BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, diantaranya: 1. penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi; 2. percepatan pengurangan kemiskinan; 3. peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan; 4. peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan 5. implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. RKP Tahun 2012 sebagai implementasi RPJMN masih tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: 1. keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. potensi strategis di setiap wilayah. 3. Tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah. 4. rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal. 5. keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien. Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu: 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 10
4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan 12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014. Dari Prioritas Pembangunan Nasional diteruskan pada Prioritas Pembangunan Propinsi selaku koordinator pemerintah daerah dibawahnya. Setiap Pemerintah Daerah adalah sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional dan propinsi. Kota Bogor dalam penyusunan RPJMD juga tidak lepas dari kebijakan nasional dan propinsi yang tertuang dalam RPJM Nasional dan RPJM Propinsi.Prioritas Kota Bogor adalah
Penanggulangan
Kemiskinan,
Penanganan
Transportasi,
Penanganan
Kebersihan dan Pedagang Kaki Lima. Sebagai langkah kongkrit terhadap pelaksanaan segala kebijaksanaan dan prioritas nasional dan propinsi disusun Rencana Kerja Kota Bogor. Rencana Kerja Kota Bogor merupakan kompilasi dari Rencana Kerja SKPD yang selalu mengarah pada RPJMD Kota Bogor. Untuk itu Dinas Pendaptan Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2013 untuk mewujudkan tercapaiannya prioritas Kota Bogor.
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui:
11
Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat. Empat prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu transportasi, kemiskinan, kebersihan dan pedagang kaki lima sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan propinsi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan suatu pendanaan. Disinilah tugas Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Pemungut Pajak Daerah dan Koordinator Retribusi Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Dibutuhkan kerja keras Dinas Pendapatan Daerah sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan 4 (empat) prioritas Kota Bogor.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). sedangkan program disajikan sebagai strategi relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (Inputs), keluaran (Outputs), hasil (Outcomes), manfaat (Benefits) dan dampak (Impact). Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi. Tujuan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor. Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu 12
pencapaiannya jelas. Beroreantasi pada hasil (outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu strategis. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya. Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, diuraikan sebagai berikut : Misi Kesatu
: Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi yang
handal,
penghimpunan
dan
pelayanan
prima
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan
: Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah.
Sasaran
: 1. Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD 2. Bertambahnya rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 3. Bertambahnya wajib pajak daerah
Kebijakan Misi Kedua
:
Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak : Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak
Tujuan
: Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
Sasaran
: Menurunnya tunggakan piutang pajak
Kebijakan
: Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pajak baik langsung atau tidak langsung melalui koran, brosur dan lain-lain
Misi Ketiga
: Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang Daerah
Pajak
dengan ditunjang sarana dan prasarana yang
memadai. 13
Tujuan
: 1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur sesuai kebutuhan. 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja penunjang pelayanan
Sasaran
: 1. Meningkatnya pegawai yang mengikuti pelatihan / diklat dibidang pajak daerah 2. Meningkatnya pegawai yang memiliki kompetensi dasar Sesuai kebutuhan 3. Ketersediaan
teknologi
informasi
dalam
pelayanan
pendapatan daerah 4. Terpenuhinya kebutuhan dasar kinerja dinas 5. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas Kebijakan
: Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur lembaga untuk meningkatkan profesionalisme
3.3 Program dan Kegiatan Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Dinas Pendapatan Daerah masuk dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2014 : 1. Misi I : Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Sistem Informasi yang handal, penghimpunan dan pelayanan prima Pendapatan Asli Daerah PAD. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Rekonsiliasi Pajak Daerah b. Analisa / Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah c. Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah (SKPD, SPPT PBB) d. Pemeliharaan Basis Data PBB e. Pendataan Wajib Pajak Daerah
14
2. Misi II : Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Memenuhi Kewajibannya Dalam Membayar Pajak. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah b. Uji Potensi Pajak Daerah c. Penelitian dan Penghitungan Pajak Daerah d.
Pemeliharaan Panggung Reklame dan Papan Himbauan
e. Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah f.
Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah
3. Misi III : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Lembaga Dibidang Pajak Daerah Dengan Ditunjang Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur : a. Belanja tidak Langsung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah Program Administrasi Perkantoran : a. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor b. Pengadaan Inventaris Kantor Program Peningkatan dan PengembanganSistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan : a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
15
