpakai dalam kegiatan usaha. 5. Layanan jasa teknologi dan uji. 6. Kemitraan usaha di bidang teknologi nuklir. 7. Akreditasi Pranata Litbang. 8. Penerapan hasil litbang di masyarakat.

VI.2. Outcome Hasil Litbangyasa BATAN Outcome dari kegiatan pengembangan pemanfaatan iptek nuklir, antara lain: −

Peningkatan produktivitas.

−

Peningkatan efisiensi proses produksi.

−

Penghematan biaya produksi.

−

Perbaikan kualitas (mutu) produk.

−

Peningkatan daya saing.

47

−

Mengurangi pencemaran dan memperbaiki kualitas lingkungan.

−

Mengurangi biaya pelayanan kesehatan.

−

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

−

Meningkatkan pasokan energi nasional.

−

Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM.

−

Menciptakan kondisi tertib administrasi.

−

Mengurangi penyalahgunaan sumber daya yang ada di BATAN.

−

Meningkatkan

peran

dan

kontribusi

BATAN

dalam

pelaksanaan

pembangunan. −

Membangun persepsi masyarakat tentang iptek nuklir.

−

Menumbuhkan citra positif masyarakat tentang teknologi nuklir.

−

Memperluas

pemanfaatan

teknologi

nuklir

dalam

berbagai

aspek

kehidupan masyarakat.

48

BAB VII. PENUTUP Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya Pedoman Manlitbang BATAN mempunyai

ruang

lingkup

untuk

penataan

dan

pengelolaan

penelitian,

pengembangan, perekayasaan dan diseminasi iptek nuklir. Pedoman Manlitbang memuat

petunjuk

dalam

garis

besar

tentang

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan litbangyasa, diseminasi dan kemitraan hasil litbang, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, bahan dan jasa, dan informasi iptek nuklir. Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan bagi semua pelaku kegiatan litbangyasa pada semua tataran jabatan, baik struktural maupun fungsional dalam melaksanakan berbagai aspek kegiatan litbangyasa. Pedoman ini disusun secara sistematik untuk mewujudkan Visi BATAN dan tujuan pembangunan bidang iptek nuklir, yaitu meningkatkan peran BATAN dan kontribusi iptek nuklir bagi peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif. Ketentuan tentang tatacara pelaksanaan dari pedoman ini secara rinci dimuat dalam petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Manlitbang yang merupakan lampiran dari Pedoman Manlitbang dan menjadi prosedur standar dalam penyelenggaraan kegiatan litbangyasa. Mengingat perkembangan iptek nuklir serta situasi dan kondisi yang berkembang di masa depan, maka pedoman Manlitbang ini dapat ditinjau kembali untuk penyempurnaannya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO

49

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Recommend Documents