Bab VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Materi Teknis RTRW Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034

Bab VII

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan komponen penataan ruang yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang diinginkan. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beberapa perangkat dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan pengenaan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi: 1.

Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;

2.

Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

3.

Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;

4.

Meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

5.

Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan: a.

Rencana struktur ruang dan pola ruang;

b.

Tingkat masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kabupaten; VII-1


c.

Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

d.

Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria: a.

Terukur dan realistis; dan

b.

Dapat diterapkan dan penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi: 

ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;



ketentuan perizinan;



ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan



arahan sanksi.

7.1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum peraturan zonasi kabupaten berdasarkan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah “ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan setiap fungsi yang sudah ditetapkan di dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten. Ketentuan Umum peraturan zonasi memiliki beberapa fungsi : 1.

Sebagai proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang dan penetapan (legalisasi) rencana tata ruang

2.

Sebagai proses penyusunan rencana tata ruang, berlandaskan atas asas : keterpaduan; keserasian;

keselarasan

dan

keseimbangan;

keberlanjutan;

keberdayagunaan

dan

keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta akuntabilitas. 3.

Sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, memuat ketentuan tentang kegiatankegiatan yang diperkenankan,yang tidak diperkenankan, yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas untuk berada pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu.

VII-2


4.

Sebagai rujukan utama bagi penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di tingkat kabupaten.

5.

Sebagai panduan perizinan dalam pemanfataan ruang untuk pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruangnya berada pada pemerintah daerah kabupaten.

6.

Sebagai panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah abupaten.

Gambar 7.1. Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengturan

Pembinaan

Pelaksanaan

Pengawasan

Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian Peraturan zonasi

UU No.26 tahun 2007 pasal 35 : Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan Peraturan zonasi, Perizinan, Insentif dan disintensif, serta Pengenaan sanksi

Perizinan Insentif & Disinsentif Pengenaan sanksi

Ketentuan umum peraturan zonasi mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif, ketentuan umum peraturan zonasi meliputi: a.

sistem pusat kegiatan;

b.

kawasan sekitar jaringan prasarana;

VII-3


c.

kawasan lindung;

d.

kawasan budidaya; dan

e.

kawasan strategis

7.1.1

Ketentuan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan disusun dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan ketentuan: a.

diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 35 (tiga puluh lima) persen;

b.

tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;

c.

pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan

d.

diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

(2)

Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) disusun dengan ketentuan: a.

diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 30 (tiga puluh) persen;

b.


c.

pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan

d.


(3)

Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) disusun dengan ketentuan:

VII-4


a.

diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 (dua puluh lima) persen;

b.


c.

tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan

d.


7.1.2

Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana meliputi : (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatan disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan;



pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan;



pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;



pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan;



penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;

(2)



pembatasan ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai; dan



pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer disusun dengan ketentuan: 

Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan) meter; VII-5




ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar 8 (delapan) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;



setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;



diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;



diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan;



diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;



pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;



pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri Primer;



pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan

 (3)

ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ Rumija + 1.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer, disusun dengan ketentuan: 

Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;



ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;




VII-6







diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;



pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala Kecamatan dan atau lebih rendah;



pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;



pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;



pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan



(4)

ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer, disusun dengan ketentuan: 

Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter;



ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 (enam) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;









diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan Kecamatan; VII-7




diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;



pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;



pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer;



pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer; dan

 (5)

ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ Rumija + 1.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;

(6)



pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal;



pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan



dibedakan jalur sirkulasi terminal penumpang dan jalur sirkulasi terminal barang.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana moda angkutan barang disusun dengan ketentuan: 

Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan



Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.

(7)

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana Jaringan Jalur Kereta Api disusun dengan ketentuan: 

pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;



pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api;



pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan;

VII-8




pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;



penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;



pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan



penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api minimal 30 m dari as jalur kereta api.

(8)

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar stasiun kereta api disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;



pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api; dan

(9)

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan umum disusun dengan ketentuan: 

penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;



diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;



pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air, dan



pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar alur pelayaran disusun dengan ketentuan: 

penetapan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



pembatasan pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran;



pelarangan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas jalur pelayaran umum; dan



pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan VII-9


(11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi disusun dengan ketentuan: 

pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;



pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;



pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;



lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;



jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;



pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;



bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;



bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;



SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;



jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;



pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan



tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnva 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem pipa minyak dan gas disusun dengan ketentuan: 

pelarangan jarak 10 meter bagi pemanfaatan bangunan disisi kiri dan kanan jaringan pipa; dan VII-10




diizinkan bersyarat pemanfaatan sekitar sisi kiri dan kanan jaringan pipa bagi petunjuk rambu jalan, papan reklame dengan tidak mengganggu jalur pipa.

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan ketentuan: 

menetapkan sempadan menara telekomunikasi;



diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai Pemerintah;



mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;



menerapkan secara bersama beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;



pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel, pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;



penempatan menara telekomunikasi atau tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi yang telah ditentukan;



jarak antara tiang telepon tidak melebihi 40 (empat puluh) meter; dan



dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peratutan perundangundangan.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;

VII-11




dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air



penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;



kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;



pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, Daerah Irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir;



pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan



diperbolehkan kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.

(15) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan disusun disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;



pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;



pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;



tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman; dan



diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

(16) Ketentuan umum peraturan zonasi drainase kota disusun dengan ketentuan: 

diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;



dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase;



diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase;

VII-12




setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;



tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;



tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan;



kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan



kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

(17) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;



pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan



pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum agar.

(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun disusun dengan ketentuan: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas: 

zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;



zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;



zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;



persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %; VII-13




pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;



permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;



permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM(Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan



sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan : 

zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;



zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;



zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;



persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;



dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;



setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologimodern; dan



limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan dengan ketentuan: VII-14




zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;



zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;



zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;



persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;



dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;



setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;



lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan



ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.

(19) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;



tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum;



dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;



diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum; dan



pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.

VII-15


(20) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak

tatanan

lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; 

pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan



pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

(21) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan keberadaan ruang

terbuka sepanjang tidak merusak

tatanan

lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; 

pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan



pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka

7.1.3

Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sampai terdiri dari : 

Kawasan hutan lindung;



Kawasan yang dapat memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya;



Kawasan perlindungan setempat;



Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;



Kawasan rawan bencana alam;



Kawasan lindung geologi; dan



Kawasan lindung lainnya.

Sesuai peruntukan kawasan lindung tersebut, maka ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut : (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan: 

diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha : VII-16






-

budidaya tanaman obat;

-

budidaya tanaman hias;

-

budidaya jamur;

-

budidaya lebah;

-

penangkaran satwa liar;

-

rehabilitasi satwa; atau

-

budidaya hijauan makanan ternak.

diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi; -

pemanfaatan aliran air;

-

pemanfaatan air;

-

wisata alam;

-

perlindungan keanekaragaman hayati;

-

penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

-

penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

-

usaha olah raga tantangan;

diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; -

rotan;

-

madu;

-

getah;

-

buah;

-

jamur; atau

-

sarang burung walet.

-

perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.

VII-17




diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, meliputi: -

religi;

-

pertambangan;

-

instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

-

pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;

-

jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

-

Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

-

sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;

-

 (2)

fasilitas umum;

-

industri terkait kehutanan;

-

pertahanan dan keamanan;

-

prasarana penunjang keselamatan umum; atau

-

penampungan sementara korban bencana alam.

dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air disusun dengan ketentuan: 

tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya;



pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;



permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperbolehkan, dengan syarat: VII-18


-

tingkat kerapatan bangunan rendah

dengan KDB maksimum 20% dan KLB

maksimum 40%; -

perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan

-

dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk sesuai ketentuan yang berlaku.

 (3)

wajib dibangunsumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan: 

penetapan lebar sempadan minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;



pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;



pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;



diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;



diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;



diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



pelarangan membuang limbah secara langsung; dan



lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan: 

penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;



pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;



pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan;

VII-19




diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;



pelarangan membuang limbah secara langsung;



lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung; dan

 (5)

diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.

Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan: 

ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;



diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;



diperbolehkan penyediaan tanah pemakaman dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing desa/kelurahan; dan

(6)

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Wisata Alam disusun dengan ketentuan: 



Dapat dimanfaatkan untuk keperluan : -

pariwisata alam dan rekreasi;

-

penelitian dan pengembangan;

-

pendidikan;

-

kegiatan penunjang budidaya.

Dilarang melakukan kegiatan: -

berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan;

VII-20


-

usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;

-

usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

 (7)

Pemanfataan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam disusun dengan ketentuan: 

diperkenankan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan;



pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan;



pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;



pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu;



pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan



pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

(8)

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Mangrove disusun dengan ketentuan: 

diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;



pelarangan pemanfaatan kayu bakau;



pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan

 (9)

pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Banjir disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan untuk kegiatan RTH;



tidak diperbolehkan kegiatan untuk fasilitas umum pada kawasan rawan banjir; VII-21




dilarang mengembangkan kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting;



diizinkan untuk kegiatan wisata Sosio-Kultural dan berbagai macam pola agroforestry;



diizinkan untuk jenis usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;



diizinkan untuk jenis usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan



diizinkan untuk jenis usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan rendah.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Dengan Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Tinggi, disusun dengan ketentuan: 




diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;



diperbolehkan

pengembangan

kegiatan

budidaya

dengan

mempertimbangkan

konstruksi yang sesuai; dan 

tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Gerakan Tanah Tinggi, disusun dengan ketentuan: 




diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan gerakan tanah tinggi; dan



tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun dengan ketentuan: 

lebih diperkenankan untuk RTH;



pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;



tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;



tidak diperkenankan untuk kegiatan strategis; dan



diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan. VII-22


7.1.4

Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Peraturan zonasi Kawasan budidaya yang ditetapkan meliputi : 

Kawasan hutan produksi;



Kawasan perkebunan;



Kawasan pertanian;



Kawasan perikanan;



Kawasan pertambangan;



Kawasan industri;



Kawasan pariwisata;



Kawasan permukiman;



Kawasan peruntukan lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya disusun dengan ketentuan sebagai berikut : (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan: 



diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha : -

budidaya tanaman obat;

-

budidaya tanaman hias;

-

budidaya jamur;

-

budidaya lebah;

-

penangkaran satwa; dan

-

budidaya sarang burung walet.

diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: -

pemanfaatan aliran air;

-

pemanfaatan air;

VII-23


-

wisata alam;

-

perlindungan keanekaragaman hayati;

-

penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

-

penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

-

usaha olah raga tantangan;



diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu



diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.



diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: -

religi;

-

pertambangan;

-

instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

-

pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;

-

jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

-

Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

-

sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;

-

fasilitas umum;

-

industri terkait kehutanan;

-

pertahanan dan keamanan;

-

prasarana penunjang keselamatan umum; atau

-

penampungan sementara korban bencana alam. VII-24


 (2)

tidak bertentatangan dengan ketentuan berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan: 

pengoptimalan pemanfaatan hasil hutan;



pembatasan pendirian bangunan;



diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;



tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan



diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan: 

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);



pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;



pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;



pelaksanaan konservasi berkaitan dengan vegatatif dan mekanis;



diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;



tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;



tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;



boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan



boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;

VII-25


(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;



diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;









diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;




 (5)

boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikutura disusun dengan ketentuan: 







diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;




 (6)

boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan: 

diwajibkan pelaksanaan konservasi lahan;



diperbolehkan lahan perkebunan besar swasta yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;

VII-26




diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;



tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;



diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;



diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;



diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;



tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan



tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

(8)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;



diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.



pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.



tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan



tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

(9)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan: VII-27




pelarangan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;



pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;



tidak boleh dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan penelitian;



pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;



pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;



diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;



diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan



tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;



diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;



diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;



pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;



diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;



diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3; VII-28




diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;



diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;



diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah



diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;



diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan



diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan: 

kegiatan wisata, sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung, bentuk bangunan arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual dan mengikuti prinsip-prinsip pemugaran;



pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;



pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;



pengharusan penyediaan fasilitas parkir;



dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan; VII-29




diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan: 

penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;



pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;



pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;



pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;



pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;



kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;



peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;



boleh adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan



dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang menganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

(13) Ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan: 

penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan



diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII-30


7.1.5

Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis meliputi: (1)

(2)

(3)

Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan ketentuan: 

diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;



tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan



diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan: 








Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan: 

penetapan kawasan strategis Kabupaten;










7.2 Ketentuan Perizinan Kegiatan perizinan disini merupakan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan dalam upaya pemantauan perkembangan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan perizinan hal-hal yang perlu dilakukan adalah menyusun mekanisme perizinan dan kelembagaan yang terkait dalam pelaksanaan perizinan. 7.2.1

Arahan Perizinan

Arahan perizinan pemanfaatan ruang merupakan acuan bagi penertiban pemanfaatan ruang pada tingkat operasional, yaitu yang diberikan pada pemanfatan ruang di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, seperti izin prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin VII-31


gangguan (HO), dan

Izin Tempat Usaha. Semua jenis perizinan pemanfaatan ruang pada

prinsipnya harus diintegrasikan dan sesuai dengan tujuan penataan ruang provinsi yang dijabarkan secara rinci ke dalam RTRW Kabupaten/kota dan rencana yang lebih rinci lainnya. Secara umum perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana pola ruang dan merujuk pada arahan indikasi peraturan zonasi.

2.

Proses perizinan untuk setiap kegiatan merujuk pada peraturan dan peraturan perundangundangan yang berlaku pada masing-masing sektor.

3.

Pemberi izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam PP No. 38 tahun 2007 dan peraturan perundangan lain yang berlaku

7.2.2

Mekanisme Perizinan

Mekanisme perizinan merupakan prosedur penting dalam upaya penyelarasan pemanfaatan ruang dengan ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi yang tertuang dalam penataan ruang wilayah. Prosedur proses yang perlu dilakukan dalam perizinan pemanfaatan ruang adalah : 1.

Pendaftaran Dilakukan untuk lokasi ruang yang akan dimintakan izin pemanfaatan ruang. Data yang disampaikan meliputi status kepemilikan tanah, rencana penggunaan yang disertai denah lokasi, rencana bangunan yang disertai peta rencana, persetujuan dari dinas terkait dan warga sekitar lokasi yang akan digunakan. Data tersebut diserahkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang mengurus dan/atau memberi izin pemanfaatan ruang. Khusus bagi rencana pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti kebisingan, limbah, dan perubahan lingkungan secara signifikan, wajib disertakan hasil studi AMDAL yang telah disetujui oleh tim atau Komisi AMDAL.

2.

Advis Planning Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya dilakukan konfirmasi atas izin yang diajukan terhadap rencana pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diberlakukan oleh Tim Advis Planning yang berwenang. Selain itu Tim Advis Planning juga VII-32


melakukan cek lapangan atas lokasi yang dimintakan izin pemanfaatan ruang dan proses perizinan akan dilanjutkan apabila permintaan izin memenuhi ketentuan pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. 3.

Penetapan Izin Hasil dari tim Advis Planning diberikan kepada Lembaga yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini tentunya disertai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai ketentuan yang diberlakukan pada kawasan/lokasi yang bersangkutan.

7.2.3

Kelembagaan Perizinan

Kelembagaan perizinan merupakan suatu organisasi yang berwenang memberikan pelayanan khususnya perizinan pemanfaatan ruang kepada masyarakat. Anggota dalam lembaga ini dapat berbeda antar daerah tergantung dari susunan kerja perangkat daerah masing-masing dan memperhatikan keotonomian daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian pada prinsipnya lembaga ini mencakup beberapa unsur sebagai berikut : 1.

Masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan langsung akibat dari pemanfaatan ruang, terutama pemanfaatan ruang berskala menengah sampai besar/luas.

2.

Tim advisory pembangunan daerah yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang. Instansi tersebut diantaranya Dinas PU, Bappeda, Bapedalda dan instansi yang terkait langsung dengan izin yang disampaikan oleh pemohon, misalnya Dinas Kehutanan apabila kegiatan yang dimohonkan izin untuk sektor kehutanan, Dinas perindustrian apabila izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri.

7.2.4

Jenis-jenis Perizinan Terkait Penataan Ruang

Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang meliputi: 

izin Prinsip;



izin Lokasi;



izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);



izin Mendirikan Bangunan; dan VII-33


 a.

izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Izin prinsip meliputi: 

sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 b.

c.

Sebagai dasar dari pemberian ijin lokasi.

Izin lokasi meliputi: 

sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan



sebagai dasar ijin penggunaan pemanfaatan tanah.

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) meliputi: 

diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;



berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;



sebagai dasar Ijin Mendirikan Bangunan;

d.

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana sebagai dasar mendirikan bangunan; dan

e.

Ketentuan dan tata cara perizinan diatur dalam peraturan Bupati.

f.

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

g.

Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

h.

Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

VII-34


7.3 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Arahan insentif dan disinsentif

meliputi arahan umum dan arahan khusus. Arahan umum

berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum. Sedangkan arahan khusus ditujukan secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di daerah. Ketentuan insentif dan disintensif

menjadi alat yang paling efektif dalam rangka mencapai

tujuan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan serta dalam mewujudkan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. Insentif diberikan kepada pihak calon pemanfaat lahan yang bersesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan disinsentif diberikan pada pemanfaat lahan yang tidak bersesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, selama tidak membawa dampak penting terhadap lingkungan fisik dan sosial. Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dapat berupa: 1.

Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

2.

Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

3.

Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

4.

Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah

Disinsentif adalah

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi

kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang dapat berupa : 1.

Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau.

2.

Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Dalam pemberian insentif dan disinsentif seyogyanya

dengan tetap menghormati hak

masyarakat. Sedangkan Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: a.

Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b.

pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan VII-35


c.

pemerintah kepada masyarakat.

A. Arahan Umum Insentif-Disinsentif Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang, sedang disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya. 1.

Memberikan keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan.

2.

Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin.

3.

Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

4.

Kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan.

Sedangkan pemberian disinsentif diberlakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi. Adapun arahan pemberian disinsentif adalah sebagai berikut : a.

Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

b.

Tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

c.

Tidak

menyediakan

sarana

dan

prasarana

bagi

daerah

yang

tidak

dipacu

pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi d.

Tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung.

e.

Pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya mernjadi lindung. VII-36


Secara terstruktur insentif dan disinsentif pola ruang di wilayah perencanaan sesuai dengan kondisi wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. Tabel 7.1 No

1

Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang

Kegiatan

Insentif

Pemanfaatan Sesuai RTR



Kemudahan perizinan

 

Pemberian pajak yang ringan Subsidi pembangunan infrastruktur Kemudahan perizinan

 2

Pemanfaatan Ruang di Kawasan non produktif

3

Kegiatan yang menyerap tenaga kerja



Pemberian pajak yang ringan Subsidi pembangunan infrastruktur Kemudahan perizinan



Pemberian pajak yang ringan

 

Disinsentif

-

-



4

Pemanfaatan Sesuai RTR

Tidak

Kegiatan di Pusat Kota 5 atau Kawasan Kepadatan Tinggi Sumber : UU 26 Tahun 2007

-

 

 -



Penolakan atau mempersulit perizinan Pengenaan pajak yang tinggi Kewajiban menyusun AMDAL dan Normalisasi kawasan yang rusak akibat kegiatan yang dilakukan Pengenaan pajak yang tinggi Kewajiban memberi subsidi pembangunan infrastruktur

B. Arahan Khusus Insentif-Disinsentif Arahan khusus insentif-disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya. Ada dua jenis pola ruang yang harus dilindungi dan dihindari pemanfaatannya, yaitu pemanfaatan ruang pertanian pangan, khususnya pertanian lahan pangan berkelanjutan dan kawasan-kawasan rawan bencana alam. 1.

Pertanian Pangan Pemanfaatan ruang pertanian lahan pangan berkelanjutan

tersebar di seluruh wilayah

kabupaten. Untuk melindungi eksistensinya semua pemanfaatan ruang pertanian pangan harus diberi insentif fiskal dan non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan. Insentif fiskal yang diarahkan untuk diberikan dapat berupa : a. Penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan. VII-37


b. Pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD. Insentif non-fiskal dapat diberikan dalam bentuk penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk. Selain itu untuk mencegah atau mempersulit pengalihfungsian lahan pertanian pangan ke fungsi lain, semua kawasan pertanian pangan diberi insentif non-fiskal, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial. 2.

Kawasan Rawan Bencana Alam Daerah ini merupakan daerah rawan bencana yang meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor atau gerakan tanah, kawasan rawan banjir, serta kawasan rawan bencana lainya. Kawasan-kawasan tersebut umumya sudah dihuni penduduk. Untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut, pada kawasan-kawasan tersebut harus diberlakukan disinsentif non-fiskal berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja. Sedangkan untuk kawasan rawan bencana yang belum dihuni penduduk, tidak dilakukan pembangunan prasarana dan sarana permukiman.

7.3.1 Ketentuan Pemberian Insentif Ketentuan pemberian insentif, meliputi: (1)

Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK;

(2)

Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa dapat diberikan dalam bentuk: a.

pemberian kompensasi;

b.

subsidi silang;

c.

penyediaan sarana dan prasarana;

d.

dukungan program serta kegiatan pembangunan; VII-38


(3)

e.

kerjasama pendanaan;

f.

penghargaan; dan

g.

publisitas atau promosi daerah.

Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk:

(4)

a.

pemberian kompensasi;

b.

pengurangan retribusi;

c.

imbalan;

d.

sewa ruang dan urun saham;

e.

penyediaan sarana dan prasarana;

f.

penghargaan; dan

g.

kemudahan perizinan.

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif, diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

7.3.2 Ketentuan Pemberian Disinsentif Ketentuan pemberian disinsentif meliputi:

(1)

Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK;

(2)

Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa dapat diberikan dalam bentuk:

(3)

a.

pengenaan retribusi yang tinggi; dan

b.

pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk: VII-39


(4)

a.

pengenaan retribusi yang tinggi;

b.

pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan

c.

pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif, diatur oleh Peraturan Bupati.

7.4 Arahan Sanksi 7.4.1 Sanksi Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang, sanksi dikenakan kepada

setiap orang yang melakukan

pelanggaran penataan ruang. Ketentuan pemberian sanksi meliputi: a.

terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;

b.

mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

c.

penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan atau perdesaan yang direncanakan dapat terwujud dengan memberikan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

Pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi: a.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

b.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;

c.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan

d.

pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

VII-40


7.4.2 Sanksi Administratif Pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan sanksi administratif berupa: a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara kegiatan;

c.

penghentian sementara pelayanan umum;

d.

penutupan lokasi;

e.

pencabutan izin;

f.

pembatalan izin;

g.

pembongkaran bangunan;

h.

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i.

denda administratif.

(1)

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(2)

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b.

apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan

sanksi

penghentian

sementara

secara

paksa

terhadap

kegiatan

pemanfaatan ruang; c.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

d.

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan VII-41


e.

setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3)

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

b.

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

c.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

d.

pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

e.

penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

f.

Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai

dengan

pemanfaatan

pelanggar

ruangnya

memenuhi

dengan

rencana

kewajibannya tata

ruang

untuk dan

menyesuaikan

ketentuan

teknis

pemanfaatan ruang yang berlaku. (4)

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan VII-42


penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b.

apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

c.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

d.

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan

e.

pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5)

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b.

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

c.

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

d.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

e.

pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

VII-43


f.

apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

b.

memberitahukan

kepada

pihak

yang

memanfaatkan

ruang

perihal

rencana

pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin; c.

menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

d.

memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;

e.

menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

f.

memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(7)

Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

b.

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

c.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan

d.

berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran VII-44


bangunan secara paksa. (8)

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a.

menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

c.

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

d.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;

e.

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

f.

apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan

g.

pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

h.

apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

(9)

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

7.4.3 Sanksi Pidana 1.

Pidana pokok, yaitu penjara dan denda Sanksi Pidana Pokok dilakukan disebakan hal-hal berikut :

VII-45


a.

Sanksi akibat kesalahan pengguna lahan melakukan proses pembangunan tanpa memiliki izin .

b.

Sanksi kesalahan pengguna lahan dalam melaksanakan pembangunan, tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.

c.

Sanksi terhadap kesalahan pemberi advis planning yang tidak sesuai dengan tata ruang.

d.

Sanksi terhadap kesalahan pemberi ketetapan izin pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

e.

Sanksi terhadap perencana tata ruang yang salah merencanakan wilayah kota, dan timbul permasalahan kerusakan lingkungan.

f.

Sanksi terhadap badan perencana daerah dan pihak legislatif dalam menentukan perencanaan tata ruang kota yang salah, menimbulkan kerusakan lingkungan

2.

Pidana tambahan, yaitu Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Sanksi pemberhentian tidak hormat pada pemberi advis planning, Institusi terkait perencanaan dan pihak legislatif yang menyetujui recana tata ruang dan pemberian izin yang tidak sesuai tata ruang.

7.5 Kelembagaan Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD. Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7.5.1 Susunan Organisasi dan Tugas Kelembagaan BKPRD Tanggungjawab dalam penataan ruang kabupaten berada ditangan Bupati (pasal 13 Permendagri No.50 Tahun 2009). Selaku pelaksana tugas sehari-hari Bupati dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). VII-46


Susunan keanggotaan BKPRD menurut Permendagri No.50 Tahun 2009, yaitu: Penanggungjawab

:

Bupati dan Wakil Bupati

Ketua

:

Sekretaris Daerah

Sekertaris

:

Kepala Bappeda Kabupaten

Anggota

:

SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Tugas dari BKPRD Kabupaten, adalah: a.

Perencanaan Tata Ruang, meliputi: 1.

Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;

2.

Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana

tata

ruang

kabupaten

serta

mempertimbangkan

pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3.

Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmoniskan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;

4.

Mengsinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;

5.

Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;

6.

Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;

7.

Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan

8.

Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

VII-47


b.

Pemanfaatan Ruang, meliputi: 1.

Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

2.

Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;

3.

Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;

4.

Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan kepada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan

6. c.

Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi: 1.

Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi kabupaten;

2.

Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;

3.

Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan kabupaten/kota terkait;

4.

Melakukan

fasilitasi

pelaksanaan

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

penyelenggaraan penataan ruang; 5.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dan

6.

Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

7.5.2 Pelaksana Harian BKPRD Dalam melaksanakan tugasnya BKPRD membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat BKPRD Kabupaten bertanggungjawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten. VII-48


A. Sekertariat BKPRD Sekertariat BKPRD Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Bappeda. Tugas Sekretariat BKPRD Kabupaten, adalah: a.

Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;

b.

Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten;

c.

Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten;

d.

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten;

e.

Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten;

f.

Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;

g.

Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan

h.

Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaraan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Susunan keanggotaan: Ketua

: Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi tata ruang

Wakil Ketua

: Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi tata ruang

Sekretaris

: Kepala Sub Bidang yang membidangi tata ruang pada Bappeda

Anggota

: SKPD terkait penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Kabupaten, adalah: a.

Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;

b.

Melakukan

fasilitasi

penyusunan

rencana

tata

ruang

dengan

mempertimbangkan

instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

VII-49


c.

Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;

d.

Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;

e.

Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten; dan

f.

Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

C. Kelompok Kerja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Susunan keanggotaan: Ketua

: Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi tata ruang

Wakil Ketua

: Kepala Bagian Hukum

Sekretaris

: Kepala Seksi/Sub Bidang yang membidangi tata ruang pada Bappeda

Anggota

: SKPD terkait penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten, adalah: a.

Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang kabupaten;

b.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

c.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

d.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

e.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;

f.

Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; VII-50


g.

Menginventarisasi

dan

mengkaji

permasalahan

dalam

pemanfaatan

ruang

dan

pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

VII-51

Bab VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Recommend Documents