BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR Bab ini menjelaskan berbagai aspek berkenaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor yang meliputi: Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor, Profil Penyuluh di Lingkungan BP4K Kabupaten Bogor dan Penyelenggaraan Programa Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bogor. 5.1 Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (selanjutnya ditulis UU No.16 Tahun 2006 SP3K), khususnya pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c menyatakan bahwa salah satu kelembagaan penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah dan bahwa kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan. Selanjutnya, pada pasal 13 ayat yang sama ayat 2 dinyatakan bahwa badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II yang bertanggung jawab kepada bupati yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor dibentuk pada bulan Maret 2009 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2008. Dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008 Pasal empat dinyatakan bahwa BP4K bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, khususnya dalam menyusun kebijakan, program dan kebijakan penyuluhan yang sejalan dengan program penyuluhan provinsi dan nasional, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyuluhan yang mendukung kebijakan; program dan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan daerah; pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan; pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi
33
pelaku utama dan pelaku usaha; pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, BP4K berkoordinasi
dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Peternakan dan Perikanan. Visi BP4K Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”.6 Adapun misi BP4K Kabupaten Bogor adalah meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia dan kelembagaan penyuluhan serta meningkatkan jejaring kerja dan alih inovasi teknologi. Adapun struktur organisasi BP4K disajikan pada Gambar 2. Gambar 2 Struktur Organisasi BP4K Kepala Badan
Komisi Penyuluhan
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional Umum
Kelompok Penyuluh Pertanian
Kelompok
Penyuluh Kehutanan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kelompok Penyuluh Peternakan
Kelompok Penyuluh Perikanan
BP3K
6
Pelaku utama adalah petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya sedangkan pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
34
Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, organisasi BP4K dipimpin oleh Kepala Badan (selanjutnya ditulis Kepala BP4K), Sekretariat, Kelompok Penyuluh Pertanian, Kelompok Penyuluh Kehutanan Kelompok Penyuluh Peternakan, Kelompok Penyuluh Perikanan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kelompok Jabatan Fungsional Umum. Kepala BP4K bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis BP4K dalam melaksanakan urusan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Daerah, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan yang dikoordinasikan oleh BP4K. Komisi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati melalui BP4K sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Daerah. Berikut ini disajikan bagan struktur organisasi BP4K Kabupaten Bogor. Kepala BP4K membawahi sejumlah subsistem, yang mencakup: Sekretariat, Kelompok Penyuluh Pertanian, Kelompok Penyuluh Kehutanan Kelompok Penyuluh Peternakan, Kelompok Penyuluh Perikanan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kelompok Jabatan Fungsional Umum. Sekretariat bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala BP4K dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan BP4K.
Adapun fungsi
sekretariat adalah sebagai berikut: pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian BP4K, pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan Badan; pengelolaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BP4K sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian BP4K khususnya dalam pengelolaan administrasi program kerja BP4K, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum, dan ketatalaksanaan BP4K;
35
pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi analisis kebutuhan pegawai, jenjang karir, usulan kenaikan pangkat, penghargaan, dan penilaian angka kredit jabatan fungsional; pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana penyuluhan; serta pengendalian dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian BP4K. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan BP4K yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program penyuluhan; pengelolaan data statistik penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan; pengelolaan anggaran Badan; dan pengelolaan administrasi keuangan BP4K. Kelompok Penyuluh dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengoordinasian penyuluhan pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Selanjutnya, BP4K membawahi sejumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di tingkat kecamatan-sebelumnya dikenal sebagai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)- yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala BP4K. Fungsi BP3K meliputi: penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan daerah; pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; penyediaan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; fasilitator pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; fasilitator peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan serta pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Meskipun di Kabupaten Bogor terdapat 40 kecamatan, namun jumlah BP3K di kabupaten ini hanya sebanyak 12 BP3K. Hal ini diduga berhubungan dengan distribusi sumberdaya penyuluh dan pertimbangan luas wilayah kerja yang dicakupnya. Data tentang kelembagaan BP3K di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 8.
36
Tabel 8 Distribusi Kelembagaan BP3K Menurut Wilayah Kerja dan Distribusi Penyuluhnya di Kabupaten Bogor, Tahun 2010 Nama BP3K Caringin Jonggol Gunung Putri Ciawi
Cibinong
Cibungbulang Leuwiliang
Wilayah Kerja Caringin, Cigombong, Cijeruk Jonggol, Sukamakmur, Cileungsi Gn. Putri, Citeureup, Klapanunggal Ciawi, Cisarua, Megamendung Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Sukaraja, Babakan Madang Cibungbulang, Pamijahan, Ciampea, Tenjolaya Leuwiliang, Rumpin, Leuwisadeng, Nanggung
Cariu
Cariu, Tanjungsari
Dramaga
Dramaga, Ciomas, Tamansari Ciseeng, Parung, Gn. Sindur, Kemang, Rancabungur Cigudeg, Jasinga, Sukajaya
Ciseeng Cigudeg Parung Panjang
Parung Panjang, Tenjo Jumlah
Jumlah Penyuluh PNS
Jumlah Penyuluh THL7
lakilaki
Perempuan
lakilaki
Perempuan
lakilaki
Perempuan
30
11
2
6
5
17
7
36
10
3
3
4
13
7
33
10
0
5
2
15
2
34
8
2
7
3
15
5
50
13
3
1
5
14
8
49
15
0
5
5
20
5
42
15
0
6
3
21
3
20
8
2
7
2
15
4
29
9
2
4
5
13
7
44
11
4
4
7
15
11
39
9
0
7
1
16
1
20
3
0
9
1
12
1
426
122
18
64
43
186
61
Jumlah desa
Total
Keterangan: PNS: Pegawai Negeri Sipil THL: Tenaga Harian Lepas Sumber: Daftar Pegawai BP3K se-Kabupaten Bogor Tahun 2009
7
Tenaga Harian Lepas merupakan penyuluh bukan PNS. Oleh karena terdapat perbedaan tugas dengan penyuluh PNS, maka THL tidak menjadi responden dalam penelitian kali ini.
37
Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa di Kabupaten Bogor terdapat 247 orang penyuluh pertanian yang terdiri dari 140 orang penyuluh PNS dan 107 orang penyuluh THL. Jumlah ini belum termasuk penyuluh PNS yang berkantor di BP4K Kabupaten Bogor sebanyak 30 orang dimana terdapat 20 orang penyuluh laki-laki dan 10 orang penyuluh perempuan. Sementara itu terdapat 426 desa yang menjadi wilayah sasaran penyuluhan. Dengan total penyuluh yang ada saat ini, satu orang penyuluh bertanggung jawab atas satu sampai dua desa binaan. Hal ini berarti bahwa target pemerintah yang menyatakan satu desa satu penyuluh belum tercapai. Lebih lanjut, baik pada penyuluh PNS maupun THL terlihat bahwa jumlah penyuluh laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan dengan peyuluh perempuan. 5.2 Profil Penyuluh di Lingkungan BP4K Kabupaten Bogor 5.2.1. Distribusi Penyuluh Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyuluh tersebar ke BP4K dan seluruh BP3K di Kabupaten Bogor. Berdasarkan Laporan
BP4K (2009),
penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor secara keseluruhan berjumlah 170 orang yang terdiri 141 orang penyuluh laki-laki (83 persen) dan 29 orang penyuluh perempuan (17 persen). Lebih tingginya jumlah dan persentase penyuluh laki-laki tampaknya berhubungan dengan masih adanya bias gender yang mengedepankan penyuluh laki-laki dalam rekrutmen penyuluh di kabupaten ini. Pada Tabel 8 ditunjukkan data distribusi penyuluh. Sebagaimana PERMENPAN Nomor 2 Tahun 2008 terdapat dua Jabatan Fungsional fungsional penyuluh yakni Penyuluh Terampil dan Penyuluh Ahli. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Terampil meliputi empat jenjang jabatan, yaitu: Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula, Penyuluh Pertanian Pelaksana, Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan dan Penyuluh Pertanian Penyelia. Adapun jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli juga meliputi empat jenjang jabatan yakni, Penyuluh Pertanian Pratama Penyuluh Pertanian Muda, Penyuluh Pertanian Madya dan Penyuluh Pertanian Utama. Tabel 9 menyajikan data tentang distribusi penyuluh menurut Jabatan dan Jenis Kelamin. Diketahui bahwa dari total penyuluh PNS di Kabupaten Bogor, tidak terdapat mereka yang memiliki jenjang Penyuluh Pelaksana Pemula dan
38
Penyuluh Utama. Menurut Jabatan Fungsionalnya, mayoritas (57,8 persen) merupakan Penyuluh Pertanian Terampil. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9
Distribusi Penyuluh Menurut Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Tahun 2009 (dalam persen)
Laki-laki Perempuan Total Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen Penyuluh Pertanian Terampil Penyuluh Terampil Pelaksana 4 2,8 1 3,4 5 2,9 Penyuluh Terampil Pelaksana Lanjutan 33 23,4 2 6,9 35 20,6 Penyuluh Terampil Penyelia 52 36,9 8 27,6 60 35,3 Sub-total 89 63,1 11 37,9 100 58,8 Penyuluh Pertanian Ahli Penyuluh Ahli Pratama 11 7,8 8 27,6 19 11,2 Penyuluh Ahli Muda 29 20,6 3 10,3 32 18,8 Penyuluh Ahli Madya 12 8,5 7 24,1 19 11,2 Sub total 52 36,9 18 62,1 70 41,2 Jumlah 141 100 29 100 170 100 Sumber: Daftar Pegawai BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2009 Jabatan
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penyuluh laki-laki mayoritas merupakan penyuluh pertanian terampil, sedangkan penyuluh perempuan – meskipun jumlahnya sedikit- mayoritas merupakan penyuluh pertanian ahli. Diduga, hal ini berhubungan dengan tingkat pendidikan penyuluh perempuan yang lebih tinggi dibandingkan penyuluh laki-laki. Perlu diketahui bahwa data pada Tabel 9 belum termasuk penyuluh THL. Sebagaimana terlihat pada Tabel 8, terdapat 107 orang THL yang terdiri dai 64 orang THL laki-laki dan 43 orang THL perempuan. Namun demikian, oleh karena THL memiliki tupoksi yang berbeda dengan penyuluh PNS maka tidak menjadi fokus penelitian ini. 5.2.2 Distribusi Penyuluh Menurut Kelompok Umur Berikut ini akan dipaparkan mengenai distribusi penyuluh menurut kelompok umur. Sebagaimana terlihat pada Tabel 10, baik penyuluh laki-laki maupun perempuan, umumnya berada pada kelompok umur 50-59 tahun. Tabel 10 juga menunjukkan bahwa persentase penyuluh pada kelompok umur 55-59 tahun cukup tinggi. Merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1986 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian dimana usia pensiun
39
Penyuluh Pertanian pada setiap jenjang adalah 60 tahun, diketahui bahwa 24 persen
penyuluh di Kabupaten Bogor akan segera mencapai masa pensiun.
Distribusi Penyuluh di Kabupaten Bogor Menurut Kelompok umur, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin selengkapnya disajikan pada Tabel 10. Tabel 10 Distribusi Penyuluh Menurut Kelompok Umur, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Tahun 2009 (dalam persen) Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian Total Terampil Ahli Kelompok LakiLakiLakiUmur Perempuan Perempuan Perempuan laki laki laki (n=29) (n=18) (n=11) (n=141) (n=52) (n=89) 25-29 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 30-34 0,0 0,0 0,7 10,3 0,7 10,3 35-39 0,0 0,0 0,7 13,8 0,7 13,8 40-44 2,1 6,9 0,7 10,3 2,8 17,2 45-49 12,1 3,4 7,1 3,4 19,1 6,9 50-54 31,2 17,2 16,3 10,3 47,5 27,6 55-59 16,3 10,3 8,5 13,8 24,8 24,1 60 1,4 0,0 1,4 0,0 2,8 0,0 Jumlah 63,1 37,9 36,9 62,1 100,0 100,0 Sumber: Daftar Pegawai BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2009
5.2.3 Distribusi Penyuluh Menurut Tingkat Pendidikan Tabel 11 mengemukakan distribusi penyuluh di Kabupaten Bogor menurut tingkat pendidikan formal yang mereka tamatkan. Tabel 11
Distribusi Penyuluh Menurut Tingkat Pendidikan, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin Kabupaten Bogor, Tahun 2009 (dalam persen)
Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian Total Terampil Ahli Pendidikan LakiLakiLakiTerakhir Perempuan Perempuan Perempuan laki laki laki (n=29) (n=18) (n=11) (n=141) (n=52) (n=89) SPMA/Sederajat 24,1 13,8 0,0 0,0 24,1 13,8 DIII 31,2 24,1 3,5 6,9 34,8 31,0 DIV 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 S1 7,8 0,0 29,1 48,3 36,9 48,3 S2 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 6,9 Jumlah 63,1 37,9 36,9 62,1 100,0 100,0 Sumber: Daftar Pegawai BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2009
Berdasarkan data pada Tabel 11 diketahui secara umum tingkat pendidikan penyuluh berada pada jenjang Strata 1, dimana persentase penyuluh perempuan
40
lebih tinggi sekitar sebelas persen dibandingkan penyuluh laki-laki. Tidak ditemukan lagi penyuluh yang berpendidikan SPMA/sederajat pada penyuluh perempuan. Hal ini menarik sebab justru perempuan lebih akses pada pendidikan. Berdasarkan Jabatan Fungsional fungsional, umumnya tingkat pendidikan penyuluh laki-laki adalah Diploma III, merupakan Penyuluh Pertanian Terampil. Adapun penyuluh perempuan umumnya merupakan lulusan S1 dan berada pada Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli dengan jenjang Jabatan Penyuluh Petanian Pratama. Saat ini pemerintah telah menetapkan standar minimal pendidikan bagi penyuluh yaitu jenjang Strata 1. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah mewajibkan bagi seluruh penyuluh di BP4K dan BP3K yang belum menamatkan pendidikan hingga jenjang S1 untuk mengikuti tugas belajar. 5.2.4 Disitribusi Penyuluh Menurut Golongan Kepangkatan Distribusi penyuluh di Kabupaten Bogor menurut golongan kepangkatan, Jabatan Fungsionaldan jenis kelamin disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Distribusi Penyuluh Menurut Golongan Kepangkatan, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Tahun 2009 (dalam persen) Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian Total Terampil Ahli Golongan LakiLakiLakiKepangkatan Perempuan Perempuan Perempuan laki laki laki (n=11) (n=18) (n=29) (n=89) (n=52) (n=141) II/c 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 II/d 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 III/a 2,8 6,9 4,3 31,0 7,1 37,9 III/b 19,9 3,4 3,5 0,0 23,4 3,4 III/c 25,5 10,3 8,5 3,4 34,0 13,8 III/d 12,1 17,2 9,2 6,9 21,3 24,1 IV/a 0,0 0,0 11,3 20,7 11,3 20,7 Jumlah 63,1 37,9 36,9 62,1 100,0 100,0 Sumber: Daftar Pegawai BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2009
Umumnya penyuluh di Kabupaten Bogor berada pada golongan pangkat III/c. Hal ini sesuai dengan jenjang jabatan mayoritas penyuluh yakni Penyuluh Pertanian Penyelia. Merujuk pada Pasal 7 PERMENPAN Nomor 2 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa jenjang pangkat pada golongan ruang III/c antara lain merupakan Penyuluh Penyuluh Pertanian Penyelia. Dilihat dari jenis kelamin,
41
mayoritas penyuluh laki-laki berada pada golongan III/c, sedangkan perempuan dominan pada golongan III/a. Diduga hal ini berhubungan dengan tuntutan affirmative action bahwa seharusnya SDM perempuan dalam organisasi itu sedikitnya 30 persen. 5.2.5 Distribusi Penyuluh Menurut Bidang Keahlian Tabel 13 menyajikan distribusi penyuluh di di Kabupaten Bogor menurut bidang keahlian, Jabatan Fungsional dan jenis kelamin. Tabel 13 Distribusi Penyuluh Menurut Bidang Keahlian, Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor, Tahun 2009 (dalam persen)
Bidang Keahlian
Penyuluh Pertanian Penyuluh Kehutanan Penyuluh Perikanan/peternakan
Penyuluh Penyuluh Pertanian Total Pertanian Ahli Terampil LakiPerem- LakiPeremLakiPeremlaki puan laki puan laki puan (n=89) (n=11) (n=52) (n=18) (n=141) (n=29) 44,0 34,5 32,6 58,6 76,6 93,1 13,5 3,4 0,7 0,0 14,2 3,4 5,7
0,0
3,5
3,4
9,2
3,4
63,1 37,9 36,9 62,1 Sumber: Daftar Pegawai BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2009
100,0
100,0
Jumlah
Data sebagaimana terlihat pada Tabel 12 menunjukkan bahwa penyuluh pertanian sangat dominan. Hal ini tampaknya berhubungan dengan kondisi wilayah dan penduduk di Kabupaten Bogor. Luas lahan pertanian di Kabupaten Bogor yaitu seluas 159,2 hektar atau 53 persen dari total wilayah pertanian di Kabupaten Bogor, sedangkan luas kolam di Kabupaten Bogor sekitar 2.351 hektar atau 1,5 persen dari total wilayah pertanian di Kabupaten Bogor. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Bogor kekurangan tenaga penyuluh, hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) seKabupaten
Bogor
mengeluhkan
minimnya
tenaga
penyuluh
pertanian
(www.poskota.com). 5.3 Relasi Gender di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diketahui jumlah penyuluh perempuan di Kabupaten Bogor hanya sebesar 17 persen. Lebih tingginya jumlah dan persentase penyuluh tampaknya berhubungan dengan masih adanya bias
42
gender yang mengedepankan penyuluh laki-laki dalam rekrutmen penyuluh di kabupaten ini. Namun demikian, jika diamati penyuluh perempuan memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih baik. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11, tidak satupun penyuluh perempuan yang latar belakang pendidikannya SPMA. Lebih lanjut, terdapat penyuluh perempuan yang tingkat pendidikannya adalah S2 (6,9 persen), sementara umumnya tingkat penyuluh laki-laki merupakan tamatan Diploma III. Hal ini berdampak pada golongan pangkat penyuluh perempuan yakni IV/a dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Madya. Berdasarkan laporan diketahui bahwa dua posisi tertinggi di BP4K, yakni Kepala BP4K dan Wakil Kepala BP4K ditempati oleh perempuan. Selain itu perempuan juga menempati jabatan Koordinator Penyuluh Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang dinilai kompeten dan mampu dapat menjadi pemimpin. Merujuk pada definisi kesetaraan gender dari Menneg PP yang menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumberdaya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan, dapat disimpulkan bahwa telah ada kesetaraan gender pada level BP4K. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kepala BP3K diangkat oleh Bupati atas usulan BP4K. Demikian halnya, saat BP4K belum dibentuk, calon ketua BPP diangkat oleh Bupati atas usulan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Belum ada syarat tertulis yang bagi calon ketua BP3K, namun minimal calon ketua BP3K harus senior dan terampil pada bidangnya. Mengingat bahwa 71 persen penyuluh baik laki-laki maupun perempuan sudah senior dan terdapat dua orang penyuluh perempuan yang tamat S2, sementara di BP3K seluruhnya dikepalai oleh laki-laki, dinilai belum ada kesetaraan gender pada level BP3K.
