BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan keuangan yang berasal dari KPPN atau Kanwil sesuai dengan karakteristik
kualitatis
laporan
keuangan,
laporan
keuangan
tersebut
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian akan dipertanggungjawabkan dihadapan lembaga legislatif. Tetapi kadang kala penyusunan laporan Keuangan Kementerian/Lembaga ini mengalami kendala. Kendala ini timbul karena keterlambatan dari pihak KPPN atau Kanwil dalam mengirimkan laporan keuangannya ke kantor pusat. Karena keterlambatan inilah, penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menjadi terlambat. Jika hal ini terjadi, maka perlu dilakukan konfirmasi kepada KKPN dan Kanwil yang bersangkutan agar segera mengirimkan laporan keuangannya. Berikut ini akan dijelaskan prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
1.
Berikut uraian penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Anggaran: a. Beberapa Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan membuat rincian kegiatan anggaran untuk tahun berikutnya. Rincian tersebut diberikan ke Depaatemen perhubungan bagian perencanaan.
38
39
b. Departemen Perhubungan bersama dengan Departemen lainnya menyusun
Rencana
Kegiatan
Anggaran
Kementerian/Lembaga
(RKAKL). c. Menteri – menteri dan Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan membahas RKAKL. d. RKAKL dibuat sebagai acuan Departemen Keuangan dalam menyusun RAPBN. e. RAPBN sebagai landasan pembuatan Rencana Undang-undang APBN (RUU-APBN) oleh Departemen Keuangan dan DPR bagian anggaran. f. RUU-APBN dibahas oleh DPR dan menghasilkan UU-APBN g. UU-APBN dibuat sebagai dasar pidato presiden yang berisi Keppres Rincian APBN. h. UU-APBN diberikan ke Departemen Keuangan sebagai dasar persetujuan untuk pembuatan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). i. Pada awal tahun, DIPA dikirim ke masing-masing Departemen dan untuk mencairkan anggaran yang ada di DIPA diahruskan rekonsiliasi dengan KPPN setempat. Pada awal tahun ini juga, dilaksanakannya kegiatan sesuai engan anggaran yang diajukan.
40
j. Pada akhir periode anggaran, dibuatkannya pertanggung-jawaban atas semua kegiatan anggaran dengan membuat Laporan Realisasi Anggaran.
41
Gambar 4.1 Flowcart Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Anggaran KEMENKEU
K/L
DPR
RENCANA ANGGARAN PENYUSUNAN RKAKL
RKAKL RUU-APBN
RUU APBN
RUU APBN
RAPBN
APBN
UU APBN
KEPPRES
KEPPRES RIN. APBN
PENYUSUNAN DIPA
DIPA
PERTGGJWBN AKHIR TAHUN
42
2. Berikut ini uraian penyusunan Laporan Realisasi Keuangan: a.
Laporan realisasi Anggaran UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
b.
Laporan Realisasi Anggaran UAPPAE1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran
Eselon
I)
Tahunan
disusun
berdasarkan
penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W dan UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dibawah eselon I triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. c.
Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Angaran UAPPA-E1 triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Gambar 4.2 LAPORAN KEUANGAN
43
Proses penyusunan anggaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan bersifat dari bawah ke atas. Beberapa Direktorat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menentukan kegiatan beserta besarnya anggaran yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Penyusunan anggaran pada beberapa direktorat ini akan menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran tersebut, namun Direktorat Jenderal perhubungan udara harus terus memantau jalannya kegiatan agar tujuan anggaran yang dituju tercapai.
Dalam hal siklus anggaran Negara Republik Indonesia, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara teori siklus anggaran Negara dengan siklus anggaran yang terjadi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Siklus anggaran yang terjadi sudah efektif. Mulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan perhitungan anggaran Negara yang terjadi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara – pun sudah sesuai dengan teorinya.
3. Kelebihan dan kelemahan mulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan realisasi anggaran
a. Kelebihan :
1) Penyusunan anggaran berjalan sesuai dengan sistematis mulai dari Direktorat Jenderal sampai pada DPR
44
2) Penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran telah sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3) Penggunaan computer, internet, dan alat komunikasi yang canggih dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, memudahkan pemerintah daerah dalam pengiriman data ke pemerintah pusat. 4) Penggunaan komputer dan internet dapat meminimalisasikan kesalahan penghitungan dalam pembuatan laporan realisasi anggaran
b. Kelemahan :
1) Sistem birokasi masih kaku dan tidak fleksibel 2) Proses penyusunan anggaran memakan waktu yang lama 3) Walaupun telah terdapat computer, internet, dan alat komunikasi yang canggih dalam penyusunan anggaran tetap dibutuhkan interaksi antara individu-individu yang terlibat. 4) Perangkat komputer yang digunakan pemerintah daerah masih minim, sehingga terkadang pengiriman data yang dibutuhkan terlambat.
B. Upaya yang dilakukan apabila Laporan Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan anggarannya.
Untuk melihat apakah Laporan Realisasi Anggaran sesuai atau tidak dengan anggarannya dapat dilihat dari varian pendapatan dan varian bebannya.
45
Selisih pendapatan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ialah varian yang positif sebab realisasinya sebesar Rp. 209.788.621.033,- lebih besar anggarannya yaitu sebesar Rp. 83.853.830.075,- dengan varians pendapatannya sebesar Rp. 125.934.790.958,- selisih ini akan dikembalikan ke kas negara pada tahun berikutnya, rinciannya sebagai berikut :
46
TABEL 4.1 LRA PENDAPATAN NEGARA & HIBAH KANTOR PUSAT DITJEN HUBUD
KODE I 42 423 4231 42314 423141 423142
4232 42321 423218 42322 423221
4237 42375 423752
4239 42391 423911 42313 42399 423991 423999
URAIAN penerimaan dalam negeri penerimaan negara bukan pajak pendapatan PNBP lainnya pendapatan penjualan dan sewa pendapatan sewa pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang jumlah penerimaan 42314 jumlah penerimaan 4231 pendapatan jasa pendapatan jasa I pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian jumlah penerimaan 42321 pendapatan jasa II pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) jumlah penerimaan 42322 jumlah penerimaan 4232 pendapatan iuran dan denda pendapatan denda pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah jumlah penerimaan 42375 jumlah penerimaan 4237 pendapatan lain-lain pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL jumlah penerimaan 42391 pendapatan lain-lain penerimaan kembali persekot/uang muka gaji pendapatan anggaran lain-lain jumlah penerimaan 42399 jumlah penerimaan 4239 jumlah penerimaan 423 jumlah penerimaan 42 jumlah penerimaan dalam negeri
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH sumber : Ditjen Hubud
EST. PEND
REAL. PEND
% REAL PEND
0 0 0 0
4,337,499 539,376,000 543,713,499 543,713,499
0.00 0.00 0.00 0.00
83,853,830,075 83,853,830,075
208,721,639,635 208,721,639,635
248,91 248,91
0 0 83,853,830,075
38,597,073 38,597,073 208,760,236,708
0.00 248,95 249,60
0 0
14,311,000 14,311,000
0.00 0.00
0
14,311,000
249,62
0 0 0
19,268,326 447,836,500 467,104,826
0.00 0.00 0.00
0 0 0
1,960,000 1,295,000 3,255,000
0.00 0.00 0.00
0
470,359,826
250,18
83,853,830,075
209,788,621,033
250,18
83,853,830,075
209,788,621,033
250,18
83,853,830,075
209,788,621,033
250,18
83,853,830,075
209,788,621,033
250,18
47
Penyebab terjadinya varian pendapatan, yaitu:
a.
Tidak ada rincian kegiatan pendapatan yang dibuat saat proses penyusunan anggaran pada saat penyusunan laporan realisasi anggaran, ternyata ada beberapa kegiatan yang belum dibuat rencananya saat proses penyusunan anggaran. Hal tersebut dapat membuat selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatannya.
b.
Realisasi pendapatannya melebihi dari anggarannya, karena anggaran tersebut merupakan rencana keuangan yang digunakan untuk kegiatan dimana yang akan datang sehingga realisasinya dapat terjadi melebihi dari anggarannya.
Selisih belanja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ialah varians yang negative, hal tersebut karena realisasi anggaran sebesar Rp. 1.057.643.984.479,-
lebih
kecil
dari
anggaran
yaitu
sebesar
Rp.
1.243.019.251.000,- dengan varians belanja sebesar Rp. 185.375.266.521,- . realisasi belanja sebesar Rp 1.057.643.984.479.,- didapat dari realisasi belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp. 1.057.643.984.479,- dikurangi dengan realisasi pengembalian belanja triwulan yang berakhir 31 Desember 2011 Rp. 4.258.426.033,- selisih akhir tahun 2011 yang sebesar Rp. 185.375.266.521,- akan mengurangi realisasi belanja akhir
48
tahun anggaran 2012 atau disebut juga realisasi pengembalian belanja, Rincian sebagai berikut :
Penyebab terjadinya varians belanja, yaitu:
a.
Kegiatan yang telah diberikan anggaran, ternyata tidak digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga uang yang dianggarkan tadi utuh.
b.
Anggarannya melebihi dari realisasinya, anggarann yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau disebut juga belanja. Penggunaan anggaran yang maksimal untuk belanja ialah sebesar anggarannya. Tidak boleh melebihi dari anggarannya, sehingga realisasi belanja yang diakui adalah sebesar kurang dari anggarannya yang diberikan.
49 Tabel 4.2 LRA BELANJA KANTOR PUSAT DITJEN HUBUD
KODE 51 5111 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511134
511151 5115 511511 5122 512211 5124 512412
52 5211 521111 521113 521114 521115 521119 5212 521211 521213 521219 5221 522111 522113 522114 522115 522119
URAIAN BELANJA PEGAWAI belanja gaji dan tunjangan PNS belanja gaji pokok PNS belanja pembulatan gaji pns belanja tunj. Suami/istri PNS belanja tunj. Anak PNS belanja tunj. Struktural PNS belanja tunj. Fungsional PNS belanja tunj. Pph PNS belanja tunj. Beras PNS belanja uang makan PNS belanja tunj. Kompensasi keja PNS belanja tunj. Lain lain termasuk uang duka PN dalam dan luar negeri belanja tunjangan umum PNS JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS belanja gaji pokok pegawai non PNS JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115 belanja lembur belanja uang lembur JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 belanja tunj. Khusus&belanja pegawai transito belanja pegawai transito JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG belanja barang operasional belanja keperluan perkantoran belanja untuk menambah daya tahan tubuh
ANGGARAN
belanja pengiriman surat dinas pos pusat honor operasional satuan kerja belanja barang operasional lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 belanja barang non operasional belanja bahan honor output kegiatan belanja barang non operasional lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 belanja jasa belanja langganan daya dan jasa belanja jasa konsultan belanja sewa belanja jasa profesi belanja jasa lainnya
REAL. ANGG
% REAL ANGG
35,681,886,000 970,000 2,650,918,000 785,374,000 1,299,390,000 919,750,000 1,129,865,000 1,880,364,000 6,795,360,000 18,000,000
39,936,643,707 1,241,316 2,779,633,610 801,863,800 1,362,660,000 834,595,000 1,150,476,986 2,728,225,980 5,479,435,000 12,150,000
111,96 125,61 104,52 102,10 104,87 91,89 101,82 145,09 80,71 67,50
255,420,000 3,671,313,000 55,097,189,000
35,864,100 2,721,314,995 57,843,924,494
14,04 74,28 105.05
0 0
-6,587,200 -6,587,200
0,00 0,00
1,881,880,000 1,881,880,000
1,792,008,500 1,792,008,500
95,22 95,22
4,035,363,000 4,035,363,000 61,014,432,000
0 0 59,629,345,794
0.00 0.00 97.80
25,339,941,000 261,360,000
20,921,205,487 73,760,000
82.56 28.22
392,800,000 2,390,080,000 38,394,237,000 66,778,418,000
264,066,300 2,149,660,000 31,541,707,646 54,950,399,433
67 89.94 82.27 82.36
4,356,107,000 47,789,280,000 26,473,544,000 78,618,931,000
3,475,345,550 37,092,226,450 15,328,659,475 55,896,231,475
79.78 77.62 57.90 71.10
2,914,620,000 23,043,728,000 2,511,751,000 803,420,000 1,180,000,000
1,371,988,198 16,602,868,828 1,856,837,126 339,505,000 791,509,924
47.07 72.76 73.93 42.26 67.08
50
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 belanja pemeliharaan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 5241 belanja perjalana dalam negeri 524111 belanja perjalanan biasa 524119 belanja perjalanan lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 5242 belanja perjalanan luar negeri 524211 belanja perjalanan biasa-luar negeri 524219 belanja perjalanan lainnya - luar negeri JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 53 BELANJA MODAL 5321 belanja modal tanah 532111 belanja modal pembebasan tanah 532121 belanja modal pembuatan sertifikat tanah JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 5321 belanja modal peralatan dan mesin 532111 belanja modal peralatan dan mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 5331 belanja modal gedung dan bangunan 533111 belanja modal gedung dan bangunan belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung 533115 dan bangunan 5333121 belanja penambahan nilai gedung dan bangunan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 5341 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 534131 belanja modal jaringan JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 5361 belanja modal fisik lainnya 536111 belanja modal fisik lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 JUMLAH BELANJA sumber : Ditjen Hubud 5231 523111 523121 523129
30,453,519,000
20,962,709,076
69.37
3,882,688,000 13,332,553,000 1,034,500,000 18,249,741,000
3,558,887,380 13,250,576,032 994,400,000 17,803,863,412
91.66 99.39 97.56 97.56
59,735,146,000 21,704,448,000 8,143,959,400
51,451,961,950 18,083,295,742 69,535,257,692
86.18 84.14 85.63
17,253,237,000 3,775,626,000 21,120,333,000 296,660,536,000
8,846,550,457 2,329,908,657 11,176,459,114 230,744,482,202
51.03 61.71 52.94 77.78
12,000,000,000 90,000,000 12,090,000,000
11,821,808,000 0 11,821,808,000
98.52 0.00 97.78
737,092,901,000 737,092,901,000
642,869,764,531 642,869,764,531
87.22 87.22
54,134,134,000
52,592,637,455
97.15
50,000,000 520,000,000 54,704,134,000
49,505,000 517,870,600 53,160,013,055
99.01 99.59 97.18
66,197,676,000 66,197,676,000
45,740,328,097 45,740,328,097
74.83 74.83
15,259,572,000 15,259,572,000 885,344,283,000 1,243,019,251,000
14,097,804,800 14,097,804,800 767,689,718,483 1,057,643,984,479
92.39 92.39 87.14 85.43
51 TABEL 4.3 LRA PENGEMBALIAN BELANJA KANTOR PUSAT DITJEN HUBUD
KODE 51 5111 511111 511119 511121 511124 511126 511129 511151
53 5341
URAIAN PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS pengembalian belanja gaji pokok PNS pengembalian belanja pembulatan gaji PNS pengembalian belanja tunj. Suami/istri PNS pengembalian belanja tunj. Fungsional PNS pengembalian belanja tunj. Beras PNS pengembalian belanja uang makan PNS pengembalian belanja tunjangan umum PNS jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5111 pengembalian belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS pengembalian belanja gaji pokok pegawai PNS jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5115 jumlah pengembalian kelompok belanja 51 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG pengembalian belanja barang operasional pengembalian belanja barang operasional lainnya jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5211 pengembalian belanja jasa pengembalian belanja jasa konsultan jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5221 pengemballian belanja perjalanan dalam negeri pengemballian belanja perjalanan biasa pengembalian belanja perjalanan lainnya jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5241 pengemballian belanja perjalanan luar negeri pengemballian belanja perjalanan biasa - luar negeri jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5242 jumlah pengembalian kelompok belanja 52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG pengembalian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
534131
pengembalian belanja modal jaringan
5115 511511
52 5211 521119 5212 521213 5241 5221 522113 5242 524211
jumlah pengembalian sub kelompok belanja 5341 jumlah pengembalian kelompok belanja 53 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA sumber : Ditjen Hubud
ANGG
REAL. ANGG
% REAL ANGG
0 0 0 0 0 0 0 0
12,289,653 87,615 180,000 10,585,000 56,560 5,225,000 5,915,005 34,338,833
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0
6,587,200 6,587,200 40,926,033
0.00 0.00 0.00
0 0
46,030,000 46,030,000
0.00 0.00
0 0
163,491,900 163,491,900
0.00 0.00
0 0 0
27,100,000 178,410,000 205,510,000
0.00 0.00 0.00
0 0 0
4,530,100 4,530,100 419,562,000
0.00 0.00 0.00
0
3,797,938,000
0.00
0
3,797,938,000
0.00
0
3,797,938,000
0.00
0
4,258,426,033
0.00
52
Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, ialah : a)
Evaluasi atau penilaian intern terhadap fisik dan anggarannya. Evaluasi fisik dapat berupa pemeriksaan terhadap barangnya. sebagai contoh, pembuatan gedung atau pembelian sebidang tanah. Dilihat apakah sesuai dengan kenyataan yang dikerjakan dilapangan. Sedangkan evaluasi anggaran dilaksanakan oleh bagian pengawasan keuangan atau inspektorat Jenderal (Irjen) di masing-masing Direktorat Jenderal.
b)
Kemudian dibuatkan laporan intern dari evaluasi fisik dan anggaran ke kapala unit di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
c)
Kepala unit Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat laporan pengembalian anggaran yang kemudian dikirim ke Kementerian Perhubungan.
d)
Dari Kementerian Perhubungan, laporan pengembalian anggaran diserahkan ke Kementrian Keuangan. Kementerian Keuangan bisa menerima atau tidak menrima laporan pengembalian anggaran.
e)
Apabila Kementerian Keuangan menerima laporan pengembalian anggaran, maka Kementerian Pehubungan menyerahkan laporan pengembalian anggran beserta dengan bukti-bukti berupa laporan intern dari evaluasi fisik dan anggaran.
f)
Apabila Kementerian Keuangan tidak menerima laporan pengembalian anggaran, maka smua dokumen tadi diberikan ke kementerian
53
perhubungan untuk diteruskan ke direktorat Jenderal perhubungan udara untuk diperiksa kembali. g)
Realisasi anggaran tahun ini dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan anggaran tahun berikutnya.
