BAB l. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang didirikan dibawah proyek ATA - 297 (Agriculture Technical Assistance - 297) diatas tanah seluas 5.5 Ha pada tahun 1985 yang merupakan proyek kerjasama teknis antara Pemerintah
Indonesia
melalui
Direktorat
Jenderal
Peternakan,
Departemen Pertanian dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Pada bulan Juni 1998, oleh Komite Akreditasi Nasional Badan
Standardisasi
Nasional,
BPMSOH
terakreditasi
sebagai
laboratorium penguji di tingkat nasional, kemudian pada bulan Agustus 2002, pada sidang tahunan ke X ASEAN Sectoral of Working Groups on Livestock (ASWGL) di Malaysia, ditetapkan bahwa BBPMSOH merupakan laboratorium penguji vaksin hewan yang terakreditasi di tingkat ASEAN, dan disahkan kembali oleh Special Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SOMAMAF) ke-28 tahun 2007 di Singapura. Sejak
BBPMSOH
ditetapkan
sebagai
laboratorium
yang
terakreditasi baik tingkat Nasional maupun ASEAN, menunjukkan bahwa kredibilitas BBPMSOH sebagai Laboratorium penguji mutu dan sertifikasi obat hewan baik Nasional maupun ASEAN telah diakui dan teruji sekaligus merupakan tantangan bagi BBPMSOH untuk dapat menguji mutu obat hewan yang beredar di Regional ASEAN. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, maka BPMSOH (Eselon IIIa) berubah statusnya menjadi Balai Besar (Eselon IIb) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.628/KPTS/OT.140/12/2003 tentang
1
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan payung hukum bidang peternakan dan kesehatan hewan termasuk
didalammya
berdasarkan
Surat
mengatur
mengenai
Keputusan
Menteri
obat
hewan.
Pertanian
Dan
Nomor
628/Kpts/OT.140/12/2003, bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan TAP MPR No. XI/1998 dan Undang - Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti dituangkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
No.589/1999
Keputusan
Kepala
dan
LAN
telah
disempurnakan
No.239/2003,
dan
melalui
Peraturan
Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
2
merupakan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). BBPMSOH merupakan salah satu aset Nasional dan sebagai Laboratorium Acuan dalam hal “pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan” yang berperan dalam hal “terjaminnya mutu obat hewan” yang beredar di masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap industri obat hewan melalui pengawasan peredaran obat hewan dengan cara pengkajian dan pemantauan terhadap obat hewan yang beredar di depo
obat
hewan
dan
/
atau
peternak.
Sehingga
program
pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dapat terlaksana dengan baik. Untuk
lebih
meningkatkan
pelaksanaan
pemerintahan
yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BBPMSOH sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai misi serta tujuan pemerintah serta dalam rangka perwujudan Good Governance perlu dibuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Departemen Pertanian; 4. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 110/Kpts/OT.210/2/1993 tentang Pengujian Residu Obat Hewan dan Cemaran Mikroba; 5. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 466/Kpts/TN.260/5/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik;
3
6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan; 7. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 628/KPTS/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. C. Gambaran Umum BBPMSOH 1. Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628/Kpts/OT.140/12/2003,
Struktur
Organisasi
BBPMSOH
dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh : 1. Bagian Umum a. Sub Bagian Program dan Keuangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, kerjasama, evaluasi dan laporan kegiatan
pengujian
pemantauan
obat
mutu, hewan,
sertifikasi, serta
pengkajian
pelaksanaan
dan
urusan
keuangan. b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan. c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 2. Bidang Pelayanan Pengujian a. Seksi Sampel Mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian
4
pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan. b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah Mempunyai
tugas
melakukan
pengelolaan
hewan
percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. 3. Bidang Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji a. Seksi Sertifikasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi obat hewan, pemantauan obat hewan yang beredar dan penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan. b. Seksi Pengamanan Hasil Uji Mempunyai tugas melakukan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan dan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji. 4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Medik dan Paramedik Veteriner Mempunyai
tugas
melaksanakan
kegiatan
fungsional
pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tugas, Pokok dan Fungsi Berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
628/Kpts/OT.140/12/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang kedudukan, tugas dan fungsi BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BBPMSOH mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan.
5
Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut
BBPMSOH
menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; b. pelaksanaan sertifikasi obat hewan; c. pelaksanaan pengkajian obat hewan; d. pelaksanaan pemantauan obat hewan; e. pelaksanaan pengembangan tehnik dan metoda pengujian mutu obat hewan; f. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; g. pengelolaan hewan percobaan; h. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan; i. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan; j. pemberian pelayanan tehnik kegiatan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan; k. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.
6
BAB lI. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BBPMSOH dipengaruhi oleh lingkungan strategis unit kerja, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengaruh internal dan eksternal unit kerja saling terkait erat. Untuk itu, perlu dilaksanakan analisis lingkungan strategis pada unit kerja. Penyusunan perencanaan strategis BBPMSOH dikembangkan berdasarkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih aspiratif dan partisipasi yang diarahkan pada pencapaian ”good governance” secara substansial yang berujung pada akuntabilitas kinerja pemerintah. 1. Visi Mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu mewujudkan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Maka Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan adalah sebagai berikut: “Terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di Indonesia untuk
mendukung pembangunan peternakan yang tangguh
melalui pelayanan prima.” 2. Misi Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelaksanaan pengujian mutu obat hewan; b. Meningkatkan pelaksanaan sertifikasi obat hewan; c. Mendorong pelaksanaan pengkajian obat hewan;
7
d. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; e. Mendorong pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan; f. Meningkatkan kualitas pakan hewan percobaan; g. Penyusunan formulasi pakan hewan percobaan; h. Mendukung tersedianya pakan hewan percobaan yang cukup; i.
Meningkatkan pengelolaan dan tersedianya hewan percobaan yang cukup dan memenuhi syarat;
j.
Mendukung
terciptanya
lingkungan
yang
kondusif
bagi
kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan; k. Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan hasil uji; l.
Tercipta dan terlaksananya sistem mutu;
m. Peningkatan penyediaan sarana pelayanan teknik kegiatan pengujian dan pengkajian; n. Peningkatan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar. Dari sekian banyak Misi yang tersebut diatas, dipilih 5 Misi sebagai prioritas utama yaitu : 1. Meningkatkan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; 2. Mendorong pelaksanaan pengkajian obat hewan; 3. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar; 4. Mendorong pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian; 5. Meningkatkan pelaksanan sistem mutu serta pelayanan teknik kegiatan pengujian mutu obat hewan.
8
3. Tujuan BBPMSOH bertujuan untuk meningkatkan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia dengan cara : a. Meningkatkan kegiatan pengujian mutu obat hewan. b. Meningkatkan kegiatan pemantauan obat hewan. c. Melaksanakan kegiatan pengkajian obat hewan. d. Mengembangkan teknik dan metoda pengujian. e. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian. f. Meningkatkan Kualitas SDM. 4. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja BBPMSOH adalah : a. Tersedianya SDM yang kompeten. b. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. c. Terlaksananya hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait. d. Terlaksananya pelayanan pengujian yang prima, cepat, tepat waktu dan non diskriminasi. e. Terlaksananya penggunaan metoda pengujian baku dan sistem mutu ISO/SNI 17025 2008. f. Terlaksananya pengujian mutu obat hewan untuk semua jenis permintaan. g. Tersedianya ketetapan dan peraturan pengujian mutu obat hewan yang jelas, tegas, koordinatif dan komunikatif. h. Meningkatnya kesadaran pengusaha obat hewan tentang pentingnya pengujian mutu obat hewan. i. Terlaksananya penegakan hukum. j. Meningkatnya kinerja SDM. k. Terlaksananya prosedur pelayanan pengujian mutu obat hewan yang jelas dan pasti.
9
5. Kebijakan Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran BBPMSOH, untuk arah kebijakan yang diambil adalah berpedoman pada Kebijakan Pemerintah Pusat yaitu : a. Meningkatkan
kualitas
kebijakan
pembinaan
SDM
dan
pelayanan pengujian. b. Meningkatkan kualitas kebijakan mutu kegiatan pengujian di segala bidang. c. Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan melalui penerapan peraturan obat hewan. d. Meningkatkan kualitas kebijakan prosedur pelayanan pengujian mutu obat hewan. e. Melakukan evaluasi mutu kegiatan pengujian dan kelayakan sarana dan prasarananya.
6. Program a. Penambahan dan peningkatan disiplin dan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan. b. Peningkatan
sarana
dan
prasarana,
penambahan
dan
regenerasi alat yang rusak/tua secara bertahap. c. Peningkatan hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait. d. Peningkatan kapasitas kualitas uji obat hewan. e. Peningkatan pengembangan metoda uji kearah yang lebih baik dan mudah dilaksanakan. f. Peningkatan kapasitas penerapan peraturan obat hewan. g. Peningkatan pembinaan teknis pengujian kepada perusahaan obat hewan. h. Penambahan ruang uji dan kandang hewan percobaan BSL-3 serta penyediaan sarana penunjang untuk operasionalnya. i.
Pemeliharaan
dan
perawatan
sarana
dan
prasarana
laboratorium/ kantor serta pengelolaan limbah.
10
j.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas informasi dan referensi/ perpustakaan yang berbasis teknologi informatika.
k. Peningkatan ketersediaan bahan-bahan pengujian, bahanbahan
standar,
bahan
penunjang
termasuk
untuk
operasionalisasi BSL-3. l.
Sosialisasi kegiatan pengujian, pengkajian dan pemantauan melalui pembuatan Booklet, Leaflet dan Bulletin.
m. Akreditasi tingkat ASEAN dan ISO/SNI 17025 2008.
B. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 59/Kpts/P0610/05/2007 tanggal 9 Mei 2007, telah menetapkan 12 penyakit hewan menular yang mendapat prioritas pengendalian dan
atau
Brucellosis,
pemberantasannya, Anthrax,
yaitu
Salmonellosis,
Rabies, Newcastle
Avian
Influenza,
Disease
(ND),
Jembrana, Bovine Viral Diarhae (BVD), Septicaemia Epizootica (SE), Hog Cholera, Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) dan Gumboro. Untuk mencegah penyakit tersebut perlu dilakukan vaksinasi menggunakan vaksin/obat hewan berkualitas yang telah diuji mutunya di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Selain itu, vaksin/obat hewan yang beredar di Indonesia harus dilaksanakan pengujian mutu dan dilakukan pengkajian dan pemantauan obat hewan yang beredar untuk menjamin mutu obat hewan tersebut. Dalam BBPMSOH
rangka dalam
melaksanakan melaksanakan
tugas pengujian
pokok mutu,
dan
fungsi
sertifikasi,
pengkajian dan pemantauan obat hewan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, maka dibuat penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan.
11
BBPMSOH membuat Rencana Kinerja Tahunan dengan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2011, yaitu: 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut yaitu jumlah sampel pengujian obat hewan dalam rangka sertifikasi sebanyak 475 sampel dan sampel kiriman daerah sebanyak 150 sampel. Rincian sampel pengujian obat hewan dalam rangka sertifikasi sebagai berikut : -
Sampel vaksin virus sebanyak 75 sampel
-
Sampel vaksin bakteri sebanyak 25 sampel
-
Sampel obat umum/antibiotik sebanyak 375 sampel
2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut yaitu jumlah sampel yang diambil dalam rangka kegiatan pengkajian obat hewan yaitu: -
Pengkajian Bakteriologi sebanyak 547 sampel dengan rincian sebagai berikut: 1. Vaksin Brucella sebanyak 7 sampel. 2. Serum darah sapi sebanyak 180 sampel. 3. Swab vagina sapi sebanyak 180 sampel. 4. Feses sapi sebanyak 180 sampel.
-
Pengkajian Virologi sebanyak 816 sampel dengan rincian sebagai berikut: 1. Vaksin Infectious Bronchitis sebanyak 16 sampel. 2. Serum darah ayam sebanyak 800 sampel.
-
Pengkajian Antibiotik Tylosin sebanyak 88 sampel.
3. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pemantauan obat hewan. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut yaitu jumlah sampel yang diambil dalam rangka kegiatan pemantauan obat hewan yaitu vaksin rabies sebanyak 27 sampel.
12
4. Peningkatan
penguatan
kelembagaan
dan
sistem
mutu
laboratorium. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut yaitu BBPMSOH menjadi laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN dengan mendapat 1 (satu) sertifikat akreditasi ASEAN. Formulir Rencana Kinerja Tahunan BBPMSOH Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2. Sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 tersebut merupakan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa obat hewan, sehingga masyarakat memperoleh obat hewan yang terjamin kualitasnya.
13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011, BBPMSOH mempunyai 4 (empat) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun
2011,
pencapaian
sasaran
strategis
tersebut
dapat
diinformasikan sebagai berikut: 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini terdiri dari : a. Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen
obat
hewan
tersebut
untuk
diuji.
Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi
peternak
sebagai
pengguna/konsumen
dari
perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal). b. Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pengujian sewaktuwaktu. Pelaksanaan pengujian obat hewan sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (on the spot) ke perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel, kemudian dilakukan
pengujian
obat
tersebut
di
BBPMSOH
untuk
mengetahui apakah memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu.
14
Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, Bab.III, Bagian kedua, Pasal 22 sampai dengan 25 mengenai pengujian sewaktu-waktu yang dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran. Sampel obat hewan yang diambil adalah sampel yang sudah mempunyai nomor registrasi, atau berdasarkan data sampel yang masuk 3 tahun terakhir. c. Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar
di
wilayahnya
masing-masing
dalam
rangka
pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman daerah dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu obat hewan pada tahun 2011 yaitu untuk jumlah sampel pengujian obat hewan dalam rangka sertifikasi dari target sebanyak 475 sampel dapat terrealisasi sebanyak 565 sampel (119%). Rincian sampel pengujian obat hewan dalam rangka sertifikasi sebagai berikut : -
Sampel vaksin virus dari target sebanyak 75 sampel terealisasi sebanyak 78 sampel.
-
Sampel vaksin bakteri dari target sebanyak 25 sampel terealisasi sebanyak 28 sampel.
-
Sampel obat umum/antibiotik dari target sebanyak 375 sampel terealisasi sebanyak 459 sampel.
15
Sedangkan sampel kiriman daerah dari target sebanyak 150 sampel dapat terrealisasi sebanyak 153 sampel (102%). Berdasarkan
realisasi
pelaksanaan
kegiatan
tersebut
yang
melebihi 100%, maka sasaran strategis peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan berhasil tercapai. 2. Peningkatan pelaksanaan pengkajian obat hewan. Kegiatan
pengkajian
obat
hewan
dilaksanakan
dengan
pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 2011 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu pengkajian vaksin Infectious
Bronchitis
(IB),
pengkajian
vaksin
Brucella
dan
seroepidemiologi penyakit Clamidiosis, Brucellosis, Koksidiosis dan Q Fever serta pengkajian obat antibiotik Tylosin. Realisasi kegiatan pengkajian obat hewan yaitu: -
Pengkajian Bakteriologi dari target sebanyak 547 sampel terrealisasi sebanyak 542 sampel (99,08%) dengan rincian sebagai berikut: 1. Vaksin Brucella dari target sebanyak 7 sampel terrealisasi sebanyak 2 sampel (28.6%). 2. Serum darah sapi dari target sebanyak 180 sampel terealisasi 180 sampel (100%). 3. Swab vagina sapi dari target sebanyak 180 sampel terealisasi 180 sampel (100%). 4. Feses sapi dari target sebanyak 180 sampel terealisasi 180 sampel (100%).
-
Pengkajian
Virologi
dari
target
sebanyak
816
sampel
terealisasi sebanyak 815 sampel (99,87%) dengan rincian sebagai berikut: 1. Vaksin Infectious Bronchitis dari target sebanyak 16 sampel terealisasi sebanyak 15 sampel (94%). 2. Serum darah ayam dari target sebanyak 800 sampel terealisasi 800 sampel (100%).
16
-
Pengkajian Antibiotik dari Tylosin target sebanyak 88 sampel terealisasi 74 sampel (84%).
Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan pengkajian tersebut yang belum mencapai 100%, maka sasaran strategis peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan masih belum berhasil tercapai. 3. Peningkatan pelaksanaan pemantauan obat hewan. Kegiatan pemantauan obat hewan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana terjadinya penurunan mutu vaksin dan antibiotik dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo dan pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan vaksin dan antibiotik di lapangan ini dimaksudkan untuk: 1) Melindungi konsumen dari pemakaian vaksin dan antibiotik yang tidak bermutu. 2) Mempertahankan mutu vaksin dan antibiotik di lapangan. 3) Mengetahui faktor penurunan mutu vaksin, yang disebabkan oleh
faktor
eksternal
seperti
penyimpanan
(di
pabrik
importir/pengecer), tranportasi (di Produsen/ lmportir/ distributorpengecer/Depo-pengguna/peternak/ dokter hewan praktek) dan aplikasinya. Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu jumlah sampel yang diambil dalam rangka kegiatan pemantauan obat hewan yaitu vaksin rabies dari target sebanyak 27 sampel terealisasi sebanyak 32 sampel (118,5%). Berdasarkan
realisasi
pelaksanaan
kegiatan
tersebut
yang
melebihi 100%, maka sasaran strategis peningkatan pelaksanaan pemantauan obat hewan berhasil tercapai.
17
4. Peningkatan
penguatan
kelembagaan
dan
sistem
mutu
kelembagaan
dan
sistem
mutu
laboratorium. Pelaksanaan
penguatan
laboratorium pada tahun 2011 lebih menitikberatkan pada pelaksanaan re-akreditasi ASEAN. Kegiatan pada tahun 2011 meliputi pelaksanaan tindakan perbaikan atas temuan-temuan pada saat re-asessmen yang dilakukan pada tahun 2010. Hasil tindakan perbaikan tersebut selanjutnya dibawa ke pertemuan ASEAN Sectoral Working Group of Livestock (ASWGL) yang diselenggarakan di Malaysia pada tanggal 4 – 6 Mei 2011. Hasil pertemuan ASWGL diputuskan bahwa ketua tim audit yaitu Dr. Jarunee Satra, akan melaksanakan revisit di BBPMSOH untuk memverifikasi semua tindakan perbaikan atas temuan saat asessmen. kegiatan revisit BBPMSOH oleh Dr. Jarunee Satra dilaksanakan pada tanggal 27 Juni – 1 Juli 2011, Pada akhir kegiatan revisit, Dr. Jarunee
Satra
memberikan
apresiasi
yang
tinggi
untuk
BBPMSOH, karena semua tindakan perbaikan yang dilakukan oleh BBPMSOH telah memenuhi semua rekomendasi yang diberikan oleh tim audit, ASEAN Accreditation Criteria for Animal Vaccine Testing Laboratories dan ISO/ IEC 17025:2005. Sebagai ketua tim audit, Dr. Jarunee Satra mengirimkan laporan hasil revisit kepada semua anggota tim audit. Setelah semua tim audit mereview dan menyetujui hasil laporan audit BBPMSOH untuk proses akreditasi secara keseluruhan maka Dr. Jarunee Satra mengirimkan laporan akhir ke Sekretariat ASEAN dan dibahas dalam SOM-AMAF yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 3-4 Oktober 2011. Pada sidang SOM-AMAF ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober 2011 di Jakarta, BBPMSOH telah dinyatakan lulus dalam re-akreditasi tingkat ASEAN dan sudah menerima sertifikat
18
tersebut pada tanggal 21 Desember 2011 dengan ruang lingkup pengujian : 1. Vaksin Newcastle Disease Aktif 2. Vaksin Newcastle Disease Inaktif 3. Vaksin Marek’s Disease Aktif 4. Vaksin Infectious Laryngotracheitis Aktif 5. Vaksin Infectious Bronchitis Aktif 6. Vaksin Infectious Bronchitis Inaktif 7. Vaksin Egg Drop Syndrome ’76 Inaktif 8. Vaksin Infectious Coryza Inaktif 9. Vaksin Fowl Cholera Inaktif Proses
pencapaian
re-akreditasi
ASEAN
telah
selesai
dilaksanakan dengan waktu sekitar 18 (delapan belas) bulan dimulai dari pengajuan sampai diterimanya sertifikat. Akreditasi ulang akan dilakukan pada tahun 2014. Realisasi pelaksanaan sasaran strategis kegiatan penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium tersebut yaitu BBPMSOH menjadi laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN dengan mendapat 1 (satu) sertifikat akreditasi ASEAN berhasil tercapai (100%). Berdasarkan capaian realisasi dari masing-masing sasaran strategis dapat dikemukakan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011, hanya satu sasaran
strategis
yang
tidak
tercapai
targetnya.
Formulir
Pengukuran Kinerja BBPMSOH Tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 3.
19
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BBPMSOH tahun 2011, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dari masing-masing sasaran kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu obat hewan pada tahun 2011 yaitu untuk jumlah sampel pengujian obat hewan dalam rangka sertifikasi dari target sebanyak 475 sampel dapat terrealisasi sebanyak 565 sampel (119%). Sedangkan sampel kiriman daerah dari target sebanyak 150 sampel dapat terrealisasi sebanyak 153 sampel (102%). Dengan demikian, pada kegiatan ini, target total sebanyak 625 sampel diperoleh realisasi sebanyak 718 sampel (114,88%). Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2010 yaitu dari total target sebanyak 625 sampel diperoleh realisasi sebanyak 610 sampel (97,6%), maka pada tahun 2011 terjadi kenaikan dalam pencapaian kinerja sebesar 17,28%. Rekapitulasi penerimaan sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2011 dan tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang melebihi 100%, maka sasaran strategis peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan berhasil tercapai. Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya karena: a. Masa berlakunya nomor registrasi obat hewan mengalami perubahan dari 5 tahun menjadi 10 tahun sejak tahun 2000 sehingga jumlah sampel yang akan diregistrasi ulang akan terjadi peningkatan pada TA 2011.
20
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan ke BBPMSOH. c. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikasi mutu di BBPMSOH. d. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis pengujian mutu obat hewan di tahun mendatang adalah: a. Mengoptimalkan
koordinasi
yang
lebih
efektif
dan
mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan. b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa. c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pengujian mutu obat hewan dapat berjalan dangan baik dan lancar serta selesai tepat waktu. d. Menambah fasilitas laboratorium BSL-3 untuk pengujian produk biologik yang bersifat zoonosis.
21
e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pengujian mutu obat hewan. 2. Peningkatan pelaksanaan pengkajian obat hewan. Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan pengkajian obat hewan tahun 2011 dengan total target sebanyak 1451 sampel dan total realisasi sebanyak 1431 sampel (98,62%) belum mencapai 100%, maka sasaran strategis peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan masih belum berhasil tercapai. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2010 yaitu dari total target sebanyak 680 sampel diperoleh realisasi sebanyak 852 sampel (125,29%), maka pada tahun 2011 terjadi kenaikan dalam jumlah target sampel namun belum berhasil dalam pencapaian pelaksanaan kinerjanya. Rekapitulasi jumlah sampel pengkajian obat hewan tahun 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 5. Faktor-faktor
yang
menjadi
penyebab
belum
berhasilnya
pencapaian sasaran strategis tersebut adalah: f. Untuk sampel pengkajian vaksin Brucella dan vaksin Infectious Bronchitis yang tidak mencapai target, pada saat pengambilan sampel di lapangan, vaksin tersebut sedang tidak ada stok barang dan vaksin yang ada stok barangnya mempunyai masa kadaluarsa yang hampir habis (kurang dari 6 bulan). g. Untuk sampel pengkajian antibiotik Tylosin yang tidak mencapai target, pada saat pengambilan sampel di lapangan, obat hewan tersebut sedang tidak ada stok barang, dan obat hewan yang mengandung antibiotik Tylosin hanya sedikit yang beredar di daerah tersebut. Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis pengkajian obat hewan di tahun mendatang adalah:
22
a. Mengoptimalkan
koordinasi
yang
lebih
efektif
dan
mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target yang ditetapkan. b. Merencanakan kegiatan secara tepat dan matang serta berkoordinasi secara optimal dengan instansi terkait untuk proses pengambilan sampel pengkajian, agar sampel dapat diperoleh sesuai target yang ditetapkan. 3. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pemantauan obat hewan. Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu jumlah sampel yang diambil dalam rangka kegiatan pemantauan obat hewan yaitu vaksin rabies dari target sebanyak 27 sampel terealisasi sebanyak 32 sampel (118,5%). Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2010 yaitu dari total target sebanyak 57 sampel diperoleh realisasi sebanyak 58 sampel (101,75%), maka pada tahun 2011 terjadi kenaikan dalam pencapaian kinerja sebesar 6,75%. Rekapitulasi jumlah sampel pemantauan obat hewan tahun 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6. Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang melebihi 100%, maka sasaran strategis peningkatan pelaksanaan pelayanan pemantauan obat hewan berhasil tercapai. Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diantaranya karena adanya beberapa daerah yang sedang terjadi wabah rabies seperti di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah menyalurkan vaksin rabies untuk penanggulangan wabah tersebut sehingga banyak vaksin rabies yang beredar di wilayah tersebut. Dengan demikian, adanya dukungan fasilitasi vaksin dan petugas di daerah
23
yang kooperatif, mampu memberikan kemudahan dalam proses pengambilan sampel vaksin rabies di lapangan. 4. Peningkatan
penguatan
kelembagaan
dan
sistem
mutu
laboratorium. Realisasi pelaksanaan sasaran strategis kegiatan penguatan kelembagaan
dan
sistem
mutu
laboratorium
tersebut
yaitu
BBPMSOH menjadi laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN dengan mendapat 1 (satu) sertifikat akreditasi ASEAN berhasil tercapai
(100%).
Pada
tahun
2010,
kegiatan
penguatan
kelembagaan dan sistem mutu laboratorium masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan assessment oleh Assesor ASEAN. Salinan Sertifikat Akreditasi ASEAN dapat dilihat pada Lampiran 7. Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2011 diantaranya karena adanya motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf BBPMSOH untuk mendapatkan akreditasi tingkat ASEAN dengan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan dari semua temuan assesor ASEAN. Akreditasi tingkat ASEAN juga menjadi kebanggaan Indonesia karena BBPMSOH menjadi focal point (acuan) tingkat ASEAN dalam pengujian mutu obat hewan.
24
BAB IV. PENUTUP 1. Pada tahun 2011 melaksanakan sasaran strategis sesuai rencana kinerja tahunan dan rencana strategis BBPMSOH yaitu sasaran strategis (1) Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan; (2) Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan; (3) Peningkatan pelaksanaan pelayanan pemantauan obat hewan; dan (4) Peningkatan penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium. 2. Berdasarkan Realisasi dari seluruh pelaksanaan sasaran strategis, BBPMSOH telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari total target sebanyak 2.103 sampel dapat dicapai realisasi sebanyak 2.181 sampel (103,7%), dengan rincian (1) pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu obat hewan dari target total sebanyak 625 sampel diperoleh realisasi sebanyak 718 sampel (114,88%); (2) kegiatan pengkajian obat hewan dengan total target sebanyak 1451 sampel diperoleh total realisasi sebanyak 1431 sampel (98,62%); (3) kegiatan pemantauan obat hewan yaitu vaksin rabies dari target sebanyak 27 sampel terealisasi sebanyak 32 sampel (118,5%); (4) kegiatan penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium tersebut yaitu BBPMSOH mendapat 1 (satu) sertifikat akreditasi ASEAN (100%). 3. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya kesadaran pengguna jasa untuk mendaftarkan produknya baik untuk obat hewan baru atau untuk daftar ulang, adanya peningkatan untuk kesadaran dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan obat hewan yang beredar di wilayahnya dengan melakukan pengujian obat hewan di BBPMSOH.
25
4. Sasaran kinerja pelaksanaan pengkajian obat hewan yang belum tercapai disebabkan adanya kendala teknis seperti sampel sedang tidak tersedia / tidak ada stok saat pengambilan dan waktu kadaluarsa yang hampir habis masa berlakunya (kurang dari 6 bulan). 5. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis adalah: a. Mengoptimalkan
koordinasi
yang
lebih
efektif
dan
mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang ditetapkan. b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka
memberikan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
pengguna jasa. c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dangan baik dan lancar serta selesai tepat waktu. d. Menambah fasilitas laboratorium BSL-3 untuk pengujian produk biologik yang bersifat zoonosis. e. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pengujian mutu obat hewan.
26
