30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, adapun Tujuan Kebijakan dan Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diantaranya : A. Tujuan Kebijakan Pengawasan antara lain : 1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, PemerintahProvinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
B. Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan meliputi : 1. Pengawasan Umum 2. Pengawasan Teknis; 3. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah; Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
31
Dari uraian pokok-pokok kebijakan pengawasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten/kota, bahwa penajaman pengawasan dititikberatkan pada Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP, hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Bandung ”Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dansalah satu misi ke 8 (delapan) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2016-
2021 yaitu ”MeningkatkanReformasi Birokrasi”, dengan sasaran ”Menurunnya tingkat penyimpangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung dan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Pemerintah”yang diimplentasikan melalui”Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan”.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016–2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Bandung
adalah
“Memantapkan Kabupaten
Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 9 (Sembilan) Misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan ditempuh, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan; 2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan; Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
32
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan; 4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif; 6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup; 7. Meningkatkan Kemandirian Desa; 8. Meningkatkan reformasi birokrasi 9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung
tersebut, Inspektorat
Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam
menunjang
untuk
mewujudkan
visi
tersebut
yaitu“Tata
Kelola
Pemerintahan yang Baik “ dan pada misi ke 8 (delapan) yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”. Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun2016-2021, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Inspektorat Kabupaten Bandung A. Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Inspektorat Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, efektif dan professional b. Meningkatkan
Kinerja
Aparatur
dan
Kelembagaan
Penyelenggara
Pelayanan Publik. . B. Sasaran Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut : a. Menurunnya tingkat penyimpangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
33
b. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Pemerintah Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 berikut :
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
34
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Eksisting (2015)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, efektif dan profesional
Menurunnya tingkat penyimpangan Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung
Prosentase Penurunan jumlah temuan hasilpemeriksaan Reguler, dan Audit Tertentu pada setiapObrik (OPD) Prosentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti oleh OPD atas hasil pemeriksaan reguler. Prosentase Kinerja Pemerintah Daerah melalui kegiatan Reviu di Prosentase Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat / Lembaga dengan jumlah pengaduan yang masuk Prosentase Pemantauan/pengawasan penerapan SPIP dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Persentase Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan Menpan Prosentase Peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bandung. Prosentase Peningkatan jumlah desa yang menerapkan
TARGET & REALISASI TAHUN SEBELUMNYA 2016 Realisasi % (6) (7) (8)
TARGET TAHUN BERJALAN 2017 % (9) (10)
Hasil Akhir (11)
100%
25%
30%
35%
40%
45%
100%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
70%
80%
85%
90%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
35
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Eksisting (2015)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
TARGET & REALISASI TAHUN SEBELUMNYA 2016 Realisasi % (6) (7) (8)
TARGET TAHUN BERJALAN 2017 % (9) (10)
Hasil Akhir (11)
pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2
Meningkatkan kinerja aparatur dan Kelembagaan penyelenggara pelayanan publik
Meningkatnya kualitas kinerja Prosentase Peningkatan aparatur Kapasitas Aparatur Pemerintah
100%
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
20%
2017
40%
60%
80%
100%
100%
36
Dari uraian tujuan dan sasaran tersebut di atas, terdapat keselaran dengan kebijakan Nasional diantaranya : 1) Kegiatan Audit Kinerja Merupakan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Audit ini di lakukan terhadap Program-program Perangkat Daerah untuk menilai keselarasan Terhadap Program-program yang sudah diprogramkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 2) Kegiatan Pemeriksaan Reguler Pemeriksaan reguler adalah pelaksanaan pemeriksaan bersifat berkala yang ditujukan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun unsur-unsur pemeriksaan reguler yang menjadi aspek pengawasan pada setiap entitas (obyek pemeriksaan) meliputi : a. Kebijakan b. Kelembagaan c. Keuangan d. Kepegawaian e. Barang Daerah 3) Audit Tertentu/Audit dengan Tujuan Tertentu.. Audit Tertentu adalah Audit dalam rangka Tujuan Khusus atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang atau dalam rangka menguji atau menginvestigasi terhadap suatu program/kegiatan/pekerjaan, apakah telah sesuai / tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apakah capaian target kinerjanya telah sesuai/tidak dengan yang telah ditetapkan, serta Audit terhadap permasalahan spesifik di daerah yang menjadi perhatian luas, maka peranan Inspektorat dalam mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu melalui Audit tertentu. hal ini dalam upaya memberikan jawaban berupa kesimpulan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
37
atas pelaksanaan program/kegiatan/ pekerjaan tersebut berupa kenyakinan positif atau negatif kepada Pimpinan atau pemanggku pemberi tugas. 4) Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab dan menyampaikan LKPD kepada BPK. Pengetian lain dari Reviu LKPD adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaanketerangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yangharus dilakukan atas laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan. Reviu atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyusunanpernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas laporan keuangan.Pernyataantanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan systempengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). 5) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Merupakan pelaksanaan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal maupun ekternal terhadap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung , hal ini guna memutakhirkan temuan-temuan hasil pemeriksaan dengan memenuhi sarana atau rekomendasi yang tertuang dalam
temuan
hasil
pemeriksaan,
agar
kesalahan-kesalahan
berupa
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketidak sesuaian dengan sistem pengendalian internal dan tidak memenuhi 3 E (efetifv, efisien dan ekonomis) dapat terminimalisir, dan tidak terulang kembali kesalahankesalahan tersebut di masa yang akan datang. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
38
6) Kegiatan Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
bahwa
ketentuan
tahapan
pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum ditandatangani oleh Pimpinan Instansi dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan kinerja serta memberikan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatu
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah, bahwa Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:
Membantu
penyelenggaraan
sistem
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah.
Memberikan
keyakinan
terbatas
mengenai
akurasi,
keandalan,
dan
keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkanLaporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut di atas, apabila pereviu menemukan kelemahan dalam
penyelenggaraan
manajemen
kinerja
dan
kesalahan
penyajian
data/informasi serta penyajian laporan kinerja, maka Bappeda Kabupaten Bandung harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut secara berjenjang Sedangkan yang dimaksud dengan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah adalah merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah dalam hal ini adalah perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
39
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD., adapun ruang
lingkup
evaluasi
LAKIP
ini
mencakup
kegiatan-kegiatan
yang
berhubungan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Pada dasarnya evaluasi LAKIP dapat dilakukan dengan memfokuskan pada lingkup sebagai berikut: a. Penelaahan terhadap Renstra dan sistem pengukuran kinerja, termasuk di dalamnya Rencana Kerja. b. Penelaahan terhadap keandalan informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP. c. Evaluasi atas capaian kinerja program, kegiatan, dan sasaran. d. Evaluasi atas kinerja keuangan (capaian maupun ketaatannya terhadap perundang-undangan yang berlaku). 7) Kegiatan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Untuk menjamin (Quality Assurance) bahwa RKA Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung
telah disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan
kaidah-perencanaan dan penganggaran, Pelaksanaan Reviu RKA ini adalah melalui penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Recana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran, dalam upaya membantu Kepala SKPD untuk menghasilkan RKA yang memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja.
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
40
Reviu RKA dilakukan saat penyusunan RKA oleh SKPD yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program setelah ditetapkannya pagu anggaran SKPD dengan fokus pada hal-hal penting yang mempengaruhi RKA. Hasil reviu, APIP akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA dan apabila ditemukan adanya kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA, maka permasalahan tersebut akan disampaikan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA agar segera dilakukan perbaikan/ penyesuaian dan berkoordinasi dengan TAPD ataupun hasil reviu APIP dapat digunakan oleh TAPD pada saat melakukan evaluasi atas RKA SKPD. 8) Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Merupakan implementasi dari PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana pada tahun 2017 merupakan tahap pemantauan atas implementasi SPIP di SKPDdan pelaksanaan level maturitas tingkat Perangkat Daerah dan kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung, untuk mengetahui level maturiras SPIP di Perangkat Daerah, terdiri dari : 1. Level 1
: Rintisan
2. Level 2
: Berkembang
3. Level 3
: Terdepinisi
4. Level 4
: Terkelola dan Terukur
5. Level 5
: Optimum
Adapun kegiatan yang lainnya merupakan kegiatan penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. 9) Kegiatan Pemantauan Merupakan salah satu tugas dari APIP untuk malaksanakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 10) Peningkatan Kapabilitas APIP Merupakan salah satu kegiatan APIP dalam pencapaian tingkat Leveling APIP Inspektorat Kabupaten Bandung menuju Leveling 3 di Tahun 2017.
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
41
3.3. Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi.Dalam rangka itu perlu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.Kebijakan
tersebut
perlu
dikaji
terlebih
dahulu
untuk
menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indicator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Inspektorat Kabupaten Bandung
yaitu
sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.2berikut :
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
42
Tabel 3.2 Program kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 NAMA PD : INSPEKTORAT Rencana Tahun 2017 Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1 20
06
2 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
01
01
02
08
09
10
IndikatorKinerja Program /Kegiatan
Lokasi
3
4
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ paguindikatif 5
6
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Surat Menyurat Kedinasan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Tagihan Layanan Internet dan PDAM
Inspektorat
12
Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan
Inspektorat
12
OB
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga, Peralatan Studio dan Peralatan Pemeriksaan
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
Insepektorat
Inspektorat
5,000
7
50
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/paguindikatif 9
936.464.740.000
-
Inspektorat
Prakiraan Maju Tahun 2018
Surat
7,500,000
24,000,000
45.000,000
Jenis
82.500.000
Jenis
149.860.000
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
10
945.063.970
APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung
APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung
APBD Kab. Bandung
2017
3,500
Surat
7,500,000
12
Bulan
24,000,000
25
Jenis
60.000,000
4
Jenis
45.000.000
Jenis
160.063.970
70
43 11
12
13
14
15
17
18
20
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen pearalatan listrik dan elektronik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan
Jumlah surat kabar dan buku per undang - undangan
Penyediaan makanan minuman
Jumlah Biaya Jamuan Makan dan Minum
dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
1
24
Kegiatan
77.743.400
Jenis 10.300.000
15
8
Jenis
Jenis
-
APBD Kab. Bandung
APBD Kab. Bandung
-
Jenis 8.500.000
15
Jenis
300.000.000
5
Jenis
10.000.000
3
Jenis
15.000,000
APBD Kab. Bandung
11
Bulan
80.000,000
APBD Kab. Bandung
170
HOK
190.000.000
APBD Kab. Bandung
45
HOK
60.000.000
350.000.000
10.500.000
12
-
APBD Kab. Bandung
APBD Kab. Bandung Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
220
11
1
1
Exemplar
Bulan
Paket
Paket
15.864,000
90.290,000
196.896.000
39.875.000
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
44
2
1 22
20
06
02
22
24
42
20
06
03
02
05
3
Penunjang Peringatan Harihari Besar Bersejarah
Jumlah peringatan hari - hari besar bersejarah.
Program peningkatansaranada nprasaranaaparatur.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharanrutinberk alagedungkantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
PemeliharaanRutin/Be rkalaKendaraanDinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PeningkatanDisiplinA paratur
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas penunjang peningkatan dispilin aparatur
PengadaanPakaianDin asBesertaPerlengkapa nnya
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
PengadaanPakaiankhu sushari-haritertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu penunjang peningkatan disiplin aparatur.
4
6
5 1
Inspektorat
Paket
40.000,000
7 APBD Kab. Bandung
8
9
5
Kegiatan
613.055.000 -
Inspektorat
12
OB
120.000.000
Inspektorat
14
Unit
243.055.000
Inspektorat
1
Unit
250.000.000
-
Inspektorat
73
73
25.000,000
376.000.000
-
Inspektorat
10
APBD Kab. Bandung
1
Kali
176.000.000
APBD Kab. Bandung
27
Unit
200.000.000
APBD Kab. Bandung
-
85.000.000
Stel
Stel
45.000.000
40.000.000
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
-
-
APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung
2017
-
180.000.000
73
Stel
90.000.000
73
Stel
90.000.000
45
1 20
06
05
02
20
06
06
02
06
3
Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan
KegiatanSosialisasiPer aturanPerundangundangan
Program PeningkatanPengemb anganSistemPelapora nCapaianKinerjadanK euangan 01
20
2 Program PeningkatanKapasitas SumberDayaAparatur
20
PenyusunanLaporanC apaianKinerjadanIkhtis arRealisasiKinerja PD PenyusunanLaporanK euanganSemesteran Program PeningkatanSistemPe ngawasan Internal danPengendalianPela ksanaanKebijakan KDH
01
02
KegiatanPelaksanaanP engawasan Internal SecaraBerkala KegiatanPenangananK asusPengaduandilingk unganPemerintah Daerah
4
6
5
-
7
114.000.000
Inspektorat
1
Kali
Inspektorat
-
Jumlah Laporan capaian kinerja.
Inspektorat
7
Dokumen
50,000,000
Jumlah laporan capaian keuangan. Tingkat pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)
Inspektorat
2
Dokumen
20,500,000
Jumlah Objek Pemeriksaan Jumlah target pemeriksaan kasus/khusus sesuai PKPT tahun 2018
Inspektorat
Inspektorat
70
APBD Kab. Bandung
APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung
LHP
1.500.000.000
850.000.000
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
1
Kali
APBD Kab. Bandung
2017
113.000.000
72,000,000
7
Dokumen
60,000,000
2
Dokumen
12,000,000
4.030.000.000
-
APBD Kab. Bandung
10
113.000.000
-
5.915.000.000
LHP
9
-
70,500,000
-
63
114.000.000
8
90
LHP
1.000.000.000
50
LHP
400.000.000
46 1
2 Urusan Program
3
4
5
6
7
03
04
05
06
07
08
09
11
KegiatanPengendalian ManajemenPelaksana anKebijakan KDH
Kegiatanpenanganank asuspadapemerintah di wilayahpemerintahdib awahnya KegiatanInventarisasiT emuanPengawasan
KegiatanTindakLanjut HasilTemuanPengawa san
KegiatanKoordinasiPe ngawasan yang LebihKomprehensif
Jumlah Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Reviu LKIP Kabupaten Bandung Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Pemantauan Jumlah kegiatan Inventarisasi temuan hasil pengawasan Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI Jumlah Kegiatan Reviu
KegiatanEvaluasiBerka laTemuanHasilPengaw asan
Jumlah Laporan
Sinergitas Pengawasan Aparatur Pengawas
Jumlah Kegiatan AA IPI dan Pengawasan lainnya Jumlah Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung.
Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bandung
Inspektorat
Inspektorat
Inspektorat
8
9
10
-
1
200
1
Dokumen
Obrik
Dokumen
250,000,000
1.000.000.000
200.000.000
APBD Kab. Bandung
APBD Kab. Bandung APBD Kab. Bandung
65
LHE/LHR
300,000,000
7
Kegiatan
650.000.000
11
Kali
125.000.000
18
Laporan
800,000,000
4
Kegiatan
250.000.000
Inspektorat
1
Dokumen
Inspektorat
1
LHR dan Reviu RKA
300.000.000
Inspektorat
4
Dokumen
100.000.000
APBD Kab. Bandung
4
Laporan
100.000.000
Inspektorat
6
LHP
100.000.000
APBD Provinsi Jabar
6
Kegiatan
25.000.000
Inspektorat
63
3
Kegiatan
140,000,000
SKPD
1.000,000,000
APBD Kab. Bandung
200.000.000
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
47
1 12
13
20
06
21
01
2 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evalausi
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada Wilayah Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bandung Program PeningkatanProfesion alismeTenagaPemerik sadanAparaturPenga wasan KegiatanPelatihanPen gembanganTenagaPe meriksadanAparaturP engawasan
3
Jumlah Objek KORMONEV Layanan Publik
Jumlah Kegiatan Bina Wilayah
4
6
7
8
9
10
Inspektorat
3
LHP
280.000.000
APBD Provinsi Jabar
3
Objek
125.000.000
Inspektorat
4
LHP
200.000.000
APBD Provinsi Jabar
2
Kali
115.000.000
Terciptanya Aparatur Pengawasan yang Profesional Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat Substansif Pengawasan
5
-
Inspektorat
15
-
orang
233.081.340
Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Bandung Tahun
2017
-
APBD Provinsi Jabar
15
213.212.468
orang
213.212.468
