BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan teradap kebijakan Nasional Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabititas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kera Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Prospek kondisi ekonomi tahun 2010 – 2014 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2009 yang mencapai 4,21%, tingkat inflansi sampai dengan Oktober 2009 sebesar 2,99% dan indicator-indikator
ekonomi lainnya yang menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia relative stabil. Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dan sekaligus meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian intensif
berupa
stimulus
perpajakan.
Upaya
penerimaan
perpajakan
dan
pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemeberian intensif fiscal pada program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan terbarukan khususnya energi panas bumi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tantangan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar di tahun-tahun silam sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar sampai dengan saat ini, yang antara lain adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Tantangan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 1. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 42 (empat puluh dua) orang PNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan.
2. Kebutuhan akan pembentukan UPTD sangatlah urgen, namun kesiapan kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, dan Dinas Pendapatan yang baru terbentuk, tentunya lebih urgen bila menata kedalam terlebih dahulu, tanpa mengkesampingkan mempersiapkan kebutuhan pembentukan dari UPTD tersebut. 3. Dengan adanya pengalihan PBB P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 800.000 obyek pajak yang tersebar di 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut. Tingginya angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Blitar, yang disebabkan oleh adanya krisis multi dimensi, yang sedikit banyak akan mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Blitar. Sehingga diperlukan suatu pemikiran yang brilian untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) menjadi lebih baik/ tinggi, minimal sama dengan tahun yang lalu. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Pada saat ini yang menjadi program prioritas di Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar adalah masalah pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pendapatan.
Melihat hal tersebut, maka di rencanakan program prioritas dengan program – program yang tepat sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2016, sedangkan sasaran Rencana kerja Dispenda Tahun 2016 diantaranya: 1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja SKPD dan pelayanan public 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan 4. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 5. Mengembangkan kemampuan keuangan daerah.
3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan
arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telahaan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.
Dalam renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam table 3.1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kerja
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
27,608,070,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur dan pelayanan publik
Dinas Pendapatan
a. 12 Bulan
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dalam menunjang tupoksi SKPD dan pelayanan publik
Dinas Pendapatan
a. 12 Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
21,433,530,000.00
Dinas Pendapatan
12 Bulan
Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur yang dapat digunakan dalam melaksanakan tupoksi dan pelayanan publik
Dinas Pendapatan
12 Bulan
Jumlah aparatur yang mengkuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Dinas Pendapatan
APBD KAB
28,965,901,500.00 a. 12 Bulan
21,433,530,000.00
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tupoksi SKPD dan pelayanan publik
Sumber Dana
Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1) Target Capaian Kebutuhan Kerja N+1 Dana/Pagu Indikatif
190,800,000.00
190,800,000.00
APBD KAB
22,505,206,500.00
APBD KAB
a. 12 Bulan
APBD KAB
12 Bulan
APBD KAB
12 Bulan
22,505,206,500.00
163,380,000.00
163,380,000.00
50 orang 375,850,000.00
APBD KAB
50 orang
372,225,000.00
Pendidikan dan pelatihan formal
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Jumlah aparatur yang mengkuti diklat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Dinas Pendapatan
10 orang
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Dinas Pendapatan
40 orang
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Dinas Pendapatan
Renstra, renja, Lakip, Laporan Keuangan, LKPJ, LPPD, RKA-DPA Renstra, renja, Lakip, Laporan Keuangan, LKPJ, LPPD, RKA-DPA
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
Dinas Pendapatan
107,500,000.00
268,350,000.00
Persentase realisasi penerimaan pajak daerah
Dinas Pendapatan
100%
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Persentase realisasi penerimaan pajak daerah
Dinas Pendapatan
100%
Pendataan dan pemeliharaan data objek pajak
Jumlah desa yang dilakukan pendataan Sismiop
Dinas Pendapatan
2 desa
Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah
Jumlah jenis pajak yang terlayani
Dinas Pendapatan
10 jenis pajak daerah
Pengelolaan dan Penetapan PBB P2
Jumlah SPPT PBB P2 dan DHKP tercetak
Dinas Pendapatan
248 desa
Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2
Persentase realisasi penerimaan PBB P2
Dinas Pendapatan
100%
Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media
Jumlah media yang digunakan
Dinas Pendapatan
10 bulan
Sosialisasi pajak daerah
Jangkauan sasaran sosialisasi pajak daerah
Dinas Pendapatan
22 kecamatan
112,800,000.00
112,800,000.00
4,800,390,000.00 614,100,000.00
449,600,000.00
851,800,000.00
681,700,000.00
744,975,000.00
456,925,000.00
283,200,000.00
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
10 orang 112,875,000.00 40 orang 259,350,000.00 Dokumen renja, Lakip, Laporan Keuangan, LKPJ, LPPD, RKA-DPA Dokumen renja, Lakip, Laporan Keuangan, LKPJ, LPPD, RKA-DPA
APBD KAB
100%
APBD KAB
100%
APBD KAB
2 desa
APBD KAB
10 jenis pajak daerah
APBD KAB
248 desa
APBD KAB
100%
APBD KAB
10 bulan
APBD KAB
39,600,000.00
39,600,000.00
5,115,790,000.00 659,100,000.00
499,600,000.00
856,800,000.00
691,700,000.00
764,725,000.00
472,500,000.00
292,275,000.00
Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan Pendapatan Daerah
Jumlah SKPD yang melaksanakan pemungutan PAD
Dinas Pendapatan
Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga
Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi SKPD pemungut PAD
Dinas Pendapatan
12 bulan
Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber sumber pendapatan daerah
Laporan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah
Dinas Pendapatan
2 laporan
Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah
Dinas Pendapatan
3 aplikasi
Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah
Dinas Pendapatan
3 aplikasi
Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah
Dinas Pendapatan
2 dokumen
Dinas Pendapatan
2 dokumen
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Penataan/penyusunan peraturan daerah/KDH tentang pajak daerah
14 SKPD
73,840,000.00
466,700,000.00
177,550,000.00
447,600,000.00 447,600,000.00
247,100,000.00
247,100,000.00
APBD KAB
14 SKPD
APBD KAB
12 bulan
APBD KAB
2 laporan
APBD KAB APBD KAB
APBD KAB
APBD KAB
3 aplikasi 3 aplikasi
2 dokumen
2 dokumen
74,840,000.00
541,700,000.00
262,550,000.00
497,600,000.00 497,600,000.00
272,100,000.00
272,100,000.00
