ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PerMen PU No. 11/PRT/M/2013, Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Padang 30 Maret 2016
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pokok Bahasan
MENGAPA PERLU AHSP ?
ERMEN PU TENTANG AHSP
KOMPONEN AHSP
INGKUP SPESIFIKASI PEKERJAAN
2
Mengapa Perlu Pedoman AHSP? UU yang mewajibkan penggunaan NSPM/K;
Tata cara, panduan, pedoman analisis harga satuan yang ada belum terpadu dalam satu PEDOMAN; Bentuk referensi: Sumber Daya Air RSNI/Pedoman (PAHS Pekerjaan SDA) Cipta Karya SNI (ABK-2008) Bina Marga Panduan (SE Dirjen BM 2010) Adanya polemik di kalangan akademisi dan praktisi, tentang penggunaan indeks/koefisien dalam referensi metode analisis; Mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah infrastruktur lebih efisien dan efektif; Partisipasi Publik tentang harga satuan kegiatan pekerjaan infrastruktur bidang PUPR; Mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah; 3 Sebagai pengganti analisa BOW dan/atau analisa-K yang telah
Tujuan dan Sasaran TUJUAN Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk membuat AHSP guna pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS, atau owner’s estimate: OE) bagi pengguna untuk pekerjaan konstruksi, atau, harga perkiraan perencana (HPP, atau engineering’s estimate: EE) SASARAN Tersusunnya berbagai koefisien AHSP tenaga kerja, bahan dan peralatan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka peningkatan keandalan mutu. Pedoman ini dipersiapkan oleh Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil telah dibahas dalam forum rapat teknis dan rapat konsensus pada tanggal 13 November 2012 di Bandung yang 4 melibatkan para narasumber, pakar dan lembaga terkait .
Acuan Normatif (1) Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi •
INMEN PU No. 02/2005, tentang Penerapan Standar, Pedoman, Manual dalam Dokumen
Acuan Normatif (2) Undang-undang No 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiesi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.
Acuan Normatif (3) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pengganti Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan Pasal 49 ayat (1) huruf b: Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya Pedoman ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan 7 Perpres tersebut sebagai pedoman acuan untuk
PERPRES No 4 Tahun 2015 PASAL 70 BUTIR (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah: a. Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% s/d 100% dari nilai total HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontak b. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari total HPS besarnya jaminan pelaksanaan 5% dari nilai total HPS BUTIR (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi BUTIR (6)
Kronologis AHSP (1) Tahap I (selesai): Mengkompilasi Pedoman Analisis Harga Satuan yang sudah ada Sumber Daya Air BOW dan Pedoman Alat Berat Ditjen SDA Cipta Karya SNI (ABK-2008) Bina Marga Panduan (SE Dirjen BM No.17/SE/Db/2012) Mengupayakan INTEGRASI AHSP (A, B dan C ) menjadi SATU PEDOMAN. Pada Harbak PU (3 Des 2012) : Peluncuran Buku Pedoman AHSP bidang Pekerjaan Umum. Tahap II (selesai): Mengupayakan Pedoman AHSP menjadi SE Menteri PU (Surat Edaran Menteri PU Nomor: 02/SE/M2013, tanggal 4 Maret 2013) Menyempurnakan AHSP berdasarkan masukan dari seluruh stake holder Melaksanakan public hearing 9 AHSP di 3 (tiga) wilayah Indonesia Wilayah Barat: Batam dengan peserta dari 10 provinsi pada 5
Kronologis AHSP (2) Tahap III (selesai): Peningkatan SE AHSP menjadi PERMEN PU AHSP (Penyempurnaan) Bagian 1: Pedoman AHSP secara Umum Bagian 2: Pedoman AHSP Bidang Sumber Daya Air Bagian 3: Pedoman AHSP Bidang Bina Marga Bagian 4: Pedoman AHSP Bidang Cipta Karya Peraturan Menteri PU tentang AHSP Nomor : 11/PRT/M/2013 telah diterbitkan pada tanggal 4 November 2013 10
Kronologis Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 1995, perhitungan dengan spread sheet, untuk perencanaan jalan, disusun oleh Road Betterment Office (RBO) Sumatera Barat, 1995: Dikembangkan Dirjen Bina Marga, jadi Panduan Analisa Harga Satuan (PAHS), No. 028/T/BM/1995 menggunakan program aplikasi Lotus. 2002, perangkat lunak AHS di kembangkan oleh Sumatera Road Regional Project (SRRP). Program aplikasi menggunakan Microsoft Excel. 2008: Panduan Analisa Harga Satuan No 008-1/BM/2008 2010: Pengembangan/revisi PAHS No. 008/BM/2008 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 2013: Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Kepmen PU No.11/2013
11
PERMEN PU No. 11/PRT/M/2013 TENTANG PEDOMAN AHSP BIDANG PU
Isi pedoman 1. Ruang lingkup 2. Istilah dan definisi 3. Acuan normatif 4. Kegunaan dan struktur AHS 5. Persyaratan 5.1 Umum 5.2 Harga Satuan Dasar (HSD) 5.3 Harga satuan pekerjaan (HSP) 5.4 Biaya umum dan keuntungan 5.5 Mobilisasi 6. AHSP Sumber Daya Air 7. AHSP Bina Marga 8. AHSP Cipta Karya 13
Manfaat Permen AHSP 1. Adanya pedoman AHSP yang legal; 2. Metode AHSP yang sama digunakan oleh pembuat HPS baik dari Satker ataupun dari penawaran Penyedia Jasa. Dapat menghindari terjadinya HSP timpang (melebihi 10%); 3. Coverage HSP sudah termasuk biaya tidak langsung (biaya umum, overhead). 4. Dapat menghitung extra cost untuk lokasilokasi remote terkait biaya angkutan jarak jauh dan/atau lintas pulau; Permen AHSP ini mencakup 1500 item pekerjaan (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya)
Istilah dan Definisi Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) adalah analisis untuk menghitung kebutuhan biaya pekerjaan menggunakan koefisien kebutuhan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dikalikan dengan harga satuan dasarnya masing-masing untuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu Harga satuan pekerjaan (HSP) adalah biaya yang dihitung dalam suatu analisis untuk suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau over head, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran dari suatu jenis pekerjaan tertentu. Harga satuan dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam, hari, dsb.), dan upah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb.) Harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) adalah perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh pejabat pembuat komitmen, digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran; Nilai Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
Pokok-pokok Isi PERMEN Pasal 2 1)
Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksudkan sebagai ACUAN dalam menghitung biaya pembangunan untuk bangunan pemerintah / regulator sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi dan bangunan SERTA bagi kalangan penyedia jasa konstruksi (konsultan/kontraktor)
2)
Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mewujudkan TRANSPARANSI, EFISIEN, EFEKTIF dan AKUNTABILITAS dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat
3)
Point 1) dan 2) digunakan sebagai DASAR dalam menyusun perhitungan HPS/OE dan EE untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pasal 6 1) AHSP merupakan bagian dari DOKUMEN KONTRAK HARGA SATUAN dan harus disertakan dengan rinciannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran. 2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, serta digunakan untuk menetapkan besaran nilai tertinggi penawaran yang sah. 3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pekerjaan yang nilai kontraknya didasarkan atas HSP yang pasti dan mengikat atas setiap jenis pekerjaan masing-masing.
Pasal 7 Pedoman AHSP yang telah berlaku sebelum berlakunya PERMEN ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan harus menyesuaikan dengan PERMEN ini.
Pasal 8 SNI tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PERMEN ini.
KOMPONEN AHSP Pedoman ini menetapkan langkah-langkah menghitung :
1.UPAH Harga Satuan Dasar (HSD) UPAH; 2.ALAT HSD ALAT; 3.BAHAN HSD BAHAN.
Selanjutnya menghitung Harga Satuan Pekerjaan (HSP) digunakan untuk: HPP HPS
: Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau EE : Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau OE. Referensi menentukan PENAWARAN, apakah
Lampiran Buku-1: Umum dalam Pedoman AHSP
A.1. Faktor bahan dan campuran - Tabel A.1 Faktor konversi bahan untuk volume tanah/bahan berbutir A.2. Berat isi bahan baku, bahan olahan, dan campuran - Tabel A.2.a. Berat isi dan penyerapan agregat kasar dan halus - Tabel A.2.b. Berat isi agregat - Tabel A.2.c. Berat isi Asbuton - Tabel A.2.d. Berat isi campuran - Tabel A.2.e. Berat isi semen, aspal, kapur curah, dan lateks - Tabel A.2.f. Berat jenis cat, oli dan minyak - Tabel A.2.g. Berat isi campuran beton semen A.3. Faktor kehilangan A.4. Komposisi campuran beton semen dan bahan tambah
Spesifikasi Teknis (SDA) (14 Divisi)
1. Umum …………………………… 2. Bendung ……………………….. 3. Jaringan Irigasi ……………….. 4. Pengaman Sungai ……………. 5. Bendungan dan Embung…..... 6. Pengaman Pantai …………….. 7. Pengendali Muara Sungai ….. 8. Rawa ……………………………. 9. Airtanah ………………………... 10.Pengendalian Longsoran ….. 11.Pengendalian Banjir ………… 12.Drainase Perkotaan …………. 13.Konservasi SDA ……………… 14.Studi Terpadu …………………
(10) (3) (3) (7) (8) (7) (5) (4) (5) (3) (3) (3) (3) (5) 22
(7 Seksi), lengkap (1 Seksi), 1/3 b.tetap (1 Seksi), 1/3 saluran (1 Seksi), 1/5 krib (1 Seksi), 1/6 Urg.tnh (5 Seksi), lengkap (3 Seksi), 1/3 keruk (1 Seksi), 1/6 reklamasi (1 Seksi), 1/3 sm.bor dlm
Spesifikasi Umum (Bina Marga) (10 Divisi, Revisi-3) 1. 2. 3.
Umum (21 Seksi) Drainase ( 4 Seksi) Pekerjaan Tanah (5 Seksi)
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelebaran Perkerasan & Bahu Jalan (2 Seksi) Pekerasan Berbutir & Beton Semen (5 Seksi) Perkerasan Aspal (7 Seksi) Struktur (16 Seksi) Pengembalian Kondisi & Pekerjaan Minor (5 Seksi) Pekerjaan Harian (1 Seksi)
10. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin (2 Seksi)
Spesifikasi Teknis (Cipta Karya) (9 Divisi) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Design development (5) Sitework (5) Pekerjaan struktural (3) Pekerjaan arsitektur (7) Pekerjaan mekanikal (3) Pekerjaan elektrikal (4) Fasilitas eksterior bangunan (3) Interior fixtures (2) Miscellaneous work (3)
Analisis HSD Alat
31
Analisis HSD Alat
32
Analisis HSD
Bahan
34
Analisis HSD
Bahan
35
Addendum Permen No. 11/PRT/M/2013 (1) Bagian 1 : Umum a. Penambahan kodefikasi tenaga kerja, alat-alat mekanis, jenis-jenis alat bantu; b. Dilengkapi nilai Berat Isi Padat (BIP) dan Berat Isi Lepas (BIL) untuk tanah biasa dan tanah gambut; c. Memasukkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3.
Addendum Permen No. 11/PRT/M/2013 (2) Bagian 2 : Sumber Daya Air a. Penambahan koefisien untuk pekerjaan : 1. Galian tanah menggunakan peralatan semi mekanis, angkutan vertikal naik maupun turun; 2. Konversi berat isi tanah lepas ke berbagai jenis material seperti semen, batu dll; 3. Operasi dan Pemeliharaan (OP) untuk pembabadan rumput dan pelumasan pintu air; 4. Pasangan batu dan pasangan bata merah dengan peralatan molen; 5. Pembuatan armor blok beton untuk berat 1,5 ton, 2 ton dan 2,5 ton; 6. Pasangan batu kosong untuk (200 sd 500) kg, (500 sd 650) kg dan (650 sd 800) kg; 7. Pekerjaan beton yang kurang dari 5 m3 dan/atau di remote area;
Addendum Permen No. 11/PRT/M/2013 (3) Bagian 3 : Bina Marga a. Penambahan contoh Lapis Penetrasi Makadam; b. Penambahan contoh Pekerjaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ( J.5 Penyediaan tiang pancang beton bertulang pracetak ukuran 350 mm x 350 mm setiap 1 m dan J. 6 Pemancangan tiang pancang beton bertulang pracetak ukuran 350 mm x 350 mm setiap 1 m); c. Penambahan contoh baja tulangan U-24 polos (J.4)
Addendum Permen No. 11/PRT/M/2013 (4) Bagian 4 : Cipta Karya a. Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm; b. Pemasangan 1 m2 pavingblock natural tebal 6 cm; c. Pemasangan 1 m2 pavingblock natural tebal 8 cm; d. Pemasangan 1 m2 pavingblock warna tebal 6 cm; e. Pemasangan 1 m2 pavingblock warna tebal 8 cm; f. Pemasangan 1 titik lampu; g. Pemasangan 1 buah Miniatur Circuit Breaker (MCB); h. 10 m2 plituran melamic; i. Pemasangan 1 m2 rangka atap baja canai dingin kuda-kuda pelana; Pemasangan 1 m2 rangka atap baja canai dingin kuda-kuda jurai.
TERIM
A KAS IH
