BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA:

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA: ARAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DI PERBATASAN NEGARA

Oleh: Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan Diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, 27-28 Mei 2015

KERANGKA PAPARAN



KONDISI PERBATASAN NEGARA



KEBIJAKAN RPJMN TAHUN 2015-2019



KEBIJAKAN RKP TAHUN 2016



STRATEGI PENGEMBANGAN PKSN DI PERBATASAN NEGARA



TINDAK LANJUT STRATEGI PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA Slide - 2

1


KONDISI PERBATASAN NEGARA

Slide - 3

ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN NEGARA 1. Keterisolasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur dasar wilayah, yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi, dan minimnya pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan; 2. Belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan; 3. Masih terdapat segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga yang belum disepakati (overlapping claim areas); 4. Pengamanan dan pengelolaan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara belum optimal, sehingga masih banyak terdapat aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia; 5. Pengelolaan perbatasan negara belum terintegrasi antar sektor, sehingga pembangunan perbatasan masih dominan dengan pendekatan parsial/sektoral; 6. Minimnya akses transportasi dan telekomunikasi membuat masyarakat perbatasan tergantung dengan fasilitas negara tetangga. Slide - 4

2

KEBUTUHAN SPESIFIK SARANA DAN PRASARANA EKONOMI DI PERBATASAN

 Terbukanya akses transportasi untuk menghidupkan aktivitas sosial ekonomi  Pelayanan sekolah kejuruan sehingga dalam jangka menengah telah siap SDM yang trampil mengelola SDA di kawasan perbatasan  Pembangunan Dry Port dan Pusat Kegiatan Strategis nasional Perbatasan sebagai pusat pertumbuhan  Tersedianya pasar sehingga terjadi transaksi di dalam negeri, bukan di negara tetangga.  Tersedianya energi listrik yang memadai, sehingga tidak menyewa di Malaysia Mempengaruhi politik luar negeri di Perbatasan

Slide - 5

KEBUTUHAN SDM UNTUK MENGELOLA SDA • Pendidikan SDM – SD, SMP  tuntas – SMK : kompetensi – tuntutan pengelolaan sumber daya alam • Contoh: (1) SMK di Aruk memerlukan guru dibidang kriya dan mebelair untuk mengolah kayu menjadi mebel dari pada masyarakat harus membeli di negara tetangga . (2) Sudah ada jurusan pertanian, karena sekitar Aruk sudah banyak investor perkebunan sawit.

• Keterampilan SDM – – –

Aspek Hulu: kualitas dan kuantitas produksi bahan baku (pertanian, perkebunan, perikanan) Aspek Hilir: kualitas pengolahan, kualitas industri kerajinan Aspek pemasaran: aksesibilitas, informasi pasar. Slide - 6

3

POTENSI BESAR DI PERBATASAN

7 Slide - 7

EKONOMI PERBATASAN DI KALIMANTAN DIPENGARUHI OLEH EKONOMI NEGARA TETANGGA BBG produk Petronas dan Shell di ambil dari Malaysia Konsumsi BBG rumah makan di Malinau Minyak goreng dan gula pasir di ambil dari Malaysia

Warung Kebutuhan Pokok Masyarakat di Sambas Slide - 8

4

PENYEBAB PENGELOLAAN SUBSISTEN  Kapasitas SDM hanya cukup untuk mengelola secara subsisten fasilitas sekolah minim  putus sekolah  Sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi tidak tersedia sesuai kebutuhan, HambatanTransportasi  Pasar  Kebijakan perdagangan lintas batas yang belum memberikan iklim bagi berkembangnya usaha masyarakat

Slide - 9


KEBIJAKAN RPJMN TAHUN 2015-2019

5

LANDASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN

RPJMN 2015-2019

•Arah Kebijakan • Sasaran •Pendekatan • Kebijakan • Kegiatan Pokok

RKP • Prioritas • Pengarusutamaan

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/ RTRWN (PP 26/ 2008) Penataan Ruang (UU 26/ 2007)

Koordinasi Antar K/L; Antara Pusat Dan Daerah WILAYAH NEGARA (UU NO 43/2008) BNPP (PERPRES 12/2010)

Pemerintah Daerah (UU 23/ 2014) Slide - 11

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PERBATASAN Batas Wilayah Negara • Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak berdaulat. • Wilayah NKRI berbatasan darat dengan 3 (tiga) negara tetangga, yaitu : Malaysia, PNG dan Timor Leste. • Selain itu, sesuai UNCLOS 1982 (diratifikasi dengan uu no.17/1985), Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) memiliki perairan seluas 5,8 juta yang berbatasan teritorial dan yuridiksi dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, PNG, dan Timor leste.

Bagaimana menjaga WILAYAH Perbatasan

Kawasan Perbatasan • Percepatan pembangunan terhadap kawasan-kawasan yang terdapat di sisi terluar dari wilayah negara atau Kawasan Perbatasan termasuk pulau kecil terdepan karena memiliki nilai strategis dalam rangka menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan • 10 Kawasan Perbatasan, meliputi 13 provinsi, 41 kab/kota, dan 187 kecamatan yang diprioritaskan penanganannya pada periode 2015-2019

Bagaimana mengisi KAWASAN Perbatasan Slide - 12

6

ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJPN 2005-2025 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, mengamanatkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan maka pengembangan kawasan perbatasan diarahkan sebagai berikut : • Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. • Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. • Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian

“Berorientasi Inward Looking

Berorientasi Outward Looking

PENDEKATAN KEAMANAN

PENDEKATAN KESEJAHTERAAN, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN

“HALAMAN BELAKANG

“HALAMAN DEPAN

Slide - 13

AMANAT UU 26/2007 KAWASAN PERBATASAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

“Kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pandang Pertahanan dan Keamanan, sehingga penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara “ (Undang-undang No. 26 tahun 2007)

Mengandung makna : kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi faktor penentu pertahanan dan keamanan yang kuat

7

KETENTUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DALAM UU NO. 23 TAHUN 2014 Tantangan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait Pasal 361, antara lain: a. Pasal 361 Ayat (2) : Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara  perlu diperjelas dengan peraturan turunan b. Pasal 361 Ayat (3) : Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk : (a) penetapan rencana detail tata ruang; (b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan (c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan  perlu dilakukan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk kejelasan pembagian tugas dan kewenangan dalam pembangunan kawasan perbatasan negara. c. Pasal 361 Ayat (7) : Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga  perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan atau dilakukan revisi PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. d. Bagaimana sumber pendanaan pembangunan kawasan perbatasan negara apabila tidak memungkinkan dibiayai melalui dana perimbangan atau dana transfer daerah? Slide - 15

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 16

8

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

2.

Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

4.

Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 17

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK

1.

Mengejar peningkatan daya saing

2.

Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental

3.

Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan

4.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas

5.

Mengurangi ketimpangan antarwilayah

6.

Memulihkan kerusakan lingkungan

7.

Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 18

9

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2)

3)

Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelakupelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Kedaulatan Pangan

Antarkelompok Pendapatan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 19

KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

Slide - 20

10

DESENTRALISASI ASIMETRIS IDENTIFIKASI MASALAH DAN KEBUTUHAN URGENSI DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN MASALAH Keterisolasian

KEBUTUHAN ASIMETRIS

-

Akses Jalan Non Status pembuka isolasi Lokpri Akses Moda Transportasi Darat, Laut dan Udara menjangkau pedalamanan dan pulau-pulau kecil terluar Moda Keperintisan yang lebih intensif (kuantitas dan kualitas)

Ekonomi

-

Regulasi khusus (perdagangan lintas batas) Memanfaatkan potensi, mengantisipasi kebutuhan negara tetangga

Kebijakan Fiskal

-

DAK untuk buka isolasi Lokpri, DAK Bidang afirmative ke Lokpri Mengunci/earmarking TP dari K/L-K/L untuk Lokpri

Minimnya Pelayanan

-

SBU khusus penunjang kegiatan-kegiatan di perbatasan Kedaulatan energi (tidak beli dari Malaysia) dan kedaulatan telekomunikasi (agar tidak roaming di batas negara sendiri) Air bersih/baku, bahan bakar di daerah terisolasi, logistik kebutuhan dasar Sekolah, puskesmas, pasar modern, kredit usaha

-

Pos Lintas Batas Internasional Diplomasi yg tegas utk silent occupation dan pelanggaran batas

Pengelolaan Batas Negara

-

Slide - 21

SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJMN 2015-2019

Indikator

2014 (Baseline)

2019

Pembangunan Kawasan Perbatasan o Pengembangan

Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) oPeningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

3 PKSN 10 PKSN (111 lokasi (187 lokasi prioritas) prioritas) *

ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Kawasan Perbatasan 1.Penguatan pelayanan PLBN dan Penegasan batas wilayah negara 2.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

12 pulau- 92 pulau pulau kecil kecil terluar terluar/ter berpendud depan uk

* 16 PKSN Lainnya dalam tahap persiapan pengembangan

Slide - 22

11

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (1/2) Arah Kebijakan: Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Strategi : 1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi. 2. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya); Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten); serta Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, maka pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan. 3. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing. 4. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara, serta melakukan penataan kelembagaan diplomasi melalui peningkatan kapastitas, peran dan fungis kelembagaan diplomasi. Slide - 23

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (2/2) Strategi : 5. Mempercepat penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas dengan identifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan; 6. Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, kerjasama sosial-budaya, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga. 7. Meningkatkan kualitas pengaturan, pembinaan pemanfaatan, dan pengawasan rencana tata ruang, termasuk mendorong percepatan penyusunan peraturan perundangan terkait Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan negara di udara serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara; 8. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara; 9. Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan 10. Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Slide - 24

12

PERAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA Kemen Perhubungan; Settap BNPP; Kemen PU dan Pera; Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi;

Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Perdagangan; Kemen KUKM Kemen Ketenagakerjaan; Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi; Settap BNPP

Kemen Kebudayaan dan Dikdasmen; Kemen Kesehatan; Kemen PU dan Pera

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta penyediaan sarpras, termasuk investasi, eksporimpor

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN BNPP & MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

KAWASAN PERBATASAN

Penyediaan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan

Kemen Dalam Negeri; Settap BNPP; Kemen Hukum dan HAM

Pengembangan 10 PKSN dan 16 PKSN Tahap Persiapan, termasuk kebijakan tata ruang

Memperkuat Koordinasi Kelembagaan BNPP

Pengembangan Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Kemen Keuangan; Kemen Hukum dan HAM; Kem Kesehatan Terpadu Kemen Pertanian; Settap BNPP; TNI-POLRI; Kemen Pertahanan

Kemen PU dan Pera; Settap BNPP; Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi; Kemen ATR; Dll

Penguatan Infrastruktur Diplomasi dan Perundingan

Kemen Luar Negeri Kemen Dalam Negeri; BIG; Settap BNPP; Kementerian Pertahanan

Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Hankam Batas Darat dan Batas Laut

TNI – POLRI; Bakorkamla; Kemen KP; Settap BNPP; Kementerian Pertahanan

Peran Serta dalam menjaga Kedaulatan Negara, termasuk penegasan status WN

Kemen Dalam Negeri; Kemen Sosial Kemen Kebudayaan dan Dikdasmen

Penyusunan Regulasi dan Perdagangan Lintas Batas Negara

Kemen Perdagangan; Settap BNPP; Kemen Keuangan

Slide - 25

Peta Sebaran Lokasi Prioritas (lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Papua 2015-2019

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Papua "Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk kebutuhan lokal dan melayani negara Papua Nugini di PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Jayapura;

Slide - 26

13

Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 2015-2019

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara “Peningkatan supply, peternakan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan tangkap dan sumber daya kelautan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu, nilai potensi pariwisata alam dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal, serta orientasi perdagangan memenuhi kebutuhan dasar negara RDTL;

Slide - 27

Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Kepulauan Maluku RPJMN 2015-2019 Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Maluku “Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan tangkap dan sumber daya kelautan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Morotai, industri pengolahan serta nilai potensi pariwisata bahari;

Slide - 28

14

Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Sulawesi 2015-2019

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Sulawesi “Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane ke Filiphina, kerjasama investasi lintas negara, kualitas dan kuantitas produk perkebunan, pariwisata bahari dan budaya”;

Slide - 29

Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Kalimantan 2015-2019

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan “Meningkatkan nilai tambah produk hasil perkebunan dan pertanian melalui pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pengembangan ekowisata, dan perdagangan lintas batas berorientasi memenuhi kebutuhan dalam interaksi dengan negara Malaysia;

Slide - 30

15

Peta Sebaran Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Wilayah Pulau Sumatera 2015-2019

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Sumatera “Meningkatkan kualitas dan kuantitas supply produk perikanan tangkap dan sumberdaya kelautan ke negara tetangga, hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan lokal, potensi pariwisata bahari dan budaya, pusat perdagangan antar negara internasional”;

Slide - 31


KEBIJAKAN RKP TAHUN 2016

Slide - 32

16

ARAH KEBIJAKAN PERBATASAN NEGARA DALAM RKP 2016

1

MEWUJUDKAN KECAMATAN TERLUAR (LOKASI PRIORITAS) DAN PKSN PERBATASAN SEBAGAI HALAMAN DEPAN NEGARA YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERDAULAT

2

BATAS WILAYAH NEGARA YANG AMAN, NYAMAN, DAN TERSELESAIKANNYA SEGMEN-SEGMEN BATAS DENGAN NEGARA TETANGGA

Slide - 33

SASARAN PENGEMBANGAN PERBATASAN NEGARA DALAM RKP 2016 1. Meningkatnya akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur fisik dan sosial di 50 Lokasi Prioritas Penanganan Tahun 2016 dan 50 Lokasi Prioritas Lanjutan Tahun 2015 kawasan perbatasan negara; 2. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan perdagangan lintas batas negara yang kondusif; 3. Terwujudnya 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu sebagai kelembagaan pelayanan Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) terpadu; 4. Meningkatkan kualitas dan pengamanan batas wilayah darat dan laut termasuk di pulau-pulau kecil terluar; dan 5. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dan pusat daerah dalam pengelolaan perbatasan negara.

Slide - 34

17

KEGIATAN PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN DALAM RKP 2016 TRANSPORTASI Rencana Pembangunan Kapal Penyeberangan 2016

Slide - 35

KEGIATAN PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN DALAM RKP 2016 TRANSPORTASI Pengembangan Bandara Daerah Perbatasan Pembangunan Bandar Udara di daerah Perbatasan dilaksanakan pada 30 lokasi bandar udara : Maimun Saleh Sabang, Seibati, Haliwen, DC-Saudale Rote, Mali, Tardamu Sabu, Pangsuma, Data Dawai, Nunukan, Malinau, Naha, Melongguane-talaud, Miangas, Dobo, Kisar, Saumlaki, Sentani, Mopah, Manggelum, Enarotali, Sarmi, Tanah Merah, Oksibil, Okaba, Karubaga, Kebar (reff: PM.69/2013)

Pengembangan bandara di perbatasan dan rawan bencana sehingga mampu melayani pesawat hercules C-130 dan dibangun atau dikembangkan dengan klasifikasi landasan 3C (landas pacu 1.200 m – 1.800 m). Slide - 36

18

KEGIATAN PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN DALAM RKP 2016 TRANSPORTASI Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Perintis (86 Trayek)

Slide - 37

KEGIATAN PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN DALAM RKP 2016 SUMBER DAYA AIR Pembangunan dan Penyediaan Air Baku Tahun 2016 Pembangunan air baku Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Singkil, Nagan Raya, Aceh Besar, Sabang

Pembangunan air baku Bintan, Natuna, Karimun Kepri

Pembangunan air baku Ketapang, Sambas, Sintang

Pembangunan air baku Samarinda, Nunukan, Berau, Malinau, Tarakan, Kukar

Pembangunan air baku Sorong, Kaimana, Raja Ampat, Fakfak

Pembangunan air baku Merauke, Boven Digoel, Membramo

Pembangunan air baku Rote Ndau, Belu, Nagekeo, Ngada, Alor, Kupang, Sumba Slide - 38

19


STRATEGI PENGEMBANGAN PKSN DI PERBATASAN NEGARA

Slide - 39

Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara Menurut PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional : Penetapan PKSN Sebagai Pusat Kota Kawasan Perbatasan PP RTRWN menetapkan 26 PKSN berdasarkan 4 kriteria, yaitu : a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga; b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga; c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Slide - 40

20

SKEMA PRIORITAS PENANGANAN LOKPRI PERBATASAN

2015

2016

2017

2018

2019

50 Lokpri 50 + 50 Lokpri 50 + 50 + 50 Lokpri 50 + 50 + 50 + 37 Lokpri 187 Lokpri Slide - 41

PENDEKATAN KLASTER DALAM PENGEMBANGAN LOKPRI PERBATASAN DAN PKSN Negara Tetangga

• 10 segmen OBP

• 10 PKSN + 7 PLBN

PKSN

SEGMEN BATAS WILNEG

PLBN

Lokpri 1

Lokpri 2 Kec 7

Lokpri 3

• Fokus 50 Lokpri plus/ 187 Lokpri

PKW Kota Kab

• OBP: Outstanding Border Problem • PLBN: Pos Lintas Batar Negara • PKSN: Pusat Kegiatan Strategis Nasional; Lokpri: Lokasi Prioritas Kecamatan Terluar Perbatasan

KLASTER KAWASAN PERBATASAN

PKN

Slide - 42

21

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN MENTERPADUKAN PENGEMBANGAN PKSN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DENGAN LOKPRI-LOKPRI SEKITARNYA SEBAGAI HINTERLAND :

SASARAN PENDUKUNG NAWA CITA

PKSN SEBAGAI SIMPUL KONEKTIVITAS

PKSN SEBAGAI PINTU GERBANG INTERNASIONAL

1. Penyediaan Lahan dan Kebijakan Tata Ruang 2. Penyusunan Regulasi dan Perdagangan Lintas Batas Negara 3. Pengembangan Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) Terpadu 4. Memperkuat Koordinasi Kelembagaan BNPP 5. Penyediaan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan 6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta penyediaan sarpras, termasuk investasi, ekspor-impor 7. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar

PKSN SEBAGAI POS LINTAS BATAS

PKSN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

PKSN Ordo 1 Ordo 2

Lokpri A

C

B

E

D

43

Slide - 43

PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN) KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015-2019

1. 2. 3. 4. 5.

10 PKSN Konsentrasi Pengembangan 2015-2019

16 PKSN Tahapan Persiapan Pengembangan

PKSN Darat

PKSN Darat

Paloh-Aruk Entikong Nanga Badau Atambua Jayapura

PKSN Laut 1. 2. 3. 4. 5.

Sabang Ranai Nunukan Tahuna Saumlaki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jagoi Babang Jasa Long Nawang Long Midang Long Pahangai Simanggaris Kefamenanu Merauke Tanah Merah

Sumber: Rencana Induk Perbatasan 2015-2019

PKSN Laut 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dumai Batam Melonguane Kalabahi Ilwaki Dobo Daruba

Slide - 44

22

CONTOH RENCANA INDUSTRI-INDUSTRI DI PKSN ENTIKONG Target industriindustri yang akan dibangun di Entikong

Bahan Baku

Memproses Karet

Karet

Asal Bahan Baku

Jarak Bahan Baku Ke Entikong

Sintang

267 Km

Sanggau

135 Km

Memproses CPO

Kelapa Sawit

Tayan/ Malinau

155 Km

Memproses Seafood

Seafood

Pontianak

255 Km

Furnitur dan perlatan rumah tangga

Minyak dan Rotan

Sanggau, Bengkayang, Sambas, Kubu Raya

135 & 300 Km

Minyak Illepe

Kacang Illepe

Sanggau

135 Km

Cat dan Keramik

Chemical Grade Alumina (CGA)

PT. Antam di Tayan

155 Km Slide - 45

MATRIKS RENCANA IMPLEMENTASI INDUSTRI PKSN ENTIKONG RENCANA

KETERANGAN KEGIATAN

JANGKA PENDEK (FASE 1)

MEMBANGUN AREA PERGUDANGAN/ UNTUK KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR

JANGKA MENENGAH (FASE 2)

MEMBANGUN INDUSTRI YANG TERDIRI DARI: 1. INDUSTRI KARET 2. INDUSTRI CPO 3. INDUSTRI SEAFOOD 4. INDUSTRI ROTAN 5. INDUSTRI KACANG METE 6. INDUSTRI KAYU 7. INDUSTRI KERAMIK DALAM KONSEP KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK).

DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS PENDUKUNG DARI TEBEDU, MALAYSIA: 1. LISTRIK 2. AIR 3. TRANSPORTASI 4. PELABUHAN JANGKA PANJANG (FASE 3)

KEPABEANAN

UNTUK MENGEMBANGKAN SENDIRI: 1. SUPPLAI AIR 2. SUPPLAI LISTRIK (PEMBANGKIT LISTRIK) 3. LOGISTIK YANG LEBIH BAIK 4. FASILITAS PELABUHAN YANG LEBIH BAIK 5. KOTA BARU Slide - 46

23

SKEMA KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKONOMI INDONESIA-MALAYSIA

KONSEP PENGEMBANGAN TERINTEGRASI ENTIKONG-TEBEDU E N T I K O N G

Slide - 47


TINDAK LANJUT STRATEGI PEMBANGUNAN PERBATASAN NEGARA

Slide - 48

24

LANGKAH PENGEMBANGAN KAWASAN PKSN DAN SEKITARNYA • Penyusunan tata ruang kawasan perbatasan propinsi dan kabupaten • Pengembangan sektor-sektor unggulan dari hulu – hilir dengan memastikan sistem supply-demand • Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi Kemudahan investasi, insentif investasi di perbatasan

• Pemberdayaan masyarakat desa perbatasan negara • Pengembangan dan penyiapan SDM (pendidikan dan pelayanan kesehatan) • Perkuatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat/lokal • Pengamanan taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem kawasan. Slide - 49

PENUTUP • Disamping memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan negara, pembangunan kawasan perbatasan diarahkan juga sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang melayani negara tetangga berbasis potensi SDA daerah, • Diperlukan kesiapan SDM masyarakat perbatasan agar memiliki daya saing yang tinggi dalam mengelola potensi kawasan perbatasan negara, • Masyarakat perbatasan yang memiliki aktivitas ekonomi dengan kepastian sistem supply – demand, memungkinkan masyarakat perbatasan memperoleh pendapatan yang pasti, • Masyarakat perbatasan yang sejahtera akan menjadi alat pertahanan nir-militer yang cukup efektif. Slide - 50

25

TERIMA KASIH

Slide - 51

LAMPIRAN

Slide - 52

26

PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) PLBN TERPADU DAN SAPRAS PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN (INPRES NO. 6/2015)

1. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas; 2. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau; 3. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu; 4. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, Kabupaten Belu; 5. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin, Kabupaten Malaka; 6. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara; dan 7. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Skouw, Kota Jayapura.

Slide - 53

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 7 (TUJUH) PLBN TERPADU DAN SAPRAS PENUNJANG DI KAWASAN PERBATASAN (INPRES NO. 6/2015) Pembiayaan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu di Kawasan Perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Slide - 54

27

KEWENANGAN DAERAH DALAM INPRES NO. 6/2015 Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Papua : a. Mengoordinasikan dan menyiapkan lahan siap bangun; b. Pengalihan aset barang milik negara; c. Fasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.

Bupati Sanggau, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Sambas, Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Timor Tengah Utara, dan Walikota Jayapura : a. Menyiapkan lahan siap bangun; b. Pengalihan aset barang milik negara; c. Mempercepat proses perizinan; d. Fasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu. Slide - 55

KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015 -2019 (1/7) No. Provinsi 1 2 1 Aceh

Kabupaten / Kota 3 Aceh Besar

Batas D/L 4 L

Lokpri 5 Pulo Aceh

Lokpri Penanganan Tahun 2015 6

2 Sumater Serdang a Utara Bedagai

L

Tanjung Beringin Tanjung Beringin

3 Riau

L L L L L L L L L L L L L L

Pasir Limau Kapas Bangko Sinaboi Dumai Kota Medang Kampa Dumai Timur Dumai Barat Sungai Sembilan Bukit Batu Bantan Rupat Utara Rupat Bengkalis Merbau

L L L L L L L

Rangsang Pulau Merbau Tasik Putri Uyu Rangsang Barat Rangsang Barat Rangsang Pesisir Rangsang Pesisir Kuala Kampar Kateman

Rokan Hilir

Kota Dumai

Bengkalis

Kep. Meranti

Pelalawan Indragiri Hilir

4 Kepulau Karimun an Riau

Lokpri Penanganan Tahun 2016




7

8

9 Pulo Aceh

10 Pulo Aceh

Tanjung Beringin

Tanjung Beringin

Tanjung Beringin

Tanjung Beringin

Pasir Limau Kapas

Pasir Limau Kapas

Pasir Limau Kapas

Pasir Limau Kapas

Bangko Sinaboi Dumai Kota Medang Kampa Dumai Timur Dumai Barat Sungai Sembilan Bukit Batu Bantan Rupat Utara Rupat Bengkalis Merbau

Bangko Sinaboi Dumai Kota Medang Kampa Dumai Timur Dumai Barat Sungai Sembilan Bukit Batu Bantan Rupat Utara Rupat Bengkalis Merbau

Kateman

Rangsang Pulau Merbau Tasik Putri Uyu Rangsang Barat Rangsang Pesisir Kuala Kampar Kateman

Rangsang Pulau Merbau Tasik Putri Uyu Rangsang Barat Rangsang Pesisir Kuala Kampar Kateman

Pulau Burung

Pulau Burung

Pulau Burung

Dumai Kota Dumai Timur Dumai Barat Bukit Batu Rupat Utara Bengkalis

Rupat Utara Rupat Bengkalis Merbau

Sinaboi Dumai Kota Medang Kampa Dumai Timur Dumai Barat Bukit Batu Bantan Rupat Utara Rupat Bengkalis Merbau

Rangsang

Rangsang Pulau Merbau

Rangsang Barat Rangsang Pesisir

Rangsang Barat Rangsang Pesisir

Kateman

L

Pulau Burung

L

Meral

Meral

Meral

Meral

Meral

L

Tebing

Tebing

Tebing

Tebing

Tebing

Slide - 56

28

KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2015 -2019 (2/7) No. Provinsi 1

2

Kabupaten/ Kota 3

Kota Batam

Bintan

Kep. Anambas

Natuna

Batas D/L 4 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Lokpri


5 Karimun Buru Belat Kundur Utara Kundur Moro Unggar Meral Barat Belakang Padang Belakang Padang Batam Kota Bengkong Lubuk Raja Nongsa Bulang Sekupang Batu Ampar Batu Aji Bintan Utara Tambelan Tambelan Bintan Pesisir Teluk Sebong Gunung Kijang Jemaja Jemaja Timur Palmatak Siantan Siantan Timur Siantan Tengah Siantan Selatan Serasan





7 Karimun

8 Karimun Buru

9 Karimun Buru Belat Kundur Utara Kundur Moro Unggar Meral Barat Belakang Padang Batam Kota Bengkong Lubuk Raja Nongsa Bulang Sekupang Batu Ampar Batu Aji Bintan Utara Tambelan Bintan Pesisir Teluk Sebong Gunung Kijang Jemaja

10 Karimun Buru Belat Kundur Utara Kundur Moro Unggar Meral Barat Belakang Padang Batam Kota Bengkong Lubuk Raja Nongsa Bulang Sekupang Batu Ampar Batu Aji Bintan Utara Tambelan Bintan Pesisir Teluk Sebong Gunung Kijang Jemaja

Jamaja Timur Palmatak Siantan Siantan Timur Siantan Tangah Siantan Selatan Serasan

Jamaja Timur Palmatak Siantan Siantan Timur Siantan Tangah Siantan Selatan Serasan

Kundur Utara

Belakang Padang Batam Kota

Belakang Padang Batam Kota

Lubuk Raja Nongsa

Lubuk Raja Nongsa Bulang Sekupang

Bintan Utara Tambelan

Bintan Utara Tambelan Bintan Pesisir Teluk Sebong

Jemaja

Jemaja

Jamaja Timur

Jamaja Timur Palmatak Siantan Siantan Timur Siantan Tangah

Serasan

Serasan

Slide - 57


2

Kabupaten/ Kota 3

5 Kalimant Sambas an Barat Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu

6 Kalimant Mahakam an Timur Ulu Berau 7 Kalimant Malinau an Utara

Batas D/L 4 L L L L L L L L

Lokpri






7 Bunguran Barat Midai

8 Bunguran Barat Midai Pulau Laut Subi

9 Bunguran Barat Midai Pulau Laut Subi Serasan Timur Bunguran Utara Pulau Tiga Bunguran Timur Laut

10 Bunguran Barat Midai Pulau Laut Subi Serasan Timur Bunguran Utara Pulau Tiga Bunguran Timur Laut

L

5 Bunguran Barat Midai Pulau Laut Subi Serasan Timur Bunguran Utara Pulau Tiga Bunguran Timur Laut Bunguran Selatan

Bunguran Selatan

Bunguran Selatan

D

Sajingan Besar

Sajingan Besar

Sajingan Besar

Sajingan Besar

Sajingan Besar

Sajingan Besar

D

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara Puttussibau Selatan

Jagoi Babang

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar

Jagoi Babang Siding Sekayam Ketungau Tengah Ketungau Hulu Puring Kencana Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara



D D D D D D D D

Sekayam Ketungau Hulu Puring Kencana

D

Long Apari

Long Apari

Long Apari

Long Apari

Long Apari

Long Apari

D D

Long Pahangai Maratua

Long Pahangai





D

Pujungan

Pujungan

Pujungan

Pujungan

Pujungan

Pujungan Slide - 58

29


Kabupaten/ Kota

2

3

Nunukan

8 Nusa Kupang Tenggara Timur TTU

Belu

Batas D/L

Lokpri






7

8 Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara Krayan Selatan Krayan Simanggaris Tulin Onsoi


10 Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara Krayan Selatan Krayan Simanggaris Tulin Onsoi Amfoang Timur

4 D D D D D D D D/L L D/L D D/L D/L D/L


Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara

Kayan Hulu Lumbis Ogong Sebatik Tengah Sebatik Barat Sebatik Timur Sebatik Sebatik Utara

Simanggaris

Krayan Simanggaris

D/L

Amfoang Timur

Amfoang Timur

Amfoang Timur

Amfoang Timur

Amfoang Timur

Insana Utara Naibenu Bikomi Utara

Insana Utara Naibenu Bikomi Utara Bikomi Tengah Bikomi Nilulat Miaomaffo Barat Mutis Tasifeto Timur Lasiolat Raihat Lamaknen Lamaknen Selatan Tasifeto Barat Nanaet Dubesi

Insana Utara Naibenu Bikomi Utara Bikomi Tengah Bikomi Nilulat Miaomaffo Barat Mutis Tasifeto Timur Lasiolat Raihat Lamaknen Lamaknen Selatan Tasifeto Barat Nanaet Dubesi

D/L D D D D D D D/L D D D D D D

Insana Utara Insana Utara Naibenu Bikomi Utara Bikomi Utara Bikomi Tengah Bikomi Nilulat Bikomi Nilulat Miaomaffo Barat Mutis Mutis Tasifeto Timur Tasifeto Timur Lasiolat Lasiolat Raihat Raihat Lamaknen Lamaknen Lamaknen Selatan Lamaknen Selatan Tasifeto Barat Nanaet Dubesi

Bikomi Nilulat Mutis Tasifeto Timur Lasiolat Raihat Lamaknen Lamaknen Selatan Tasifeto Barat

Insana Utara Naibenu Bikomi Utara Bikomi Tengah Bikomi Nilulat Miaomaffo Barat Mutis Tasifeto Timur Lasiolat Raihat Lamaknen Lamaknen Selatan Tasifeto Barat Nanaet Dubesi Slide - 59


Kabupaten/ Kota

2

3 Malaka

Alor

Rote Ndao Sabu Raijua 9 Sulawesi Kepulauan Utara Sangihe

Kepulauan Talaud

10 Maluku MBD

Batas D/L 4 D D/L D D D D L L L L L L L L L L L L

Lokpri 5 Nanaet Dubesi Kobalima Timur Malaka Barat Kobalima Malaka Tengah Wewiku Alor Selatan Alor Barat Daya Pureman Mataru Alor Timur Pantar Tengah Teluk Mutiara Rote Barat Daya Rote Selatan Lobalain Raijua

Marore Kandahe Nusa Tabukan Miangas

L L

Nanusa Melonguane

L

Pulau-Pulau Terselatan Pulau Leti





7

8 Nanaet Dubesi Kobalima Timur Malaka Barat Kobalima Malaka Tengah Wewiku Alor Selatan Alor Barat Daya Pureman Mataru

10 Nanaet Dubesi Kobalima Timur Malaka Barat Kobalima Malaka Tengah Wewiku Alor Selatan Alor Barat Daya Pureman Mataru Alor Timur Pantar Tengah Teluk Mutiara Rote Barat Daya Rote Selatan Lobalain Raijua

Teluk Mutiara Rote Barat Daya

Teluk Mutiara Rote Barat Daya Rote Selatan Raijua

9 Nanaet Dubesi Kobalima Timur Malaka Barat Kobalima Malaka Tengah Wewiku Alor Selatan Alor Barat Daya Pureman Mataru Alor Timur Pantar Tengah Teluk Mutiara Rote Barat Daya Rote Selatan Lobalain Raijua

Tabukan Utara

Tabukan Utara

Tabukan Utara

Tabukan Utara

Marore

Marore

Marore Kendahe

Miangas

Miangas

Miangas

Marore Kendahe Nusa Tabukan Miangas

Marore Kendahe Nusa Tabukan Miangas

Melonguane

Nanusa Melonguane

Nanusa Melonguane

Nanusa Melonguane

Nanusa Melonguane

Pulau-Pulau Terselatan




Pulau Leti

Pulau Leti

Pulau Leti

Pulau Leti

Kobalima Timur

Kobalima Timur Malaka Barat

Alor Selatan Alor Barat Daya

Teluk Mutiara Rote Barat Daya

Tabukan Utara

L L L L

L



Slide - 60

30


Kabupaten/ Kota

2

3

MTB

Kep. Aru

Batas D/L 4 L L L L L L L L L L L L L L L L L

11 Maluku Morotai Utara

12 Papua

Supiori

Keerom

Lokpri


5 Moalakor Pulau Lakor Wetar Wetar Wetar Timur Wetar Barat Wetar Utara Mdona Hiera Pulau Masela Selaru Wertamrian Kormomolin Nirunmas Tanimbar Utara Yaru Aru Tengah Selatan Aru Selatan Timur Pulau-Pulau Aru Pulau-Pulau Aru

L

Morotai Jaya

L L L L

Morotai Utara Morotai Barat Morotai Timur Morotai Selatan

L L L L D D

Supiori Barat Supiori Utara Kep. Aruri Supiori Timur Web Senggi





7

8 Moalakor Pulau Lakor Wetar Wetar Timur Wetar Barat Wetar Utara

10 Moalakor Pulau Lakor Wetar Wetar Timur Wetar Barat Wetar Utara Mdona Hiera Pulau Masela Selaru Wertamrian Kormomolin Nirunmas Tanimbar Utara Yaru Aru Tengah Selatan Aru Selatan Timur Pulau-Pulau Aru

Aru Tengah Selatan

Aru Tengah Selatan

9 Moalakor Pulau Lakor Wetar Wetar Timur Wetar Barat Wetar Utara Mdona Hiera Pulau Masela Selaru Wertamrian Kormomolin Nirunmas Tanimbar Utara Yaru Aru Tengah Selatan

Pulau-Pulau Aru

Aru Selatan Timur Pulau-Pulau Aru

Aru Selatan Timur Pulau-Pulau Aru

Wetar Wetar Timur Wetar Barat Wetar Utara Selaru Wertamrian

Pulau Masela Selaru Wertamrian Kormomolin Nirunmas

Morotai Jaya

Morotai Jaya

Morotai Jaya

Morotai Jaya

Morotai Utara

Morotai Utara

Morotai Utara Morotai Barat

Morotai Selatan

Morotai Selatan

Morotai Selatan



Supiori Barat

Supiori Barat Supiori Utara

Web

Web Senggi

Supiori Barat Supiori Utara Kep. Aruri Supiori Timur Web Senggi

Supiori Barat Supiori Utara Kep. Aruri Supiori Timur Web Senggi Slide - 61


2

Kabupaten/ Kota 3

Peg. Bintang

Boven Digoel

Merauke

13 Papua Barat Jumlah

Raja Ampat

Batas D/L

Lokpri

4 D D D D D D D D D D D D

5 Waris Arso Timur Towe Batom Iwur Pepera Oksomol Tarub Kiwirok Timur Mufinop Okbemtau Mindiptana

D D D D D D D D/L D D D

Waropko Kombut Sesnuk Ninati Jair Mondobo Eligobel Naukenjerai Sota Muting Ulilin

L

Kep. Ayau

L 41 Kabupaten/Kota

Ayau 187 Lokpri

Lokpri Penanganan Tahun 2015 6 Arso Timur





7

8 Waris Arso Timur





Arso Timur Batom Iwur Pepera

Batom Iwur Pepera Oksomol Tarub

Mindiptana

Mindiptana

Waropko Kombut

Waropko Kombut Sesnuk

Waropko Kombut Sesnuk Ninati

Mondobo

Mondobo Eligobel Naukenjerai Sota

Mondobo Eligobel Naukenjerai Sota Muting

Kep. Ayau

Kep. Ayau

Kep. Ayau

Kep. Ayau

100 Lokpri

Ayau 150 Lokpri

Ayau 187 Lokpri

Ayau 187 Lokpri

Naukenjerai Sota

50 Lokpri

Slide - 62

31

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA:

Recommend Documents