BAB III OBYEK PENELITIAN III.1 Sejarah Perusahaan Sejarah PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) yang selanjutnya disebut HK berawal dari perusahaan swasta Belanda “Hollandsche Beton Maatshappij” yang dinasionalisasikan pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah (PP) RI No. 61/1961 Tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN. HUTAMA KARYA. Kemudian status perusahaan berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1970 juncto Akta Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 15 Maret 1973, juncto Akta Perubahan No. 48 tanggal 8 Agustus 1973 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulyadi, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973 dan didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri A Jakarta No. 3029 tanggal 22 Agustus 1973 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 1 Februari 1974. Dan sejak saat itu setiap tanggal 15 Maret diperingati sebagai Hari Ulang Tahun HK. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan No. 15 tanggal 14 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 15 tanggal 22 Februari 2000.
42
Komposisi permodalan HK sebagaimana disebutkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan No. 15 tanggal 14 Juni 1999 adalah sebagai berikut : Tabel III.1 Komposisi Modal Uraian
Saham @ Rp. 1.000.000,-
Nominal ( Rp)
Modal Dasar
80.000
80.000.000.000
Modal Ditempatkan
20.000
20.000.000.000
Modal Disetor
20.000
20.000.000.000
Saham Daam Portepel
60.000
60.000.000.000
Tabel III.2 Kepemilikan Modal Uraian
Saham @ Rp. 1.000.000,-
Negara Republik Indonesia Total
Nominal (Rp)
20.000
20.000.000.000
20.000
20.000.000.000
Untuk lebih mengefektifkan pemasaran dan pelayanan di daerah secara geografis Organisasi Wilayah dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu : Wilayah I : Meliputi Riau, Nangro Aceh Darusalam, Sumatra Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu Wilayah II : Meliputi DKI. Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung
43
Wilayah III : Meliputi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat Wilayah IV : Meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur Wilayah V : Meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua Sedangkan Organisasi Divisi dibentuk dengan tujuan untuk menangani kegiatan produksi yang berorientasi pada spesialisasi, terdiri dari : 1. Divisi Gedung 2. Divisi Jalan dan Jembatan PT. Hutama Karya, yang memiliki visi “Menjadi Perusahaan Jasa Konstruksi Pilihan Utama Yang Handal Dengan Kinerja Kelas Dunia” dan misi “Meningkatkan Nilai Perusahaan Di Bidang Industri Konstruksi Secara Profesional dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan”
ini berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Jl.
Letjend. M.T. Haryono Kavling 8, Cawang, Jakarta 13340. Di samping itu PT. Hutama Karya memiliki nilai budaya perusahaan dan motto yang dapat mendorong semangat berkarya bagi seluruh pegawai, yaitu : 1.
Nilai Budaya Perusahaan Profesionalitas: Mempunyai keahlian yang dibarengi dengan etika nilai dan tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
44
Beroreintasi Kepada Pelanggan: Senantiasa memelihara hubungan baik dan saling menguntungkan dengan menjga kepercayaan dan mutu untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Inovasi: Secara berkesinambungan melakukan pembelajaran dan riset guna memberikan solusi inovatif kepada pelanggan. Kerjasama Tim: Menjunjung tinggi kerjasama tim guna memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Integritas: Menghormati dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati. 2.
Motto Inovasi Untuk Solusi yang mengandung makna : upaya untuk mewujdkan produk unggulan dan pembaruan yang disertai dengan sikap, pemikiran dan tindakan yang mendorong tercapainya solusi dengan produktivitas yang tinggi.
III.2 Bidang Usaha dan Jenis Produk Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kegiata serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, argo industri, perdagangan, pengolahan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologo informasi dan pengembangan.
45
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perseroan melakukan kegiatan yang meliputi : 1.
Perencanaan pembangunan, pemborongan dan pelaksanaan bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunan, dan melakukan segala tindakan yang ad hubungannya dengan usaha – usaha tersebut,
2.
Menyediakan tanah matang dan mendirikan untuk dijual atau disewakan,
3.
Memproduksi bahan bangunan terutama untuk keperluan Perseroan Tersendiri,
4.
Menyediakan peralatan proyek,
5.
Menjalankan perdagangan umum, khusus untuk bahan – bahan serta alat – alat konstruksi termasuk impor, perdagangan interinsuler, maupun lokal.
Adapun proyek – proyek monumental yang telah diselesaikan dengan baik oleh PT. Hutama Karya adalah sebagai berikut : •
Proyek Gedung dan Prasarana Industri Tugu Pancoran, Nam Building, Gedung MPR-DPR, Menara Bakrie, Menara Saidah, gedung Polda Metro Jaya, Rumah Susun Pulogebang, Mabes Polri, Gedung DPRD Tanggerang, Kantor Gubernur Gorontalo, Gedung Kesenian Daerah Bandar Serai Riau, Gedung Pengadilan Tinggi Batam, Gedung Imigrasi kelas 1 Batam, Gedung Pemerintahan Batam, Gedung PLN Batam, Hotel Santika Beach Bali, Villa Amannusa Bali, Hotel Legian Nirwana Bali, Villa Jimbaran Estate Bali, Penginapan Alila Pecatu Bali, Velodrom Kalimantan Timur, Instiute Pertanian Bogor,
46
Apartemen The Groove, Masjid Raya Batam, Masjid Agung Semarang, Masjid Al A’zhom Tanggerang, Pembangunan PT. McDemott Heavy Skidway Batam. •
Proyek Prasarana Transportasi Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera Palembang, Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifa Riau, Jembatan Barelarang Batam, Jembatan Batang Hari II Jambi, Jembatan Suramadu Surabaya, Jembatan Tukad Bangkung Bali, Jembatan Kertanegara II Kalimantan Timur, Jembatan Martadipura Kalimantan Timur, Jembatan Rumpiang Kalimantan Selatan, Tol Cipularang Jawa Barat, Tol Waru – Juanda Surabaya, Jalan Tol Cawang – Tanjung Priok, Dermaga Armaba Jakarta. Proyek Sumber Daya Air dan Ketenagaan Bendungan Pelaparado NTB, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Suralaya,
Reaktor
Nuklir
Serpong,
Pembangunan
Fasilitas
Pengolahan Air Pulo Gadung. •
Produk Unggulan Konstruksi Beton Pratekan : Melalui Jalan Layang Semanggi, HK menandai eksistensinya di jalur inovasi dengan memperkenalkan teknologi Beton Pratekan. Kini, hampir seluruh aspek pembangunan telah menerapkan teknologi ini, seperti pada jembatan, jalan tol, dan lain – lain. Jembatan Bentang Panjang : Selama bertahun – tahun, HK telah membangun jembatan – jembatan bentang panjang di seluruh Indonesia.
47
Beberapa diantaranya menerapkan teknologi mutakhir seperti jembatan kabel gantung atau dengan sistem kantiliver. Pemasangan Suspension Kabel : Dalam membangun Jembatan Kabel Gantung Kartanegara ( Kalimantan Timur ), kami menerapkan metoda kerja pemasangan kabel gantung tanpa bantuan tenaga asing, dengan hasil bermutu tinggi dan efisien dari segi biaya. Sistem Kantiliver : HK juga telah menerapkan inovasi sistem kantiliver pada pembangunan jembatan untuk efisiensi pendanaan proyek dengan kualitas tinggi. Tunnel From Untuk Gedung : sistem Tunnel From terbukti mempercepat masa konstruksi dan menghemat biaya. Inovasi ini memperkenalkan desain khusus berupa kerangka baja berbentuk lorong yang menghasilkan dinding plat lantai monolith. Precast ( Sistem BRESPHAKA )Untuk Gedung : Yaitu beton ringan elemen Struktur Pracetak dengan sistem konstruksi balok dan kolom, yakni sebuah teknologi untuk mengurangi berat total gedung secara keseluruhan. Teknologi Sosrobahu : Teknik ini memberikan penghematan waktu secara signifikan dalam pembangunan jalan layang / jalan tol. Pembangunan balok jembatan / flyover di atas pier head pada posisi sejajar jalan yang kemudian diputar 90 derajat. Pipa Beton Pre-stressed Diameter Besar : Pertama kalinya di Indonesia, HK membuat pipa beton berdiameter besar (240 Cm). Teknologi yang
48
diterapkan adalah vacuum concrete untuk mempercepat pengerasan beton dan
circumferential
pre-stressing
(pratekan
melingkar)
untuk
pembentukan pipa. HAKAPOLE : Merupakan tiang baja segi banyak. HAKAPOLE didesain untuk bermacam kegunaan antara lain untuk tiang listrik jalan, High Mast, lampu penerangan jalan, tiang telepon, tiang antena radio, tiang distribusi, dan tiang transmisi tegangan tinggi. Aspal Emulsi : Aspal Elmusi digunakan sebagai bahan konstruksi jalan atau perkerasan lainnya. Dikarenakan sifat fisiknya yang cair dan mempunyai viskositas yang rendah, maka dapat langsung digunakan atau dicampur dengan bantuan tanpa pemanas, sehingga menghemat biaya pemanasan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan dan ramah lingkungan.
III.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
Secara umum dapat d katakan bahwa suatu perusahaan tidak dapat menjalan kan usahanya tanpa dibentuk struktur organisasi yang jelas. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasinya sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memiliki bagan organisasi yang baik agar aktivitas dalamperusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hendaknya struktur organisasi bersifat fleksibel sehingga jika sewaktu-waktu terjadi perubahan dapat diadakan penyesuaian tanpa mengalami perubahan secara total.
49
Organisasi merupakan bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinir dan rasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya, yang mana dalam persekutuan tersebut selalu terdapat hubungan antara atasan dan bawahan. Organisasi yang baik harus terlihat adanya pembagian tugas dan wewenang. Untuk itulah diperlukan suatu rancangan yang matang sehingga akan memberikan suatu manfaat bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini sangat penting karena baik dan buruk organisasi dalam suatu perusahaan akan mempengaruhi kesuksesan dalam sebuah manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Struktur organisasi menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab serta menggambarkan kerangka kerja dan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan. Aspek penting terkait struktur organisasi meliputi sentralisasi dan desentralisasi wewenang, pendelegasian wewenang atas suatu tugas tertentu, dan pengorganisasian fungsi akuntansi
Struktur Organisasi PT Hutama Karya yang terbaru diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Hutama Karya Nomor 125/KPTS/01/2009 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2009. Stuktur organisasi PT. Hutama Karya dilampirkan dalam lampiran 1.
Di dalam struktur organisasi PT Hutama Karya, jabatan tertinggi dipegang oleh bagian Direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu di bagian Direksi terdapat empat Direktur lainnya yang terdiri dari :
50
1. DIREKTORAT I Direktur bagian ini memimpin empat bagian, yaitu : a. Divisi Operasi I b. Wilayah I c. Wilayah II d. Divisi Gedung 2. DIREKTORAT II Direktur ini memimpin lima bagian, yaitu : a. Divisi Operasi II b. Wilayah III c. Wilayah IV d. Divisi Jalan dan Jembatan e. Wilayah V 3. DIREKTORAT III Direktur ini memimpin dua bagian, yaitu : a. Divisi Administrasi Keuangan b. Divisi Pers. Umum 4. DIREKTORAT IV Direktur ini memimpin dua bagian, yaitu : a. Divisi Sumber Daya b. Divisi Pengembangan
51
Tiap-tiap bagian tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Hutama Karya No. 125/KPTS/01/2009.
III.4 Gambaran Sistem Yang Berjalan
III.4.1 Prosedur Perpajakan
Selama tahun 2006, 2007 dan 2008, kewajiban pajak yang dilakukan oleh PT. Hutama Karya, diantaranya :
1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan atas gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pembayaran PPh Pasal 25 (angsuran pembayaran pajak yang dilakukan setiap bulan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) merupakan pembayaran di muka terhadap Pajak Penghasilan yang akan dihitung sendiri (self assesstment) oleh perusahaan pada akhir tahun pajak. 52
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai diterapkan oleh PT. Hutama Karya dalam hal penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan dengan tarif. Faktur Pajak Standar dibuat oleh PT Hutama Karya sebagai bukti pungutan pajak dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap Masa Pajak dengan menggunakan sarana SPT Masa PPN. Sistem perpajakan di PT Hutama Karya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 1. Membuat SPT Masa atau tahunan untuk setiap jenis pajak sesuai dengan petunjuk umum pengisian SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak berikut pengisian SSP. 2. Melaporkan penyetoran pajak terutang sesuai dengan SPT dan SSP dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar dan atau Kantor Pos dan tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 3. Menyetorkan pajak terutang tepat waktu di Bank DKI dan atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 4. Setiap dokumen pajak yang diterbitkan perusahaan dan diterima oleh pihak luar beserta SPT dan dokumen pendukungnya dikelompokkan per periode dan dimasukkan ke dalam arsip tetap tahunan. 5. Melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan penyetoran pajak sesuai tata cara perpajakan yang berlaku.
53
III.5 Mekanisme dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT Hutama Karya
III.5.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
Objek Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT Hutama Karya diantaranya adalah : •
Penerimaan Termin
•
Hasil-hasil produksi yang di jual oleh PT Hutama Karya.
Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tidak terlepas dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai, terutama penerapannya pada PT Hutama Karya. Pengusaha Kena Pajak dalam hai ini PT Hutama Karya memperhatikan hal-hal penting yang terdapat dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai berikut :
1. Pemungutan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 2.
Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
3. Menyampaikan laporan perhitungan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selambat-lambatnya pada hari ke 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak. 4. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan tertib. 5. Menyelengarakan
pencatatan
dan
pembukuan
perusahaan
mengenai
perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
54
6. Melampirkan daftar ringkasan penjualan dan pembelian pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Untuk pelaporan PPN, PT. Hutama Karya telah mengajukan permohonan sentralisasi PPN ke Direktorat Jenderal Pajak. Adapun keputusan mengenai sentralisasi PPN tersebut adalah Keputusan Dirjen Pajak No Kep-394/PJ./2003 tanggal 31 Desember 2003 mengenai sentralisasi PPN dan mengalami perubahan pada tahun 2004 dengan Keputusan Dirjen Pajak No Kep-394/PJ./2004 tanggal 14 April 2004.
III.5.2 Prosedur Pajak Pertambahan Nilai PT Hutama Karya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 1 Februari 1983 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.611.1051.000. Untuk menjaga agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu, maka dibuat suatu prosedur system perpajakan PPN yang harus diketahui oleh para pegawai yang mengerjakan perpajakan. Dalam sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan antara lain : 1. Nama, alamat serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemasok dan pembeli. 2. Jumlah kuantitas dan nilai nominal penjualan menurut jenis produk atau jasanya. 3. Jumlah kuantitas dan nilai nominal pembelian menurut jenis produk atau jasanya.
55
4. Besarnya Pajak Masukan yang dipunggut oleh perusahaan dan Pajak Keluaran yang dibayarkan perusahaan . 5. Otoritas pejabat yang berwenang. Dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan untuk mendukung sistem perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah : 1. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai SPT Masa PPN adalah dokumen yang digunakan PT Hutama Karya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 2. Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Standar ini merupakan bukti pungutan pajak untuk mengetahui jumlah Pajak Masukan dan Keluaran, identitas pejual atau pembeli, jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dibeli dan dijual, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. 3. Faktur Pajak Sederhana Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak yang digunakan untuk transaksi penjualan yang dilakukan kepada pihak yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur Pajak Sederhana ini merupakan bukti pungutan pajak untuk mengetahui jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan jenis Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual. 4. Surat setoran Pajak
56
Merupakan dokumen yang digunakan oleh PT Hutama Karya untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang ke Kas Negara melalui Bnak DKI atau bank-bank lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Kantor Pos. 5. Bukti Penerimaan Surat Merupakan dokumen yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti bahwa PT Hutama Karya telah menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar.
III.5.2.1 Prosedur Pajak Keluaran III.5.2.1.1 Prosedur Pemotongan atau Pemungutan dan Penyetoran 1. Saat pemungutan/penerimaan a. Saat pemungutan PPN Keluaran adalah pada saat diterimanya Piutang Termin yang ditagihkan dari Pemberi Karya (Bendaharawan dan/atau KPKN). b. Saat penerimaan PPN Keluaran adalah pada saat diterimanya Piutang Terminyang ditagihkan dari Pemberi Karya sesama BUMN, BUMD, dan atau SWASTA. 2. Cara Pemungutan/Penerimaan a. Pemungutan dilakukan oleh Pemberi Karya (Bendaharawan dan/atau KPKN) secara langsung dari tagihan Termin PT. Hutama Karya.
57
b. Penerimaan PPN dilakukan bersamaan dengan pembayaran dari Pemberi Karya BUMN, BUMD, dan atau SWASTA secara langsung dari tagihan Termin PT. Hutama Karya. 3. Prosedur Penyetoran a. Penyetoran PPN Keluaran dilakukan setelah dilakukan setelah dilakukan konsolidasi SPT PPN di Kantor Pusat.. b. Bagian Perpajakan dan Penagihan mengajukan permohonan dana ke Biro Keuangan untuk penyetoran ke Kas Negara, yaitu jika secara konsolidasi posisi Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan c. Bagian Perpajakan dan Penagihan melakukan penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke Kas Negara, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
III.5.2.1.2 Bukti Pemungutan atau Penerimaan Pajak Keluaran 1. Bukti Pemungutan/Penerimaan a. Bagi Pemberi Karya (Bendaharawan
dan/atau KPKN) Faktur Pajak PT.
Hutama Karya dan SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikeluarkan dari Pemberi Karya merupakan bukti Pemungutan Pajak Keluaran. b. Bagi Pemberi Karya BUMN, BUMD, dan atau SWASTA Faktur Pajak PT. Hutama Karya merupakan bukti Penerimaan Pajak Keluaran. 2. Saat Penerbitan Faktur Pajak a. PT. Hutama Karya wajib menerbitkan Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada Pemberi Karya.
58
b. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima. 3. Jenis Faktur Pajak a. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Hutama Karya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Faktur Pajak Standar. b. Faktur Pajak Sederhana diterbitkan oleh PT. Hutama Karya atas penjualan kepada Perorangan dan atau Bukan Pengusaha Kena Pajak. 4. Surat Setoran Pajak (SSP) SSP (Surat Setoran Pajak ) hanya diterima dari Pemberi Karya (Bendaharawan dan/atau KPKN) terhadap Pajak Keluaran PT. Hutama Karya, pada saat Pemungutan PPN oleh Pemberi Karya.
III.5.2.1.3 Prosedur Pelaporan 1. PT. Hutama Karya wajib melaporkan Konsolidasi SPT PPN Masa setiap bulannya paling lambat tanggal 20 tiap bulannya ke KPP-BUMN. 2. Formulir 1195 A1 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM kepada Perusahaan Swasta dan sesama BUMN, yang penerimaannya termasuk PPN, termasuk transaksi dengan Non PKP berupa Faktur Pajak Sederhana. 3. Formulir 1195 A2 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – II Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM yang tidak dipunggut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah (DTP).
59
4. Formulir 1195 A3 berisikan Lampiran Pajak Keluaran – III Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM Atas penyerahan kepada Pemungut PPN / bendaharawan.
Tabel Pajak Keluaran PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) Pemberi Karya
Faktur Pajak
Uang Pajak PPN
Setor ke Kas
10%
Negara
Bukti
Pemerintah
PT. HK
Dipungut
Tidak
FP dan SSP
BUMN
PT. HK
Diterima di PT.
Kompensasi
FP (Faktur
HK Swata
PT. HK
Diterima di PT.
pajak) Kompensasi
HK Perorangan
PT. HK
Diterima di PT.
FP (Faktur Pajak)
kompensasi
HK
FP (Faktur Pajak)
III.5.2.2 Prosedur Pajak Masukan III.5.2.2.1 Prosedur Pembayaran 1. Saat pembayaran PPn adalah pada saat dilakukannya pembayaran Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak kepada PKP Rekanan. 2. Pembayaran dilakukan apabila tagihan telah dilampirkan Faktur Pajak dan dibayarkan langsung via Bank kepada Rekening Rekanan (Bukti setor/transfer dilampirkan pada masing-masing faktur pajak).
60
III.5.2.2.2 Bukti Penyetoran 1. Faktur Pajak merupakan bukti penyetor Pajak Masukan. 2. Atas Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000, sepanjang terhutang PPN walaupun tidak dipunggut oleh PT. Hutama Karya, tetap harus dibuatkan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
III.5.2.2.3 Saat Penerbitan Faktur Pajak 1. PKP Rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada PT. Hutama Karya. 2. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
III.5.2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP) SSP (Surat Setoran Pajak) terhadap Pajak Masukan sudah tidak diperlukan lagi sebagai ibukti pembayaran apajak kepada Rekanan, SSP dapat dibuat apabila dalam SPT Konsolidasi Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang disetorkan atas selisih tersebut paling lambat tanggal 15 tiap bulannya.
III.6. Tugas dan Tanggung Jawab Perpajakan PPN III.6.1. Wilayah/Divisi 1. Wilayah/Divisi setiap melakukan transaksi penjualannya wajib menerbitkan Faktur Pajak
61
2. Wilayah/Divisi wajib menggunakan NPWP, PKP dan alamat Kantor Pusat dan alamat Kantor Wilayah / Divisi atas penerbitan Faktur Pajak (Pajak Keluaran), Faktur Pajak Rekanan (Pajak masukan) serta atas Bukti Potong yang dikeluarkan oleh Pemberi Karya. 3. Wilayah / Divisi wajib menggunakan kode dan nomor seri yang telah ditetapkan. 4. Wilayah / Divisi wajib membuat Laporan SPT masa PPN tiap bulannya. 5. Wilayah / Divisi beserta cabangnya wajib mengirim Laporan SPT masa PPN dan Nota Pembukuan beserta bukti Faktur Pajak tanggal 10 tiap bulannya ke Kantor Pusat. 6. Copy SPT mas PPN yang telah ditandatangani diberikan kepada Petugas Akuntansi Wilayah / Divisi untuk dilakukan Rekonsiliasi serta penyesuaian dengan data Laporan Keuangan. 7. Wilayah / divisi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PPN dan keabsahan bukti pajak tersebut. 8. Wilayah / Divisi wajib membantu sepenuhnya dakam pelaksanaan pemeriksaan pajak, baik yang dilaksanakan Kantor Pusat, KPP setempat maupun KPP BUMN. 9. Kepala Wilayah / Divisi / Cabang bertanggung jawab atas pembuatan dan pelaporan SPT PPN Wilayah / Divisi / Cabang masing-masing ke Kantor Pusat.
III.6.2. Kantor Pusat 1. Menerima dan memvalidasi laporan SPT masa PPN beserta bukti yang diterima dari wilayah/divisi.
62
2. Melakukan input data dan konsolidasi SPT masa PPN. 3. Melaporkan SPT masa PPN ke KPP-BUMN paling lambagt tanggal 20 tiap bulannya. 4. Melakukan pembetulan SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP-BUMN 5. Melaporkan copy SPT masa PPN dan pembetulan SPT masa PPN ke Bagian Administrasi untuk dilakukan penyesuaian dan atau rekonsilias. 6. Melakukan evaluasi atas laporan SPT PPN wilayah/divisi dan bukti pendukungnya. 7. Menginformasikan kembali hasil evaluasi SPT PPN wilayah/divisi kepada masing-masing wilayah/divisi. 8. Melakukan restitusi PPN bilamana posisi SPT lebih bayar ke KPP-BUMN. 9. Menyiapkan data dari wilayah/divisi sebagai pendukung pemeriksaan pajak oleh KPP-BUMN.
63
