BAB IV PEMBAHASAN
IV.1
Evaluasi Pendapatan dan Beban pada Laporan Laba Rugi PT MMS Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan pajak dalam pengakuan pendapatan
dan beban akan mengakibatkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Dalam laporan keuangan komersial, setiap pengeluaran perusahaan dalam operasinya dapat dijadikan beban. Tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak semua beban komersial tersebut dapat dijadikan beban fiskal. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukannya beberapa koreksi yang biasa disebut dengan koreksi fiskal. Terdapat dua macam koreksi fiskal yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan. Sebelum melakukan koreksi fiskal, perlu dilakukan analisis terhadap pendapatanpendapatan dan beban-beban pada PT MMS. Berikut ini adalah pendapatan dan beban yang terdapat dalam laporan laba rugi PT MMS pada tahun 2006 : 1. Pendapatan Disebutkan dalam laporan laba rugi komersial PT MMS bahwa penghasilan neto dari peredaran usaha perusahaan berasal dari pendapatan tol sebesar Rp
48
175.528.064.300,00 dan jumlah pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 2.473.109.712,00. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap laporan pendapatan perusahaan, berikut ini merupakan penjelasan dari pos-pos akun pendapatan perusahaan, yaitu : a. Pendapatan tol Dalam menjalankan usahanya di bidang pengusahaan jalan tol, PT MMS memperoleh pendapatan operasional dari penjualan tiket jalan tol kepada pengguna
jalan
tol.
Pendapatan
tol
pada
tahun
2006
sebesar
Rp.
175.528.064.300,00. b. Pendapatan lain-lain Pendapatan ini merupakan pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional rutin perusahaan. Yang termasuk didalam pendapatan lain-lain yaitu: -
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp. 701.059.749,00
-
Penghasilan iklan sebesar Rp. 77.696.273,00
-
Penghasilan sewa sebesar Rp. 985.420.000,00
-
Penghasilan penjualan assets sebesar Rp. 267.000.000,00
-
Lain-lain bersih sebesar Rp. 441.933.690,00
Pada pendapatan lain-lain ini terdapat pendapatan yang berasal dari sewa bangunan sebesar Rp 985.420.000,00 pada penghasilan sewa dan Rp. 135.446.179,00 pada lain-lain bersih. 2. Beban Dalam laporan keuangan komersial PT MMS disebutkan bahwa beban usaha
49
langsung sebesar Rp. 88.630.397.928,00 yang terdiri dari beban depresiasi dan amortisasi sebesar Rp. 53.038.550.664,00 dan beban operasional sebesar Rp 35.591.847.264,00. Selain itu terdapat beban usaha tidak langsung sebesar Rp.10.602.194.039,00 yang terdiri dari beban depresiasi dan amortisasi sebesar Rp. 415.801.910,00 dan beban administrasi dan umum sebesar Rp. 10.186.392.129,00. Di dalam laporan laba rugi juga terdapat beban lain-lain sebesar Rp. 66.392.221.373,00. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap laporan laba rugi perusahaan, berikut merupakan penjelasan dari pos-pos akun beban yang tercantum didalam laporan laba rugi, yaitu: a. Beban usaha langsung Beban usaha langsung merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan biaya-biaya yang termasuk beban usaha langsung : •
Beban depresiasi dan amortisasi -
Amortisasi hak pengelolaan jalan tol sebesar Rp. 44.765.464.097,00
-
Amortisasi pelapisan ulang sebesar Rp. 6.896.637.981,00
-
Depresiasi aktiva tetap sebesar Rp. 1.376.448.586,00
Pada beban depresiasi dan amortisasi perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, sedangkan fiskal menggunakan metode saldo menurun. •
Beban operasional -
Gaji dan tunjangan sebesar Rp.10.546.335.706,00
50
-
Pesangon sebesar Rp. 444.301.828,00
-
Pengobatan sebesar Rp. 535.568.507,00
-
Pakaian dinas patroli sebesar Rp. 115.164.000,00
-
Pendidikan dan latihan sebesar Rp. 450.653.830,00
-
Asuransi jiwa sebesar Rp. 136.798.336,00
-
Jamsostek sebesar Rp. 513.765.728,00
-
PPh 21 dibayar perusahaan sebesar Rp. 331.062.128,00
-
Perjalanan dinas sebesar Rp. 7.481.000,00
-
Makanan kesehatan sebesar Rp. 350.756.386,00
-
Pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp. 2.643.093.396,00
-
Pemeliharaan pendukung jalan tol sebesar Rp. 1.366.711.808,00
-
Pemeliharaan tanaman sebesar Rp. 942.055.000,00
-
Pemeliharaan kelistrikan gedung dan jalan sebesar Rp. 1.799.511.212,00
-
Pemeliharaan bangunan kantor dan gerbang sebesar Rp. 836.007.502,00
-
Pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 149.000.040,00
-
Perawatan dan kebersihan gedung sebesar Rp. 454.806.592,00
-
Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 7.083.934.099,00
-
Listrik, air, dan telepon sebesar Rp. 1.488.922.222,00
-
Cetakan sebesar Rp. 272.227.289,00
-
Alat tulis kantor sebesar Rp. 77.356.480,00
-
Bahan bakar dan pelumas sebesar Rp. 1.443.619.950,00
-
Sewa kendaraan dan rumah sebesar Rp. 1.178.783.730,00
-
Biaya out shursing sebesar Rp. 565.767.305,00
51
-
Biaya akomodasi sebesar Rp. 117.900.000,00
-
Asuransi, perijinan dan pajak kendaraan sebesar Rp. 123.002.402,00
-
Asuransi jalan tol sebesar Rp. 221.072.049,00
-
Keamanan jalan tol sebesar Rp. 1.237.420.850,00
-
Pelayanan keselamatan jalan tol sebesar Rp. 74.724.569,00
-
Biaya perayaan sebesar Rp. 61.889.082,00
-
Bacaan dan kepusatakaan sebesar Rp. 3.378.100,00
-
Dokumentasi sebesar Rp. 18.756.165,00
Pada beban-beban diatas terdapat beban pesangon, perusahaan dalam membayar pesangon menunjuk pihak ketiga untuk mengelola dana pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Pada beban jamsostek sebesar Rp. 513.765.728,00 terdapat pembayaran iuran jamsostek kepada lembaga dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 470.323.940,00. Beban akomodasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menyediakan transportasi bagi karyawannya. b. Beban usaha tidak langsung Beban usaha tidak langsung merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan termasuk beban administrasi dan umum. Berikut adalah penjelasan biaya-biaya yang termasuk beban usaha tidak langsung : •
Beban depresiasi dan amortisasi -
Depresiasi aktiva tetap sebesar Rp. 415.801.910,00
52
Pada beban depresiasi dan amortisasi perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, sedangkan fiskal menggunakan metode saldo menurun. •
Beban administrasi dan umum -
Gaji dan tunjangan sebesar Rp. 5.178.055.322,00
-
Pesangon sebesar Rp. 263.092.001,00
-
Pengobatan sebesar Rp. 201.358.549,00
-
Pakaian dinas patroli sebesar Rp. 16.862.000,00
-
Pendidikan dan latihan sebesar Rp. 229.334.607,00
-
Asuransi jiwa sebesar Rp. 129.017.769,00
-
Jamsostek sebesar Rp. 198.842.838,00
-
PPh 21 dibayar perusahaan sebesar Rp. 726.233.660,00
-
Perjalanan dinas sebesar Rp. 50.868.898,00
-
Makanan kesehatan sebesar Rp. 24.034.323,00
-
Sewa gedung dan kantor sebesar Rp. 181.500.000,00
-
Sewa kendaraan sebesar Rp. 55.403.700,00
-
Biaya akomodasi sebesar Rp. 515.100.000,00
-
Jasa Akuntan dan konsultan sebesar Rp. 423.609.393,00
-
Jasa Tenaga Ahli (Notaris) sebesar Rp. 72.726.150,00
-
Iklan dan promosi sebesar Rp. 43.459.500,00
-
Listrik, air dan gas sebesar Rp. 110.586.049,00
-
Dokumentasi sebesar Rp. 4.251.632,00
-
Beban bank sebesar Rp. 429.532.110,00
53
-
Telepon, teleks & radio komunikasi sebesar Rp. 168.063.424,00
-
Pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp. 79.996.142,00
-
Perbaikan dan pemeliharaan gedung sebesar Rp. 126.112.091,00
-
Pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 41.151.382,00
-
Alat tulis kantor sebesar Rp. 69.818.280,00
-
Cetakan sebesar Rp. 46.837.137,00
-
Bahan bacaan sebesar Rp. 7.912.350,00
-
Asuransi, Pajak kendaraan, PBB, Post & Iuran sebesar Rp. 5.003.115,00
-
BBM & tol dan parker sebesar Rp. 164.977.821,00
-
Biaya pengiriman dokumen sebesar Rp. 16.821.451,00
-
Representasi / entertainment sebesar Rp. 402.127.302,00
-
Biaya keamanan gedung kantor sebesar Rp. 25.581.100,00
-
Biaya rapat sebesar Rp. 77.715.487,00
-
Biaya perayaan sebesar Rp. 66.679.290,00
-
Sumbangan sebesar Rp. 16.420.800,00
-
Lain-lain sebesar Rp. 17.306.442,00
Pada beban-beban diatas terdapat beban gaji dan tunjangan sebesar Rp. 5.178.055.322,00 yang didalamnya termasuk pembayaran keanggotaan olahraga bagi karyawannya sebesar Rp. 400.000.000,00. Pada beban pesangon perusahaan membayar uang pesangon secara langsung kepada karyawannya pada saat adanya pemutusan hubungan kerja.
54
Pada beban jamsostek sebesar Rp. 198.842.838,00 terdapat pembayaran iuran jamsostek kepada lembaga dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 181.635.278,00. Beban akomodasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menyediakan transportasi bagi karyawannya. Beban sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ditujukan untuk kegiatan sosial misalnya memberikan santunan kepada anak panti asuhan, pemberian sumbangan ke yayasan pendidikan yang berada di sekitar wilayah Tangerang. c. Beban lain-lain Beban lain-lain yaitu beban yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan dalam hal investasi seperti kerugian akibat penjualan surat berharga, kerugian akibat selisih nilai transaksi penjualan surat berharga dan sebagainya. Bebanbeban yang terkait dalam akun ini yaitu : •
•
Beban bunga -
Bunga junior debt sebesar Rp. 7.200.972.222,00
-
Bunga bank sebesar Rp. 58.617.082.484,00
Beban obligasi -
Provisi kredit sebesar Rp. 574.166.667,00
Pada beban-beban diatas terdapat beban provisi kredit yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) dalam hal perusahaan mengajukan kredit kepada pihak ketiga.
55
IV.2
Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi PT MMS Tabel IV.1 Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi PT MMS
KETERANGAN
LABA RUGI KOMERSIAL
KOREKSI FISKAL DEBET
PENDAPATAN TOL
LABA RUGI FISKAL
KREDIT
175.528.064.300
175.528.064.300
BEBAN USAHA LANGSUNG
- Depresiasi dan Amortisasi: Amortisasi Hak Pengelolaan Jalan Tol
44.765.464.097
605.499.224
44.159.964.873
Amortisasi Pelapisan Ulang
6.896.637.981
1.019.936.389
7.916.574.370
Depresiasi Aktiva Tetap
1.376.448.586
1.021.115.766
2.397.564.352
Gaji & Tunjangan
53.038.550.664
54.474.103.595
10.546.335.706
10.546.335.706
Pesangon
444.301.828
Pengobatan
535.568.507
535.568.507
Pakaian Dinas Patroli
115.164.000
115.164.000
Pendidikan dan Latihan
450.653.830
450.653.830
Asuransi Jiwa
136.798.336
136.798.336
Jamsostek
513.765.728
470.323.940
43.441.788
PPh 21 dibayar perusahaan
331.062.128
331.062.128
-
Perjalanan Dinas Makanan Kesehatan
887.762.042
1.332.063.870
7.481.000
7.481.000
350.756.386
350.756.386
2.643.093.369
2.643.093.369
1.366.711.808
1.366.711.808
942.055.000
942.055.000
1.799.511.212
1.799.511.212
836.007.502
836.007.502
149.020.040
149.020.040
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Pendukung Jalan Tol Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan Kelistrikan Gedung & Jalan Pemeliharaan Bangunan Kantor & Gerbang Pemeliharaan Kendaraan
56
Perawatan & Kebersihan Gedung
454.806.592
454.806.592
PBB
7.083.934.099
7.083.934.099
Listrik, Air & Telepon
1.488.922.222
1.488.922.222
272.227.289
272.227.289
77.356.480
77.356.480
Bahan Bakar & Pelumas
1.443.619.950
1.443.619.950
Sewa Kendaraan & Rumah
1.178.783.730
1.178.783.730
Biaya out shursing
565.767.305
565.767.305
Biaya Akomodasi
117.900.000
Cetakan Alat Tulis Kantor
117.900.000
-
Asuransi, Perijinan & Pajak Kendaraan Asuransi Jalan Tol Keamanan Jalan Tol
123.002.402
123.002.402
221.072.049
221.072.049
1.237.420.850
1.237.420.850
74.724.569
74.724.569
Pelayanan Keselamatan Jalan Tol Biaya Perayaan Bacaan dan Kepustakaan Dokumentasi Jumlah Beban Operasional
61.889.082
61.889.082
-
3.378.100
3.378.100
18.756.165
18.756.165
35.591.847.264
35.498.434.156
88.630.397.928
89.972.537.751
86.897.666.372
85.555.526.549
Jumlah Beban Usaha Langsung LABA KOTOR USAHA
BEBAN USAHA TIDAK LANGSUNG - Depresiasi dan Amortisasi : Amortisasi Beban Ditangguhkan Depresiasi Aktiva Tetap
415.801.910
-
-
-
366.297.591
49.504.319
415.801.910 Gaji & Tunjangan
49.504.319
5.178.055.322
400.000.000
4.778.055.322
Pesangon
263.092.001
88.165.051
174.926.950
Pengobatan
201.358.549
201.358.549
16.862.000
16.862.000
Pendidikan & Latihan
229.334.607
229.334.607
Asuransi Jiwa
129.017.769
129.017.769
Pakaian Dinas
57
Jamsostek
198.842.838
181.635.278
17.207.560
PPh 21 dibayar perusahaan
726.233.660
726.233.660
-
Perjalanan Dinas
50.868.898
50.868.898
Makanan Kesehatan
24.034.323
24.034.323
181.500.000
181.500.000
Sewa Kendaraan
55.403.700
55.403.700
Biaya Akomodasi
515.100.000
Jasa Akuntan & Konsultan
423.609.393
423.609.393
Jasa Tenaga Ahli (Notaris)
72.726.150
72.726.150
Iklan dan Promosi
43.459.500
43.459.500
110.586.049
110.586.049
4.251.632
4.251.632
429.532.119
429.532.119
168.063.424
168.063.424
79.996.142
79.996.142
126.112.091
126.112.091
Pemeliharaan Kendaraan
41.151.382
41.151.382
Alat Tulis Kantor
69.818.280
69.818.280
Cetakan
46.837.137
46.837.137
7.912.350
7.912.350
PBB, Post & Iuran
5.003.115
5.003.115
BBM & Tol dan Parkir
164.977.821
164.977.821
16.821.451
16.821.451
Sewa Gudang & Kantor
Listrik, Air dan Gas Dokumentasi Beban Bank
515.100.000
-
Telepon, Teleks & Radio Komunikasi Pemeliharaan Inventaris Kantor Perbaikan & Pemeliharaan Gedung
Bahan Bacaan Asuransi, Pajak Kendaraan
Biaya Pengiriman Dokumen Representasi/Entertainment
402.127.302
402.127.302
-
Biaya Keamanan Gedung Kantor
25.581.105
25.581.105
Biaya Rapat
77.715.487
77.715.487
Biaya Perayaan
66.679.290
66.679.290
-
Sumbangan
16.420.800
16.420.800
-
Lain-lain
17.306.442
17.306.442
10.186.392.129
7.790.030.748
Jumlah Beban Adm. & Umum
58
Jumlah Beban Usaha Tidak Langsung
10.602.194.039
7.839.535.067
76.295.472.333
77.715.991.482
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - Beban Bunga : Bunga Junior Debt Bunga Bank
(7.200.972.222)
7.200.972.222
-
(58.617.082.484)
(58.617.082.484)
(65.818.054.706)
(58.617.082.484)
(574.166.667)
(574.166.667)
(574.166.667)
(574.166.667)
Bunga Obligasi Konversi
Laba Rugi Kurs - Beban Obligasi Guarantor fee Listing fee Trustee fee BDN & BNI Provisi Kredit
Denda Bunga Penghasilan Bunga Deposito & Jasa Giro
701.059.749
701.059.749
-
- Lain-lain Bersih Penghasilan Iklan
77.696.273
Penghasilan Sewa
985.420.000
77.696.273 985.420.000
-
Penghasilan Penjualan Assets
267.000.000
Lain-lain Bersih
441.933.690
267.000.000 135.446.179
306.487.511
2.473.109.712
651.183.784
(63.919.111.661)
(58.540.065.367)
12.376.360.673
19.175.926.116
(3.695.408.202)
(5.735.277.835)
3.837.554.102
3.837.554.102
12.518.506.573
17.278.202.383
Jumlah Beban Lain-lain Bersih LABA BERSIH SEBELUM TAKSIRAN PPh Pajak Kini* Pajak Tangguhan LABA SETELAH PAJAK
59
*Perhitungan PPh badan Komersial : 10% x Rp
50.000.000,00
=
Rp.
5.000.000,00
15% x Rp
50.000.000,00
=
Rp.
7.500.000,00
30% x Rp.
12.276.360.673,00
=
Rp. 3.682.908.202,00 Rp. 3.695.408.202,00
*Perhitungan PPh Badan Fiskal adalah : 10% x Rp
50.000.000,00
=
Rp.
5.000.000,00
15% x Rp
50.000.000,00
=
Rp.
7.500.000,00
30% x Rp.
19.075.926.116,00
=
Rp. 5.722.777.835,00 Rp. 5.735.277.835,00
Dari hasil rekonsiliasi fiskal diatas, terbukti bahwa PT MMS dalam laporan laba rugi terdapat banyak koreksi fiskal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah besarnya pajak sebelum dibuat laporan keuangan fiskal dengan jumlah besarnya pajak setelah dibuat laporan keuangan fiskal. Besarnya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi PT MMS, didapat dari : 1. Amortisasi hak pengelolaan jalan tol Mengenai perlakuan PPh terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian Bangun-Guna-Serah (Build, Operate, and Transfer) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-38/PJ.4/1995 tanggal 14 Juli 1995. PT MMS harus melakukan koreksi positif Amortisasi hak pengelolaan jalan tol, karena amortisasi hak pengelolaan jalan tol pada laporan laba rugi komersial berbeda dengan laporan laba rugi fiskal karena adanya perbedaan metode penyusutan. 60
Perusahaan menetapkan metode penyusutan dengan metode garis lurus, sedangkan fiskal menggunakan metode saldo menurun. Jumlah amortisasi hak pengelolaan jalan tol yang dikoreksi sebesar : Amortisasi hak pengelolaan jalan tol menurut Komersial Rp.44.765.464.097,00 Amortisasi hak pengelolaan jalan tol menurut Fiskal
Rp.44.159.964.873,00
Koreksi Fiskal
Rp.
605.499.224,00
2. Amortisasi pelapisan ulang PT MMS harus melakukan koreksi negatif amortisasi pelapisan ulang, karena amortisasi pelapisan ulang pada laporan laba rugi komersial berbeda dengan laporan laba rugi fiskal karena adanya perbedaan metode penyusutan. Perusahaan menetapkan metode penyusutan dengan metode garis lurus, sedangkan fiskal menggunakan metode saldo menurun. Jumlah amortisasi pelapisan ulang yang dikoreksi sebesar : Amortisasi pelapisan ulang menurut Komersial
Rp. 6.896.637.981,00
Amortisasi pelapisan ulang menurut Fiskal
Rp. 7.916.574.370,00
Koreksi Fiskal
(Rp. 1.019.936.389,00)
3. Depresiasi aktiva tetap PT MMS harus melakukan koreksi negatif depresiasi aktiva tetap untuk beban usaha langsung dan koreksi positif depresiasi aktiva tetap untuk beban usaha tidak langsung. Hal ini dikarenakan amortisasi pelapisan ulang pada laporan laba rugi komersial berbeda dengan laporan laba rugi fiskal karena adanya perbedaan metode penyusutan. Perusahaan menetapkan metode penyusutan dengan metode garis lurus, sedangkan fiskal menggunakan metode saldo menurun. Jumlah depresiasi aktiva tetap yang dikoreksi sebesar : 61
Beban usaha langsung : Depresiasi aktiva tetap menurut Komersial
Rp. 1.376.448.586,00
Depresiasi aktiva tetap menurut Fiskal
Rp. 2.397.564.352,00
Koreksi Fiskal
(Rp. 1.021.115.766,00)
Beban usaha tidak langsung : Depresiasi aktiva tetap menurut Komersial
Rp. 415.801.910,00
Depresiasi aktiva tetap menurut Fiskal
Rp. 49.504.319,00
Koreksi Fiskal
Rp. 366.297.591,00
4. Pesangon Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon, terdapat 2 cara yang digunakan oleh Perusahaan. Perusahaan membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan pada saat adanya pemutusan hubungan kerja, dan menunjuk pihak ketiga untuk mengelola dana pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan dalam pembayaran uang pesangon untuk beban usaha langsung dialihkan kepada pihak ketiga, perusahaan dapat membebankan uang pesangon tersebut sebagai biaya (deductable expenses) dalam menghitung penghasilan kena pajak pada saat terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada pengelola dana pesangon. Perusahaan dalam pembayaran uang pesangon untuk beban usaha tidak langsung dilakukan dengan membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan pada saat adanya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan telah membentuk cadangan untuk dana pesangon sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pembentukan cadangan dana pesangon tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh
62
badan (non deductable expenses) sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf c. Besarnya koreksi yang harus dilakukan sebesar : Koreksi negatif : Biaya pesangon untuk beban usaha langsung
Rp. 887.762.042,00
Koreksi positif : Biaya pesangon untuk beban usaha tidak langsung
Rp. 88.165.051,00
5. Jamsostek Perusahaan membayarkan iuran jamsostek kepada lembaga dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada lembaga dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Untuk itu beban tersebut harus dikoreksi positif sebesar : Biaya jamsostek pada beban usaha langsung
Rp. 470.323.940,00
Biaya jamsostek pada beban usaha tidak langsung
Rp. 181.635.278,00
Total Biaya jamsostek
Rp. 651.959.218,00
6. PPh 21 dibayar perusahaan Perusahaan menanggung PPh 21 atas karyawan. Dimana biaya ini harus dilakukan koreksi positif karena PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan bukan merupakan pengurang sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf h. Untuk itu beban tersebut harus dikoreksi positif sebesar : PPh pasal 21 pada beban usaha langsung
Rp. 331.062.128,00
PPh pasal 21 pada beban usaha tidak langsung
Rp. 726.233.660,00
Total PPh pasal 21 dibayar perusahaan
Rp.1.057.295.788,00 63
7. Biaya akomodasi Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif, hal ini dikarenakan biaya akomodasi merupakan pemberian fasilitas transportasi kepada pegawainya dan fasilitas ini tidak boleh dibiayakan karena termasuk dalam kategori natura sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e. Besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar : Biaya akomodasi pada beban usaha langsung
Rp. 117.900.000,00
Biaya akomodasi pada beban usaha tidak langsung
Rp. 515.100.000,00
Total Biaya akomodasi dibayar perusahaan
Rp. 633.000.000,00
8. Biaya perayaan Beban HUT/peresmian/perayaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk peringatan-peringatan hari besar seperi perayaan HUT PT MMS, perayaan 17 Agustus, dan perayaan-perayaan lainnya. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Pajak Penghasilan dan PP No.138 tahun 2000 dinyatakan, biaya-biaya yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Untuk itu beban tersebut harus dikoreksi positif sebesar : Biaya perayaan pada beban usaha langsung
Rp. 61.889.082,00
Biaya perayaan pada beban usaha tidak langsung
Rp. 66.679.290,00
Total Biaya perayaan
Rp. 128.568.372,00
9. Gaji & tunjangan Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif, hal ini dikarenakan di dalam gaji dan tunjangan termasuk pembayaran fasilitas membership atas arena olahraga kepada pegawainya dan fasilitas ini tidak boleh dibiayakan karena termasuk dalam kategori natura sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e. Besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 400.000.000,00. 64
10. Representasi / entertainment Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif, hal ini dikarenakan PT MMS tidak membuat daftar nominatif dalam biaya-biaya yang berkaitan dengan representasi, sehingga biaya-biaya tersebut dianggap tidak ada ( fiktif ). Hal ini sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 yang berbunyi biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh dan tidak terkena PPh Final dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan syarat dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 402.127.302,00. 11. Sumbangan Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan. Atas transaksi tersebut maka perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf g yang berbunyi, ”harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”, merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan. Besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 16.420.800,00. 12. Bunga junior debt Bunga junior debt merupakan bunga yang berasal dari hutang subordinasi yang diperoleh dari para pemegang saham. Biaya tersebut bukan merupakan pengurang penghasilan menurut Undang-Undang perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1,
65
mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan. Besarnya koreksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 7.200.972.222,00. 13. Penghasilan bunga deposito dan jasa giro PT MMS harus mengoreksi negatif penghasilan bunga yang terdapat di dalam laporan laba rugi karena penghasilan ini merupakan penghasilan yang didapat dari jasa giro perusahaan. Berdasarkan PP 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2000 menyatakan bahwa jasa giro dan bunga deposito merupakan penghasilan yang dikenakan pajak Final. Oleh karena itu perusahaan harus mengeluarkan biaya ini dari penghasilan karena sudah terkena pajak Final. Besarnya koreksi yang harus dilakukan adalah Rp. 701.059.749,00. 14. Penghasilan sewa Pada pendapatan sewa bangunan sebesar Rp 985.420.000,00 berdasarkan PP No.29 tahun 1996, PP No.5 tahun 2002 dan Kep-227/PJ./2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki oleh Wajib Pajak Badan harus dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang. Dalam hal ini PT MMS menghitung kembali pendapatan atas sewa bangunan yang sudah dipotong PPh Final ke dalam SPT Tahunan akibatnya perusahaan dikenakan pajak dua kali. Untuk itu dalam laporan keuangan fiskal, pendapatan yang berasal dari sewa harus dikoreksi negatif. 15. Lain-lain bersih Pada pendapatan lain-lain bersih terdapat pendapatan yang berasal dari sewa bangunan sebesar Rp 135.446.179,00 berdasarkan PP No.29 tahun 1996, PP No.5 66
tahun 2002 dan Kep-227/PJ./2002 menyatakan bahwa penghasilan atas sewa ruangan dan atau tanah yang dimiliki oleh Wajib Pajak Badan harus dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terhutang. Dalam hal ini PT MMS menghitung kembali pendapatan atas sewa bangunan yang sudah dipotong PPh Final ke dalam SPT Tahunan akibatnya perusahaan dikenakan pajak dua kali. Untuk itu dalam laporan keuangan fiskal, pendapatan yang berasal dari sewa harus dikoreksi negatif.
IV.3
Rencana Pajak yang Dapat Diterapkan PT MMS Perencanaan pajak yang baik harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa harus melanggarnya. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mencari celah-celah peraturan perpajakan sampai dengan menghindari sanksi-sanksi perpajakan, hal ini dapat dilakukan dengan syarat masih dalam bingkai peraturan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Setelah dilakukan beberapa koreksi baik koreksi positif maupun negatif pada PT MMS, ternyata diperoleh perbedaan dalam perolehan laba setelah pajak. Untuk mengefisienkan pajak terutang PT MMS maka harus dilakukan beberapa perencanaan pajak. Berikut ini adalah beberapa perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT MMS : 1. Perusahaan menanggung PPh Pasal 21 atas karyawan, menurut Undang-Undang perpajakan hal ini bukan merupakan pengurang penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPh No.17 tahun 2000. Perencanaan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberi tunjangan kepada 67
karyawan dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan menggunakan tunjangan maka akan saling menguntungkan kedua belah pihak karena karyawan dapat memperoleh penghasilan yang semakin besar sementara itu tunjangan tersebut bisa dijadikan deductable expense oleh perusahaan. 2. Perusahaan mengeluarkan biaya akomodasi atas karyawannya. Atas biaya ini perusahaan dikoreksi fiskal sebesar Rp. 633.000.000,00, karena biaya ini dianggap sebagai natura/kenikmatan yang diterima karyawan maka tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf e. Untuk mengatasi masalah ini perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengganti biaya akomodasi menjadi tunjangan akomodasi bagi karyawannya. Bagi karyawan hal ini bisa menjadi tambahan penghasilan (Take Home Pay) dan bagi perusahaan dapat dijadikan deductable expense. 3. Pada akun gaji dan tunjangan terdapat pembayaran fasilitas keanggotaan olahraga bagi pegawai perusahaan sebesar Rp 400.000.000,00. Beban tersebut tidak dapat dijadikan biaya fiskal sebab beban tersebut merupakan natura yang diberikan perusahaan dalam bentuk membership pusat kebugaran/olahraga, seperti membership lapangan golf bagi pejabat/petinggi perusahaan. Hal ini merugikan bagi perusahaan karena sesuai dengan UU PPh No.17 Tahun 2000, pemberian natura/kenikmatan terhadap pemegang saham, sekutu, atau anggota termasuk pegawai perusahaan tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Perencanaan pajaknya adalah dengan cara mengganti fasilitas tersebut dan memberikannya kepada pegawai dengan cara memberikan tunjangan keanggotaan olahraga. Atas tunjangan ini akan dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan dan menjadi Objek Pajak PPh Pasal 21. 68
Contoh :
Perhitungan PPh Pasal 21 dengan perencanaan pajak berupa Tunjangan Pajak. Kristianto merupakan direktur PT MMS. Kristianto bekerja dengan masa kerja 2 (satu) tahun penuh dan berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih ditanggung dan seorang istri (K/2). Selama tahun 2006, Kristianto menerima gaji bulanan sebesar Rp 15.000.000/bulan dan tunjangan dari perusahaan berupa Tunjangan Pengobatan sebesar Rp 5.500.000/bulan, Tunjangan Uang Makan sebesar Rp 4.250.000/bulan, Tunjangan lainnya sebesar Rp 5.000.000/bulan dan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 15.150.000. Setelah perencanaan pajak, perusahaan memberikan tunjangan tambahan yang berkaitan dengan jabatannya yaitu Tunjangan Keanggotaan Olahraga sebesar Rp 3.350.000/bulan dan Tunjangan akomodasi sebesar Rp 4.300.000/bulan, selain itu PT MMS telah memberikan Tunjangan PPh Pasal 21 sebesar jumlah yang harus dibayar. Maka perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah perencanaan pajak untuk Kristianto selama setahun adalah: Tabel IV.2
Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Perencanaan Pajak berupa Tunjangan Keterangan
Sebelum
Setelah
Perencanaan
Perencanaan
Gaji selama tahun 2006
180.000.000
180.000.000
Tunjangan pengobatan
66.000.000
66.000.000
Tunjangan uang makan
51.000.000
51.000.000
Tunjangan lainnya
60.000.000
60.000.000
Tunjangan hari raya
15.150.000
15.150.000
-
40.200.000
Tunjangan keanggotaan olahraga
69
Tunjangan akomodasi
-
51.600.000
Tunjangan pajak
138.721.385
188.152.154
Total penghasilan bruto
510.871.385
652.102.154
(1.296.000)
(1.296.000)
Penghasilan neto
509.575.385
650.806.154
PTKP
(16.800.000)
(16.800.000)
PKP
492.775.385
634.006.154
5% x Rp. 25.000.000,00
1.250.000
1.250.000
10% x Rp. 25.000.000,00
2.500.000
2.500.000
15% x Rp. 50.000.000,00
7.500.000
7.500.000
25% x Rp. 100.000.000,00
25.000.000
25.000.000
35% x Rp. 292.775.385,00
102.471.385
Biaya jabatan (max Rp. 1.296.000.,00)
Tarif :
35% x Rp. 434.006.154,00
151.902.154 138.721.385
188.152.154
Perkiraan penghematan PPh Badan : Dari tunjangan keanggotaan olahraga
x 30%
12.060.000
Dari tunjangan akomodasi
x 30%
15.480.000
Selisih lebih pembayaran PPh pasal 25
27.540.000
Selisih lebih pembayaran PPh pasal 21 (188.152.154 - 138.721.385) Penghematan beban pajak
49.430.769 21.890.769
Dari perhitungan tersebut, PT MMS dapat melakukan perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan atas jabatan direksi dengan cara gross up, hal ini tidak merugikan perusahaan karena tunjangan yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban fiskal. 4. Dalam menghitung dan melaporkan pajaknya perusahaan menggunakan pihak ketiga yaitu konsultan pajak, jasa perizinan. PT MMS juga menggunakan jasa katering dalam menyediakan makanan kesehatan bagi karyawannya dan jasa pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan pendukung jalan tol, pemeliharaan tanaman, pemeliharaan kelistrikan gedung dan jalan, pemeliharaan bangunan kantor dan gerbang, pemeliharaan kendaraan, perawatan dan kebersihan 70
gedung, pemeliharaan inventaris kantor, dan perbaikan dan pemeliharaan gedung, namun perusahaan tidak memotong pajak atas jasa tersebut sesuai Pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara memberi tunjangan dengan metode gross up. Dengan metode ini maka perusahaan harus melakukan gross up besarnya penghasilan atas jasa terlebih dahulu kemudian dari hasil penghasilan setelah di gross up, dikalikan dengan tarif tunjangan pajak. Tarif tunjangan dengan metode gross up besarnya disesuaikan dengan KEP-170/PJ/2002 yang mengatur mengenai jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf c UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000. Tabel IV.3 Perencanaan Pajak PPh pasal 23 dengan menggunakan Metode Gross Up adalah: Sebelum
Setelah
Perencanaan
Perencanaan
Keterangan
Jasa Akuntan & Konsultan
423.609.393
Jasa Tenaga Ahli (Notaris)
72.726.150
Makanan Kesehatan (Jasa katering) : - Beban usaha langsung - Beban usaha tidak langsung
350.756.386 24.034.323
Jasa pemeliharaan jalan dan jembatan
2.643.093.369
Jasa pemeliharaan pendukung jalan tol
1.366.711.808
Jasa pemeliharaan tanaman Jasa pemeliharaan kelistrikan gedung dan jalan Jasa pemeliharaan bangunan kantor dan gerbang
942.055.000 1.799.511.212 836.007.502
71
Jasa pemeliharaan kendaraan - Beban usaha langsung - Beban usaha tidak langsung Jasa perawatan dan kebersihan gedung Jasa pemeliharaan inventaris kantor Jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung Total biaya
149.020.040 41.151.382 454.806.592 79.996.142 126.112.091 9.309.591.390
Gross up : 7,5% x 423.609.393/0.925
457.956.101
7,5% x 72.726.150/0.925
78.622.865
1,5% x 350.756.386/0.985
356.097.854
1,5% x 24.034.323/0.985
24.400.328
6% x 2.643.093.369/0.94
2.811.801.456
6% x 1.366.711.808/0.94
1.453.948.732
6% x 942.055.000/0.94
1.002.186.170
6% x 1.799.511.212/0.94
1.914.373.630
6% x 836.007.502/0.94
889.369.683
6% x 149.020.040/0.94
158.531.957
6% x 41.151.382/0.94
43.778.066
6% x 454.806.592/0.94
483.836.800
6% x 79.996.142/0.94
85.102.279
6% x 126.112.091/0.94
134.161.799
Total Gross up
9.894.167.720
PPh pasal 23 yang harus disetor : Tarif : 7,5%
31.770.704
34.346.708
7,5%
5.454.461
5.896.715
1,5%
5.261.346
5.341.468
1,5%
360.515
366.005
6%
158.585.602
168.708.087
6%
82.002.708
87.236.924
6%
56.523.300
60.131.170
6%
107.970.673
114.862.418
6%
50.160.450
53.362.181
6%
8.941.202
9.511.917
6%
2.469.083
2.626.684
6%
27.288.396
29.030.208
6%
4.799.769
5.106.137
6%
7.566.725
8.049.708
72
Total PPh 23 yang harus disetor
549.154.934
584.576.330
Pengurangan PPh badan atas biaya
9.309.591.390
9.894.167.720
Selisih kurang PPh badan 30% x (9.894.167.720 - 9.309.591.390)
175.372.899
Selisih lebih pembayaran PPh pasal 23 (584.576.330 - 549.154.934) Penghematan beban pajak
35.421.396 139.951.503
Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui perencanaan yang dapat dilakukan perusahaan atas PPh pasal 23 adalah sebesar Rp. 139.951.503,00. Perencanaan kedua yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan harus memotong atas jasa yang digunakan oleh perusahaan, karena jika tidak maka perusahaan berpeluang untuk dikenakan sanksi akibat tidak memotong PPh Pasal 23. 5. PT MMS tidak membuat daftar nominatif dalam biaya representasi yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya tersebut karena pajak menganggap tidak ada bukti ( fiktif ). Agar biaya tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan maka perusahaan sebaiknya membuat daftar nominatif yang menjelaskan secara lengkap dan rinci setiap transaksi yang terjadi sehingga dapat dijadikan bukti yang kuat bagi perusahaan. Daftar nominatif dibuat dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh dengan memuat paling tidak memuat nomor urut, tanggal, nama tempat, alamat representasi dibuat, jenis representasi, jumlah, dan relasi, nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. 6. Perusahaan dalam kewajiban membayar pesangon menggunakan dua cara. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam membayar uang pesangon adalah secara langsung kepada karyawan pada saat adanya pemutusan hubungan kerja, sehingga pembentukan cadangan dana pesangon tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan (non deductable
73
expenses). Untuk mengatasi hal ini maka perencanaan yang harus dilakukan adalah semua pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga perusahaan dapat membebankan uang pesangon tersebut sebagai biaya (deductable expenses) dalam menghitung penghasilan kena pajak pada saat terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada pengelola dana pesangon. Dengan demikian maka pembentukan dana cadangan pesangon tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan. 7. Perusahaan membayar iuran jamsostek melalui dua lembaga dana pensiun yang berbeda. Salah satu iuran dibayarkan kepada lembaga dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan dalam memilih lembaga dana pensiun harus merupakan lembaga dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sehingga boleh dibebankan sebagai biaya. 8. Sumbangan dalam bentuk apapun tidak dapat menjadi pengurang penghasilan sesuai Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh tahun 2000, karena sumbangan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sumbangan yang boleh dijadikan pengurang penghasilan oleh pajak adalah sumbangan untuk GNOTA / sumbangan korban bencana alam antara lain tsunami Nangroe Aceh Darussalam atau Sumatera Utara hal ini diatur antara lain dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 609/KMK.03/ 2004 tentang perlakuan PPh atas bantuan kemanusiaan bencana alam di NAD dan sumatera utara. 9. Pada laporan laba rugi perusahaan terdapat pendapatan lain-lain yang diperoleh melalui penghasilan sewa, penghasilan bunga dan beban bunga. Dimana penghasilan bunga dan penghasilan sewa seharusnya dikoreksi fiskal negatif karena penghasilan 74
tersebut merupakan penghasilan yang terkena pajak Final. Sehingga biaya ini harus dikeluarkan dari pendapatan lain-lain. Perencanaan pajak yang harus dilakukan adalah dengan cara perusahaan harus lebih cermat dalam membuat Laporan laba rugi karena akan berdampak pada pengisian SPT. Perusahaan akan dirugikan bila pendapatan ini tidak dikeluarkan karena perusahaan akan dikenakan pajak dua kali (berganda) dan juga akan berakibat dikenakannya denda pajak karena salah dalam mengisi dan menghitung SPT. Jika hal ini terus dilakukan dan perusahaan tidak melakukan perencanaan yang baik maka akan merugikan perusahaan. 10. PT MMS tidak mempunyai pegawai yang benar-benar mengerti dan memahami perpajakan, selama ini pegawai yang menangani bidang perpajakan merupakan pegawai yang belum mempunyai keahlian khusus di bidang pajak. Perusahaan, jika ingin menghitung dan melaporkan pajak yang terutang menggunakan jasa Konsultan pajak. Perencanaan yang sebaiknya dilakukan perusahaan adalah dengan merekrut karyawan yang mengerti pajak dengan syarat misalnya memiliki Bravet baik Bravet A maupun B atau perusahaan dapat membiayai karyawannya untuk ikut pelatihan atau kursus Bravet agar dapat mengerti pajak. Di samping dapat menghemat biaya konsultan pajak, hal ini juga dapat menjadi biaya pelatihan dan pendidikan yang merupakan deductable expense bagi perusahaan. 11. Dalam memilih Konsultan pajak perusahaan menilai berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah sebaiknya perusahaan lebih cermat dan teliti dalam memilih konsultan pajak, karena tidak hanya kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi konsultan pajak namun ada syarat lain misalnya seorang konsultan harus memiliki Bravet baik Bravet A, B maupun C. Konsultan tersebut juga harus berpengalaman dalam urusan perpajakan, 75
berpengetahuan luas dalam masalah pajak, memiliki nama baik dikalangan konsultan pajak dan lain-lain. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam memilih konsultan pajak agar dalam penghitungan, pelaporan, dan pengisian SPT, kesalahan dapat ditekan serendah mungkin. 12. Perusahaan sudah melaporkan pajaknya tepat waktu. Hal ini harus terus dilakukan perusahaan karena hal ini termasuk dalam tax planning. Dalam melakukan Tax planning tidak hanya mencari loopholes melalui peraturan-peraturan perpajakan, namun menghindari kesalahan yang akan menimbulkan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana juga merupakan salah satu cara tax planning.
76
IV.4
Rekonsiliasi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tabel IV.4 PT MMS Rekonsiliasi Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 Sebelum Perencanaan Pajak KETERANGAN
Laporan Komersial
PENDAPATAN TOL
Setelah Perencanaan Pajak Perencanaan
Koreksi Fiskal
175.528.064.300
Laporan Fiskal
Pajak
Laporan Fiskal
175.528.064.300
175.528.064.300
BEBAN USAHA LANGSUNG Depresiasi dan Amortisasi: Amortisasi Hak Pengelolaan Jalan Tol
44.765.464.097
(605.499.224)
44.159.964.873
44.159.964.873
Amortisasi Pelapisan Ulang
6.896.637.981
1.019.936.389
7.916.574.370
7.916.574.370
Depresiasi Aktiva Tetap
1.376.448.586
1.021.115.766
2.397.564.352
2.397.564.352
53.038.550.664
54.474.103.595
54.474.103.595
10.546.335.706
10.546.335.706
10.546.335.706
1.332.063.870
1.332.063.870
Gaji & Tunjangan Pesangon
444.301.828
887.762.042
Pengobatan
535.568.507
535.568.507
535.568.507
Pakaian Dinas Patroli
115.164.000
115.164.000
115.164.000
Pendidikan dan Latihan
450.653.830
450.653.830
450.653.830
77
Asuransi Jiwa
136.798.336
Jamsostek
513.765.728
PPh 21 dibayar perusahaan
331.062.128
136.798.336
136.798.336
(470.323.940)
43.441.788
43.441.788
(331.062.128)
-
-
Tunjangan Pajak Perjalanan Dinas
a)
331.062.128
331.062.128
7.481.000
7.481.000
350.756.386
350.756.386
f)
5.341.468
356.097.854
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2.643.093.369
2.643.093.369
g)
168.708.087
2.811.801.456
Pemeliharaan Pendukung Jalan Tol
1.366.711.808
1.366.711.808
h)
87.236.924
1.453.948.732
942.055.000
942.055.000
i)
60.131.170
1.002.186.170
1.799.511.212
1.799.511.212
j)
114.862.418
1.914.373.630
Pemeliharaan Bangunan Kantor & Gerbang
836.007.502
836.007.502
k)
53.362.181
889.369.683
Pemeliharaan Kendaraan
149.020.040
149.020.040
l)
9.511.917
158.531.957
Perawatan & Kebersihan Gedung
454.806.592
454.806.592
m)
29.030.208
483.836.800
PBB
7.083.934.099
7.083.934.099
7.083.934.099
Listrik, Air & Telepon
1.488.922.222
1.488.922.222
1.488.922.222
272.227.289
272.227.289
272.227.289
77.356.480
77.356.480
77.356.480
Bahan Bakar & Pelumas
1.443.619.950
1.443.619.950
1.443.619.950
Sewa Kendaraan & Rumah
1.178.783.730
1.178.783.730
1.178.783.730
Biaya out shursing
565.767.305
565.767.305
565.767.305
Biaya Akomodasi
117.900.000
-
-
Makanan Kesehatan
Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan Kelistrikan Gedung & Jalan
Cetakan Alat Tulis Kantor
(117.900.000)
Tunjangan Akomodasi
7.481.000
b)
117.900.000
117.900.000
Asuransi, Perijinan & Pajak Kendaraan
123.002.402
123.002.402
123.002.402
Asuransi Jalan Tol
221.072.049
221.072.049
221.072.049
78
Keamanan Jalan Tol
1.237.420.850
1.237.420.850
1.237.420.850
Pelayanan Keselamatan Jalan Tol
74.724.569
74.724.569
74.724.569
Biaya Perayaan
61.889.082
-
-
3.378.100
3.378.100
3.378.100
18.756.165
18.756.165
18.756.165
Jumlah Beban Operasional
35.591.847.264
35.498.434.156
36.475.580.657
Jumlah Beban Usaha Langsung
88.630.397.928
89.972.537.751
90.949.684.252
86.897.666.372
85.555.526.549
84.578.380.048
Bacaan dan Kepustakaan Dokumentasi
LABA KOTOR USAHA
(61.889.082)
BEBAN USAHA TIDAK LANGSUNG Depresiasi dan Amortisasi : Amortisasi Beban Ditangguhkan Depresiasi Aktiva Tetap
-
-
-
-
415.801.910
(366.297.591)
49.504.319
49.504.319
49.504.319
49.504.319
4.778.055.322
4.778.055.322
415.801.910 Gaji & Tunjangan
5.178.055.322
(400.000.000)
Tunjangan Keanggotaan Olahraga
c)
Pesangon
263.092.001
Pengobatan
400.000.000
174.926.950
174.926.950
201.358.549
201.358.549
201.358.549
16.862.000
16.862.000
16.862.000
Pendidikan & Latihan
229.334.607
229.334.607
229.334.607
Asuransi Jiwa
129.017.769
129.017.769
129.017.769
Jamsostek
198.842.838
(181.635.278)
17.207.560
17.207.560
PPh 21 dibayar perusahaan
726.233.660
(726.233.660)
-
-
Pakaian Dinas
Tunjangan Pajak
(88.165.051)
400.000.000
a)
726.233.660
726.233.660
79
Perjalanan Dinas
50.868.898
50.868.898
Makanan Kesehatan
24.034.323
24.034.323
181.500.000
181.500.000
181.500.000
Sewa Kendaraan
55.403.700
55.403.700
55.403.700
Biaya Akomodasi
515.100.000
-
-
Sewa Gudang & Kantor
(515.100.000)
Tunjangan Akomodasi
50.868.898 f)
366.005
24.400.328
b)
515.100.000
515.100.000
Jasa Akuntan & Konsultan
423.609.393
423.609.393
d)
34.346.708
457.956.101
Jasa Tenaga Ahli (Notaris)
72.726.150
72.726.150
e)
5.896.715
78.622.865
Iklan dan Promosi
43.459.500
43.459.500
43.459.500
110.586.049
110.586.049
110.586.049
4.251.632
4.251.632
4.251.632
Beban Bank
429.532.119
429.532.119
429.532.119
Telepon, Teleks & Radio Komunikasi
168.063.424
168.063.424
168.063.424
79.996.142
79.996.142
n)
5.106.137
85.102.279
126.112.091
126.112.091
o)
8.049.708
134.161.799
Pemeliharaan Kendaraan
41.151.382
41.151.382
l)
2.626.684
43.778.066
Alat Tulis Kantor
69.818.280
69.818.280
69.818.280
Cetakan
46.837.137
46.837.137
46.837.137
Bahan Bacaan
7.912.350
7.912.350
7.912.350
Asuransi, Pajak Kendaraan, PBB, Post & Iuran
5.003.115
5.003.115
5.003.115
164.977.821
164.977.821
164.977.821
Biaya Pengiriman Dokumen
16.821.451
16.821.451
16.821.451
Representasi/Entertainment
402.127.302
Listrik, Air dan Gas Dokumentasi
Pemeliharaan Inventaris Kantor Perbaikan & Pemeliharaan Gedung
BBM & Tol dan Parkir
Biaya Keamanan Gedung Kantor
25.581.105
(402.127.302)
25.581.105
p)
402.127.302
402.127.302 25.581.105
80
Biaya Rapat
77.715.487
77.715.487
77.715.487
Biaya Perayaan
66.679.290
(66.679.290)
-
-
Sumbangan
16.420.800
(16.420.800)
-
-
Lain-lain
17.306.442
17.306.442
17.306.442
Jumlah Beban Administrasi & Umum
10.186.392.129
7.790.030.748
9.889.883.667
Jumlah Beban Usaha Tidak Langsung
10.602.194.039
7.839.535.067
9.939.387.986
76.295.472.333
77.715.991.482
74.638.992.062
-
-
(58.617.082.484)
(58.617.082.484)
(58.617.082.484)
(65.818.054.706)
(58.617.082.484)
(58.617.082.484)
(574.166.667)
(574.166.667)
(574.166.667)
(574.166.667)
(574.166.667)
(574.166.667)
-
-
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban Bunga : Bunga Junior Debt Bunga Bank
(7.200.972.222)
7.200.972.222
Bunga Obligasi Konversi
Laba Rugi Kurs Beban Obligasi Guarantor fee Listing fee Trustee fee BDN & BNI Provisi Kredit
Denda Bunga Penghasilan Bunga Deposito & Jasa Giro
701.059.749
(701.059.749)
Lain-lain Bersih
81
Penghasilan Iklan
77.696.273
77.696.273
77.696.273
Penghasilan Sewa
985.420.000
-
-
Penghasilan Penjualan Assets
267.000.000
267.000.000
267.000.000
Lain-lain Bersih
441.933.690
306.487.511
306.487.511
2.473.109.712
651.183.784
651.183.784
Jumlah Beban Lain-lain Bersih
(63.919.111.661)
(58.540.065.367)
(58.540.065.367)
LABA BERSIH TAKSIRAN PPh
12.376.360.673
19.175.926.116
16.098.926.695
Pajak Kini*
(3.695.408.202)
(5.735.277.835)
(4.812.178.009)
3.837.554.102
3.837.554.102
3.837.554.102
12.518.506.573
17.278.202.383
15.124.302.788
Pajak Tangguhan
LABA SETELAH PAJAK
(985.420.000)
(135.446.179)
82
Perhitungan PPh Badan PT MMS tahun 2006 : Tabel IV.5 Perhitungan Penghematan Pajak Sebelum Tax
Setelah Tax
Persentase
Planning
Planning
Penghematan
19.175.926.116
16.098.926.695
16,046%
10% x Rp. 50.000.000,00
5.000.000
5.000.000
15% x Rp. 50.000.000,00
7.500.000
7.500.000
PKP PPh Badan :
30% x Rp. 19.075.926.116,00
5.722.777.835
30% x Rp. 15.998.926.695,00 Jumlah PPh Terutang
4.799.678.009 5.735.277.835
4.812.178.009
16,095%
Penghematan pajak yang dapat dilakukan sebesar: Pajak sebelum perencanaan
Rp. 5.735.277.835,00
Pajak setelah perencanaan
Rp. 4.812.178.009,00
Jumlah penghematan
Rp.
923.099.826,00
Dari hasil rekonsiliasi fiskal sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak terbukti bahwa sebelum dilakukan perencanaan pajak laba kena pajak PT MMS sebesar Rp 19.175.926.116,00, namun setelah dilakukan perencanaan pajak secara efektif laba kena pajak perusahaan menjadi Rp 16.098.926.695,00. Dengan bertambah kecilnya laba kena pajak maka akan berdampak pada jumlah pajak terutang, jika sebelumnya pajak terutang sebesar Rp 5.735.277.835,00 setelah dilakukan perencanaan pajak secara optimal maka besarnya pajak PT MMS menjadi Rp 4.812.178.009,00. Perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp 923.099.826,00 atau sekitar 16,095%.
83
Dari Tabel Sebelumnya terdapat beberapa Perencanaan yang dapat digunakan oleh PT MMS diantaranya : a. Tunjangan pajak merupakan perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk biaya PPh 21 dibayar perusahaan. Sebelum perusahaan melakukan perencanaan perusahaan mencatat PPh 21 dibayar perusahaan pada beban usaha langsung dan beban usaha tidak langsung, dimana biaya ini tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Oleh karena itu agar biaya ini dapat digunakan sebagai deductable expense, maka setelah perencanaan biaya ini di ganti dengan tunjangan pajak yang merupakan deductable expense sebesar Rp. 331.062.128,00 pada beban usaha langsung dan Rp. 726.233.660,00 pada beban usaha tidak langsung. b. Perencanaan Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan mengenai biaya akomodasi adalah dengan menggantinya sebagai tunjangan akomodasi yang dapat menambah penghasilan bagi karyawan (take home pay) dan juga dapat digunakan sebagai deductable expense bagi perusahaan yang besarnya sebesar Rp. 117.900.000,00 pada beban usaha langsung dan Rp. 515.100.000,00 pada beban usaha tidak langsung. c. Perencanaan Pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan mengenai biaya pemberian fasilitas membership olahraga yang termasuk dalam akun gaji dan tunjangan adalah dengan menggantinya sebagai tunjangan keanggotaan olahraga yang dapat digunakan sebagai deductable expense bagi perusahaan yang besarnya sebesar Rp. 400.000.000,00 pada beban usaha tidak langsung. d. Sebelum perencanaan pajak PT MMS belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Akuntan & Konsultan yang dipakai. Setelah perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara melakukan gross up atas PPh Pasal 23, maka perusahaan 84
dapat menambah biaya jasa konsultan hukum sebesar Rp 34.346.708,00 ke dalam laporan fiskalnya. e. Sebelum perencanaan pajak PT MMS belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli (Notaris) yang dipakai. Setelah perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara melakukan gross up atas PPh Pasal 23, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa konsultan hukum sebesar Rp 5.896.715,00 ke dalam laporan fiskalnya. f. PT MMS memberikan makanan kesehatan bagi karyawannya dengan menggunakan jasa katering. Atas jasa katering ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya makanan kesehatan sebesar sebesar Rp. 5.341.468,00 pada beban usaha langsung dan Rp. 366.005,00 pada beban usaha tidak langsung. g. Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan jalan dan jembatan. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 168.708.087,00 ke dalam laporan fiskalnya. h. Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan pendukung jalan tol. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan pendukung jalan tol sebesar Rp 87.236.924,00 ke dalam laporan fiskalnya.
85
i.
Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan tanaman. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan tanaman sebesar Rp 60.131.170,00 ke dalam laporan fiskalnya.
j.
Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan kelistrikan gedung dan jalan. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan kelistrikan gedung dan jalan sebesar Rp 114.862.418,00 ke dalam laporan fiskalnya.
k. Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan bangunan kantor dan gerbang. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan bangunan kantor dan gerbang sebesar Rp 53.362.181,00 ke dalam laporan fiskalnya. l.
Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan kendaraan. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 9.511.917,00 pada beban usaha langsung dan Rp. 2.626.684,00 pada beban usaha tidak langsung.
m. Dalam hal perawatan dan kebersihan gedung, PT MMS menggunakan jasa cleaning servis, namun sebagai pihak pemakai jasa, PT MMS belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23. Setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up
86
perusahaan dapat memasukkan biaya dari hasil gross up sebesar Rp 29.030.208,00 sebagai pengurang penghasilan bruto. n. Perusahaan menggunakan jasa pemeliharaan inventaris kantor. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp 5.106.137,00 ke dalam laporan fiskalnya. o. Perusahaan menggunakan jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung. Atas biaya ini perusahaan harus memotongnya sesuai PPh Pasal 23. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menambah biaya jasa perbaikan dan pemeliharaan gedung sebesar Rp 8.049.708,00 ke dalam laporan fiskalnya. p. Untuk menjadikan beban representasi pihak ketiga sebagai biaya, maka sesuai SE27/PJ.22/1986 PT MMS harus membuat bukti nominatif yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bersifat formal dan terkait dengan kegiatan usaha serta kemudian dilampirkan ke dalam SPT Tahunan. Dengan begitu beban representasi sebesar Rp 402.127.302,00 dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
87
