BAB IV EVALUASI ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT SNI
Dalam rangka pemanfaatan Undang – undang Perpajakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi perusahaan pada PT SNI, penulis akan menguraikan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Mengacu pada teori yang telah diuraikan pada Bab II, penulis akan mencoba meninjau Pelaksanaan Pajak Penghasilan pada PT SNI. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas tentang keadaan perusahaan, maka berikut ini penulis akan menyajikan Laporan Keuangan PT SNI per 31 Desember 2003.
IV.1. Evaluasi Perhitungan atas Pendapatan. Evaluasi pajak ini dimaksudkan agar transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dapat disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan antara akuntansi komersial
dan
akuntansi
fiskal
dapat
dilakukan
sepenuhnya
dan
berkesinambungan. Pada PT SNI penghasilan terbagi menjadi Pendapatan Operasional dan Pendapatan lain – lain. Berdasarkan kategori ini Evaluasi Perhitungan atas Pendapatan diuraikan sebagai berikut : a. Penjualan Penjualan merupakan kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh penghasilan, yang bergerak di bidang restoran. Penjualan ini dilakukan PT
36
SNI di lokasi Jakarta. Penjualan Bersih yang diperoleh perusahaan selama Tahun 2003 sebesar Rp 3.114.931.501. Pendapatan dari penjualan diakui dengan menggunakan asas akrual. Penerapan ini dimaksudkan agar ada kesamaan antara pelaporan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal sehingga koreksi fiskal dapat dihindari sedini mungkin. b. Pendapatan lain –lain Total Pendapatan Lain – lain sebesar Rp 138.264.006. Pendapatan lain – lain merupakan akun untuk menampung kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan, seperti keuntungan selisih kurs mata uang asing, pendapatan bunga bank, laba penjualan aktiva tetap. Berdasarkan dalam data Laporan Laba Rugi dan keterangan dari pejabat perusahaan yang berwenang, perencanaan pajak penghasilan terhadap pendapatan lain – lain dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Keuntungan selisih kurs mata uang asing sebesar Rp 187.826.282 terjadi karena adanya transaksi penerimaan dari Valuta asing ke rupiah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing yang diperoleh perusahaan dari deposito mata uang asing milik perusahaan atau pendapatan ini diakui dan dicatat dengan menggunakan metode realisasi, artinya keuntungan dari selisih kurs mata uang asing diakui pada saat jatuh tempo pembayaran piutang tersebut. Penerapan ini dapat dilakukan mengingat kurs Valuta asing sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut peraturan perpajakan, wajib pajak dapat memilih dua metode yang diberikan yaitu
37
menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Tengah Bank Indonesia. Dengan menggunakan Kurs Tetap, keuntungan dan kerugian diakui pada saat realisasi pembayaran atau jatuh tempo. Sedangkan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia, wajib pajak dapat mengakui keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing tersebut pada tiap akhir tahun buku berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, penghasilan dari selisih Kurs mata uang asing ini merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 25 ( Badan ). Penggunaan kurs tetap sangatlah memakan waktu yang cukup lama untuk mengakui keuntungan atas selisih kurs mata uang asing tersebut. Disamping itu, untuk perusahaan yang mempunyai arus kas kurang baik, penggunaan kurs tetap sangatlah menghambat perusahaan dalam mengelola kasnya, karena risiko yang ditanggung cukup tinggi dan pengakuan keuntungannya yang terlalu lama. Namun, dari segi perpajakan, penerapan metode kurs tetap dalam pengakuan keuntungan selisih kurs valuta asing akan sangat membantu perusahaan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajaknya karena keuntungan itu baru diakui pada saat pembayaran dilakukan. Dengan demikian terjadi penghematan pajak. 2. Pendapatan Bunga Bank Pendapatan bunga bank sebesar Rp 4.406.312 merupakan akun untuk mencatat pendapatan bunga deposito milik perusahaan. Pendapatan ini diakui dan dicatat dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan ini
38
dalam Laporan Keuangan Komersial dimasukkan seluruhnya secara bruto. Sedangkan dalam Laporan Keuangan Fiskal, jumlah pendapatan ini tidak dimasukkan kerena pendapatan bunga dari deposito telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk pendapatan ini, PT SNI telah melakukan Koreksi Fiskal di Laporan Keuangan sebesar 4.406.312 3. Laba (Rugi) atas penjualan aktiva. Laba (Rugi) penjualan aktiva sebesar Rp 125.000 merupakan akun untuk mencatat penghasilan atas penjualan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pendapatan ini dicatat dengan menggunakan metode akrual pada tahun 2002 tidak terdapat kesalahan pencatatan pada akun laba Penjualan aktiva. Oleh karena itu PT SNI tidak perlu melakukan Koreksi Fiskal atas akun laba penjualan tersebut. 4. Beban Bunga Beban bunga sebesar Rp 69.879.315 5. Pendapatan Lain – lain Pendapatan lain – lain sebesar Rp 15.785.727
IV.2. Evaluasi Perhitungan atas Harga Pokok Penjualan Penilaian persediaan yang dilakukan oleh PT SNI dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Penilaian persediaan ini sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku dalam penentuan metode persediaan yaitu sesuai dengan Undang –undang Pajak Penghasilan Pasal 10 ayat (6). Sehingga Harga Pokok Penjualan tidak perlu dilakukan koreksi.
39
Perhitungan Harga Pokok Penjualan adalah sebagai berikut : Persediaan Barang Dagang Pembeliaan Barang tersedia untuk dijual Persediaan Akhir Harga Pokok Penjualan
1.491.076.966 855.273.841 2.346.350.807 15.501.341 2.330.849.493
IV.3. Evaluasi Perhitungan atas Biaya PT SNI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran, maka dalam pembukuan transaksi beban terdapat Harga Pokok Penjualan, Beban Operasi. Pengeluaran – pengeluaran tersebut merupakan pengurang bagi Penghasilan Bruto sesuai dengan kelompoknya masing – masing. Penerapan Pajak PT SNI atas semua transaksi bebannya adalah dengan menggunakan metode accrual dan penandingan pendapatan terhadap beban. Namun, karena perlakuan yang berbeda antar akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal menyebabkan perlu adanya rekonsiliasi atas semua transaski bebannya agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penerapan atas transaksi biaya didasarkan atas metode dan pengakuan beban, peraturan perpajakan yang berlaku, serta bukti fisik yang mendukung transaksi pengeluaran beban tersebut. Beban – beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun.
40
Beban yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun adalah biaya yang terjadi selama tahun yang bersangkutan seperti biaya gaji, biaya administrasi bank dan bunga. Selama tahun 2003 PT SNI melakukan beberapa koreksi fiskal terhadap akun beban yang terdapat dalam Laporan Keuangan Komersialnya. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini diuraikan mengenai Evaluasi atas masing – masing akun beban yang terjadi selama tahun 2003. Beban Usaha Beban Usaha merupakan kelompok untuk mencatat pengeluaran – pengeluaran PT SNI yang terjadi selama satu periode pembukuan dan terkait langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Metode yang digunakan dalam pengakuan beban adalah metode akrual. Kelompok beban usaha yang terdapat dalam PT SNI, diklasifikasikan ke dalam beberapa akun, yaitu : 1. Biaya Karyawan Biaya karyawan sebesar Rp 449.430.338 merupakan akun untuk mencatat
Pembayaran Gaji Rp 309.638.788 Unsur biaya gaji tersebut telah sesuai dengan Ketentuan perpajakan dan telah sesuai dengan SPT 1721.
Biaya Makan Rp 36.000.000 Biaya makan yang diberikan yakni dalam bentuk uang, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 36.000.000
41
THR Rp 24.684.700 Pada akhir tahun, perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan berupa uang, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal.
Bonus Rp 16.953.300 Bonus yang diberikan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal.
Transport Rp 25.920.000 Transport diberikan dalam bentuk fasilitas yakni penyediaan bus antar jemput karyawan, karena biaya transport yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, maka dilakukan koreksi fiskal..
Pengobatan Rp 36.233.600 Biaya pengobatan kesehatan pegawai mengalami koreksi fiskal secara keseluruhan sebesar Rp 36.233.600. Hal ini terjadi karena perusahaan menyediakan klinik gratis.
2. Biaya Training Biaya pelatihan sebesar Rp 4.609.100 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karyawan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas kerja karyawan dengan bekerja sama dengan pihak lain. Biaya pelatihan ini juga ditujukan untuk juru masak agar menciptakan suatu cipta rasa yang baru dan terobosan baru suatu masakan.
42
Selama tahun 2003 PT SNI telah membiayakan seluruh pengeluaran biaya pelatihan sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga tidak ada koreksi fiskal atas biaya pelatihan 3. Beban Penyusutan Biaya penyusutan sebesar Rp 43.208.582 yang merupakan biaya penyusutan atas aktiva tetap perusahaan terdiri dari penyusutan kendaraan sebesar Rp 19.601.923 dan penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 23.606.659. Dalam pencatatan atau pengakuan Biaya Penyusutan Bagian Operasi PT SNI menggunakan asas akrual. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam menghitung penyusutan menurut Undang – undang Perpajakan, yakni metode garis lurus, dan metode saldo menurun. Pemilihan metode penyusutan untuk satu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya, tergantung pada kondisi keuangan perusahaan PT SNI menerapkan metode garis lurus untuk menghitung besarnya penyusutan baik untuk gedung, kendaraan, maupun peralatan. Penggunaan metode tersebut dilakukan secara taat asas dan konsisten dengan memperhatikan perhitungan laba rugi pada masa yang akan dating. Setiap perubahan penggunaaan metode penyusutan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak. 4. Biaya Reparasi dan Maintenance Biaya reparasi dan maintenance sebesar 10.711.248 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran perbaikan dan pemeliharaan mesin, kendaraan dan peralatan kantor yang rusak. Bagian ini terdiri dari biaya perbaikan
43
kendaraan sebesar Rp 5.869.751, dan perbaikan inventoris kantor sebesar Rp 4.841.497 5. Biaya Asuransi Biaya asuransi sebesar Rp 34.095.876 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam rangka membayar asuransi karyawan yang ditanggungnya meliputi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Selama tahun 2003 perusahaan telah membebankan seluruh pengeluaran biaya asuransi dengan benar, sehingga dapat dikurangkan sebagai penghasilan brutonya. 6. Biaya Konsultan, Notaris, dan Profesional Biaya Konsultan, Notaris, dan Professional sebesar Rp 10.237.500 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan untuk jasa – jasa yang diberikan oleh pihak konsultan, notaris, dan professional. Jasa – jasa mereka diperlukan untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban akuntansi dan perpajakan berupa bantuan dan nasehat hukum. PT SNI, selama tahun 2003 telah membebankan seluruh biaya konsultan, notaris, dan profesional sebagai pengurang dalam Penghasilan Bruto perusahaan, sehingga tidak ada koreksi fiskal atas beban ini. 7. Biaya Perjalanan Kantor Biaya Perjalanan Kantor sebesar Rp 17.788.850 merupakan pengurang perusahaan berupa uang perjalanan dinas kepada pegawai apabila mendapat penugasan dari perusahaan untuk melakukan pekerjaan di luar kantor, uang perjalanan di pergunakan untuk membeli tiket bus, kereta api, pesawat
44
akomodasi, uang saku selama dinas, serta asuransi perjalanan. Bagi perjalanan ke luar negeri PT SNI membayarkan uang fiskal sesuai tarif yang ditentukan. Uang ini diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang muka dan harus dibuat laporan pertanggungjawabannya setelah mereka menyelesaikan perjalanannya. Dalam uang perjalanan yang diberikan termasuk diantaranya pemberian uang saku selama perjalanan dan atas pemberian ini telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT SNI . Selama tahun 2003 bukti pendukung atas biaya perjalanan sudah lengkap seperti bukti pembayaran tiket, bukti pengisisan bahan bakar transportasi dan sudah dibiayakan sebagai pengurang Penghasilan Bruto. 8. Biaya Telepon Biaya telepon sebesar Rp 7.960.683 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan untuk kebutuhan komunikasi antara Bagian Operasi dengan pihak kantor atau sebaliknya serta komunikasi untuk kepentingan bisnis perusahaan lainnya seperti komunikasi dengan klien dan pihak yang ada kaitannya dengan perusahaan. Biaya telepon ini meliputi pembayaran uang telephone , faksimile, dan internet. Selama tahun 2003, PT SNI telah membebankan seluruh biaya telepon sebagai pengurang Penghasilan Bruto perusahaan, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
45
9. Biaya Perlengkapan Biaya perlengkapan digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan, sehingga biaya perlengkapan sebesar Rp 52.808.148 mengurangi penghasilan bruto perusahaan. 10. Biaya Listrik dan Air Biaya Listrik dan Air sebesar Rp 4.563.619 merupakan akun mencatat pembayaran rutin listrik dan air perusahaan selama satu periode. Selama tahun 2003, PT SNI telah membebankan seluruh Biaya Listrik dan Air sebagai pengurang Penghasilan Bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Menurut penulis, perusahaan dapat membiayakan seluruh pengeluran ini apabila disertai dengan bukti pendukungnya. 11. Biaya Alat Tulis dan Cetak Pengeluaran – pengeluaran atas pembelian alat –alat tulis dan cetak sebesar Rp 28.261.337 untuk mendukung kegiatan administrasi perusahaan tercatat dalam akun ini. Perusahaan menggunakan asas akrual dalam pencatatan biaya alat –alat tulis dan cetak. Seluruh pengeluaran ini telah dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto tahun 2003 dan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Sesuai dengan Ketentuan Perpajakan semua biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus didukung dengan bukti yang kuat. Menurut penulis pembebanan atas biaya alat – alat tulis dan cetak pada tahun 2003 sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan wajar, juga sudah
46
dikurangkan dari penghasilan bruto PT SNI sehingga koreksi fiskal tidak perlu dilakukan. 12. Biaya Iuran dan Majalah Pencatatan akun untuk biaya – biaya seperti iuran RT, iuran keamanan, iuran kebersihan, langganan koran, majalah merupakan bagian dari Biaya Iuran dan Majalah. Menurut penulis, Biaya Iuran dan Majalah pada PT SNI selama tahun 2003 belum disertai dengan lengkap bukti pendukung sehingga ada koreksi fiskal atas akun ini sebesar Rp 10.160.320 13. Biaya Perjamuan Dalam akun ini tercatat biaya – biaya yang berhubungan dengan pemberian kenikmatan pada pihak ketiga berupa entertainment atau jamuan. Menurut
pejabat
perusahaan
yang
berwenang,
pengeluaran
berupa
entertainment ini sangat mendukung dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ 22/1986 tanggal 14 Juli 1986 setiap pengeluaran dalam bentuk entertainment / jamuan tamu dapat dibiayakan sepanjang masih terkait dengan kegiatan operasi perusahaan dan dibuatkan daftar nominatifnya. Daftar nominative tersebut harus dilaporkan pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Bila tidak memungkinkan untuk membuat daftar nominative, maka PT SNI harus melakukan koreksi fiskal. Selama Tahun 2003 PT SNI tidak membuat daftar nominative atas pengeluaran jamuan dikarenakan bukti yang kurang lengkap. Seperti tidak
47
tecantum daftar nama klien yang bersangkutan dengan alasan tidak etis. Oleh karena itu, sesuai dengan Ketentuan perpajakan dengan tidak dibuatnya daftar nominative atas pengeluaran biaya perjamuan, maka PT SNI harus melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 13.515.280 14. Biaya Dokumentasi PT SNI selama Tahun 2003 telah membukukan semua biaya dokumentasi sebesar Rp 1.742.218 dengan bukti pendukung yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal atas biaya dokumentasi. 15. Biaya Lisensi & Pajak Biaya Lisensi & Pajak sebesar Rp 21.553.219 untuk mencatat pengeluaran rutin surat – surat kendaraan perusahaan seperti perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), perpanjangan keur mobil, perpanjangan SIM supir. Selama tahun 2003 .sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung, sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal. 16. Biaya Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank sebesar Rp 5.164.995 merupakan akun untuk mencatat semua pengeluaran perusahaan sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang terdapat di Bank, seperti biaya transfer, biaya administrasi bulanan, biaya buku giro, biaya denda atas keterlambatan pembayaran perusahaan menggunakan asas akrual dalam pengakuan dan pencatatan biaya administrasi bank.
48
Selama tahun 2003, PT SNI tidak perlu melakukan koreksi fiskal karena perusahaan telah membebankan seluruh pengeluaran Biaya Administrasi Bank sebagai pengurang Penghasilan Bruto. Menurut penulis, PT SNI telah benar membiayakan seluruh pengeluaran Biaya Administrasi Bank sebagai pengurang Penghasilan Bruto perusahaan, kecuali biaya yang berhubungan dengan Objek Pajak Penghasilan Final atas pendapatan bunga bank yang diberikan kepada perusahaan. 17. Biaya Promosi Biaya promosi sebesar Rp 41.983.463 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan produk baru melalui percetakan selebaran, iklan surat kabar, majalah, dan pembelian voucher. PT SNI menggunakan asas akrual dalam pengakuan dan pencatatan biaya promosi dan seluruh biaya tersebut telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan selama tahun 2003. perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal. 18. Hadiah & Sumbangan Biaya hadiah dan sumbangan sebesar Rp 15.297.239 adalah akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di lokasi dimana perusahaan berada, seperti sumbangan uang keamanan untuk penjaga keamanan pada saat hari raya, sumbangan bencana alam, sumbangan untuk yayasan amal pendidikan. Untuk tahun 2003, PT SNI melakukan koreksi fiskal atas akun Biaya Hadiah dan Sumbangan karena hadiah dan sumbangan bukan merupakan pengurang
49
Penghasilan Bruto. Ketentuan Perpajakan menghendaki agar pemberian hadiah dan sumbangan mempunyai tempat yang setara dengan pemakaian penghasilan. Oleh karena itu, berbeda dengan perlakuan komersial, pengeluaran itu bukan merupakan pengurang penghasilan pemberi. Namun, ketentuan itu hanya berlaku terhadap bantuan dan sumbangan yang pemberiannya tidak diwarnai oleh hubungan kerja, usaha, pemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima. Selain itu, untuk hibah ditambahkan pemberian dilakukan kepada badan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pengusaha kecil. 19. Biaya Penelitian Biaya penelitian sebesar Rp 47.587.708 merupakan akun untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Menurut Pejabat Perusahaan, biaya penelitian ini penting untuk menunjang kesinambungan penemuan produk baru yang unggul di pasaran. Pengakuan dan pencatatan biaya ini berdasarkan metode akrual. Selama tahun 2003, PT SNI telah membebankan seluruh biaya penelitian sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. 20. Biaya Rupa – rupa Biaya rupa – rupa akun sebesar Rp 6.723.447 untuk mencatat pengeluaran yang terkait dengan usaha operasional perusahaan, seperti pembelian air minum, kopi, gula, dan minuman serta makanan lainnya. Perhitungan laba rugi perusahaan dalam akun biaya rupa – rupa. Menurut penulis, dapat
50
membiayakan seluruh pengeluaran operasional perusahaan sepanjang didukung bukti – bukti pendukung yang sah dan wajar.
Koreksi Fiskal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Positif yaitu koreksi yang mengakibatkan laba kena pajak bertambah sebagai akibat beban menurut akuntasi tidak diakui sebagai beban menurut pajak. Koreksi Fiskal Positif yang dilakukan PT SNI adalah sebagai berikut : a. Transport Transport diberikan dalam bentuk fasilitas yakni penyediaan bus antar jemput karyawan, karena biaya transport yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, maka dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 25.920.000 b. Pengobatan Biaya pengobatan kesehatan pegawai mengalami koreksi fiskal secara keseluruhan sebesar Rp 36.233.600. Hal ini terjadi karena pengobatan yang diberikan perusahaan dalam bentuk natura, yakni menyediakan klinik gratis. c. Penyusutan kendaraan Terhadap biaya penyusutan kendaraan, harus dilakukan koreksi fiskal sebesar 50 % sesuai Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-220/PJ/2002. Unsur biaya penyusutan kendaraan PT SNI sebesar Rp 19.601.923 terdapat
51
koreksi fiskal sebesar Rp 9.800.962 sehingga biaya penyusutan kendaraan dalam laporan keuangan fiskal adalah Rp 9.800.962. d. Perbaikan Kendaraan Dalam unsur biaya perbaikan dan perawatan, terdapat biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp 5.869.751 dan terhadap biaya perbaikan kendaraan dikoreksi fiskal positif sebesar 50 %, yaitu Rp 2.934.876 yang sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002. Sehingga biaya perbaikan kendaraan dalam laporan keuangan fiskal adalah sebesar Rp 2.934.876. e. Iuran dan Majalah Biaya Iuran dan Majalah pada PT SNI selama tahun 2003 belum disertai dengan lengkap bukti pendukung sehingga ada koreksi fiskal atas akun ini sebesar Rp 10.160.320 f. Biaya Perjamuan Selama Tahun 2003 PT SNI tidak membuat daftar nominative atas pengeluaran jamuan dikarenakan bukti yang kurang lengkap. Seperti tidak tecantum daftar nama klien yang bersangkutan dengan alasan tidak etis. Oleh karena itu, sesuai dengan Ketentuan perpajakan dengan tidak dibuatnya daftar nominative atas pengeluaran biaya perjamuan, maka PT SNI harus melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 13.515.280 g. Hadiah dan Sumbangan PT SNI melakukan koreksi fiskal atas akun Biaya Hadiah dan Sumbangan sebesar 15.297.239 karena hadiah dan sumbangan bukan merupakan
52
pengurang Penghasilan Bruto. Ketentuan Perpajakan menghendaki agar pemberian hadiah dan sumbangan mempunyai tempat yang setara dengan pemakaian penghasilan. Jumlah Koreksi Fiskal Positif : •
Transport
Rp 25.920.000
•
Pengobatan
Rp 36.233.600
•
Penyusutan Kendaraan
Rp
9.800.962
•
Perbaikan Kendaraaan
Rp
2.934.876
•
Iuran dan Majalah
Rp 10.160.320
•
Biaya Perjamuan
Rp 13.515.280
•
Hadiah dan sumbangan
Rp
Total Koreksi Fiskal
Rp 113.862.277
15.297.239
2) Beda Tetap dan Waktu Koreksi yang terjadi pada Laporan Keuangan PT SNI dapat diklasifikasikan kedalam dua perbedaan yaitu : o Perbedaaan Tetap Terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan menurut SAK. Perbedaaan tetap negatif yang terdapat pada PT SNI adalah : 1. Koreksi Biaya Transport sebesar Rp 25.920.000 2. Koreksi Biaya Pengobatan sebesar Rp 36.233.600 3. Koreksi Biaya Perbaikan Kendaraan sebesar Rp 2.934.876 4. Koreksi Iuran dan Majalah sebesar Rp 10.160.320
53
5. Koreksi Biaya Perjamuan sebesar Rp 13.515.280 6. Koreksi Hadiah dan Sumbangan sebesar Rp 15.297.239 Perbedaan Tetap negatif disebabkan karena adanya pengeluaran – pengeluaran yang dicatat di Laporan Keuangan Komersial sebagai beban laba akuntansi tetapi tidak diakui oleh Ketentuan Fiskal. o Perbedaan Waktu Terdapat perbedaan waktu negatif dalam pengakuan biaya penyusutan karena pengakuan beban menurut Ketentuan Perpajakan lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial. Koreksi biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp 9.800.962. Setelah dilakukan koreksi, terdapat selisih perhitungan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. Dalam Laporan Keuangan Komersial mengakui penghasilan sebesar Rp 94.942.839 sedangkan menurut Laporan Keuangan Fiskal penghasilan sebesar Rp 204.398.804. Besarnya Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum : 10 % x Rp 50.000.000
= Rp
5.000.000
15 % x Rp 50.000.000
= Rp
7.500.000
30 % x Rp 104.398.804
= Rp 31.319.641
Jumlah PPh yang terutang = Rp 43.819.641 Pembulatan
= Rp
641
Jumlah PPh yang terutang = Rp 43.819.000
54
IV.4. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak atas penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak yang besarnya ditentukan oleh jumlah pajak yang terutang pada tahun sebelumnya dikurangi dengan PPh Pasal 22, 23,24 dari tahun pajak yang bersangkutan dibagi dengan 12. PPh Pasal 25 : PPh terutang menurut SPT Tahun lalu – (PPh Pasal 22, 23, 24 tahun lalu) 12 PPh Pasal 22 : PT SNI selama beroperasi tahun 2003, tidak melakukan kegiatan import barang dan oleh sebab itu tidak dikenakan PPh Pasal 22. PPh Pasal 23 Transaksi PT SNI yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 adalah: •
Pendapatan Jasa Giro Bank (Bersifat Final)
•
Penggunaan Jasa Akuntansi & Pembukuan
•
Bunga sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
Selama tahun 2003 PPh yang telah dibayar oleh perusahaan adalah sebagai berikut : Keterangan
Penghasilan ( biaya) 4.406.312
PPh Pasal 23
Pendapatan Jasa Bunga
Rp
Penggunaan Jasa Akuntan
Rp (10.237.500)
Rp 767.813
Total
Rp
Rp 767.813
5.831.188
-
55
PPh Pasal 23 penggunaan jasa akuntan = 50 % x 15 % x 10.237.500 = Rp 767.813 PPh Pasal 24 : PT SNI tidak memiliki penghasilan yang berasal dari luar negeri, sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 24. Perhitungan atas angsuran pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan anggaran Rp 94.942.839 2. Kompensasi Kerugian
Rp
x
3. Penghasilan Kena Pajak
Rp 94.942.839
4. PPh yang terutang
Rp 11.741.000
PPh Pasal 29 yang terutang : 10 % x Rp 50.000.000
= Rp 5.000.000
15 % x Rp 44.942.839
= Rp 6.741.426
PPh Pasal 29 yang terutang
= Rp 11.741.426
Pembulatan
= Rp
PPh Pasal 29 yang terutang
= Rp 11.741.000
426
5. Kredit Pajak tahun lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 1
Rp
767.813
(Rp 11.741.000 – Rp 767.813)
Rp
10.973.187
7. PPh Pasal 25 ( Rp 10.973.187 / 12)
Rp
914.432
6. PPh yang harus dibayar sendiri
Dan untuk perhitungan anggaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku adalah : 1) Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan anggaran Rp 204.398.804
56
2) Kompensasi Kerugian
Rp
x
3) Penghasilan Kena Pajak
Rp 204.398.804
4) PPh yang terutang
Rp 43.819.000
PPh Pasal 29 yang terutang : 10 % x Rp 50.000.000
= Rp 5.000.000
15 % x Rp 50.000.000
= Rp 7.500.000
30 % x Rp 104.398.804
= Rp 31.319.641
PPh Pasal 29 yang terutang
= Rp 43.819.641
Pembulatan
= Rp
PPh Pasal 29 yang terutang
= Rp 43.819.000
641
5) Kredit pajak tahun pajak lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 1
Rp
767.813
6) PPh yang harus dibayar sendiri (Rp 43.819.000 – Rp 767.813) 7) PPh Pasal 25 ( Rp 43.051.187 / 12 )
Rp 43.051.187 Rp
3.587.598
Dalam perhitungan PPh Pasal 25 antara perusahaan dengan fiskus terdapat perbedaan perhitungan. Perusahaan harus membayar PPh yang terutang sebesar Rp 11.741.000, sedangkan menurut fiskus sebesar Rp 43.819.000. Kredit pajak tahun lalu sebesar Rp 767.813, maka PPh yang harus dibayar sendiri oleh perusahaan setelah dikurangi kredit pajak sebesar Rp 10.973.187, dan menurut fiskus sebesar Rp 43.051.187.
57
TABEL 4.1
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT SNI Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2003 (dalam rupiah) Keterangan Komersial Koreksi Fiskal Beda Tetap Beda Waktu Penjualan 3,114,931,501 Harga Pokok Penjualan 2,330,849,493 Laba Kotor 784,082,008 Beban Usaha : Biaya Gaji 309,638,738 Biaya Makan 36,000,000 THR 24,684,700 Bonus 16,953,300 Transport 25,920,000 25,920,000 Pengobatan 36,233,600 36,233,600 Biaya Training 4,609,100 Penyusutan Kendaraan 19,601,923 9,800,962 Penyusutan Aktiva Tetap 23,606,659 Perbaikan Kendaraan 5,869,751 2,934,876 Perbaikan Inventoris Kantor 4,841,497 Asuransi 34,095,876 Biaya Konsultan, Notaris, dan Profesional 10,237,500 Biaya Perjalanan Kantor 17,788,850 Biaya Telepon 7,960,688 Biaya Perlengkapan 52,808,148 Listrik & Air 4,563,619 Alat Tulis & Cetak 28,261,337 Iuran & Majalah 10,160,320 10,160,320 Biaya Perjamuan 13,515,280 13,515,280 Biaya Dokumentasi 1,742,218 Biaya Lisensi & Pajak 21,553,219 Biaya Administrasi Bank 5,164,995 Promosi 41,983,463 Hadiah & Sumbangan 15,297,239 15,297,239 Biaya Penelitian 47,587,708 Biaya Rupa - rupa 6,723,447 Sub Total Beban Usaha 827,403,175 Laba Usaha (43,321,167) Pendapatan (Beban) Lain - lain Pendapatan lain -lain 15,785,727
Fiskal 3,114,931,501 2,330,849,493 784,082,008 309,638,738 36,000,000 24,684,700 16,953,300 4,609,100 9,800,961 23,606,659 2,934,875 4,841,497 34,095,876 10,237,500 17,788,850 7,960,688 52,808,148 4,563,619 28,261,337 1,742,218 21,553,219 5,164,995 41,983,463 47,587,708 6,723,447 713,540,898 70,541,110
15,785,727
Pendapatan Bunga Beban Bunga Laba Jual Aktiva Laba (Rugi) Selisih Kurs Total Pendapatan (Beban) lain-lain Laba (Rugi) Berjalan Sebelum Pajak Penghasilan 10 % x Rp 50.000.000 15% x Rp 44.942.839 PPh yang terutang Pembulatan PPh yang terutang Laba (Rugi) Setelah Pajak
4,406,312 (69,879,315) 125,000 187,826,282 138,264,006
(4,406,312)
94,942,839 5,000,000 6,741,426 (11,741,426) 426 (11,741,000) 83,201,839
(69,879,315) 125,000 187,826,282 133,857,694 204,398,804
Pajak Penghasilan 10 % x Rp 50.000.000 15 % x Rp 50.000.000 30 % x Rp 104.398.804 PPh yang terutang Pembulatan PPh yang terutang
5,000,000 7,500,000 31,319,641 (43,819,641) 641 (43,819,000) 160,579,804
