BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

RANCANGAN RPJP KABUPATEN BINTAN TAHUN 2005-2025

III-1

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan daerah secara sederhana diartikan sebagai sebuah perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Perencanaan daerah juga diharapkan mampu menepis ketidakpastian dalam proses merubah tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Hakikat perencanaan itu adalah memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Dan, perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar ketidakpastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Salah satu langkah atau tahapan untuk mendekati perencanaan ideal, sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerahuntuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan

pembangunan

yang

disajikan

adalah

permasalahan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Identifikasi yang dilakukan tidak berdasarkan pada urutan urusan pembangunan, tetapi lebih diutamakan pada permasalahan yang menonjol

LAPORAN AKHIR


III-2

dan urgen. Data kondisi umu permasalahan ditampilkan pada bab II, sehingga beberapa kesimpulan inti (pokok) permasalahan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut: 3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Masih belum meratanya capaian pendidikan dan jangkauan pelayanan pendidikan; 2. Masih dijumpai permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan, baik jangkauan layanan, aksesibilitas maupun kualitas dan kuantitas pelayanan; 3. Masih dijumpainya angka kemiskinan yang signifikan; 4. Masih terdapat permasalahan sosial yang perlu diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. 3.1.2 Aspek Pelayanan Umum 1. Kurangnya jangkauan penduduk terhadap sarana dan prasarana air bersih; 2. Masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakatdari bidang kelautan dan perikanan; 3. Masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat dari bidang kelautan dan perikanan; 4. Belum optimalnya pemerataaan distribusi dan kemampuan dalam konsumsi bahan pangan, rendahnya produktifitas dari nelayan tangkap dan budidaya 5. Masih dijumpai kerusakan lingkungan perairan, seperti mangrove dan terumbu karang 6. Marginalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir 7. Konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil 8. Faktor alam yang tidak bisa diprediksi dan kerusakan lingkungan laut

LAPORAN AKHIR


III-3

9. Masih dijumpai pertambangan tanpa izin pasir darat dan bauksit walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang ekspor bauksit dalam bentuk Raw Material 10. Ketenagakerjaan keahlian/ keterampilan masyarakat berdasarkan berdasar potensi daerah masih kurang 11. Rendahnya Rasio Masyarakat yang bekerja dan angka partisipasi kerja 12. Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada usia produktif terbukti dengan jumlah rata-rata pertumbuhan penduduk (Laju Pertumbuhan Penduduk) dalam rentang waktu lima tahun dari 3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 1.

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;

2.

Perlu peningkatan capaian strata pendidikan ke jenjang sarjana;

3.

Kurangrelevannya antara pendidikan dengan potensi daerah

4.

Rendahnya kemampuan ekonomi Daerah

5.

Meningkatnya inflasi dan indeks harga konsumen

6.

Belum optimalnya iklim investasi daerah, kurangnya percepatan penangan perijinan, masih tingginya angka kriminalitas dan rendahnya daya saing investasi dengan daerah lain

7.

Masih rendahnya sarana dan prasarana infrastruktur secara menyeluruh;

8.

Belum tersediannya sarana pelabuhan dan bandara udara berskala internasional mengingat potensi geografis dan tuntutan globalisasi.

LAPORAN AKHIR


3.2.

III-4

Isu Strategis Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal

dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan pada dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis ini diharapkan akan dapat memberikan pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Beberapa isu strategis dalam pembangunan diidentifikasikan sebagai berikut : Identifikasi isu yang bersifat strategis diharapkan akan mempermudah menyatukan pandangan tentang prioritas pembangunan dan secara teknokratis dapat menjelaskan secara objektif serta memadai kepada semua pemangku kepentingan. Analisis terhadap isu-isu yang bernilai strategis merupakan bagian penting dan perannya sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah disamping bersifatmelengkapi tahapan proses yang telah dilakukan sebelumnya. Merupakan satu keharusan bahwa suatu perencanaan pembangunan bukan hanya dibuat untuk dan agar dapat diterima oleh komunitas internal organisasi pembuatnya – dalam hal ini pemerintah daerah -- melainkan harus dapat diterima semua pihak di luar organisasi. Oleh karena itu pencermatan dan penelahan lingkungan eksternal haruslah mendapat bagian yang memadai dalam proses perencanaan yang bersifat strategis. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang.

LAPORAN AKHIR


III-5

Berdasar studi dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi isu strategis Wilayah Kabupaten Bintan yang dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan yaitu: internasional, nasional dan regional/lokal 3.2.1. Isu Strategis Internasional Selain Millenium Development Goals (MDGs),isu strategis internasional dapat digunakan sebagai daya ungkit untuk memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan wilayah yang efektif mampu mengekspos potensi daerah. Untuk menghadapi hal ini diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan potensi yang ada. Dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN Free Trade Area (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asian Pacific Economic Cooperation (APEC), serta dimulainya FTZ (Free Trade Zone) yang akan langsung berdampak pada pembangunan di wilayah kabupaten Bintan. 3.2.2. Isu Strategis Nasional Isu strategis nasional bertumpu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-20025) dengan rincian arahan sebagai berikut : a. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia,Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, danberetika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yangpenuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaranakan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yangsesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa

LAPORAN AKHIR

III-6


dan menciptakan iklimkondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampumerespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilainilaikebangsaan. b.

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagitercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akanmenjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi danmampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saingbangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a)mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdayasaing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiapwilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistemproduksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkanpenguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membanguninfrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum danaparatur negara.

c.

Mewujudkan Indonesia yang Demokratis BerlandaskanHukum Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untukmewujudkan

pembangunan

Indonesia

Demokrasidapat

meningkatkan

kegiatanpembangunan,

dan

yang

maju,

mandiri

partisipasi

masyarakat

dalam

memaksimalkan

potensi

dan

masyarakat,

adil.

berbagai serta

meningkatkanakuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum padadasarnya

bertujuan

untuk

memastikan

munculnya

aspek-aspek positif

danmenghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananyakeadilan

LAPORAN AKHIR

III-7


untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakankelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dandiikuti diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasarmasyarakat secara maksimal.Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan denganmemantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peranmasyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifatbottom up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsivecommunity) yang akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism)yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitasdesentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasanmedia

dalam

melakukanpembenahan

mengomunikasikan

struktur

hukum

dan

kepentingan meningkatkan

masyarakat; budaya

hukum

danmenegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihakpada rakyat kecil. d.

Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai dan Bersatu Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi,dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukankemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknyakedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanandalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akanmeresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat.Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakansyarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

LAPORAN AKHIR

III-8


e.

Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata danBerkeadilan Pembangunan

yang

merata

dan

dapat

dinikmati

oleh

seluruh

komponenbangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktifmasyarakat

dalam

pembangunan,

mengurangi

gangguan

keamanan,

sertamenghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju,mandiri dan adil. f.

Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari Sumber

daya

alam

dan

lingkungan

hidup

merupakan

modal

pembangunannasional dan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber dayaalam

yang

lestari

akan

menjamin

tersedianya

sumber

daya

yang

berkelanjutanbagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitashidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju,mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelolasecara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.Penerapan prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektordan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatanpembangunan. g.

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yangMandiri, Maju, Kuat dan Berbasiskan Kepentingan Nasional Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada polapembangunan

berkelanjutan

berdasarkan

pengelolaan

sumber

daya

lautberbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dankelembagaan,

politik,

ekonomi,

lingkungan

pertahanankeamanan, dan teknologi.

LAPORAN AKHIR

hidup,

sosial

budaya,

III-9


h.

Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif DalamPergaulan Internasional Melaksanakan

ketertiban

dunia

yang

berdasarkan

kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yangharus

diperjuangkan

secara

konsisten.

Sebagai

negara

yang

besar

secarageografis dan jumlah penduduk, Indonesia sesungguhnya memiliki peluangdan potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalamrangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkanIndonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untukberperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkatregional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubunganinternasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yangsangat cepat. Isu nasional dalam pengembangan koridor Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dengan dibangunnya infrastruktur yang membuka jaringan selat Malaka melalui Batam . Berikut adalah ilustrasi jembatan antar Negara di Selat Malaka melalui Batam (sumber:Pre-Feasibility Study of Mallaca Strait Crossing, M.Sjahdanulirwan, Tatang Dahlan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, 2010)

LAPORAN AKHIR


III-10

Gambar 3.1 Telaah Koridor pemgembangan dalam MP3EI

3.2.3. Isu Strategis Regional Isu strategis regional yang bisa diformulasikan dari Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 1. Kualitas dan Hasil Capaian Pembangunan Kualitas pembangunan dilihat dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 berada diurutan 8 dari 33 provinsi

dengan 72,2

poin

dan

tahun 2006

naik

diurutan 7

dengan 72,79

poin.Selanjutnya tahun 2007 IPM Kepulauan Riau naik lagi diurutan 6 dengan 73,68 poin jauh lebih tinggi dibanding tahun 2004 dengan 70,8 poin. Dengan demikian potensi dan peluang pembangunan di masa yang akan datang adalah dengan mempertahankan kondisi yang ada dan meningkatkan ke arah yang lebih baik.

LAPORAN AKHIR


III-11

Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahun semakin baik yaitu Tahun 2005 sebesar 69,5 tahun naik dibanding Tahun 2004 sebesar 68,8 tahun. Pada tahun 2006 AHH mencapai 69,6 tahun dan naik lagi pada tahun 2007 mencapai 69,9 tahun. Sebagai bagian dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), AHH perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara mempertahankan atau menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup (sedangkan Nasional 46 perkelahiran hidup) menjadi 20 per 1000 kelahiran pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu melahirkan, gizi buruk serta usia harapan hidup masih rendah yaitu 105 per 100 ribu ibu melahirkan. Sementara itu, Angka Melek Huruf tahun 2007 sebesar 94,6 % naik dibanding tahun 2006 sebesar 93%. Sedangkan tahun 2005 sebesar 96 % yang berarti labih tinggi dari tahun terakhir. Adapun angka rata-rata Nasional adalah 88,4 %. Terjadinya fluktuasi angka melek huruf dapat disebabkan oleh tingginya migrasi setiap tahun terutama adanya migrasi yang tidak terdidik. 2. Pluralitas Sosial Budaya Dilihat dari aspek sosial dan budaya, Provinsi Kepulauan Riau dapat disebut sebagai miniatur Indonesia, karena terdiri dari ribuan pulau dan didalamnya hidup dan berkembang penduduk dengan pluralitas agama, suku dan budaya dengan tetap dipayungi oleh budaya Melayu guna mendukung kebudayaan nasional. Hampir semua suku bangsa dari seluruh provinsi dan berbagai pemeluk agama ada di Kepulauan Riau.Dengan demikian, keanekaragaman sosial serta aneka ragam suku dan agama dengan menjunjung tinggi kerukunan dan persatuan yang kuat merupakan modal sosial baik dalam pembangunan daerah maupun untuk ketahanan nasional.

LAPORAN AKHIR


III-12

Potensi ini merupakan kekuatan sangat penting jika dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya bagi pelaksanaan pembangunan maupun dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan bangsa yang merupakan pondasi pembangunan. 3. Geografis dan Geostrategis Negara Republik Indonesia memiliki lebih 17.000 pulau, 14 % diantaranya ada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pulau sebanyak 2.408 buah. Karena itu Kepulauan Riau dijuluki dengan “Segantang lada”. Di antara pulau yang banyak tersebut terdapat 19 buah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Posisi dan kondisi geografis berada di jalur perdagangan dan lalulintas perdagangan terpadat dunia yaitu Selat Malaka. Kondisi ini secara geopolitik dan geostrategis menjadikan Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang strategis. Provinsi Kepulauan Riau berpeluang besar menjadi daerah maju, berdaya saing dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Bagian Barat Indonesia. Hanya saja untuk mencapai itu, perlu percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal terutama sumber daya manusia yang profesional, memiliki etos kerja dan mandiri untuk pengelolaan potensi sumber daya alam dan potensi lainnya. Posisi silang yang merupakan lintasan jalur pelayaran dari Barat ke Timur dan sebaliknya menjadi potensi besar bagi Kepulauan Riau jika dimanfaatkan secara optimal. 4. Sumberdaya Alam Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan, kelautan, bahan tambang dan mineral serta minyak dan gas yang melimpah. Pengelolaan potensi ini masih kurang 5 %, dan ini merupakan kekuatan yang menentukan pembangunan di masa yang akan datang. Potensi perikanan di Kepulauan Riau sekitar 1.500.000 ton, potensi minyak bumi yang

LAPORAN AKHIR


III-13

terletak di Natuna dan Kepulauan Anambas diperkirakan sebesar 298,81 MMBO, gas alam di lokasi yang sama sebesar 55,3 TSCF. Sebaran kawasan pertambangan lepas pantai di wilayah Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Potensi Timah terdapat di Karimun dengan jumlah 11.360.500 m 3, Bauksit berjumlah 15 juta Ton di Bintan dan 880 ribu Ton di Tanjungpinang. Potensi lain seperti Granit sebesar 815,9 juta Ton di Karimun dan 42,4 juta Ton di Bintan. Sedangkan Pasir darat sebesar 16,8 juta Ton di Karimun dan 23,026 juta Ton di Bintan ditambah dengan pasir laut sejumlah 7 milyar Ton di Karimun dan 2,2 milyar Ton di Bintan. Potensi sumber daya hutan di Kepulauan Riau merupakan potensi sebagai penyangga kehidupan, khususnya sebagai potensi perlindungan dan konservasi berbagai kegiatan pemerintahan, masyarakat, industri,dan keamanan. Dengan adanya aneka macam tipe sumber daya hutan, seperti hutan tropika basah dataran rendah, hutan tropika basah pegunungan dan juga hutan mangrove, maka diharapkan terjaga sumber kehidupan seperti pelestarian sumber air, tanah, dan keanekaragaman sumber daya hayati. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya mineral dan energi yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi, timah, bauksit, granit, batupasir (batupasir kwarsa), dan kaolin yang tersebar di beberapa kabupaten. Kekayaan sumberdaya mineral dan energi tersebut potensi pengelolaannya kurang dari 5 %, sehingga merupakan kekuatan yang menentukan bagi pembangunan di masadatang. Dengan kekuatan potensi sumberdaya energi Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai cekungan sedimen tersier Natuna, di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas mempunyai cadangan potensi minyak bumi sebesar 298.81 MMBO dan

LAPORAN AKHIR


III-14

cadangan potensi gas bumi sebesar 55.3 TSCF, maka wilayah ini akan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional yang sangat signifikan. Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdaya 10.000 mega watt secara nasional, mestinya tidak terlepas dengan potensi sumberdaya energi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu lokasi pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi atau gas bumi disamping sumber energi lain seperti pembangkit listrik dengan memanfaatkan batubara. Potensi pembangkit tenaga listrik merupakan penggerak utama industri pengolahan yang berbasis sumberdaya mineral di beberapa kabupaten seperti fabrikasi dan pemanfaatan timah, fabrikasi dan pemanfaatan bauksit, fabrikasi industri bahan bangunan dari granit, fabrikasi industri bahan bangunan dari pasir kwarsa, fabrikasi industri keramik dari kaolin. Industri tersebut dapat berskala kecil, menengah, maupun besar. Pemanfaatan sumberdaya mineral secara optimal menjadi bahan industri jadi atau setengah jadi akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional juga akan meningkat. Disamping itu pemanfaatan sumberdaya mineral secara optimal akan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan usaha konservasi sumberdaya mineral (meningkatkan usia penambangan dan penggalian), dan menekan kerusakan lingkungan. Sedangkan kebijakan level Provinsi dalam jangka panjang adalaha sebagai berikut : 1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia Menciptakan kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sangat penting sebagai landasan bagi pelaksanaan

LAPORAN AKHIR


III-15

pembangunan yang lain. Sikap mental dan moral mencerminkan budaya suatu masyarakat akan menjadi ukuran bagi pihak luar dalam memandang Kepulauan Riau. Pencitraan dan penilaian pihak luar terhadap Kepulauan Riau merupakan kondisi riil yang menjadi sebuah nilai bagi masyarakatnya untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian tersebut. Untuk mendukung perwujudan tersebut dilakukan dengan langkah kebijakan yang cepat dan selaras antara satu dengan lainnya. 1. Pembangunan mental dan spiritual dilakukan dengan meningkatkan peran lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga adat dalam memperkenalkan dan mengembangkan pengamalan dan penerapan nilai-nilai agama, hukum dan budaya Melayu dalam upaya meningkatkan ahlak dan kepribadian masyarakat. 2. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam memperkenalkan nilai agama, nilai budaya dan norma hukum baik dengan menerapkan kurikulum muatan lokal atau muatan mata pelajaran yang meningkatkan akan karakter dan kepribadian dengan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan beretika. 3. Pembangunan

bidang

hukum

dan

pemerintahan

diarahkan

untuk

menumbuhkembangkan jiwa keteladanan masyarakat dalam hal pengamalan nilai agama, norma hukum dan nilai budaya melalui upaya memberikan contoh dalam kepemimpinan dan tokoh masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai agama, norma hukum dan nilai budaya. 4. Pengembangan kepribadian daerah diarahkan untuk menumbuhkembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa di masyarakat yang

LAPORAN AKHIR


III-16

dititikberatkan melalui kepemimpinan dan pengembangkan jiwa keteladanan dalam organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan termasuk aparatur pemerintah melalui kegiatan yang dilakukan yang ditekankan atas prakarsa sendiri. 5. Meningkatkan peran pemangku kepentingan (stakeholderss) dalam pembinaan dan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat serta membina hubungan yang harmonis antara pemeluk agama, antar suku bangsa dengan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di Kepulauan Riau. 6. Memperkuat wawasan kebangsaan dan mempercepat penerapan proses demokrasi yang menjunjung tinggi nilai etika dan budaya dan bertujuan sekaligus untuk memperkuat ketahanan di bidang sosial, politik dan ekonomi di samping menciptakan rasa aman di masyarakat. Peningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana serta memberdayakan LSM dan Ormas termasuk partai politik. 7. Pembangunan politik diperlukan dan diarahkan untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan, mengantisipasi agar tidak terjadi konflik antar masyarakat yang bernuansa SARA sehingga tidak menggangu ketahanan nasional dan persatuan nasional. 8. Revitalisasi budaya dan pengembangan kesenian daerah yang diarahkan untuk menjunjung nilai budaya dan kepatuhan terhadap etika dan hukum. Pendidikan kesenian, budaya, hukum dan budi perkerti pada semua tingkatan pendidikan.

LAPORAN AKHIR


III-17

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas Yang Tinggi Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan modal dalam meningkatkan daya saing daerah baik skala nasional dan global. Pendidikan akan mepengaruhi etos kerja dan akhirnya meningkatkan daya saing. Daya saing akan memberikan kelenturan berpikir dan bertindak dalam mengelola peluang dan meningkatkan tantangan menjadi peluang. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Kepulauan Riau yang berkualitas pendidikan, memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi perlu ditentukan arah kebijakan pembangunan. 1. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas didukung dengan peningkatan kualitas lulusan baik melalui serangkaian kebijakan perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, melalui penguatan tatakelola, sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan intern. Pendidikan yang berkualitas didukung dengan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga kependidikan dan mutu tenaga pendidikan, manajemen pendidikan serta peningkatan relevansi pendidikan terhadap pasar kerja. 2. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan bagi upaya mengembangkan pendidikan dan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan potensi lokal seperti perikanan, kelautan, pertambangan dan pengembangan perhubungan antar pulau dan industri maritim. Meningkatkan kualitas guru dan lembaga pendidikan agar memenuhi standar yang diharapkan. Meningkatkan peran

LAPORAN AKHIR


III-18

masyarakat dalam pendirian dan pengembangan serta pembinaan pendidikan dan lembaga pendidikan. 3. Pembangunan dan pengembangan pendidikan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia mutlak didukung dengan keberadaan perpustakaan. Untuk itu diarahkan pengembangan minat baca masyarakat melalui pembangunan perpustakaan

dengan

menyediakan

sarana

dan

prasarana

penunjang.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap arsip dan mengintegrasikan pengumpulan arsip dalam satu lembaga yang kredibel sehingga dapat berperan dalam membentuk dokumentasi sejarah yang penting bagi generasi muda. 4. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan melaksanakan strategi menggabungkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas baik guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya termasuk membantu penduduk yang tidak mampu agardapat tetap bersekolah. Selain itu persiapan kurikulum yang dapat diaplikasikan dalam segala bidang yang berkaitan dengan pembangunan Provinsi 5. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dan menyediakan infrastruktur pendidikan yang modern dan maju serta merata diseluruh wilayah termasuk daerah dan pulau terpencil dengan tetap memperhatikan masyarakat yang tergolong masyarakat rentan dan komunitas terpencil. 6. Pembangunan ketahanan ekonomi diarahkan guna meningkatkan pemahaman kepada seluruh pihak berkepentingan terhadap pentingnya merubah orientasi

LAPORAN AKHIR


III-19

kehidupan dari berbasis darat kepada basis kelautan. Mengelola dan mengatur, memelihara, melindungi dan meningkatkan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan. 7. Pembangunan bidang aparatur diarahkan dengan kebijakan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya dengan didukung dengan sistem penggajian yang berbasis kinerja dan menyiapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Pengembangan karir berbasis kinerja serta peningkatan mutu tenaga kerja lokal melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan profesional lainnya. 8. Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk meningkatkan wawasan kewirausahaan pada pelaku usaha kecil dan menengah. Membina dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan pelaku ekonomi khususnya yang bergerak di sektor informal dan usaha ekonomi kerakyatan. 9. Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan sarana alat tangkap bagi nelayan, memanfaatkan potensi kelautan bagi usaha ekonomi lainnya seperti industri dan pariwisata. Pengadaan sarana dan alat pengolahan pertanian bagi petani baik dalam bentuk pemberian bantuan alat dan permodalan (sarpras) maupun melakukan pembinaan secara terus menerus, sehingga petani dan nelayan mampu mandiri dan mengembangkan usahanya mencapai titik optimal bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Mendorong kerjasama dunia usaha dengan kelompok nelayan dan petani serta kelompok usaha kecil lainnya dalam rangka peningkatan mutu dan hasil perikanan dan pertanian serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pertanian.

LAPORAN AKHIR


III-20

10. Pembangunan kota-kota yang cepat tumbuh mengacu kepada sistem perkotaan nasional dan regional, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali seperti yang terjadi di Batam serta untuk mengendalikan arus migrasi yang masuk langsung dari luar daerah dengan cara menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta peluang usaha terutama di luar Batam, serta menerapkan kebijakan bagi upaya mencegah semakin turunnya kualitas perkotaan akibat kualitas masyarakat yang mendiaminya semakin rendah. 11. Menerapkan manajemen perkotaan yang meliputi optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil serta peningkatan peran dan fungsi kota kecil tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal tapi diarahkan menjadi kota mandiri. Menjadikan kota dan kawasan perkotaan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi kegiatan ekonomi dan tempat tinggal, sehingga perlu kawasan penyangga di luar perkotaan untuk usaha yang dapat mengurangi daya dukung lahan perkotaan. 12. Melakukan revitalisasi kawasan perkotaan yang rawan lingkungan terutama kawasan perbukitan dan sekitar sumber air seperti pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda.

LAPORAN AKHIR


III-21

3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintahan namun juga oleh kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia antar satu daerah dengan daerah lain memiliki relativitas kemampuan. Untuk mengukur kemampuan daerah dalam pergaulan secara nasional dan global agar tetap eksis dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing. Daya saing daerah meliputi seluruh potensi baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya sosial (SDS) secara bersama-sama dan terintegrasi mencerminkan kondisi daerah. Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah agar mampu melaksanakan pembangunan dalam perekonomian nasional dan global ditempuh kebijakan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, profesional, memiliki etos kerja, trampil dan inovatif. Mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berbasis kelautan dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berahlak mulia. 2. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan agar pendayagunaan dan pengawasan pemanfataan potensi perikanan dan kelautan dapat optimal. Pendekatan antar sektor, integratif dan komprehensif agar konflik dapat dihilangkan akibat egosektoral dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Keterpaduan kebijakan kelautan dengan sektor daratan agar menyatu dalam strategi pembangunan daerah yang kokoh dan pemanfaatan kekuatan

LAPORAN AKHIR


III-22

darat dan lautan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah. 3. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari melalui pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta penyadaran masyarakat tentang kelautan yang mampu melestarikan nilai budaya serta wawasan bahari. Mengupayakan melakukan revitalisasi kearifan lokal dan hukum masyarakat asli di bidang kelautan serta melakukan perlindungan peninggalan bawah air dalam bentuk kekayaan daerah dan nasional melalui usaha preservasi, restorasi dan konservasi. 4. Meningkatkan dan memperkuat peranan sumberdaya manusia di bidang kelautan yang dilakukan dengan mendorong jasa pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan khususnya bidang unggulan serta mengembangkan standar kompetensi sumberdaya manusia bidang kelautan. Meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset yang diarahkan bagi pengembangan sistem informasi kelautan yang handal. 5. Pengembangan IPTEK untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek daerah dalam rangka mendukung iptek nasional. Peningkatan penguasaan dan penerapan Iptek secara luas dalam proses produksi barang dan jasa, pengembangan dan penerapan standar mutu dan peningkatan sarana dan prasarana iptek. Pengembangan pemahaman atas hak intelektual dan perlindungan hak cipta. 6. Pengembangan wilayah diarahkan dan diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang serta keunggulan sumberdaya darat dan atau laut di setiap

LAPORAN AKHIR


III-23

wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pembangunan wilayah dilakukan dengan terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang yang tertuang dalam dokumen rencana yang legal. 7. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah, kabupaten/kota dan dunia usaha dalam memberikan peran bagi pengembangan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang tergabung dalam usaha produktif yang akan mendorong peningkatan daya saing ekonomi daerah. 8. Pembangunan dilakukan dengan berpedoman kepada rencana baik rencana jangka panjang maupun rencana tataruang wilayah (RTRW) yang refresentatif, terintegrasi, terpadu, komprehensif dan maju dalam rangka memberikan arahan pembangunan daerah. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam baik kelautan dan pertambangan serta sumber daya lainnya bagi kesejahteraan masyarakat. 9. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor dan wilayah, agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun secara hirarki dan komplementer. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas aparatur perencana dan kelembagaan di bidang penataan ruang, penyusunan

LAPORAN AKHIR


III-24

RTRW yang berkualitas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. 10. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerah yang menjadi unggulan terutama potensi sumber daya kelautan dan perikanan, industri pengolahan dan pariwisata dalam konteks regional dan global dan membentuk sinergisitas ekonomi dan kebijakan usaha dengan negara tetangga. Meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan untuk mendukung dan didukung oleh sektor strategis lainnya seperti industri, pariwisata, perhubungan dan angkutan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh antara kegiatan hulu dan hilir dalam sistem perkonomian daerah yang tangguh. 11. Pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya perikanan diarahkan untuk menyediakan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan dalam rangka optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengembangan keterampilan dan produktivitas usaha ekonomi kecil dan menengah serta menjalin kemitraan usaha dengan kegiatan ekonomi skala besar terutama untuk kegiatan pemasaran dan pembinaan. 12. Pembangunan wisata sehat dan berbudaya yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan sebagai bagian dari kegiatan menggerakan ekonomi masyarakat dengan cara mengembangkan wisata bahari yang modern dan terpadu pada setiap kawasan potensial disamping wisata konvensional yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun domistik. Posisi kunjungan wisata Kepulauan Riau

LAPORAN AKHIR


III-25

yang masuk tertinggi secara nasional tetap dapat dipertahankan. Sejalan dengan itu pengembangan wisata bagi pelayanan wisata domistik dan lokal dengan tetap dilakukan dengan berpihak kepada kebijakan umum pariwisata terutama kegiatan wisata yang mengandalkan wisata alam, budaya dan sejarah. 13. Pembangunan bidang pemerintahan diarahkan untuk menyederhanakan birokrasi dalam rangka menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan kerjasama pengembangan investasi dengan pemerintah dan pihak luar negeri dan dengan dukungan daerah lainnya termasuk kabupaten/kota. 14. Pembangunan infrastruktur ekonomi diarahkan untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung investasi yang maju, lengkap, modern dan terpadu terutama di daerah yang cepat tumbuh sejalan dengan kegiatan promosi terhadap potensi ekonomi daerah sejalan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. 15. Pemberdayaan dan optimalisasi pulau terluar dengan cara pembinaan dan pengembangan transmigrasi lokal dengan disertai pembangunan sarana dan prasarana dan akses ke pulau terluar baik prasarana perhubungan dan angkutan serta pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan pulau terluar sebagai potensi strategis baik lokal maupun nasional dengan tujuan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi daerah dan nasional disamping mendukung ketahanan nasional dan benteng bagi ketahanan integrasi nasional dan kedaulatan negara.

LAPORAN AKHIR


III-26

16. Pengembangan ekonomi regional diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama dunia usaha dan masyarakat serta menjalin dan meningkatkan kerjasama antar perusahaan dengan pemerintah daerah dan antar kawasan serumpun di segala bidang terutama yang merupakan sektor unggulan daerah. 17. Pegembangan ketahanan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian terhadap potensi kelautan bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan di pulau. Peningkatan penelitian kelautan dan pencegahan dampak perubahan iklim global serta penegakan hukum dan keberpihakan kebijakan yang pro terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Penegakan hukum diutamakan bagi pelanggaran pemanfaatan hasil laut, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan pengrusakan terumbu karang dan meningkatkan konservasi laut. 4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar yang terjangkau. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya secara layak arah kebijakan yang dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan lainya. 1.

Pembangunan investasi dan ekonomi daerah diarahkan kepada penyusunan peraturan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi pekerja dan bagi pelaku

LAPORAN AKHIR


III-27

usaha dan penegakan hukum untuk kepentingan pengembangan investasi dengan orientasi kepada kepentingan nasional dan daerah. Termasuk menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. 2.

Pembangunan wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan yang selama ini berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga dan mendorong ekonomi regional. Sebagai wilayah perbatasan wilayah Kepulauan Riau menjadi pintu gerbang keluar masuk barang ekspor baik dari daerah sendiri maupun daerah lain.

3.

Pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dalam rangka pelayanan pendidikan dan kesehatan dan pelayanan medis yang berkualitas dan merata sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang mudah dan murah tanpa mengabaikan mutu.

4.

Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan khusus bidang pendidikan dan kesehatan seperti bagi kelompok masyarakat rawan sosial dan komunitas terpencil serta pelayanan ibu hamil dan bayi. Termasuk peningkatan kesadaran pasangan usia subur terhadap kesehatan. Pelayanan prima dengan kualitas sarana dan prasarana yang maju.

LAPORAN AKHIR


5.

III-28

Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat baik listrik, air bersih dan perumahan dengan cara meningkatkan daya mampu pembangkit listrik termasuk peningkatan jaringan dan jangkauan pelayanan serta pencarian tenaga listrik alternatif. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih dengan cara peningkatan sarana dan sumber air termasuk mencari sumber air baru. Membangun perumahan dan meningkatkan kualitas rumah penduduk terutama bagi penduduk yang kurang mampu. Meningkatkan kualitas perkotaan yang manusiawi dengan dukungan semua pihak yang berkepentingan.

6.

Meningkatkan kesadaran semua pihak baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat akan arti penting pendidikan dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sehingga mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri dan membuka lapangan kerja.

7.

Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan mulai dari upaya pencegahan agar tidak rusak, meningkatkan kualitas lingkungan yang sudah menurun dan meningkatkan daya dukung lingkungan bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan disegala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan bagi pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya kerusakan dan degradasi lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diarahkan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

LAPORAN AKHIR


8.

Meningkatkan

kemampuan

dan

keterampilan

masyarakat

III-29

dalam

merencanakan dan melaksanakan pembangunan di pedesaan dengan tetap menyediakan infrastruktur dasar di perdesaan sekaligus melestarikan budaya gotong royong dan swadaya masyarakat. Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 9.

Mengendalikan harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok sepanjang tahun dengan dukungan jaminan ketersediaan sarana angkutan dan prasarana pendukung bagi lancarnya distribusi barang dan orang serta jaminan stok bagi daerah yang terpencil.

10. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan efisiensi pembangunan. Mengembangkan lahan pertanian dan wilayah potensial perikanan bagi perekonomian daerah. 5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata Secara kodrati Kepulauan Riau berdekatan dengan negara yang sudah maju seperti Singapura dan Malaysia serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Potensi dan peluang tersebut hanya akan memberi manfaat jika dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam menatap masa depan Kepulauan Riau yang lebih maju. Dengan potensi yang ada, keinginan untuk menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa ditunda lagi.

LAPORAN AKHIR


III-30

Untuk mewujudkan hal itu, arah kebijakan meliputi semua aspek kehidupan dan dirangkum secara umum. 1.

Meningkatkan peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan sekaligus sebagai katalisator pembangunan disemua sektor agar pembangunan dan pelayanan publik lebih efesien dan efektif dengan lingkungan yang kondusif.

2.

Perlu menjalin hubungan yang lebih luas dengan semua pihak dan tingkatan pemerintahan baik nasional maupun regional. Menjalin komunikasi semua pihak berkepentingan untuk mendapatkan dukungan bagi pengembangan Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3.

Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi secara terpadu khususnya wilayah perbatasan, pulau kecil dan pulau terluar. Pengamanan dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya oleh pihak asing dan pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

4.

Pengembangan potensi ekonomi unggulan diarahkan untuk mengembangkan kekuatan dan potensi kemaritiman dalam rangka memperkokoh ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional, mulai dari membangun jaringan terpadu elemen perdagangan, industri dan perhubungan dan pelayaran (trade, shipping and industry), maupun dengan memberdayakan masyarakat nelayan pesisir dan perbatasan.

5.

Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari,

LAPORAN AKHIR


III-31

energi dan sumber daya mineral, bangunan diatas dan bawah laut serta jasa kelautan. Pembangunan sektor kelautan dengan dukungan industri kelautan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas. 6.

Mengembangkan industri perikanan dan kelautan sehingga menjadi andalan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan berbagai upaya yang meliputi pengembangan SDM dibidang kelautan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, penyediaan perangkat peraturan perundangan dan penyediaan fasilitas lainnya. Pengembangan industri perikanan diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan hingga menghasilkan keuntungan yang lestari secara biologis, ekonomis dan ekologis. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya karang, lamun dan mangrove.

7.

Secara makro pembangunan ekonomi diarahkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan efesiensi penggunaan anggaran. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi diseluruh daerah, mengurangi ekonomi berbiaya tinggi dengan cara meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta membangun industriindustri yang berbasis kelautan seperti industri perkapalan, pengolahan hasil ikan, pariwisata bahari dan angkutan/perdagangan. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kelautan dan perikanan. Mengelola sumber daya alam

LAPORAN AKHIR


III-32

mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan air tanah, mengusahakan peningkatan dana bagi hasil terutama bagi hasil pajak orang asing dan bagi hasil minyak dan gas (migas) yang signifikan. 8.

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan rasa aman di lingkungan masyarakat. Menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan antar sektor (publik dan privat).

9.

Mengembangkan wilayah perbatasan dan tertinggal dengan keberpihakan agar cepat tumbuh dan berkembang lebih cepat agar dapat mengurangi ketertinggalannya dengan daerah lain. Pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan dan pesisir melalui subsidi dan stimulus dana percepatan pembangunan desa dan kecamatan, maupun dengan jaminan pelayanan publik dan rintisan untuk pelayanan tertentu yang merupakan bentuk keterkaitan kegiatan ekonomi cepat tumbuh dan stategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi.

10.

Lingkungan hidup memiliki limitasi baik daya dukung maupun daya tampung. Maka dalam jangka panjang pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan secara terus menerus dan berkelanjutan. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan dilakukan secara terus menerus dengan cara menjaga keamanan, keselamatan dan lingkungan (Good Minning Practice).

11.

Meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan sarana dan prasarana antar pulau dan antar daerah di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan

LAPORAN AKHIR


III-33

Riau. Meningkatkan pemerataan dan distribusi pembangunan antar pulau dan antar daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menjadikan bagian wilayah tersebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 12.

Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara dan meningkatkan pelayanan transportasi (frekuensi dan terjangkau oleh masyarakat) baik dengan cara membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasaran infrastruktur transportasi darat/laut/udara maupun dengan kegiatan pelibatan masyarakat. Membangun dan meningkatkan jaringan dan tatanan pelayanan perhubungan antar daerah dan antar kawasan.

13.

Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efesien, efektif dan melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan hak atas tanah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Melakukan kerjasama dan kordinasi dengan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan perundang-undangan, penguasaan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah disertai dengan penerapan insentif dan disentif dalam program land reform khususnya perpajakan bidang pertanahan.

14.

Mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, mempermudah perizinan dan memperketat pengawasan serta penegakan hukum dan tata kelola perikanan.

15.

Kerjasama antar daerah terutama dalam pengembangan potensi unggulan daerah terutama antar daerah yang berdekatan baik dalam pengawasan maupun pemanfaatan dan pengolahan serta pemasaran dalam memanfaatkan

LAPORAN AKHIR


III-34

keunggulan komparatif maupun kompetitif sehingga inefisiensi dalam pembangunan dapat dihindari. 3.2.4. Isu Strategis Lokal Isu strategis yang bisa dimunculkan dari skala lokal, khusus kabupaten Bintan antara lain berupa 1.

Isu Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, ada 4 isu strategis di anggap paling penting seperti terlihat pada tabel berikut Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Ekonomi Prioritas No 1 2 3 4 5

Isu Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Pengembangan Kawasan Minapolitan Pegembangan Parawisata Peningkatan Aksebilitas Ke Pulau- Pulau Kecil Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara berskala internasional

Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung program pemerintah pusat yaitu pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup wilayah yang lebih luas meliputi wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Upaya pengembangan kawasan khusus tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Singapura dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura pada tanggal 25 Juni 2006 tentang Kerjasama Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau.

LAPORAN AKHIR


III-35

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspek sistem perkotaan nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain:  Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis;  Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi;

LAPORAN AKHIR


III-36

 Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya). Dalam PP tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah pulau Bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan maritim Bintan Timur, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Dompak. Pulau Bintan merupakan wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi. Keberadaan bonded zones di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri manufaktur. Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjung Pinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Namun demikian, dalam konteks KEK BBK, penyebutan Bintan akan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan. Pengembangan Kawasan Minapolitan Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pada Pasal 63 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Ini berarti bahwa model-model pemberdayaan akan terus bergulir sehingga penentuan model pemberdayaan yang berbasis sosio-ekologi dan karakteristik daerah nelayan adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan.

LAPORAN AKHIR


III-37

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, maka wilayah perairan Kabupaten Bintan termasuk salah satu kawasan minapolitan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km2 terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km2 dan wilayah laut seluas 86.398,33 km2 (97,74%). Pada tahun 2009, volume produksi perikanan mencapai 20.083,35 Ton dan mengalami peningkatan produksi sebesar 4,18 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai produksi mencapai 157,76 Milyar Rupiah atau meningkat sebesar 3,56%. Hal ini menunjukan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Bintan cukup besar, mengingat luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan luas daratannya. Berdasarkan potensi yang ada maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui SK Bupati Bintan No : 377/VIII/2010, telah menetapkan Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan dengan fokus pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Bintan Timur dengan komoditas ikan pelagis dan demersal, serta pengembangan perikanan budidaya di Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir dengan komoditas rumput laut, kerapu dan teripang. Dengan di tetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah kawasan minapolitan dimana Kecamatan Mantang Sebagai Tempat Budidaya, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Bintan Pesisirsebagai sentra pemasaran dan Kecamatan Bintan Pesisir sebagai penagkapann ikan dan budidaya rumput laut.Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan sangat besar karena hampir 98% wilayah Kabupaten Bintan adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Bintan terdiri dari

LAPORAN AKHIR


III-38

perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Bintan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Pegembangan Pariwisata Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata, maka Kabupaten Bintan ini termasuk dalam Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B yang

pengembangannya

diarahkan

pada pengembangan wisata terpadu (Kawasan Lagoi dan Kuala Sempang), ekowisata (Kawasan Air Terjun Gunung Bintan),

wisata religi/sejarah (Kawasan Kota Kara dan

Bukit Batu), wisata bahari (Kawasan Lagoi, Sakera Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, kawasan Berakit dan beberapa pulau di Kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang), Desa Wisata (Kawal dan Teluk Bakau di Kecamatan Gunung Kijang, Sebong Pereh, Sei Kecil, Sebong

Lagoi

dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebong, Malang Rapat, serta Bintan Bekapur di Kecamatan Teluk Bintan). Peningkatan Aksebilitas Ke Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kabupaten Bintan berupa wilayah yang terdiri atas beberapa gugusan pulau besar dan kecil, sehingga membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana wilayah dengan biaya tinggi (high cost), sehingga aksesibilitas menuju ke beberapa gugus pulau kecil di Kabupaten Bintan, terutama ke Pulau Tambelan terbatas. Selain itu belum

LAPORAN AKHIR


III-39

meratanya penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah, khususnya di beberapa pulau kecil, merupakan salah satu isu utama di Kabupaten Bintan. Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara Selain jaringan jalan, rencana pengembangan sistem jaringan trasportasi darat juga diarahkan pada pembentukan simpul-simpul transportasi yaitu berupa terminal transportasi darat, pelabuhan dan lapangan udara. 2.

Isu Sosial – Masyarakat Dalam bidang Sosial-Masyarakat, ada 2 isu strategis di anggap paling penting seperti

terlihat dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Sosial – Masyarakat Prioritas No

Isu

1

Pemerataan Penduduk Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2

Sinkronisasi Kebijakan/Aturan

Pemerataan Penduduk Dan Pelayanan Dasar Pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Bintan tercatat 125.028 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 61.138 jiwa dan jenis kelamin perempuan 63.920 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar tedapat di Kecamatan Bitan Timur (35.676 jiwa), sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang (3.673 jiwa). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2004 yang berjumlah 115.675 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2004-2008 sebesar 1,62 % per tahun. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Utara dengan tingkat kepadatan sebesar 64 jiwa/Km2, dan wilayah di Kabupaten Bintan yang memiliki kepadatan penduduk LAPORAN AKHIR


III-40

terendah adalah di Kecamatan Tambelan dan Teluk Sebong dengan tingkat kepadatan sebesar 28 jiwa/Km2. Karakteristik geografis yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menyebabkan jarak menjadi kendala sehingga pembangunan menjadi kurang merata. Selain itu keberpihakan yang terlalu besar pada FTZ belum dirasakan dampak multipliernya terhadap kemerataan kesejahteraan masyarakatBelum optimalnya pelayanan dasar ke beberapa pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan menjadi salah satu isu utama, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya aksesibilitas menuju remote area. Sinkronisasi Kebijakan Dan Aturan Banyak kebijakan antar sektor dan antar daerah yang belum padu dan sinkron sehingga tumpang tindih bahkan bertabrakan satu sama lain. Sinkronisasi kebijakan di sini adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan

ruang yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

olehpemerintah

dikeluarkan

dan/atau

pemerintah daerah harus dimiliki sebelumpelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud antara lain berupa izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Dengan demikian, perizinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan, dikeluarkan oleh sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Isu Lingkungan Dalam bidang Lingkungan, ada 4 isu strategis di anggap paling penting seperti

terlihat dalam table berikut:

LAPORAN AKHIR


No

Tabel 3.3 Isu-isu Kunci / Strategis Aspek Lingkungan Prioritas Isu

1

Kecenderungan Untuk Kawasan Lindung Untuk Budidaya

2

Peningkatan Kualitas Lingkungan

3

Pengolahan Sampah

4

Peningkatan Kualitas Air Baku

III-41

Kecendrungan Untuk Kawasan Lindung Untuk Budidaya Isu kawasan lindung untuk budidaya muncul karena banyak kegiatan pembangunan baik berupa pembangunan permukiman perkotaan maupun tambang yang merusak kelestarian hutan. Tentunya ini akan dapat mengancam kelangsungan kehidupan di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan air tawar. Keberadaan hutan memiliki fungsi penting untuk dapat menjaga fungsi tata air dan menjamin ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil.Selain itu kehilangan hutan akibat pemangkasan lahan yang umumnya berbukit untuk permukiman perkotaan juga mengakibatkan meluasnya kawasan rawan kejadian bencana tanah longsor. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pencegahan pencemaran darat, perairan dan laut juga menjadi isu lingkungan yang menjadi prioritas. Hal ini terkait dengan berkembangnya aktivitas industri, pertambangan dan permukiman yang seringkali tidak dilengkapi dengan perencanaan dan instalasi pengolahan sampah dan limbah yang memadai. Sebagai akibatnya kondisi lingkungan menjadi semakin buruk karena perkembangan berbagai aktivitas tersebut. Dengan daya dukung lingkungan pulau kecil yang terbatas, maka pencemaran darat,

LAPORAN AKHIR


III-42

perairan dan laut ini akan mengganggu keberlangsungan ekosistem termasuk juga aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Banyaknya aktifitas pembangunan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL juga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Selain itu, kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan juga akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Pengolahan Sampah Sistem pengelolaan sampah dititik beratkan untuk mencegah terjadinya masalahmasalah lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Dalam implementasinya pengembangan sistem pengelolaan persampahan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang penanganannya diprioritaskan untuk daerah-daerah pusat kota yang belum mendapat pelayanan dan daerah permukiman baru. pengolahan sampah yang dilakukan di TPA dengan cara sistem open dumping, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sistem lahan urug (sanitary land fill) yang dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa) pemantau leachate (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), serta daur ulang. Selain itu sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas dan kaleng dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan sampah, yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan baku atau barang jadi.

LAPORAN AKHIR


III-43

Pencegahan Dan Pencemaran Air Baku Pencemaran perairan dapat mengganggu ketersediaan air baku dan aktivitas perikanan budidaya air tawar, sedangkan pencemaran laut akan mengganggu keberlangsungan aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya laut.Kabupaten Bintan sangat mengandalkan sumber air permukaan sebagai sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk air minum. Alternatif lain pemenuhan kebutuhan air minum dapat dilakukan dengan membuat bak-bak penampung air hujan yang dikelola secara individu, berupa sumur penampungan air hujan yang dibuat di halaman rumah dengan menggunakan material yang lulus air dan tahan longsor, serta harus bebas dari kontaminasi atau pencemaran limbah. 4.

Isu-isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bintan Hasil kompilasi isu-isu kunci maka diperoleh 10 (sepuluh) isu kunci pembangunan

berkelanjutan di Kabupaten Bintan. Tabel 3.4 Daftar 10 Isu Kunci Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bintan No 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11

ISU ASPEK EKONOMI Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas Dan Pelayaran Bebas Pengembangan Kawasan Minapolitan Pengembangan Parawisata Peningkatan Aksebilitas Ke Pulau- Pulau Kecil Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara ASPEK SOSIAL Pemerataan Penduduk Dan Peningkatan Pelayanan Dasar Sinkronisasi Kebijakan/Aturan ASPEK LINGKUNGAN Kecendrungan Untuk Kawasan Lindung Untuk Budidaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengolahan Sampah Peningkatan Kualitas Air Baku

LAPORAN AKHIR

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Recommend Documents