BAB III FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA
A. Pengertian Korupsi Kata "Korupsi" berasal dari bahasa latin "Corruptio" (Fockema Andreae 1951) atau Corruptus, (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa "Corruptio" itu bera-sal pula dari kata asal "Corrumpere" suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis Corruption dan Belanda Corruptie (korruptie). Dapat kita. memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia "Korupsi". Arti harfiah dari kata itu. ialah : kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun. kata Corruptio, itu luas sekali artinya namun sering "Corruptio" dapat dipersamakan artinya dengan "penyuapan". Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalain perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta. dalain "Kamus Umum Bahasa Indonesia”: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Poerwadartninta : 1976).
56
57
Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya "korupsi" itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah "Korupsi" bermacam pula, dan artinya sesuai pula dari segimana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologis misaInya seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Allatas dalam bukunya "The Sosiology Of Corruption," akan lain artinya kalau kita metakukan pendekatan normatif-, begitu pula dengan politik atau ekonomi. Misalnya Allatas memasukan "Nepotisme" dalam kelompok "Korupsi" dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau. teman kepada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentulah hal seperti itu sukar dicari namanya dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: 1. Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang
sogok
dan
sebagainya.
(Kamus,
Umum
Bahas
Indonesia,
Poerwadarminta. 1976). 2. Korupsi adalah: Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana). 3. Korupsi adalah: Dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang
secara
langsung
atau
tidak
langsung
merugikan
keuangan/
perekonomian negara. (Kamus Hukum - Prof. Raden Subekti Tjitrosoedibio, SH).
58
4. Korupsi adalah : Penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap (Corruption the Offering and Accepting of Bribes), disamping diartikan juga "Decay" yaitu kebusukan atau kerusakan. (A.S. Homby cs -The Advenced Leaner's Dictionery of Current English, Oxford University Press, London: 1963, hal 218). Sudah tentu apa yang dimaksudkan yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seorang yang bermoral (berakhlak) baik tentu tidak akan melakukan korupsi (Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 3 tahun 1971 Prof.DR.H. Baharuddin Lopa, SH Moch. Yamin, SH. Hal.4). Dari keempat definisi di atas terdapat persamaan persepsi yaitu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya. Pengertian "Korupsi" Menurut Beberapa Negara: 1. Meksiko Corruption is : acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interst negligence and lock of effeciency that require the planing of specific strategies it is an illegal inter change of favors). (Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, tetJadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya). 2. Nigeria Corruption as being : an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the richts of other. The act of an
59
official or judiciar person who an lawftdly and wrong My use his station or character to procure some benefit for himself or for other persons contraty to duty and the right of others. (Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum. Oudiciart) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). Bribery as The offering, giving receving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty). (Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan). 3. Uganda Corruption called : Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant). Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan
60
tidak dapat diketahui umum. secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat
suatu
altematif
dalam
suatu
putusan,
sehingga
dengan
peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting. 4. Brasilia Corruption in government "lato sensW' is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining advantages to the servants or to their fiiends, partners etc. (Korupsi yang tedadi di pemerintahan "lato sensu7' adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask adventages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this adventage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya. (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (corrupcao activa). 5. Kamerun Corruption as : the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or
61
present for performing, postponing or retraining, from any act of his office. (suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu. pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya. yang bersangkutan). The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence. (suatu
tindakan
yang
menyalahgunakan
pemberian
fasilitas
karena
kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). The soliciting or accepting of any reward in money or in kind bay any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already perfomed act or for having retrained from any such act. (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstantion. (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu. imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).
62
6. Uni Sovyet Corruption as : A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests ther motives maybe variegated. (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara, yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam). 7. Muangthai Corruption as : behaviour of public servant that are condemned by law. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan). 8. Philipina
Korupsi
mempunyai
karakteristik
sebagai
berikut:
1.
Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (malversation of public fund). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (falsification of public documents) 3. Suap menyuap (bribery) 9. India Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure on some members of the public to part with money in clandestine manner. (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktiktaktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).
63
10. Argentina Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : 1. Penyogokan/penyuapan (bribery): perbuatan menerima sesuatu. langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya, tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat
lain
melakukan
sesuatu.
2.
Penyalahgunaan
dana
pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3.Penggelapan (embezzelement) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. 4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ftmgsi pejabat yang bersangkutan. 5. Pemerasan (Extortion: tindakan memaksa seseorang agar memberi upah/jasa ataupun suatu pemberian apapun juga yang sesungguhnya tidak perlu ataupun berlebihan dari apa yang seharusnya. 6.Secara tidak sah memperkaya diri sendiri dengan menjual informasi tindakan dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari kedudukannya, untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut pasal I ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 197 1. Pasal I ayat (1) butir a: Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau
64
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal I ayat (1) butir b : Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalabgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 ayat (1) butir c : Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP. Pasal 1 ayat (1) butir d : Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada j abatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Pasal 1 ayat (1) butir e : Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalain pasal-pasal 418, 419, 420, KUHP tidak melaporkan pemberian atu janji tersebut kepada yang berwajib. Sedangkan pasal pasal dalam KUHP yang dirujuk oleh UU Nomor 3 Tahun 1971 bunyinya adalah sebagai berikut : Pasal 209 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah : 1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 2. Barangsiapa
65
memberi sesuatu kepada seseorang pegawai negeri karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 210 KUHP : (I)Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 2. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal 387 KUHP : (I)Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau akhli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bahan bangunan melakukan sesuatu perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (2)Diancam dengan pidana yanga saina, barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. Pasal 388 KUHP: (I)Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan laut
atau
Angkatan
Darat
melakukan
perbuatan
curang
yang
dapat
membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana. penjara paling lama tujuh tahun. (2)Diancam dengan pidana yang sama,
66
barangsiapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan curang itu. Pasal 415 KUHP : Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling latna tujuh tahun Pasal 416 KUHP : Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 417 KUHP : Seorang pegawai ncgcri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatujabatan umum terus-mcnerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwcnang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, mcnghancurkan, mcrusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 418 KLTHP : Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau jani padahal
67
diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kcwenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dcngan jabatannya, diancam dengan pidana penj ara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 419 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negcri (1) Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (2) Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah yang diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan scsuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 420 KUHP : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya. 2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal cliketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan. (2) Jika hadiah atau j anj i itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 423 KUHP :
68
Seorang pegawai negeri dngan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 435 KUHP. Seorang pegawai negeri yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, dia, ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara palin lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah. Secara harfiah/terjemahan menurut huruf (kata demi kata), korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang unik. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.1
B. Sejarah Korupsi di Indonesia Korupsi di Indonesia sudah 'membudaya' sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. 1
Pengertian Dasar Korupsi, www.antikorul)si.com diakses 26 November 2009
69
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasiInya masih j auh panggang dari api. Sejarawan di Indonesia umumnya kurang tertarik memfokuskan kajiannya pada sejarah ekonomi, khususnya seputar korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda (Amtenaren dan Binenland Bestuur) maupun pemerintah Hindia Belanda sendiri. Sejarawan lebih tertarik pada pengkajian sejarah politik dan sosial, padahal dampak yang ditimbulkan dari aspek sejarah ekonomi itu, khususnya dalam "budaya korupsi" yang sudah mendarah daging mampu mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala lokal yaitu lingkup kerajaan yang bersangkutan maupun skala besar yaitu sistem dan pola pemerintahan di Nusantara ini. Sistem dan pola itu dengan kuat mengajarkan "perilaku curang, culas, uncivilian, amoral, oportunis dan lain-lain" dan banyak menimbulkan tragedi yang teramat dahsyat. 1. Era Sebelum Indonesia Merdeka Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh "budayatradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kita dapat menyimak bagaimana tradisi korupsi be~alin berkelin dan dengan perebutan kekusaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekusaan: Anusopati-TohjoyoRanggawuni-Mahesa
Wongateleng
dan
seterusnya),
Majapahit
(pemberontakan Kuti, Nambi, Suro dan lain-lain), Demak (Joko Tingkir
70
dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia. Umumnya para Sejarawan Indonesia belum mengkaji sebab ekonomi mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah lebih luas dibahas, namun motif ekonomi - memperkaya pribadi dan keluarga diantara kaum bangsawan - belum nampak di permukaan "Wajah Sejarah Indonesia". Sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena. adanya. perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Sedangkan Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda. Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kemudian tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan. Surakarta menjadi
dua
daerah
kekuasaan
yaitu
Kasunanan
Surakarta
dan
Mangkunegaran. Baru pada beberapa tahun kemudian Kasultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
71
Benar bahwa penyebab pecah dan lemahnya Mataram lebih dikenal karena faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di lingkungan Kerajaan Mataram. Namun apakah sudah adayang meneliti bahwa penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional?), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan. "character building", mengabaikan hukum apalagi demokrasi Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara. tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan yang lebih parah mudah diadu domba. Belanda memahami betul akar "budaya. korup" yang tumbuh subur pada bangsa Indonesia, maka melalui politik "Devide et Impera" mereka dengan mudah menaklukkan Nusantara! Namun, bagaimanapun juga Sejarah Nusantara dengan adanya intervensi dan penetrasi Barat, rupanya tidak jauh lebih parah dan. penuh tindak kecurangan, perebutan kekuasaan yang tiada beralchir,
serta
"berintegrasi' seperti
sekarang.
Gelaja
korupsi
dan
penyimpangan kekusaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris "belum mengenal" atau belum memahaminya. Perilaku "korup" bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja, rupanya orang-orang Portugis, Spanyol dan Belanda pun gemar "mengkorup" harta-harta Korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Kita pun
72
tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena, korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia kedapatan korup dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum. diketahui oleh pimpinan Belanda hampir mencapai ribuan orang Belanda juga gemar korup. Dalam buku History of Java karya Thomas Stanford Raffles (Gubemur Jenderal. Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), terbit pertama tahun 1816 mendapat sambutan yang "luar biasa" baik di kalangan bangsawan lokal atau pribumi Jawa maupun bangsa Barat. Buku tersebut sangat luas, memaparkan aspek budaya, meliputi situasi geografi, nama-nama, daerah, pelabuhan, gunung, sungai, danau, iklim, kandungan mineral, flora dan fauna, karalcter dan komposisi penduduk, pengaruh budaya asing dan lain-lain. Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat "nrimo" atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan di kala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem.
73
lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. Kritik dan saran yang disampaikan di muka umum lebih dipandang sebagai tantangan atau perlawanan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu budaya kekuasaan di Nusantara (khususnya Jawa) cenderung otoriter. Daiam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya "dibiarkan" miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak "penguasa". Budaya yang sangat tertutup dan penuh "keculasan" itu turut menyuburkan "budaya korupsi" di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan "korup" dalam mengambil "upeti" (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Tumenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau propinsi juga mengkorup (walaupun sedikit) harta yang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan. Alasan mereka dapat mengkorup, karena satuan hitung belum ada yang standar, di samping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur. Sebagai contoh, upeti dikenakan untuk hasil-hasil pertanian seperti Kelapa, Padi, dn Kopi. Namun ukuran dan standar upeti di beberapa daerah juga berbeda-beda baik satuan barang, volume dan beratnya, apalagi harganya. Beberapa alasan itulah yang mendorong atau menye-babkan para
74
pengumpul pajak cenderung berperilaku "memaksa" rakyat kecil, di pihak lain menambah "beban" kewajiban rakyat terhadap jenis atau volume komoditi yang harus diserahkan. Kebiasaan mengambil "upeti" dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816), Akibat kebijakan itula~ banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misaInya perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), Acch (1873 - 1904) dan lain-lain. Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem "Cuituur Stelsel (CS)" yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan. Isi peraturan (teori atau bunyi hukumnya) dalam CS sebenarnya sangat "manusiawi" dan sangat "beradab", namun pelaksanaan atau praktiknyalah yang sangat tidak manusiawi, mirip Dwang Stelsel (DS), yang artinya "Sistem Pemaksaan". Itu sebabnya mengapa sebagian besar pengajar, guru atau dosen sejarah di Indonesia mengganti sebutan CS menjadi DS. mengganti ungkapan "Sistem Pembudayaan" menjadi "Tanam Paksa".
75
Seperti apakah bentuk-bentuk pelanggaran Cultur Stellsel tersebut? Beberaps di antaranya adalah sebagai berikut: a) Penduduk diwajibkan menanam 1/5 dari tanah miliknya dengan tanaman yang laku dijual di pasar internasional (Kopi, Tembakau, Cengkeh, Kina, Tebu dan boleh juga Padi, bukan seperti sebelumnya yang lebih suka ditanam penduduk yaitu pete, jengkol, sayur-sayuran, padi dan lain-lain). Namun praktiknya ada yang dipaksa oleh "Belanda Item" (orang Indonesia yang beke& untuk Belanda) menjdi 2/5, 4/5 dan ada yang seluruh lahan ditanami dengan tanaman kesukaan Belanda. b) Tanah yang ditanami tersebut (1/5) tidak dipungut pajak, namun dalam praktiknya penduduk tetap diwajibkan membayar (meskipun yang sering mengkorup belum tentu Belanda) c) Penduduk yang tidak mempunyai tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau perusahaan Belanda selama umur padi (3,5 bulan). Namun, praktiknya ada yang sampai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan babkan ada yang sampai mati. Jika ada yang tertangkap karena berani melarikan diri maka akan mendapat hukuman cambuk (poenali sanksi). d) Jika panen gagal akibat bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi) maka segala kerugian akan ditanggung pemerintah. Namun praktik di lapangan, penduduk tetap menanggung beban itu yang diperhitungkan pada tahun berikutnya.
76
e) Jika terjadi kelebihan hasil produksi (over product) dan melebihi kuota, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Namun praktiknya dimakan oleh "Belanda Item" atau para pengumpul. f) Pelaksanaan
CS
akan
diawasi
langsung
oleh
Belanda.
Namun
pelaksanaannya justru lebih banyak dilakukan oleh "Belanda Item" yang karaktemya kadang-kadang jauh lebih kejam, bengis dan tidak mengenal kompromi.
2. Era Pasca Kemerdekaan Bagaimana sejarah "budaya korupsi" khususnya bisa, dijelaskan? Sebenamya "Budaya korupsi" yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai seperti telah diuraikan di muka, rupanya kambuh lagi di Era Pasca Kemerdekaan Indonesia, baik di Era Orde Lama maupun di Era Orde Baru. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenamya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas, korupsi. Ibarat penyakit, sebenamya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan. Pada era di bawah kepemimpinan Soekamo, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi - Paran dan Operasi Budhi - namun temyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Paran, singkatan dari Panitia Retooling Aparatur N/gara dibentuk berdasarkan
77
Undang-undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu tugas, Paran saat itu adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi fonnulir yang disediakan - istilah sekarang daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kemudian temyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden. Usaha Paran akhimya mengalaini deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerahdaerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhimya diserahkan kembali kepada pemerintah (Kabinct Juanda). Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasuskasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hah dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembagalembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan pennohonan kepada Presiden untuk menjalankan
78
tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan', keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 milliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhimya Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam suatu pertemuan di Bogor, "prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain". Usaha Paran akhimya mengalmni deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerahdaerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhimya diserahkan kembali kepada pemerintah (Kabinet Juanda). Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasuskasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hah dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembagalembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi temyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan
79
tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhimya Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam suatu pertemuan di Bogor, "prestise Presiden harus ditegakkan di, atas semua kepentingan yang lain". Selang
beberapa
hari
kemudian,
Soebandrio
mengumumkan
pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukamo menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian. mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhimya mengalami stagnasi.
3. Era Orde Baru Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967, Pj Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akamya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama
80
kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes. dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa., akhimya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr. Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara. lain Departemen Agama, Bulog, CV. Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Ketika
Laksamana
Sudomo
diangkat
sebagai
Pangkopkamtib,
dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) derigan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan. korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin. berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Lakswnana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring
81
dengan bedalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekall.
4. Era Reformasi Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya "korupsi" lebih banyak dilakukan. oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Refonnasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah tedangkit "Virus Korupsi" yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap ORLA serta melaksanakan Pancasila dan DUD 1945 secara murni dan konsekwen, namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama menjadi Orde Lama juga. dan Pancasila. maupun UUD 1945 belum pemah diamalkan secara. murni, kecuali secara. "konkesuen" alias "kelamaan". Kemudian, Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darii KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman, Presiden berikutnya, Abdurrahman. Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa. Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo, Namun. di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota. tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya.
82
dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya. pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa. menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya
pemberantasan
korupsi.
Kegemaran
beliau
melakukan
pertemuan-pertemuan di luar agenda kepresidenan bahkan di tempat-tempat yang tidak pantas dalam kapasitasnya. sebagai presiden, melahirkan kecurigaan masyarakat bahwa Gus Dur sedang melakukan proses tawarmenawar tingkat tinggi. Proses pemeniksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhimya, Gus Dur didera kasus Buloggate. Gus Dur lengser, Mega pun menggantikannya melalui apa. yang disebut sebagai kompromi politik. Laksamana Sukardi sebagai Menneg BUMN tak luput dari pembicaraan di masyarakat karena kebijaksanaannya menjual aset-aset negara. Di masa pemerintahan Megawati pula kita. melihat dengan kasat mata. wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Lihat saja betapa mudahnya konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajogo Pangestu, Marimutu Sinivasan, Sjamsul Nursalim, The Nien King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA,
83
pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak sierius dalam upaya memberantas korupsi, Masyarakat menilai bahwa pemerintah masih memberi perlindungan kepada para pengusaha besar yang nota. bene memberi andil bagi kebangkrutan perekonomian nasional. Pemerintah semakin lama semakin kehilangan wibawa. Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.
C. Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, metalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama, dialami oleh KPKPN,
84
dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.2 Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi,
dan
melakukan
monitor
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan negara. Untuk tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sejak berdirinya sampai dengan triwulan keempat 2007, dari 479 kasus pengaduan
2
http:www.antikorupsi.org, Komisi Pemberantasan Korupsi diakses 24 Desember 2009
85
masyarakat dan kasus dari sumbcr lainnya, KPK berhasil melakukan penyelidikan sebanyak 158 kasus. Dari 158 kasus yang diselidiki, 72 perkara ditingkatkan ke penyidikan, 60 perkara masuk ke penuntutan, 43 perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 41 diantaranya telah dieksekusi. Untuk tugas pencegahan korupsi, dari 405.766 penyelenggara negara wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 241.845 PN telah melaporkan LHKPN nya kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, tcajadi kenaikan yang cukup berarti dalam jumlah uang yang disita dan disetor ke kas negara, yaitu dari Rp. 0,- pada tahun 2004, menjadi Rp2.887.784.644,pada akhir tahun 2007. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat pun terus dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, serta implementasi good governance. Sedangkan untuk tugas monitoring, sejak tahun 2005 s.d 2007, telah dilakukan pengkajian sistem administrasi pertanahan pada Badan Pertanahan nasional (BPN); pengkajian sistem pelayanan imigrasi pada Kantor Imigrasi; pengkajian sistem administrasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; pengkajian sistem penempatan tenaga kerja Indonesia; dan pengkajian. sistem pelayanan perijinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
86
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan. pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. korupsi; 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selengkapnya mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat di Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
87
2. Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada awal kelahirannya, ICW dipimpin oleh Teten Masduki, bersama pengacara Todung Mulya Lubis, ekonom Faisal Basri dan lainnya. ICW aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada masyarakat dan jika perlu, melakukan gugatan class-action terhadap para pejabat yang korup. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibatiberpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. 1CW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi. ICW lahir karena didorong oleh berbagai latar belakang yang ditulis dalam bentuk manifesto, yang berjudul Manifesto Gerakan Antikorupsi Indonesia Corruption Watch. Ketuanya saat ini adalah J. Danang Widoyoko. ICW memiliki Dewan Etik yang beranggotakan: Bambang Widjojanto, Dadang Trisasongko, Kemala Chandrakirana, Masdar F. Masudi,(alm) Munir.
88
3. Tranparancy International Indonesia Transparency International (TI), merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan
yang
memfokuskan
diri
melawan
korupsi
dengan
menyertakan seluruh masyarakat ke dalam sebuah koalisi internasional yang kuat dalam rangka membasmi efek buruk dari korupsi yang berimbas kepada kaum lelaki, perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Misi utama dari TI adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.Transparency Intemational berpusat di Berlin, Jerman dan mempunyai cabang di 99 negara. TI-Indonesia, sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan korupsi, mempunyai tujuan untuk "Meningkatnya transparansi, efisiensi dan demokrasi pengelolaan sumberdaya ekonomi, birokrasi dan politik untuk kemakmuran seluruh rakyat".Penekanan kami adalah pada pembaharuan sistem, bukan pada pengungkapan kasus-kasus korupsi secara individu. TI-Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 18 September 2000, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: • TI-Indonesia adalah sebuah perkumpulan berbentuk asosiasi yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. di Indonesia. • TI-Indonesia merupakan organisasi non pemerintah yang independen, bersifat nir laba, non-partisan dan menggunakan pendekatan anti kekerasan
89
• TI-Indonesia berdomisili di Jakarta dan mempunyai kantor-kantor daerah di beberapa lokasi di Indonesia. • TI-Indonesia berafi liasi dengan Transparency International, yang berbasis di Berlin, Jennan, tetapi mempunyai status otonom. • TI-Indonesia mempunyai Kode Etik yang mengacu kepada Kode Etik Transparency International. Pemberantasan Korupsi Merupakan Salah Satu Faktor Terpenting Dalam Mengembalikan Ekonomi Indonesia Korupsi menyebabkan dampak negatif pada masyarakat akibat harga yang menjadi semakin mahal, menyebabkan prioritas terganggu, dan pengalokasian sumber daya yang tidak tepat. Korupsi juga merusak pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi adalah lawan dari kejujuran dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai utama yang mendukung sebuah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Untuk merevitalisasi ekonominya dan menghapuskan kemiskinan, Indonesia memerlukan sebuah Strategi Nasional untuk menghapuskan korupsi. Untuk membangun strategi nasional tersebut, seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat. Kemudian, elit-elit politik harus mempunyai kemauan politik untuk melaksanakannya. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya.
90
Pada upaya melawan korupsi, seluruh elemen masyarakat harus bekerjasama untuk membangun kekuatan bersama. Dengan memadukan seluruh kekuatan ini, lembaga internasional, pemerintah, sektor swasta, dan yang paling penting masyarakat sipil dapat mengalahkan korupsi. Sebagai bagian dari jaringan global, kami mempunyai kesempatan untuk membawa keahlian dan pengalaman dari belahan dunia lain kemasyarakat kita sehingga masyarakat kita dapat belajar dan menggunakan beragain metoda dan pendekatan dalain upaya memberantas korupsi. Kami juga siap bekerjasama dengan siapa saja untuk membangun sebuah pendekatan anti korupsi yang berbasis pada budaya dan sistem nilai yang kita anut. Program yang telah berjalan: • Promosi Penerapan Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) • Pembentukan Pulau-Pulau Integritas. • Penguatan Sistem Integritas Nasional untuk • Mengurangi Korupsi di Tingkat Kabupaten dan Kota • Penulisan Buku 4 Tahun Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok • Pembuatan Film Deklarasi Pakta Integritas Kabupaten Dharinasraya, Komisi
Pemilihan
Utnum dan
Pembentukan
Independen "Transparan Sepanjang Jalan" • Analisa MendalamFenomena Korupsi di 10 Kota
Lembaga
Petnantau
91
• Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 • Peluncuran Hasil Survei Transprarency Intemational Program yang sedang berlangsung • Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa • Prinsip Bisnis Tanpa Suap • Mempromosikan Sisiem Integritas Lokal untuk memerangi korupsi • Penerbitan Berbagai Macam Publikasi Anti Korupsi • Mendorong transparansi pengelolaan pendapatan Industri ekst-aktif • Pengelolaan Dana Kampanye Partai Politik • Tata Kelola Kehutanan yang berintegritas Visi Meningkatnya
transparansi,
efi
siensi
dan
demokrasi
pengelolaan.
Sumberdaya ekonomi, birokrasi dan politik untuk kemakmuran seluruh rakyat
Misi 1. Mendorong pembentukan Pulau-pulau integritas di semua sektor strategis dengan membangun aliansi dengan kelompok strategis; 2. Menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya tata kelola sumber keuangan Negara yang bersih dan baik; 3. Berperan aktif dalam upaya mendorong terciptanya birokrasi yang efektif dan. efisien dalam rangka mendorong kebijakan publik yang transparan dan partisipatif;
92
4. Mendorong terciptanya iklim usaha yang bersih, transparan dan akuntabel; 5. Melakukan pengukuran terhadap kinerja pemberantasan korupsi.
Prioritas dan Kegiatan Strategis : 1. Pengembangan alat pengukuran berfokus pada komunitas bisnis sebagai verifikasi kinerja upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2. Riset dan analisa sumber daya alam untuk meningkatkan tata kelola ekonomi 3. Mempromosikan
transparansi
dan
akuntabilitas
pada
pendapatan
pemerintah 4. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pendanaan Partai Politik 5. Mengembangkan
Transparansi
dan
Ak-untabilitas
Pengadaan
dan
Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah dan Departemen. 6. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Reformasi Pelayanan Publik 7. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi public terhadap inisiatif tata pemerintahan yang baik D. Kasus-kasus Stolen Recovery Asset di Indonesia a. Kasus Soeharto, Setelah hampir satu dasawarsa perkara kasus dugaan korupsi mantan penguasa orde baru, Soehatto yang nilainya mencapai Rp 1,4 trilyun dan 416 juta dolar Amerika itu, belum juga terselesaikan. Padahal empat presiden silih
93
berganti. Bahkan dapat dikatakan, kasus Soeharto merupakan simbol paling kuat dari diskriminasi hukum. Sebab kasusnya dibiarkan mengambang tanpa ada penuntasan sejak 10 tahun teralchir ini. Apalagi sejumlah politisi ikut memperkeruh masalah ini. Padahal berkas perkara setebal 3.500 halaman yang berisi dugaan "dosa-dosa korupsi Soeharto, sudah sej ak tahun 2000 ada di tangan jaksa dan hakim sejak tahun 2000. Berkas itq terdiri dari tiga bundel. Bundel pertama setebal 2.500 halaman berisi berkas perkara tindak pidana korupsi. Bundel kedua setebal. 800 halaman berisi daftar adanya benda sitaan dan barang bukti. Dan bundel ketiga, yang tebalnya 200 halaman berisi Ketetapan NVR dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yayasan-yayasan. Sedikit merunut kebelakang, Upaya pengusutan terhadap kasus pidana dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto di awali pada saat pemerintahan Presiden Habibie. Tim dari Kejaksaan Agung yang waktu itu dipimpin Andi M Ghalib menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasanyayasan yang dikelola Soeharto, dari temuan tersebut didasarkan atas anggaran dasar dari lembaga-lembaga tersebut. Kejaksaan menduga, mantan Presiden Soeharto telah melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) Rp 1,4 triliun. Tapi 11 Oktober 1999, pemerintah menyatakan tuduhan korupsi Soeharto, tak terbukti karena minimnya bukti. Kejagung kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
94
(SP3) terhadap kasus Soeharto. Jaksa Agung Andi M Ghalib pada saat itu menyatakan, keputusan presiden yang diterbitkan mantan presiden Soeharto, sudah sah secara hukum. Kesalahan terletak pada pelaksanaannya. Padahal pada 21 November 1998, Presiden Habibie sempat mengusulkan pembentukan komisi independen mengusut harta Soeharto. Tapi, usulan ini kandas. Akan tetapi Presiden Habibie tidak menyerah tepat 2 Desember 1998 Presiden Habibie mengeluarkan Inpres No. 30/1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto. Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto. Melalui Jaksa Agung pembangunan di Asia. Ternyata kesuksesan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia tersebut tidak berarti banyak karena pada kenyataannya negara-negara tersebut tidak berdaya menghadapi spekulan mata uang yang tinggi dan berujung pada krisis ekonomi. Menyusul jatuhnya mata uang Baht, Thailand, nilai rupiah ikut merosot. Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah, dari Rp. 192 (8%), menjadi Rp. 304 (12%). Guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 6% menjadi 14%. Akibat kondisi ini bank-bank umum kemudian meminta. bantuan BI sebagai lender of the last resort. Ini merujuk pada kewajiban BI untuk
95
memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI . Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya. Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank umum untuk mengikuti Miring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet. Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk mengetahui apakah bank tersebut benarbenar membutuhkan bantuan likuiditas dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI. Penyimpangan BLBI dapat dianggap sebuah lembaran hitam dalam kehidupan perbankan nasional. Sementara penanganan terhadap kasus-kasus penyimpangan BLBI tersebut dapat pula dicatat sebagai sebuah lembaran hitam dalam sejarah kehidupan hukum Indonesia. Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono, dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI. b. Audit oleh BPK Tanggal 31 Desember 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan laporan audit kine~a pada Bank Indonesia per 17 Mei 1999. Dalam laporan tersebut BPK mengungkapkan jumlah BLBI yang telah disalurkan oleh BI kepada bank penerima telah mencapai jumlah Rp.
96
164.536,10 miliar dan jumlah BLBI yang tidak layak dialihkan kepada, pemerintah sebesar Rp. 80,24 triliun. Pengalihan hak tagih BLBI dari BI terhadap bank umum penerima kepada pemerintah merupakan tindak lanjut dari pengalihan 54 Bank dalam Penychatan dari BI ke BPPN pada Maret 1998 dan pelaksanaan program penjaminan pemerintah yang dicanangkan melalui persetujuan bersama Gubernur BI dan Menteri Keuangan pada tanggal 6 Februari 1999. Audit Badan Pemeriksa Keuangan pada, Agustus 2008 menunjukkan, sebanyak Rp 138 triliun dari dana itu, atau sekitar 96 persennya ternyata diselewengkan pemilik bank untuk kepentingan sendiri. Sepuluh tahun sejak kasus ini mencuat, pemerintah dinilai tak serius menyelesaikannya. Banyak pemilik bank atau obligor melarikan diri ke luar negeri. Sebagian penunggak dana BLBI lolos kewajiban melunasi utang saat pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang memungkinkan lepasnya tuntutan dan pembebasan terhadap mereka. Peraturan ini diterbitkan di masa pemerintahan Megawati Soekamo PutriHamzah Haz. Hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus. Bahkan, pada era pemerintahan SBY-JK, tidak ada satu orang terdakwa pun yang diajukan ke pengadilan.
97
Tuntutan untuk mengusut kasus BLBI memang selalu muncul mewamai pergantian pemerintahan hingga pergantian jaksa agung baru. Namun, tindak lanjut pengungkapan kasus itu. tak ada kemajuan yang berarti. c. Audit oleh BPKP Audit investigasi juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPK melakukan audit terhadap seluruh penyaluran BLBI dari BI kepada 48 bank penerima dan audit investigasi terhadap penggunaan BLBI pada 5 Bank Take Over dan 15 Bank dalam likuidasi. Sedangkan BPKP melakukan audit investigasi penggunaan BLBI pada 10 Bank Beku Operasi dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha. Menteri Keuangan Barabang Sudibyo meminta BPKP melakukan audit investigasi
berkoordinasi
dengan
BPK
Untuk
mengetahui
berbagai
penyimpangan dalatu kasus BLBI baik yang dilakukan oleh BI maupun bank penerima BLBI. BPKP melakukan audit terhadap Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Sedangkan BPK melakukan audit investigasi terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan Bank Take Over (BTO). Dalam laporannya, BPKP menyebutkan bahwa kerugian negara disebabkan oleh peranan BI yang belum melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, belum menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, dan lalai melakukan pengamanan terhadap bank yang laporannya ada indikasi pelanggaran. Selain itu. BPKP juga. menganggap tidak adanya pengendalian
98
yang memadai oleh BI terhadap penggunaan dana BLBI oleh Para obligor sebagai faktor yang turut memperkeruh penanganan kasus ini. Pernyataan tersebut kemudian disangkal oleh Gubernur BI Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa BLBI yang diberikan BI merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pemerintah sebagai lender of the last resort di bidang perbankan. Jika tidak, ekonomi sudah hancur dan ambruk. Selain itu, BPKP juga menemukan sej umlah penyimpangan dalam penggunaan BLBI pada bank penerima, seperti digunakan untuk pembayaran pinjaman subordinasi sebelum tahun 1997, pembayaran kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo, Penempatan baru di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau pelunasannya yang tidak sesuai ketentuan, dan Membiayai over head Bank. Bila dilakukan perhitungan penyimpangan yang dilakukan oleh bank penerima berjumlah Rp. 54,561 Milyar. Syahril Sabirin beranggapan BLBI itu. seperti ongkos yang harus ditanggung sebagai bagian untuk penyelamatan ekonomi. Dalam kesempatan itu, Gubemur BI juga menyampaikan bahwa jumlah BLBI yang sudah dikucurkan sampai pada posisi 29 Januari 1999 adalah Rp. 164,54 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 144,54 triliun sudah dialihkan kepada. pemerintah lewat
99
BPPN. Sementara Rp. 20 triliun tidak dapat dialihkan ke BPPN karena merupakan penyertaan modal pemerintah lewat Bank Exim.3
d. Kasus Bank Century Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan DPR. Bagaimana sebenarnya, kronologi awal persoalan yang dihadapi oleh Bank Century sampai Bank ini dinyatakan harus diselamatkan oleh pemerintah? Berikut kita simak kronologisnya, dimana sumber dari kronologis berikut ini diperoleh Karo Cyber dari berbagai sumber situs internet: Tahun 2003 Bank CIC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar Rp2 triliun, yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit di jual. BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan bank ini. Tahun 2004 Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century. Surat-surat berharga valas terus bercokol di neraca bank hasil merger ini. BI menginstruksikan untuk di jual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham
3
Irvan
Maulana, Kronologis Kasus BLBI, kronologi-kasusbibi.htmi diakses 3 Pebruari 2010
htti)://irvan-m.bloiEsi)ot.com/2010/01/
100
membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito di Bank Dresdner, Swiss, yang belakangan ternyata sulit ditagih. Tahun 2005 BI mendeteksi surat-surat berharga, valas di Ban Century sebesar US$210 juta.30 Oktober dan 3 November 2008. Sebanyak US$56 juta surat-surat berharga, valas jatuh tempo dan gagal bayar. Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi CAR Bank Century per 31 Oktober minus 3,53%. 13 November 2008 Bank Century gagal kliring karena gagal menyediakan dana (preftmd) 17 November 2008Antaboga Delta Sekuritas yang dimilik Robert Tantutar mulai default membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang di jual Bank Century sejak akhir 2007. 20 November 2008 BI Mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menentapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di hari yang sama, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang beranggotakan BI, Menteri Keuangan, dan LPS, melakukan rapat. 21 November 2008 Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat Nomor 04.KKSK.03/2008. Robert Tantular, salah satu. pemegang saham Bank Century, bersama tujuh pengurus lainnya di cekal. Pemilik lain, Rafat Ali Rizvi dan Hesham. Al-Warraq menghinglang. 23 November 2008 LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai Rp2,78 triliun untuk mendongkrak CAR menjadi 10%. 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana Rp2,2 triliun agar Bank Century memenubi tingkat kesehatan bank. 9
101
Desember 2008 Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rpl,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.31 Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian Rp7,8 triliun pada 2008. Aset-nya tergerus menjadi Rp5,58 triliun dari Rp14,26 triliun pada 2007. 3 Februari 2009LPS menyuntikkan dana Rp l,5 triliun.11 Mei 2009Bank Century keluar dari pengawasan khusus B1. 3 Juli 2009. Parlemen mulai menggugat karena biaya penyelamatan Bank Century terlalu besar. 21 Juli 2009 LPS menyuntikkan dana Rp630 miliar.18 Agustus 2009 Robert Tantular dituntut delapan tahun penjara dan denda. Rp50 miliar subsider lima bulan kurungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 15 Agustus, manajemen Bank Century menggugatnya, sebesar Rp2,2 triliun.
3
September
2009
Kepala
Kepolisian
Republik
Indonesia
menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mengejar aset Robert Tantular sebesar US$19,25 juta, serta Hesham Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar US$1,64 miliar. 10 September 2009 Robert Tantular divonis 4 tahun penjara dan dengan Rp50 miliar. Dengan adanya, kasus Bank Century ini, maka beberapa saat yang lalu masyarakat juga sempat dihebohkan kasus Bibit-Chandra yang disebutsebut terkait dengan kasus Bank Century itu sendiri. Dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh liputan6.com, maka Tif pencari Fakta (TPF) kasus Bibit-Chandra menduga, upaya. kriminalisasi
102
terhadap pimpinan KPK yang berujung pada penahanan Bibit dan Chandra, terkait dengan kasus Bank Century. "Menurut kami, ada kaitannya. Tapi sejauhmana. kaitannya masih kami dalami," kata Sekretaris TPF Deny Indrayana, Selasa, (10/11), seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelamatan Bank Century diwarnai dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Kabareskrim Komj*en Susno Duadji. Susno diduga ikut menikmati aliran dana Rp 10 miliar dan tengah diselidiki oleh KPK. Namun dalam beberapa kali kesempatan, Susno Duadji yang sempat dinonaktfikan dari jabatannya selalu membantah dugaan itu. Bahkan saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, Susno sempat bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang dari Bank Ceni~ury. Hal yang sama juga diungkapkan Susno ketika dimintai keterangan oleh TPF beberapa waktu lalu. Kini TPF bekerja keras untuk mengungkap apakah memang ada keterkaitan langsung antara. Kasus Bank Century dengan upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra. Atas kasus Bank Century hal yang paling mencuat akhir-akhir ini adalah mengenai Hak Angket DPR untuk kasus Century. Mengenai hak angket Century sejauh ini telah terbentuk Tim Sembilan yang diharapkan dapat memimpin Panitia Angket Century itu sendiri. Sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat, Kamis (3/12), menyatakan sikap, berharap Tim Sembilan, tim yang mengusung hak angket
103
Bank Century, untuk turut dalam panitia. khusus hak angket Bank Century. Mereka mendukung dan memercayai anggota Tim Sembilan untuk memimpin dan menjadi anggota panitia angket tersebut. "Saya pikir yang diusulkan semestinya ketua pansus itu dari Tim Sembilan," ujar aktivis KOMPAK, Ray Rangkuti, ketika ditemui dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (3/12). Turut hadir dalam pertemuan tersebut aktivis dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Kepemimpinan Muda Indonesia (FKIP), dan beberapa elemen lainnya. Harapan mereka adalah adanya penyeleksian dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam panitia hak angket tersebut. "Kalau bisa orang-orangnya diseleksi," kata Ray. Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengatakan, kepercayaan masyarakat telah tertambat kepada Tim Sembilan sejak upaya mereka yang tidak kenal lelah dalam mengusung dan mengajukan hak angket ini. Mereka berharap pemimpin parpol sebaiknya tidak mengabaikan kepercayaan rakyat tersebut. Selanjutnya, Jumat (4/12) besok, bertepatan dengan penctapan panitia hak angket Bank Century oleh DPR, para aktivis tersebut berencana akan menggelar aksi di Nusantara Tiga Gedung DPR RI, Jakarta, pukul 14.00.
104
Tema yang diusung masih sama, yaitu "Tolak Penumpang Gelap Pansus Century".4 Meski hingga kini panitia khusus kasus century belum memberikan rekomendasi siapa yang bersalah dalam pemberian bailout 6,7 trilium rupiah kepada. Bank Century dan berkaitan dengan 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang mengundang demonstrasi karena kurangnya respon dari pemerintah SBY untuk menuntas masalah bailout Bank Century dan kasus-kasus korupsi lainnya. E. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pengembalian Aset Korupsi di Luar Negeri. Pada bulan September 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Irawady Joenoes karena menerima uang suap, yang merupakan anggota Komisi Yudisial, yang antara lain berwenang untuk mengajukan calon hakim agung dan mengawasi kine~anya. Pada tanggal 14 Maret, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Joenoes dengan hukuman. penjara delapan tahun. dan denda sebesar 400 juta rupiah ($40.000). Pengadilan banding mengurangi hukuman Joenoes menjadi enam. tahun, dan pada penghujung tahun Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan putusan kasasi. Pengadilan Tipikor memberi putusan lebih cepat dan memiliki tingkat rata-rata. putusan hukum. yang lebih tinggi serta. mengeluarkan hukuman. yang lebih panjang daripada sistem. pengadilan. umum. Pengajuan ketentuan agar terdakwa korupsi mengenakan 4
Kasus Bank Century, hftp://www.karodainetblogspotcom /2009 diakses 24 Januari 2010
105
seragam narapiclana khusus dengan tangan diborgol selama. prosedur persidangan dikritik sebagai pelanggaran pada asas praduga tidak bersalah. Korupsi yang menyebar luas dalam sistem hukum. terus berlangsung. Kasus
suap
dan
pemerasan
mempengaruhi
pendakwaan,
putusan,
dan
penghukuman dalam kasus-kasus perdata. dan pidana. Pada tahun 2007 Komisi Ombudsman Nasional melaporkan telah menerima 218 pengaduan tentang korupsi peradilan yang melibatkan hakim, panitera. pengadilan, dan pengacara. Tokoh kunci dalam. sistem peradilan tidak hanya dituduh menerima suap tapi juga membiarkan
instansi
pemerintah
yang
dicurigai
melakukan
korupsi.
Organisasi-organisasi bantuan hukum melaporkan bahwa kasus-kasus seringkali sangat lambat ditangani kecuali bila ada uang suap dibayar. Dengan penghilangan wewenang Komisi Yudisial, maka tanggung jawab pengawasan peradilan kini hanya berada pada Mahkamah Agung.5 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan (a) mengoptimalkan pengawasan intemal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil Pengawasan dan pemeriksaan; (b) menyusun indikator pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yan baik; (c) telah dilaksanakannya survei mengenai pemahatnan aparatur pemerintahan terhadap prinsip-prinsip good public governance di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah; (d) melakukan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip good coorporate governance di lingkungan badan usaha milik negara/daerah; (e) melakukan ujian 5
Laporan Tahunan Tentang Praktek Hak Asasi Manusia - 2008, Hal. 8
106
sertifikasi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan (f) menyempumakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan menyiapkan pula tata cara pengadaan barang dan jasa melalui elektronik (e-procurement). Selain itu, untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia aparatur (PNS), pemerintah juga telah melakukan upaya antara lain: (a) melakukan seleksi PNS yang lebih transparan dan akuntabel; (b) menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) baik struktural, fungsional maupun diklat teknis; dan (c) melakukan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat PNS. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menyusun RLTU tentang Pelayanan Publik, dan telah menerbitkan berbagai peraturan pemerintah dan pedoman teknis pengelolaan pelayanan publik. Adapun, hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, antara lain: (a) tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai penyempumaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (b) telah dilaksanakannya sosialisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah/Pusat (SAKD/P) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); (c) telah dilakukannya audit atas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN/ BUMD/Badan Usaha Lainnya (BUL) yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN, APBD, dan kekayaan yang
107
dipisahkan; (d) telah dilakukannya secara bertahap ujian dan sertifikasi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa; (e) telah diserahkannya hasil pemeriksaan investigatif BPKP mengenai kasus-kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (T'PK) kepada instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode Januari hingga Desember 2005, sebanyak 157 Kasus; (f) BPKP telah melakukan tugas bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada instansi penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 218 kasus; (g) dikembangkannya penerapan pemeriksaan berbasis kinerja; (h) mulai dilakukannya secara bertahap reformasi sistem audit publik; dan (i) telah dikeluarkannya 200 Surat Izin Pemeriksaan oleh Presiden terhadap para pejabat negara yang terindikasi tersangkut kasus korupsi dari 228 perinintaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.6 Bukti lain yang menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah adalah dukungan yang besar kepada KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk anggaran yang sangat besar yang diberikan pemerintah untuk KPK. Pada tahun 2006 APBN mengalokasikan dana bagi KPK sebesar Rp 222.181 .400 .000, dan pada, tahun 2008 meningkat menjadi Rp 232.612.922.000. Besarnya anggaran tentu saja harus juga didukung oleh sikap pemerintah yang harus netral tanpa ada intervensi apapun kepada KPK sehingga 6
Ibid, Hal. 24
108
pemberantasan korupsi tidak mengenal pandang bulu. Merujuk kepada kasus Aulia Pohan yang juga besan Presiden SBY yang sampai saat ini telah berstatus terdakwa tentu membuat penilaian masyarakat menjadi positif bagi netralitas pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua prioritas. Apakah pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan menentukan sektor mana, yang akan menjadi prioritas utama yang menjadi target pemberantasan korupsi? Pemilihan prioritas sangat penting karena korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik dan meluas di berbagai sektor. Dalam hal ini KPK sebagai lembaga, yang didukung oleh pemerintah telah menetapkan strategi-strategi agar pemberantasan korupsi depat bedalan efektif dan komprehensif. Melalui koordinasi dan supervisi di bidang penegakan hukum, KPK menggandeng penegak hukum lain untuk bersama-sama. berkomitmen dan menjaga. kesolidan dalam pemberantasan korupsi melalui cara, represif. Mengedepankan proporsionalitas dan profesionalitas untuk menjamin penegakan hukum yang pasti dan tak pandang bulu. Hal ini penting untuk memberikan atmosfer yang tidak kondusif bagi orang-orang khususnya, yang berperan di sector pelayanan publik untuk melakukan korupsi. Terkait pula dengan kepastian hukum, KPK juga, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap peraturan yang justru dapat menjadi celah untuk melakukan korupsi. Salah satunya adalah peraturan mengenai penggunaan dan pengelolaan aset negara, peraturan tentang pemberian bantuan hukum, dan rangkap jabatan. Selain terus menangkapi
109
para koruptor yang mengemplang uang negara, untuk memberikan efek jera dan mendorong adanya. kepastian hukum, KPK secara. aktif mengambil peran dalam upaya perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kewenangan yang dimiliki, KPK berusaha, keras, membangun kemauan instansi-instansi pemerintah untuk berbenah diri. Dalam upaya pengembalian asset korupsi KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dan gratifikasi yang sudah disetorkan ke kas negara maupun daerah sebesar Rp144 miliar periode 1 Januari hingga 25 Desember 2009. KPK menyetorkan uang ke kas negara terdiri dari penclapatan penjualan mata anggaran penerimaan (MAP) sebesar Rp. 188,3 juta, pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro sebesar Rp l,72 miliar, pendapatan denda (Rp7,6 miliar) dan pendapatan ongkos perkara (Rp787.500), Selanjutnya, pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi (Rpl,92 miliar), pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan (Rp30,l5 miliar) dan pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang sudah ditetapkan pengadilan (Rp3l,5 miliar). Sedangkan setoran keuangan ke kas daerah meliputi pengembalian uang hasil rampasan ke kas daerah Kabupaten Kendal dengan pelaku Hendy Boedoro Rp19,3 miliar, pengembalian ke kas daerah Kabupaten Kutai Kartenegara atas nama Setia Budi (Rp25,29 miliar) dan atas nama Samsuri Aspar (Rp950 juta), pengembalian ke kas umum daerah Provinsi Jawa Barat dengan nama Danny
110
Setiawan (Rp 13,347 miliar), serta pengembalian uang ke kas daerah Kota Medan dengan terpidana Ramli (Rp 10, 295 miliar). Ketua (Plt) KPK menyatakan keberhasilan KPK menyetorkan keuangan ke kas negara maupun daerah menunjukkan lembaga penegak hukum itu mampu mengembalikan 50 persen anggaran negara untuk operasional KPK sebesar Rp. 217 miliar pada. 2009."Hanya lembaga KPK yang mampu mengembaUan anggaran negara untuk operasional, kegiatannya," ujar Tumpak seraya menambahkan pihaknya berharap KPK mampu meningkatkan kine~anya pada 2010. Selain mengembalikan keuangan negara. yang berpotensi merugi, KPK juga mampu menyelesaikan 13 laporan perkara dengan total aset yang terlacak mencapai Rpl,15 triliun selama 2009. Sedangkan total penyelamatan. aset atau kekayaan negara yang berpotensi terjadi kerugian pada. bidang pencegahan mencapai Rp4,5 triliun sepanjang 2009. Total penyelamatan aset negara mencakup sektor kegiatan usaha hulu. BP Minyak dan Gas (Migas) dengan rekomendasi perbaikan penyelamatan keuangan melalui penyetoran dana "Abandomnent and Site Restoration" (ASR) dan koreksi pembebanan insentif Kredit Investasi sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian penerbitan barang milik negara di lingkungan. kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah yang dapat mencegah potensi kerugian keuangan negara mencapai Rpl,96 triliun.
111
Bahkan KPK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) guna menyebarkan. surat edaran kepada. seluruh bank tentang larangan pemberian bonus (fee) atau fasilitas lainnya bagi pegawai negeri sipil maupun kepala daerah terkait penempatan dana. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Negara. (APBD/APBN). Tumpak mengungkapkan KPK menemukan adanya pemberian bayaran kepada, penyelenggaran. negara dan fasilitas lainnya terkait penempatan dana, APBD dan BUMN pada enam Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp360,3 miliar.7
7
KPK Tangani Korupsi Sektor Keuangan 2010,Desember 2009 http://www.analysisdaily.com, diakses, I I Januari 2010
