Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta Telp. (0274) 562150, Fax. 2903 Website: http://www.bkd.jogjaprov.go.id
Kata Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.
Yogyakarta, 29 Februari 2016 KEPALA SKPD
R. AGUS SUPRIYANTO NIP 19600318 198603 1 012
1
Ikhtisar Eksekutif Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan. LKj IP Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj IP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dicanangkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Dari indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, menunjukan bahwa capaian pada batas Hijau Muda dan IKU Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah masuk pada kategori tinggi, dengan capaian sebesar 83.18% dari target 79.03%. IKU yang dinyatakan Berhasil adalah yang capaian kinerjanya ≥ 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015. Namun, IKU Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai 100%. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Tantangan tersebut antara lain : 2
1. Penataan kelembagaan baru yang membutuhkan penanganan khusus dalam kaitannya dengan penataan pegawai yang ada. 2. Pengalihan guru serta tenaga administrasi SMU/SMK yang sebelumnya ada di Kabupaten/kota. 3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan penerimaan pegawai. 4. Adanya keharusan dalam pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan seleksi terbuka sebagai implementasi dari Undang-undang ASN. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai media umpan balik dalam perencanaan program dan kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah di tahun yang akan datang.
3
Daftar Isi KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I
PENDAHULUAN I.1 Struktur Organisasi I.2 Fungsi dan Tugas I.3 Keadaan Pegawai I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana I.5 Keuangan I.6 Sistematika LKJ IP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi II.1.2 Tujuan dan Sasaran II.1.3 Strategi II.1.3.1 Misi 1 II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 II.3 Rencana Anggaran Tahun 2015 II.3.1 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah DIY II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis II.4 Instrumen Pendukung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya III.4. Akuntabilitas Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN- LAMPIRAN
4
Daftar Tabel Tabel I.1 Tabel I.2 Tabel I.3 Tabel I.4 Tabel I.5 Tabel I.6
Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Jabatan Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan Jumlah Dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan
Tabel I.7 Tabel II.1
Jumlah Anggaran Yang Dikelola Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Tabel II.3 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Tabel III.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015
5
BAB 1 Pendahuluan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bab 1 Berisi : 1. Struktur Organisasi 2. Fungsi dan Tugas 3. Keadaan Pegawai 4. Keadaan Sarana dan Prasarana
Badan
Kepegawaian
Daerah
Derah
Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
5. Keuangan 6. Sistematika LKj IP
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Dengan
disusunnya
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Badan
Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta 2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan
perundangan,
kebijakan
yang
transparan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat.terhadap Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6
I.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum. 3. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari: a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan; b. Subbidang Pengembangan Karier. 4. Bidang Mutasi, terdiri dari: a. Subbidang Mutasi Jabatan; b. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun. 5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari: a. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai; b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai. 6. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri dari: a. Subbidang Dokumentasi; b. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. 7. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai (Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah): a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha;
7
c. Seksi Pengukuran dan Pengujian; d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; e. Kelompok Jabatan Fungsional. I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 menetapkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
4.
Pemberian
fasilitasi
penyelenggaraan
kepegawaian
Pemerintah
Kabupaten/ Kota; 5.
Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
6.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan
fungsinya.
I.3 Keadaan Pegawai Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2015 sebanyak 119 orang dan 8 orang PNS titipan. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan,
jenis
kelamin sebagai berikut :
8
Tabel I.1 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Jabatan
No
Jumlah
Jabatan
Perempuan
Jumlah Total
1
0
1
4
2
6
7
7
14
37
38
75
0
3
3
Laki- laki
1.
Kepala Badan
Eselon II.a
2.
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai Eselon III.a
3.
Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a
4.
Fungsional Umum
5.
Fungsional Tertentu
Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2015
Tabel I.2 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan Jenis Kelamin
Golongan
Jumlah
IV
III
II
I
Laki-laki
6
41
12
2
61
Perempuan
2
51
5
0
58
Jumlah
8
92
17
2
119
6.73
77.31
14.28
1.68
100
Persen thd total (%)
Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2015
9
Grafik I.1 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan
Tabel I.3 Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Uraian
S3
S2
S1
MS
D3
D2/D1
SLTA
SLTP
SD
Jumlah
Laki-laki
0
8
31
0
3
0
14
5
0
61
Perempuan
0
7
37
4
1
1
7
0
1
58
Jumlah
0
15
68
4
4
1
21
5
1
119
0
12.6
57.14
3.36
3.36
0.84
17.65
4.21
0.84
100,00
Persen thd totol (%)
Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2015
10
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Pendidikan
Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan seperti dalam tabel berikut : Tabel I.4 Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan No
Uraian
Jumlah Formasi
Jumlah
Yang Dibutuhkan
Pegawai Yang Ada
1.
Kepala Badan
2.
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai
Eselon II.a
1
1
6
6
14
14
126
98
147
119
Eselon III.a 3.
Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a
4.
Fungsional Umum Jumlah
Sumber data : Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012
11
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di luar kompleks Kepatihan berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Badan Kepegawaian Daerah kepada masyarakat. Nilai aset yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 15.152.435.381,50 terdiri atas aset lancar sebesar Rp. 87.260.735,00 aset tetap sebesar Rp. 14.304.012.146,50 dan aset lainnya Rp. 761.162.500,00 Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2015 sebagai berikut : Tabel I.5 Jumlah Dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana No.
Sarana dan Prasarana
Jumlah
1.
Tanah
1
2.
Alat-alat Besar
6
3.
Alat-alat Angkutan
13
4.
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
1
5.
Alat-alat Pertanian/Perternakan
1
6.
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
7.
Alat-alat Studio dan Komunikasi
196
8.
Bangunan Gedung
52
Keterangan Jl Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta
1.389 52 Ruang (Gedung BKD dan Balai PKP) dan 1 Gedung Arsip
9.
Instalasi
2
10.
Bangunan Monumen
1
11.
Buku Perpustakaan
12.
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
1.619 32
Sumber data : Laporan Neraca BKD DIY TA 2015 Sedangkan jumlah ideal sarana dan prasarana kantor yang harusnya tersedia untuk menunjang dan mendukung program kegiatan dibandingkan dengan beban
12
pekerjaan disesuaikan dengan Pergub D.I. Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 seperti dalam tabel berikut : Tabel I.6 Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan No.
Uraian Sarana dan Prasarana
Menurut Pergub
Kondisi Yang Ada
I
Kebutuhan Ruang Kantor Umum 1. Ruang Tamu ada 2. Ruang Rapat ada 3. R. P. Keuangan ada 4. R. Arsip ada 5. R. Perpustakan ada 6. R. Gudang ada 7. R. Komputer ada 8. R. Pos Keamanan ada 9. R. Kantin ada 10. R. Mushola ada 11. Kamar Mandi/Toilet ada 12. R. Assesment ada II. Perlengkapan R. Kantor Eselon II 1. Ruang Kerja ada 2. Ruang Tamu ada 3. Ruang Rapat ada III. Perlengkapan R. Kerja Eselon III ada IV. Perlengkapan R. Kerja Eselon IV ada V. Perlengkapan R. Kerja Pejebat Fungsional Umum/Staf VI. Kebutuhan Kendaraan : 1. Kendaraan Kepala Dinas/Badan 1 2. Kendaraan Dinas Operasional 6 3. Kendaraan Roda 2 6 Sumber data : Peraturan Gubernur DIY No. 26 Tahun 2008
Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada (tidak standar) Ada Ada Ada Ada (tidak standar) Ada 1 6 5
I.5 Keuangan Kegiatan-kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan APBD tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
13
Tabel 1.7 Jumlah Anggaran Yang Dikelola No. I.
Uraian
Anggaran
Belanja Tidak Langsung
85.911.870.541,-
1. Gaji dan Tujangan
5.481.470.541,-
2. Tambahan Penghasilan PNS II.
80.430.400.000,-
Belanja Langsung
22.925.236.600,-
1. Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.630.092.600,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.979.030.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.854.220.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
140.325.000,-
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
15.321.569.000,-
JUMLAH
108.837.107.141,-
Sumber data : DPPA BKD DIY TA 2015 I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
selama
tahun
2015.
Pencapaian
kinerja
diukur
dengan
membandingkan antara Indikator Kinerja Utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pembuatan 14
laporan serta gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab II
: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan, sasaran,
strategi,
kebijakan
dan
juga
program-program
pembangunan dan Perjanjian Kinerja. Bab III
: Akuntabilitas Kinerja Dalam
bab
ini
diuraikan
pencapaian
sasaran-sasaran
pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV
: Penutup
15
BAB 2 Perencanaan Bab 2 Berisi :
& Perjanjian Kinerja
1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 3. Rencana Anggaran Tahun 2015 4. Instrumen Pendukung
II.1 Perencanaan Strategis Badan
Kepegawaian
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2015 demi menyelaraskan indikator sasaran Badan
Kepegawaian
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta dengan RPJMD yang ada. Reviu ini sendiri sejalan dengan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dan juga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum, dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 Nomor 105). Reviu atas indikator kinerja utama yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan juga atas evaluasi dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tindak lanjut yang sudah kami lakukan meliputi : 1. Perencanaan kinerja, bahwa tujuan dan sasaran dalam renstra telah kami rumuskan kembali sesuai amanat RPMD dan berorientasi kepada hasil; 2. Pengukuran kinerja, bahwa pengukuran kinerja yang kami lakukan sudah lebih baik, sehingga capaian yang ada sudah mencerminkan target yang ingin dicapai;
16
3. Pelaporan kinerja, bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran, setiap pelaksaksanaannya harus dibuatkan laporan sehingga bisa diukur sejauh mana capaian kinerja telah dicapai; 4. Evaluasi internal, bahwa selama ini juga telah dilakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian yang ada, sehingga lebih ada pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan pendukung terwujudnya sasaran; 5. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara bertahap kami evaluasi untuk hasil yang lebih baik.
Pemda DIY Terbaik III BKN Award
Bimtek Karakter bagi CPNS Pemda DIY
17
Pelantikan Pejabat dilingkungan Pemda DIY II.1.1 Visi dan Misi Visi merupakan cara pandang jauh ke depan menyangkut ke mana Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada Visi Pemerintah Daerah DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY Tahun 2012 - 2017 yakni “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 - 2017 yaitu: “Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berbudaya” Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan
18
peran Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur” II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah salama 5 tahun anggaran adalah : Mewujudkan Peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta NO 1.
SASARAN
INDIKATOR
STRATEGIS
KINERJA
Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur
1.
Persentase
KONDISI SATUAN
AWAL 2012
Persen
0
TARGET AKHIR 2017 78.96
kualitas manajemen sumberdaya aparatur
19
II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. II.1.3.1 Misi 1 Strategi Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan dalam grand design pengelolaan manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, sebagai berikut: 1. Meningkatkan sistem rekruitmen pegawai 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur 3. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi 4. Mengembangkan pola karir pegawai 5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai 6. Membentuk pegawai yang berkarakter dan melestarikan budaya 7. Mengembangkan sistem informasi kepegawaiasn secara terintegrasi 8. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja balai pengukuran kompetensi pegawai 9. Pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai
20
10.Meningkatkan pengelolaan pensiun pegawai 11.Meningkatkan sarana dan prasarana Kebijakan 1. Mewujudkan perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang transparan, obyektif dan profesional. 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dengan pengiriman aparatur dalam tugas belajar, pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional kepemimpinan. 3. Menyediakan dukungan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran secara lebih memadai. Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan Untuk menjabarkan program tersebut di atas, kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS; e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
21
h. Penyediaan Alat Tulis Kantor i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor; k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor; l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; n. Penyediaan Makanan dan Minuman; o. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi LuarDaerah; p. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/gedung/tempat kerja; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; b. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor; c. Pengadaan peralatan Gedung Kantor; d. Pengadaan mebeulair; e. DED Pembangunan Gedung Kantor; f. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor; g. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional; h. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor; i. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor; j. Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeulair; k. Fumigasi arsip 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pengembangan profesionalisme aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD; 22
b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi; d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD. 5.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Pengembangan aparatur; b. Pengukuran kompetensi pegawai; c. Pengembangan kemitraan pengukuran kompetensi; d. Perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur; e. Pengelolaan kepangkatan; f.
Penegakan disiplin aparatur;
g. Pembinaan aparatur dalam tertib administrasi; h. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi aparatur; i.
Penghargaan dan kesejahteraan aparatur;
j.
Pengelolaan jabatan dan perpindahan aparatur;
k. Penyelenggaraan MTQ bagi aparatur. II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2015:
23
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO 1.
SASARAN
INDIKATOR
STRATEGIS
KINERJA
Meningkatn ya
1.
kualitas
manajemen sumberdaya
Persentase
TARGET 79,03
PROGRAM/
ANGGARAN
KEGIATAN 1. Pembinaan
15.321.569.000
kualitas
dan
manajemen
pengembang
sumberdaya
an aparatur
aparatur
aparatur
2. Peningkatan
1.854.220.000
kapasitas sumber daya aparatur
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2015 Pada Tahun Anggaran 2015 Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 107.988.135.091,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp. 108.837.107.141,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 85.911.870.541,- dan Belanja Langsung Rp 22.925.236.600,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 104.330.599.083,- (95,86%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 85.685.535.929,-
(99,74%) belanja langsung sebesar
Rp 18.645.063.154,-
(81,33%). II.3.1 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta Tabel II.3 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Uraian
Target
Prosentase
Belanja Tidak Langsung
Rp. 85.911.870.541,-
100%
Belanja Langsung
Rp. 22.925.236.600,-
100%
Rp. 108.837.107.141,-
100%
Jumlah
24
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No. 1.
Sasaran Meningkatnya
Anggaran
Prosentase
17.175.789.000
79.03
Keterangan Formula : Jumlah formasi
kualitas manajemen
jabatan yang terisi dibagi
sumberdaya
jumlah kebutuhan pegawai
aparatur
dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan criteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dikali 100% dibagi dua.
II.4 Instrumen Pendukung Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, maka dengan ini dilakukan kegiatan penilaian manajemen mutu ISO 9001:2008. Penilaian manajemen mutu ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi ISO yang telah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakrat. Sementara itu, bidang-bidang layanan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO meliputi : 1. Layanan kenaikan pangkat PNS 2. Layanan pengukuran kompetensi pegawai 3. Layanan pengelolaan mesin presensi elektronik 4. Layanan pengelolaan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan kartu peserta taspen 5. Layanan pemrosesan ijin belajar PNS 6. Layanan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS 7. Layanan penilaian kinerja aparatur daerah 25
8. Layanan pengangkatan CPNS 9. Layanan Layanan pindah tugas PNS 10. Layanan surat menyurat Badan 11. Layanan pelaporan keuangan Badan 12. Layanan pelaporan kinerja Badan
26
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja Bab 3 Berisi :
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015
1. Capaian Kinerja
Badan
Tahun 2015
Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja
2. Evaluasi dan Analisis
dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan
Capaian Kinerja Sasaran
Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta
Strategis
tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini
3. Evaluasi dan Analisis
dilakukan
Capaian Kinerja Lainnya
mengevaluasi
4. Akuntabilitas
pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
Anggaran
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan
Kepegawaian
oleh
tim dan
Daerah
Derah
pengelola mengukur
Istimewa
kinerja dalam
untuk rangka
dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Kinerja
Kode
1.
91 ≤ 100
Sangat Baik
Hijau Tua
2.
76 ≤ 90
Tinggi
Hijau Muda
3.
66 ≤ 75
Sedang
Kuning Tua
4.
51 ≤ 65
Rendah
Kuning Muda
5.
≤ 50
Sangat Rendah
Merah
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja 27
sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Derah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 NO. 1.
INDIKATOR
SASARAN
KINERJA
STRATEGIS
KRITERI SATUAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
A/ KODE
Meningkatnya
1
kualitas
.
Persentase
persen
79.03
65.74
83.18
kualitas
manajemen
manajem
sumberdaya
en
aparatur
sumberd aya aparatur
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang ada terbagi ke dalam 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2015, indikator kinerja yang ada belum bisa memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 83.18% dari total indikator. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala, diantaranya dengan diberlakukannya moratorium penerimaan pegawai selama tahun 2015 sehingga formasi yang disusun tidak bisa dipenuhi. III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: III.2.1. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase kualitas manajemen sumberdaya aparatur. Hal-hal yang sudah dilakukan dalam mewujudkan target sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah DIY, diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan pengembangan pegawai dengan mengakomodir diklat-diklat yang dianggap penting bagi pelaksanaan kegiatan, membuka 28
Tinggi
kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai Pemerintah Daerah DIY untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja* 2015 No
1.
Indikator
Persentase
Capaian 2014
Target 79.03
Realisasi 65.74
% Realisasi 83.18
Target
Capaian s/d
Akhir
2015
Renstra
terhadap
(2017)
2017 (%)
78.96
83.26
kualitas manajemen sumberdaya aparatur
Realisasi untuk capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur dengan indikator presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur di tahun 2015 adalah sebesar 65.74% dari 79.03% dari yang ditargetkan. Ketidakberhasilan dalam indikator ini dikarenakan adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat selama tahun 2015, yaitu dengan adanya surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015. Realisasi atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan indikator kinerja ini baru dipergunakan di tahun 2015 sebagai amanat dari reviu renstra yang telah dilakukan di tahun 2015. Indikator kinerja presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala serta mendapat dukungan dalam pencapaiannya. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat indikator kinerja presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur : 1. Untuk tahun 2015, ketidaktercapaian indikator sasaran yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang pemberlakuan moratorium pegawai selama tahun 2015, sehingga target yang ditetapkan tidak
29
tercapai. Kebijakan penundaan penambahan pegawai tahun 2015 sesuai surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015. 2. Untuk kesesuaian formasi dengan kompetensi individu belum bisa maksimal karena selama ini, pengukuran kompetensi hanya diperuntukkan bagi Pejabat eselon III yang telah memenuhi syarat dan akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, sehingga kompetensi individu masing-masing pegawai belum bisa dirumuskan. 3. Untuk
indikator
kinerja
dukungan,
ketidaktercapaian
dikarenakan
kurangnya koordinasi serta terbatasnya anggaran yang akan, karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi, sehingga dibuat skala prioritas untuk dapat mengakomodir setiap kebutuhan dukungan. Sementara faktor pendukung dari indikator kinerja presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur adalah : 1. Merencanakan untuk melakukan pengukuran kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan data potret potensi pegawai yang lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Melakukan koordinasi dalam kaitannya dengan penataan pegawai untuk mendukung penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta kemampuan individu. 3. Perlu dilakukan koordinasi secara berkala untuk menetapkan prioritas program kegiatan dukungan sehingga semua bisa berjalan dengan lebih baik. Laporan capaian anggaran pendukung sasaran menunjukkan keberhasilan yang sangat tinggi bila di rata-rata secara keseluruhan, baik program kegiatan yang utama maupun program kegiatan pendukung. Untuk program kegiatan utama, ada 2 (dua) program kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Program kegiatan itu adalah : 30
1. perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur dan 2. pengelolaan jabatan dan perpindahan aparatur. Kendala yang dihadapi oleh program kegiatan tersebut adalah adanya kebijakan pusat yang menghentikan sementara penerimaan pegawai/moratorium di tahun 2015 dengan diterbitkannya surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/M.PANRB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015. Adanya keterbatasan waktu sehingga seleksi JPT tidak dilaksanakan di tahun 2015 ini, namun akan tetap dilaksanakan di tahun 2016. Pertimbangan yang diambil adalah sempitnya waktu bisa mempengaruhi obyektifitas sehingga pengisian jabatan tetap menggunakan sistem mutasi rotasi. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indicator kinerja persentase kualitas manajemen sumber daya aparatur serta solusi yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Penataan kelembagaan baru yang membutuhkan penanganan khusus dalam kaitannya dengan penataan pegawai yang ada. Dengan adanya penataan kelembagaan baru, maka dilakukan juga penataan pegawai untuk mengisi kekosongan yang ada. Melakukan pembinaan, pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan diklat teknis baik formal maupun informal. 2. Pengalihan guru serta tenaga administrasi SMU/SMK yang sebelumnya ada di Kabupaten/kota. Pengalihan tenaga guru maupun administras dari SMU/SMK yang berasal dari Kabupaten/kota membutuhkan pendataan yang lebih teliti serta rinci untuk mendapatkan kepastian jumlah. Menyiapkan segala keperluan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa menyiapkan sistem kepegawaiannya, pakaian dinasnya, kartu pengenalnya maupun mesin presensi yang nantinya digunakan dalam pengawasan pegawai. 3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan penerimaan pegawai. 31
Melakukan koordinasi tentang penerimaan pegawai dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memenuhi formasi yang masih belum terisi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan penghitungan ulang tentang formasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Adanya keharusan dalam pemilihan atau penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan seleksi terbuka sebagai implementasi dari Undang-undang ASN. Badan
Kepegawaian
Daerah
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
sudah
menyiapkan anggaran dalam kaitannya dengan seleksi terbuka, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta menguatkannya dengan membuat regulasi yang mendukung kegiatan tersebut.
III.3 Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 81.33%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 81.33%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96.47%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
32
Tabel III.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2015 Kinerja No
Sasaran Target
1.
Meningkatnya kualitas
Realisasi
Anggaran % Realisasi
Target
Realisasi
% Realisasi
79.03
65.74
83.18
100
81.33
81.33
Jumlah
79.03
65.74
83.18
100
81.33
81.33
Total Belanja Langsung
79.03
65.74
83.18
100
81.33
81.33
manajemen sumberdaya aparatur
33
B4 Penutup Bab 4 Berisi :
Penyelenggaraan kegiatan
di Badan Kepegawaian
1. Kesimpulan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun
2. Saran
Anggaran 2015 merupakan tahun ke-3 dari Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan
dapat
dipertahankan
serta
ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.
Dari analisis sasaran yang ada, terdapat indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2015, indikator yang ditetapkan mempunyai capaian sebesar 83.18% dari target indikator. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.
Melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.
2.
Memberikan perhatian khusus atas program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran untuk bisa mencapai target sesuai dengan harapan.
34
