BAB IV
PEMBAHASAN
Dalam rangka pemanfaatan Undang-Undang Perpajakan secara optimal untuk meningkatkan efisien PT.KBI, penulis akan menguraikan perencanaan pajak yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Mengacu pada teori yang telah diuraikan pada Bab II, penulis akan mencoba meninjau pelaksanaan pajak penghasilan pada PT.KBI serta mengevaluasi perencanaan pajak yang telah dilaksanakan PT.KBI agar mendapat gambaran yang lebih jelas tentang keadaan perusahaan, maka berikut ini penulis akan menyajikan Laporan Keuangan PT.KBI 3 ( tiga ) tahun berturut-turut per 31 Desember 2006,2007,2008 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Keuangan.
I
Evaluasi Atas Penerapan Perencanaan Pajak pada Pendapatan dan Beban. Dalam rangka meminimalkan beban pajak pada masa yang akan datang, maka PT.KBI menerapkan Pajak-Pajak Penghasilan. Penerapan pajak ini dimaksudkan agar transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dapat disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sehingga rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen Perusahaan antara akuntansi Komersial dan akuntansi Fiskal dapat dilakukan sepenuhnya. Lebih lanjut lagi penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan yang terdapat, yaitu:
a. Penjualan Penjualan merupakan kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh penghasilan, yang bergerak di bidang percetakan dan penjualan buku, CD & kaset yang berfokus pada dunia pendidikan. Penjualan ini dilakukan PT.KBI di seluruh toko buku Indonesia, seperti Toko buku Gramedia, Utama, Kharisma dll. Transaksi atas pendapatan operasional diakui berdasarkan asas akrual baik atas penjualan tunai maupun kredit. Artinya penghasilan ditetapkan pada waktu diperoleh, jadi tidak bergantung kapan penghasilan itu diterima.
b. Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain merupakan kumpulan akun untuk menampung kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan, seperti pendapatan bunga bank.
•
Pendapatan Jasa Giro Pendapatan
jasa
giro
merupakan
akun
untuk
mencatat
pendapatan bunga dari sejumlah dana yang ditempatkan di perbankan.
Pendapatan
ini
diakui
dan
dicatat
dengan
menggunakan metode akrual. Pendapatan ini dalam Laporan Keuangan Komersial dimasukkan secara bruto, sedangkan dalam Laporan Keuangan Fiskal, jumlah pendapatan ini tidak dimasukkan karena pendapatan bunga dari
dana yang disimpan melalui Bank telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk pendapatan ini. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 PT.KBI telah melakukan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan Badan.
II
Evaluasi atas Penerapan Perencanaan Pajak Beban. PT.KBI merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan percetakan buku, CD, Kaset yang memfokuskan diri pada bidang pendidikan Bahasa, maka dalam pembukuan transaksi beban terdapat harga pokok penjualan, beban operasional, beban umum lain dan Administrasi, serta beban lain-lain dalam hal ini adalah biaya bunga pinjaman. Beban-beban tersebut merupakan pengurang bagi penghasilan bruto. Penerapan perencanaan pajak PT.KBI atas semua transaksi bebannya adalah dengan metode akrual & penandingan pendapatan ( matching cost against revenue method ). Namun karena perlakuan yang berbeda antar akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal sehingga menyebabkan perlu adanya rekonsiliasi atas semua transaksi bebannya agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11a ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2000 menyatakan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
Beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melakukan amortisasi. Beban yang tidak mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun adalah biaya yang terjadi selama tahun yang bersangkutan seperti biaya gaji, biaya administrasi, bunga bank dll. Selama tahun 2006, 2007, 2008 PT.KBI melakukan beberapa koreksi Fiskal terhadap akun beban yang terdapat dalam Laporan Keuangan Komersialnya. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini diuraikan mengenai evaluasi penerapan pajak atas masing-masing akun beban yang terjadi selama 3 ( tiga ) Tahun berturut-turut dimulai dari tahun 2006, 2007, 2008, yaitu: A.
BEBAN OPERASIONAL Biaya operasional adalah biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh barang, menghasilkan barang, melakukan pemasaran dan melakukan penjualan serta biaya-biaya operasional perusahaan lain. Kelompok beban operasional yang terdapat dalam PT.KBI diklasifikasikan ke dalam beberapa akun yaitu: a. Biaya Promosi/ Pameran Biaya
promosi/
pameran
adalah
biaya
keseluruhan
dalam
mendapatkan pesanan dari para konsumen selain itu biaya promosi juga diartikan sebagai biaya iklan dan advertensi. Biaya Promosi/ pameran berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu biaya promosi/ pameran dapat dibiayakan seluruhnya.
b. Transport Pemasaran Biaya transport pemasaran adalah semua biaya yang berhubungan dengan transportasi, yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran untuk mendapatkan pesanan dari para konsumen. Biaya Transport Pemasaran berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu Transport Pemasaran dapat dibiayakan seluruhnya.
c. Pengiriman Barang Biaya pengiriman barang adalah biaya yang muncul karena adanya kegiatan
melakukan
pengiriman
barang
kepada
konsumen
(langganan). Biaya Pengiriman barang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu biaya Pengiriman barang dapat dibiayakan seluruhnya.
d. Pengepakan Biaya pengepakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengepakan (mengemas) atas barang hasil produksi dan siap dikirimkan kepada konsumen.
Biaya Pengepakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu biaya Pengepakan dapat dibiayakan seluruhnya.
B.
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI Beban usaha merupakan kelompok akun untuk mencatat pengeluaranpengeluaran yang terjadi selama satu periode pembukuan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Metode yang akan digunakan dalam pengakuan beban adalah metode akrual. Kelompok beban umum dan administrasi yang terdapat dalam PT.KBI di klasifikasikan ke dalam beberapa akun yaitu:
a. Beban gaji & upah Beban gaji merupakan akun untuk mencatat pembayaran gaji/upah para karyawan di bagian operasional yang terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan seperti bonus, THR, premi asuransi, premi kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja. Biaya-biaya tersebut merupakan penghasilan bagi penerimanya (dalam hal ini karyawan) dan menjadi obyek pemotongan PPh Pasal 21. Atas pemberian tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan, maka perusahaan menggunakan metode Gross up dan memasukkannya sebagai penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh 21. Seluruh
PPh pasal 21 yang terutang telah disetorkan dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dalam SPT PPh Pasal 21 tahun 2006. Dengan menggunakan metode Gross up perusahaan dapat membiayakan beban PPh Pasal 21 yang dibayarkan dalam bentuk tunjangan PPh Pasal 21 dan menjadi bagian penghasilan bruto dan para karyawan. Contoh perhitungan penghematan pajak terhadap tunjangan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode Gross Up. Pemberian tunjangan kepada karyawan dapat dibiayakan sepanjang tidak diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti pemberian beras. Tetapi khusus pemberian imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan bagi pemberi kerja pada karyawan pada lokasi kerja yang terpencil seperti tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai, pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, sarana pengangkutan, sarana olahraga tidak termasuk golf, power boating dan pacuan kuda dimana lokasi tersebut sarana yang tidak tersedia, maka bagi pegawai yang menerima bukan merupakan penghasilan dan bagi pemberi kerja pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dibiayakan sesuai dengan KMK No.633/04/1994.
2. Biaya ATK Biaya ini timbul karena penggunaan alat-alat tulis untuk kegiatan pencatatan dalam perusahaan. Alat-alat tersebut seperti buku, pulpen, nota, kertas.
Sehingga biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi PT.KBI sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000.
3. Biaya Pemeliharaan & Perawatan Biaya perawatan adalah akun untuk mencatat pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharan mesin, kendaraan dan peralatan kantor yang rusak. Biaya ini terdiri dari biaya perbaikan kendaraan biaya penggantian mesin, biaya ganti oli, biaya pemeliharaan gedung masih banyak yang lainnya. PT.KBI telah membebankan seluruh biaya perawatan sesuai dengan bukti-bukti yang mendukung secara wajar sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu tidak dilakukan koreksi fiskal.
4. Biaya Materai dan Benda Pos Biaya materai dan benda pos adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan seperti materai tempel, materai kertas, dan perangko. Benda-benda pos ini dipergunakan untuk kepentingan surat menyurat dan pengesahan dokumen sehubungan dengan kegiatan usaha.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, Biaya materai dan benda pos ini dapat dibiayakan sepenuhnya karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Biaya Penyusutan Biaya Penyusutan terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap yang dilakukan Perusahaan untuk dapat tetap menjalankan usahanya, karena dalam peraturan perpajakan biaya pembelian aktiva tetap untuk kegiatan usaha perusahaan tidak dapat dibiayakan secara langsung, melainkan melalui penyusutan PT.KBI melakukan penyusutan terhadap bangunan dengan menggunakan metode garis lurus sedangkan mesin dan peralatan serta kendaraan dengan metode saldo menurun. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) UndangUndang Pajak Nomor 17 Tahun 2000.
6. Biaya Asuransi Biaya Asuransi adalah akun untuk mencatat pengeluaran Perusahaan dalam rangka membayar asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan karyawan. PT.KBI telah menghitung biaya asuransi ini sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
Oleh karena itu PT.KBI dapat membebankan seluruh biaya asuransi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya.
7. Biaya telepon & Listrik Biaya listrik dan telepon ini digunakan untuk seluruh kegiatan Perusahaan dan besarnya biaya ini berdasarkan besarnya tagihan pada Perusahaan, maka berdasarkan KEP-220/PJ.2002 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, maka biaya telepon & listrik dapat dibiayakan seluruhnya untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto.
8. Biaya Umum Biaya Umum adalah akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan yang bersifat Umum. Pada PT.KBI biaya umum ini adalah berupa sumbangan. Sumbangan sudah jelas tidak boleh dimasukkan dalam pengurang penghasilan bruto hal ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) huruf g, bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto, maka biaya ini harus dikoreksi positif .
9. Biaya Perizinan Biaya Perizinan adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perizinan kepada Pemerintah terkait selain dari pada Pajak Daerah setempat. Adapun contoh dari biaya Perizinan tersebut seperti memperpanjang surat-surat yang sudah expired,misal SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), Domisili,Akte jika terdapat perubahan,dan Surat-Surat kendaraan lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 biaya ini termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan,sehingga biaya perizinan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.
10. Biaya Administrasi Bank Biaya Administrasi bank adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan biaya administrasi perbankan yang dibebankan kepada Perusahaan, seperti :
biaya kliring,
biaya transfer,
tolakan giro,
biaya provisi pinjaman bank.
Biaya Provisi adalah Prosentase tertentu (besarnya antara 0,5 -1% dari limit kredit) yang harus dibayar oleh calon peminjam dan dibayar sebelum kredit dicairkan.
Dalam hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, maka biaya Administrasi bank di adalah
termasuk
biaya
untuk
mendapatkan,
menagih,
dan
memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut dapat dibiayakan sepenuhnya untuk mengurangi penghasilan bruto.
11. Biaya PBB Biaya Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah biaya yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan / atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan..
12. Biaya RTK (Rumah Tangga Kantor) Biaya Rumah Tangga Kantor adalah akun yang menampung pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan karyawan tentunya berhubungan dengan rumah tangga perusahaan seperti gula pasir, susu, minyak, sabun, keju, beras, cereal, obat-obatan, dimana setiap harinya pegawai bebas untuk menikmatinya.
Sehingga menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 semua biaya Rumah Tangga Kantor ini dapat dibiayakan.
13. Beban Lain-Lain Biaya Lain-Lain yaitu biaya yang mendukung dengan kegiatan usaha perusahaan namun tidak secara langsung, seperti:
a.
Biaya pelatihan karyawan. Biaya pelatihan karyawan sebenarnya tidak perlu dikoreksi positif dan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto pada Laporan Keuangan Komersilnya, dengan syarat PT.KBI harus melampirkan dan atau menyertakan bukti atau daftar nominatif pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga PT.KBI dapat membiayakan biaya Pelatihan Karyawan sebagai pengurang penghasilan bruto. Pelatihan yang diberikan pada karyawan seperti Seminar-seminar Perpajakan, Pelatihan Accounting, Marketing, Tekhnisi, IT, dan Pelatihan HRD. Dengan mengalokasikan biaya Pelatihan, maka SDM yang dimiliki perusahaan akan semakin membaik dan tentunya diharapkan membawa keuntungan yang lebih pada pihak perusahaan secara langsung.
Yang dimaksud dengan daftar nominatif adalah bukti yang harus ditanda tangani oleh Direksi / Komisaris Perusahaan yang berkaitan
dengan
pembiayaan
yang
dikeluarkan
oleh
Perusahaan. Adapun yang harus dilengkapi pada pengisian daftar Nominatif adalah : Tanggal, No.Voucher, Tempat, Alamat, Jenis, dan Jumlah dana yang dikeluarkan, sedangkan bagi relasi yang mendapatkan kenikmatan ( Pelatihan ) harus mengisi Nama, Posisi, Nama Perusahaan, Jenis Usaha, dan Keterangan.
b.
Klaim Produk rusak Klaim Produk rusak adalah akun yang terjadi akibat ada klaim dari Customer, karena adanya hasil produksi yang rusak setelah sampai di tempat konsumen. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang berbunyi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki
untuk
mendapatkan,
menagih
dan
memelihara
penghasilan adalah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
c.
Biaya Entertainment Biaya adalah biaya yang dikeluarkan guna memasarkan dan mempublikasikan produk-produk perusahaaan. Berdasarkan SE27/PJ.22/1986 bahwa biaya entertainment merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, dengan syarat dibuat daftar nominatifnya, tetapi karena perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya untuk dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh, maka harus dilakukan koreksi positif.
d.
Sumbangan Sumbangan adalah Donasi yang diberikan perusahaan kepada pihak lain diluar perusahaan. Sumbangan ini merupakan sebagai salah satu program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan. Sumbangan ini diberikan perusahaan kepada rumah ibadah (Gereja) untuk membantu proses pembangunannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Oleh karena itu sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kepada Gereja tidak dapat dibiayakan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
e.
Biaya Lain-Lainnya Biaya Lain-Lainnya adalah biaya selain dari 4 (empat) biaya lain-lain diatas yang mendukung dengan kegiatan usaha perusahaan namun tidak secara langsung, antara lain:
Biaya Perjalanan Dinas Biaya
ini
adalah
biaya
yang
dikeluarkan
oleh
Perusahaan, yang diberikan kepada karyawannya yang melakukan perjalanan dinas keluar kantor baik dalam kota maupun luar kota. Biaya perjalanan dinas ini dapat dibebankan dengan syarat mempunyai bukti atau daftar nominatif yang jelas sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986. Tetapi
karena
perusahaan
tidak
membuat
daftar
nominatifnya untuk dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh, maka harus dilakukan koreksi positif.
Biaya Representasi Direksi Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan guna memasarkan
dan
mempublikasikan
produk-produk
perusahaaan, kegiatan ini yang melakukan adalah pihak direksi sehingga namanya adalah biaya representasi direksi.
Berdasarkan
SE-27/PJ.22/1986
bahwa
biaya
representasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, dengan syarat dibuat daftar nominatifnya, tetapi karena perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya untuk dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh, maka harus dilakukan koreksi positif.
Iuran keanggotaan Perusahaan Perusahaan merupakan anggota dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), karena itu perusahaan wajib membayar iuran keanggotaan yang dikenakan setiap tahun.
III.
REKONSILIASI FISKAL
Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap laba komersial atau laporan rugi laba. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan.
Sebagai bahan baku dalam proses rekonsiliasi fiskal ini adalah laporan rugi laba komersial yang biasanya disusun berdasarkan standar akuntansi. Perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.
Dua unsur utama dalam perhitungan rugi laba adalah penghasilan dan biaya. Penghasilan bisa berupa penghasilan usaha maupun penghasilan dari luar usaha. Begitu pula biaya, ada biaya-biaya untuk melakukan usaha ada juga biaya-biaya di luar usaha. Dalam konteks Pajak Penghasilan, unsur dalam penghitungan laba fiskal juga terdiri dari penghasilan dan biaya, baik penghasilan dan biaya usaha maupun penghasilan dan biaya di luar usaha.
Namun demikian, tidak semua penghasilan dalam rugi laga komersial merupakan objek pajak dalam penghitungan Pajak Penghasilan. Begitu pula, tidak semua biaya dalam rugi laba komersial dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan. Perbedaan-perbedaan seperti ini disebabkan karena Pajak Penghasilan tunduk kepada ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Nah, karena perbedaan seperti inilah maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
Beberapa penyebab utama perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang banyak ditemui di lapangan adalah sebagai berikut :
1. Adanya penghasilan yang bukan objek pajak menurut fiskal (non taxable income), 2. Adanya penghasilan yang dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu lagi dihitung dalam SPT Tahunan, 3. Adanya biaya-biaya yang menurut ketentuan fiskal tidak boleh dikurangkan (non deductible expenses), dan 4. Adanya perbedaan waktu pengakuan biaya seperti biaya penyusutan dan amortisasi.
