BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyusunan Anggaran Belanja Rutin Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai penyusunan anggaran belanja rutin pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang ada baiknya terlebih dahulu kita uraikan mengenai komponen – komponen belanja – belanja yang ada pada anggaran rutin, yaitu ; 1. Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah untuk membiayai kebutuhan pegawai negeri sipil yang antara lain meliputi : a. Gaji pokok dan tunjangan b. Tunjangan beras c. Biaya kesejahteraan 2. Belanja Barang Belanja barang adalah untuk memenuhi kebutuhan Kantor atau sarana penunjang kegiatan belajar mengajar baik untuk barang – barang inventaris maupun barang – barang alat tulis kantor yang antara lain : a. Alat tulis kantor b. Barang cetakan atau penggandaan c. Barang inventaris kantor d. Barang sarana penunjang kegiatan belajar mengajar
33
3. Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan adalah untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan pemeliharaan barang – barang inventaris, antara lain : a. Pemeliharaan dan pembelian alat kebersihan kantor b. Pemeliharaan inventaris kantor 4. Biaya Jasa Kantor Biaya jasa kantor adalah biaya untuk pemeliharaan atau pembayaran rekening listrik. Demikian sedikit uraian mengenai komponen – komponen belanja rutin dari APBD yang ada pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang sebelum dilanjutkan dengan tata cara penyusunan anggaran belanja rutin. Untuk penyusunan anggaran rutin pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang dapat diuraikan sebagai berikut : 1). RAK ( Rencana Anggaran Kerja ) RAK adalah usulan kegiatan yang diajukan oleh unit – unit pada pemerintah atau SKPD ( Satuan kerja Pemerintah Daerah ) untuk membiayai kegiatan – kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya SMP Negeri 20 Kota Tangerang menyusun RAK untuk tahun anggaran 2009, maka disusun dan diajukan pada tahun 2008. RAK dalam siklus APBD masuk dalam kelompok persiapan, dalam penyusunan RAK ini SMP Negeri 20 Kota Tangerang mempercayai kepada bendaharawan sekolah beserta staf tata usaha untuk menampung
34
usulan – usulan kegiatan dari unit – unit kerja yang ada pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang. Dalam penyusunan RAK ini harus mengacu kepada berbagai aspek, antara lain : a. Aspek manfaat b. Aspek efisiensi c. Aspek analisa kegiatan d. Aspek analisa biaya
Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan RAK ini penyusunan dibagi dalam dua kategori yaitu : 1. Kategori biaya pegawai Pegawai dan guru tetap atau pegawai negeri sipil yang ada dilingkungan kerja SMP Negeri 20 Kota Tangerang adalah tiga puluh tiga orang terdiri dari berbagai pangkat dan golongan yang berbeda sesuai dengan masa kerjanya yang harus dapat dibiayai, baik untuk gaji dan tunjangannya maupun untuk biaya kesejahteraannya. 2. Kategori biaya barang dan pemeliharaan Dalam penyusunan RAK untuk kebutuhan barang – barang per unit, baik barang – barang inventaris maupun barang habis pakai maka harus terlebih dahulu menyusun apa yang disebut Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ). Sedangkan untuk pemeliharaan dan perawatan
35
barang – barang inventaris disusunlah apa yang disebut Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit ( RKBU ). RKBU / RKPBU ini disusun oleh bendaharawan sekolah selaku bendahara rutin dan dibantu oleh PKS sarana dan prasarana lalu kemudian di sahkan oleh Kepala SKPD ( Satuan Kerja Perangkat daerah ) atau kepala sekolah. Dalam kategori ini biaya jasa juga dimasukan dalam kategori ini, salah satunya adalah biaya listrik, telepon dll. Yang pengeluarannya rutin setiap bulannya.
Tim penyusun yaitu bendahara dibantu oleh staf lainnya yang ada di lingkungan SMP Negeri 20 Kota Tangerang akan menelaah, meneliti dan menganalisa usulan – usulan tersebut dengan mengacu kepada batasan – batasan tersebut diatas. Seandainya dipandang baik untuk dimasukan kedalam RAK maka akan disusun berdasarkan kelompok – kelompok pasal dan digitnya. Setelah semua usulan masuk kedalam catatan bendahara, maka bendahara beserta staf yang lainnya akan segera menyusun RAK lengkap dengan rencana kegiatan, uraian biaya yang diperlukan dan jangka waktu yang dibutuhkan. Setelah RAK disusun secara lengkap, maka akan diajukan kepada Pemerintah Kota Tangerang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang khususnya biro keuangan untuk diteliti dan disahkan.
36
B. Proses Penyusunan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin 1. Belanja Pegawai Yang dimaksud dengan belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya. Anggaran belanja tidak langsung untuk belanja pegawai pada tahun 2008 sebesar Rp. 761.598.480 dengan berbagai macam golongan yang terdiri dari golongan IV terdiri dari 6 orang dan golongan III terdiri dari 21 orang, besarnya harga satuan untuk golongan IV adalah Rp. 2.350.000 sedangkan untuk golongan III adalah Rp. 1.551.178,57, perhitungan untuk gaji pokok PNS adalah : a. Golongan IV 6 orang x 12 Bulan = 72 x Rp. 2.350.000 = Rp. 169.200.000 b. Golongan III 21 orang x 12 Bulan = 252 x Rp. 1.551.178,57 = Rp. 390.897.000 Sedangkan untuk tunjangan keluarga disesuaikan dengan pegawai yang memiliki jumlah tanggungan yang berbeda – beda, termasuk suami atau istri dan anak. Tapi dalam penghitungannya mempunyai rumus yang sama yaitu OB = Jumlah orang x Bulan , dengan harga satuan yang berbeda sesuai dengan golongannya, yaitu : Tunjangan Suami / Istri : a. Golongan IV 4 orang x 12 Bulan = 48 x 275.600 = Rp. 13.228.800 b. Golongan III 14 orang x 12 Bulan = 168 x 145.747.50 = Rp. 24.485.580
37
penghitungan tunjangan lainnya sama dengan penghitungan tungangan diatas yaitu : OB = Jumlah Orang x Bulan dengan harga satuan sesuai dengan golongannya. Sehingga total anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp. 761.598.480. pencairan dana belanja pegawai tetap pada awal bulan disetiap bulannya, walaupun dalam anggaran pencairannya dibagi menjadi 4 triwulan.sehingga dalam rencana anggaran jumlah total Rp. 761.598.480 dibagi menjadi 4 yaitu sebesar Rp. 190.399.620. Tabel 1
2. Belanja Langsung Yang termasuk dalam belanja langsung dalam anggaran rutin adalah pengadaan kebutuhan rumah tangga sekolah dan pemeliharaan rutin atau berkala. dalam tahun anggaran 2008 pengadaan kebutuhan rumah tangga sekolah sebesar Rp. 78.108.000 dan untuk pemeliharaan rutin atau berkala sebesar Rp. 9.900.000. setiap sekolah negeri yang dibiayai oleh APBD mendapatkan jumlah yang berbeda sesuai dengan jumlah rombel ( rombongan belajar ) pada masing – masing persekolahan, karena ketentuan jumlah untuk pengadaan kebutuhan rumah tangga sekolah dan pemeliharaan rutin atau berkala sudah ditentukan oleh APBD melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang subdin Keuangan. Pengadaan kebutuhan rumah tangga sekolah terdiri dari biaya bahan pakai habis atau biaya alat tulis kantor baik untuk kebutuhan guru, pegawai maupun siswa besarnya biaya alat tulis kantor untuk tata usaha sebesar Rp. 6.000.000, jumlah tersebut berdasarkan jumlah harga satuan barang yang dikalikan
38
dengan volume berlakunya barang tersebut yang tentunya sesuai dengan umur ekonomis barang tersebut. Sedangkan untuk KBM ( Kegiatan Belajar Mengajar ) untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 19.320.000 jumlah tersebut berdasarkan jumlah harga satuan barang yang dikalikan dengan volume berlakunya barang tersebut yang tentunya sesuai dengan umur ekonomis barang tersebut. Untuk belanja bahan perlengkapan, lomba dan pendidikan dalam tahun anggaran 2008 sebesar 34.500.000 jumlah tersebut berdasarkan jumlah harga satuan barang yang dikalikan dengan volume berlakunya barang tersebut yang tentunya sesuai dengan umur ekonomis barang tersebut. Biaya jasa kantor termasuk pembayaran rekening listrik sebesar Rp. 6.000.000 akan tetapi ditahun yang akan dating pembayaran rekening telepon masuk dalam biaya jasa kantor. Biaya penggandaan dipergunakan untuk foto copy dan penggandaan biaya pencentakan soal yang jumlahnya Rp. 12.288.000. untuk penggandaan soal dibagi menjadi 2 yaitu : a. Untuk penggandaan Mid Semester 919 siswa x 910 = 836.290, perhitungan ini untuk mencari harga satuan 836.290 x 6 bulan = 5.017.740 b. Untuk penggandaan Semester 919 siswa x 1. 011 = 929.109, perhitungan ini untuk mencari harga satuan 929.109 x 6 bulan = 5.574.654 Jumlah total penggandaan termasuk foto copy sebesar Rp. 12.288.000, jadi total untuk pengadaan kebutuhan rumah tangga sekolah sebesar Rp.
39
78.108.000, dan untuk rencana penarikan dana per triwulannya sebesar Rp. 19.527.000 untuk anggaran pengadaan kebutuhan rumah tangga sekolah. Tabel 2 Sedangkan untuk pemeliharaan rutin sekolah untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 9.900.000. pemeliharaan rutin sekolah dibagi menjadi dua kategori yaitu pemeliharaan kebersihan kantor dan pemeliharaan inventaris kantor. a. Pemeliharaan kebersihan kantor Uraian jumlah unit barang berjumlah 7 item dengan jumlah harga satuan yang bervariatif sesuai dengan jenis barang yang dikalikan jumlah bulan. Dengan jumlah total untuk pemeliharaan kebersihan kantor sebesar Rp. 4.500.000. b. Pemeliharaan Inventaris Kantor Uraian jumlah unit barang berjumlah 4 item dengan jumlah harga satuan yang bervariatif sesuai dengan jenis barang yang dikalikan jumlah bulan. Dengan jumlah total untuk pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp. 5.400.000. Jumlah total untuk pemeliharaan rutin sekolah sebesar Rp. 9.900.000, dan untuk rencana penarikan dana per triwulannya sebesar Rp. 2.475.000 dari APBD untuk anggaran pemeliharaan rutin sekolah. Tabel 3 Jadi jumlah anggaran rutin pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 849.606.480 dan untuk pencairan dana setiap triwulannya sebesar Rp.
40
212.401.620 sebanyak 4 kali selama 1 tahun. Rekapitulasi anggaran kas dapat dilihat pada Tabel 4.
C. Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Dalam melaksanakan anggaran belanja rutin ini SMP Negeri 20 Kota Tangerang tidak lepas dari aturan – aturan yang ada, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Dalam anggaran belanja rutin ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 1. Beban Tetap Beban Tetap adalah bentuk pembayaran yang dilakukan oleh ordonator melalui SPM Giro atas dasar SPP yang diajukan oleh bendaharawan kepada pihak ketiga atau yang berhak karena telah dilengkapi dengan bukti – bukti pendukung yang sah. SPM Giro ( Surat Perintah Membayar dengan Giro ) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh ordonator atas dasar SPP yang diajukan oleh bendaharawan, yang diperintahkan kepada Competabel Umum untuk membayar sejumlah uang dengan menunjuk pasal tertentu. Pembayaran sebagai beban tetap adalah : a. Pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan, jasa konsultasi, pengadaan barang / jasa lainnya termasuk pengadaan barang / jasa lainnya termasuk pengadaan barang dan bahan pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp. 30.000.000, baik mengenai anggaran belanja rutin maupun anggaran belanja lainnya.
41
b. Subsidi dan bantuan, subsidi perimbangan keuangan serta angsuran dan bunga hutang. c. Belanja pegawai dan tunjangan lainnya. 2. Beban Sementara adalah bentuk pembayaran yang dilakukan oleh ordonator melalui SPM Giro atas dasar SPP yang diajukan oleh bendaharawan untuk penyediaan dana bendaharawan tersebut, karena belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah. Pembayaran sebagai beban sementara adalah : a. Pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp. 30.000.000 untuk setiap jenis barang atau tiap penyediaan barang dan jasa. b. Keperluan selain yang dimaksud pada huruf a diatas. c. Perubahan batas jumlah beban sementara tersebut ditetapkan oleh Walikota selaku Kepala Daerah. Berikut ini adalah pelaksanaan anggaran rutin oleh Bendaharawan Sekolah : 1. Menerima, menyimpan, mencatat, memelihara dan mempertanggung jawabkan uang, kertas berharga dan barang. 2. RAK ( Rencana Anggaran Kegiatan ) 3. Pasal – pasal dan digit 4. BKU ( Buku Kas Umum ) dan BKP ( Buku Kas Pembantu ) 5. LKKR ( Laporan Keadaan Kas Rutin ) 6. Pemeriksaan atasan langsung ( Kepala SKPD ) 7. Pembuatan SPJ Rutin
42
Sementara itu tugas dan tanggung jawab bendaharawan ada beberapa, yaitu : 1. Mengajukan permohonan SKO 2. Mengajukan SPP beban semantara 3. Melakukan pembayaran sesuai syarat yang sah 4. Membukukan kedalam BKU dan buku Bantu 5. Menyimpan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran 6. Membuat SPJ
SKO (Surat Keputusan Oorganisasi) adalah surat keputusan kepala daerah (Otorisator) yang menetapkan bahwa dana yang dimintakan oleh bendaharan sesuai dengan RAK yang telah tersedia dalam kas daerah yang merupakan : 1. Dasar Pengeluaran Anggaran Belanja terlebih dahulu diterbitkan SKO untuk anggaran belanja rutin. Anggaran belanja rutin adalah anggaran belanja yang disediakan untuk membiayai kegiatan rutinitas dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 2. Pada umumnya Biro Keuangan menerbitkan SKO tersebut atas permintaan dari unit kerja.
43
Sementara itu yang dimaksud dengan SPP ( Surat Permintaan Pembayaran ) adalah surat permintaan uang atau dana oleh seorang bendaharawan kepada Kepala Daerah ( Ordonator ) berdasarkan SKO yang telah dikeluarkan untuk keperluan bendaharawan sendiri atau untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Sedangkan kegunaan SPP yaitu : 1. Untuk memperoleh pembayaran bendaharawan rutin atau proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) kepada Walikota Cq. Biro Keuangan. 2. Pengajuan SPP untuk pembayaran beban tetap harus disertai dengan bukti yang sah dan diajukan selambat – lambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya tagihan yang telah memenuhi syarat dari pihak penagih. 3. Bukti yang sah tersebut untuk pembayaran beban tetap tersebut adalah : a. Surat Perintah Kerja ( SPK ) atau surat perjanjian, kontrak pengadaan barang dan jasa. b.Kuintasi, nota dan faktur yang diketahui dan ditanda tangani oleh bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan yang bersangkutan. c. Faktur Pajak
D. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentu saja harus ada pertanggung jawaban, untuk SMP Negeri 20 khususnya pelaksanaan anggaran belanja rutin dipertanggung jawabkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ).
44
SPJ dilaksanakan satu bulan sekali dan harus diajukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. SPJ adalah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bendaharawan yang dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah kepada Kepala Daerah ( Ordonator ). SPJ diajukan kepada Biro keuangan Kantor Dinas P dan K Kota Tangerang. SPJ yang diajukan akan diteliti atau diverifikasi oleh biro keuangan untuk mendapatkan pengesahan dan dilaksanakan setiap bulannya. Bila dalam penelitian biro keuangan SPJ yang telah disampaikan kurang lengkap atau tidak sah maka akan dinyatakan sebagai saldo atau apabila diantara penerimaan dan ternyata pengeluaran lebih kecil daripada pengeluaran maka akan dijadikan saldo. Dalam hal ini akan berpengaruh terhadap pengajuan anggaran berikutnya, karena bila saldo apabila saldo yang ada pada unit masih terlalu besar maka pengajuan anggaran berikutnya akan ditangguhkan. Demikian menjadi sangat penting masalah SPJ ini sehingga setiap unit untuk berusaha semaksimal mungkin agar menghindari penggunaan – penggunaan anggaran yang mungkin sulit atau kurang dapat dipertanggung jawabkan. SPJ akan menjadi sangatlah penting untuk sebuah laporan keuangan yang telah disusun oleh unit kerja yang melaksanakan anggaran tersebut. Maka dengan itu tentulah sebuah SPJ harus disertai buktu – bukti pengeluaran dan penerimaan serta dapat diuraikan sebagai berikut :
45
1. Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal anggaran 2. Daftar penerimaan dan pengeluaran 3. Tembusan Buku Kas Umum ( BKU ) 4. Laporan Keadaan Kas Rutin ( LKKR ) 5. Setoran pajak 6. Bukti – bukti pengeluaran dan penerimaan
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD TRIWULAN I ( SPJ ADMINISTRATIF )
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
Biaya Alat Tulis Kantor ( ATK )
6.330.000
6.330.000
Biaya Perlengkapan Pendidikan
8.625.000
8.625.000
Biaya Jasa Kantor
1.500.000
1.275.000
Biaya Cetak dan Penggandaan
3.072.000
3.072.000
19.527.000
19.302.000
Jumlah
VARIENCE
Karena Pembayaran rekening listrik lebih rendah dari anggaran
Pada anggaran belanja rutin triwulan pertama total anggaran yang dicairkan adalah sebesar Rp. 19.527.000, dan diuraikan menjadi beberapa uraian biaya alat tulis kantor (ATK) Rp. 6.330.000, biaya perlengkapan pendidikan Rp. 8.625.000, biaya jasa kantor Rp. 1.500.000 dan biaya cetak dan penggandaan Rp. 3.072.000 dari semua uraian tersebut hanya satu anggaran yang berbeda
46
realisasinya yaitu anggaran untuk biaya jasa kantor, hal tersebut dikarenakan pembayaran rekening listrik sekolah lebih rendah dari anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran belanja rutin. Dan kelebihan sebesar Rp. 270.000 tidak dapat di SPJkan maka akan dikembalikan maka akan dibuat berita acara pemeriksaan kas untuk anggaran belanja rutin triwulan pertama dan dibuatkan register penutupan kas. Dan untuk SPJ untuk triwulan II sampai dengan IV tidak ada selisih antara jumlah anggaran dengan realisasinya dan penggunaannya sesuai dengan target yaitu 100 % penerimaan sesuai dengan pengeluaran.
47
