BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA. karena berbeda tingakt pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingakt pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman didalam member arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat isitilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi keseluruhan ciptaan manusia. Pengertian hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata ``hak’’ dan ``cipta’’. Kata ``hak’’ yang sering dihadapkan dengan kata ``kewajiban’’ adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas unutk digunakan atau tidak. Sedangkan kata ``cipta’’ tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil kerja ratio. Pengaturan Hak Cipta yang dimiliki oleh Indonesia saat ini memiliki sejarah yang panjang. Lebih dari 70 Tahun lamanya perlindungan Hak Cipta berada dibawah naungan Undang – undang ciptan Belanda, baru kemudian pada Tahun 1982 kita baru memiliki Undang – undang sendiri yaitu Undang – undang No. 6 Tahun 1982. Namun seiring dengan waktu sejak Undang – undang tersebut 14 Universitas Sumatera Utara

diberlakukan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapakan sesuai dengan maksud awal penciptaanya. Sebagai pemharuan atas Undang – undang No. 6 Tahun 1982, lahirlah Undang No. 7 tahun 1987, begitupun persoalan hak cipta belum dianggap tuntas. Para pencipta masih merasakan kekurangan akan kepastian hak. Maka lahirlah Undang – undang No. 12 tahun 1997. Seiring dengan waktu, kebutuhan kepastian hukum pun bertambah dengan kemajuan jaman makan pada akhirnya dikeluarkanlah Undang- undang No. 19 Tahun 2002, yang lebuih memperbaharui Undang – undang yang terdahulu yang diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai dan diundangkan pada bulan Juli 2002 tetapi baru mengikat pada tanggal 29 Juli 2003, dua belas bulan setelah diundangkan. Pengertian Hak Cipta sebagaimana kita kenal sekarang, tidak dapat lepas dari perkembangan sejarahnya. Faktor – factor yang mempunyai pengaruh Hak Cipta adalah faktor sosial, ekonomi, politik dan teknologi, dimana ketiga factor tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan hak cipta yang bertujuan untuk melindungi para pencetus atau pencipta. Dalam rumusan undang – undang mengenai pengertian Hak Cipta dalam hal ini didasarkan pada Undang – undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sebagaimana telah diubah dari Undang – undang No. 12 Tahun 1997 yang sebelumnnya diubah dari Undang – undang No. 7 Tahun 1987 yang juga telah diubah sebelumnya dari Undang – undang No. 6 Tahun 1982. Ditemukan rumusan Hak Cipta sebagai berikut :

Universitas Sumatera Utara

Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu yang tibul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. 12 Hak Cipta yang dimaksud diatas dalam pembahasan ini didasarkan pada Undang – undang No.19 Tahun 2002. Berdasarkan kuitpan diatas dapat kita garis bawahi kutipan diatas terutama pada kalimat bahwa Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi penciptanya yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi para penciptanya dan bagi mereka yang memperoleh daripadanya. Tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang lain hanya dapat melakukan atas izin pencipta. Istilah ``hak khusus’’ dipakai untuk menerangkan bahwa hak Cipta merupkan hak istimewa. 13 Kedua hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang sesuai dengan penjelasan arti beberapa istilah tercantum dalam pasal 1 Undang – undang Hak Cipta, adalah sebagai berikut : (4) Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. 14 (5) Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hamper sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan – bahan yang sama maupun tidak sama. Termasuk mengalih wuudkan sesuatu ciptaan. 15

12

Republik Indonesia, Op.cit, pasal 2

13

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm 12 14

Republik Indonesia, Op.Cit, pasal 1 (4)

15

Ibid, pasal 1 (5)


Menurut rumusan Undang – undang Hak Cipta 202, ciptaan adalah hasil karya setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. Sedangkan pencipta adalah seorang yang secara bersama – sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengertian Hak Cipta sendiri adalah suatu pengertian yang luas yang dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa bentuk hak yang berbeda yaitu hak ekonomi (economy Rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. 16 Suatu ciptaan merupakan hasil karya yang dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya. Disamping hak ekonomi seperti yang diuraikan diatas, dikenal pula hak moral (moral rights). Hak moral ini merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Dengan kata lain hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut tela menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya.

16

Sanusi Bintang, M.L.I.S, Op.Cit. hal. 4


Hak moral diatur dalam Undang – undang 19 Tahun 2002 pasal 24 serta dalam Konvensi Berne. Hak Cipta memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) lainnya, sehingga tidak dimasukkan kedalam pengertian hak atas kekayaan perindustrian. 17 Dilihat dari macam – macam hak yang tergabung kedalam “Indusrtial Property Right” itu, hak – hak tersebut berkaitan erat dengan dunia industry atau berguna dalam industri. Pengertian industri sendiri dapat dipahami sebagaimana dirumuskan dalam Undang – undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian adalah “kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perekayasaan industri”. Hak cipta tidak sepenuhnya berkaitan dengan kegiatan industri ini sehingga ia terpisah sendiri, sebagai kategori HAKI. Undang – undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 sendiri membedakan hak cipta dengan hak milik industri yang lain. Dikatakan bahwa ciptaan itu adalah hasil kraya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.18 Perkembangan industri yang berbasis hak cipta telah meningkatkan pendapatan, juga telah meningkatkan kesempatan kerja. Peluang kerja baru semakin terbuka seiring dengan perkembangan kemajuan industri tersebut. 17

18

Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 hlm 21 Republik Indonesia, Op.cit, Pasal 1 (2)


Industri yang berbasis Hak Cipta itu diantaranya ialah industri musik dan perdagangannya.

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta Didalam pasal 2 Undang – undang Hak Cipta 1982 yang diperbaharui dengan Undang – undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang diperbaharui oleh Undang – undang No. 12 Tahun 1997 dan kemudian diperbaharui lagi oleh Undang – undang No.19 Tahun 2002, secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta member izin untuk itu harus memperlihatkan pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap penggunaan dan memfungsikan Hak Cipta harus sesuai dengan tujuannya. Yang tujuan utama pembatasan terhadap Hak Cipta ini agar setiap orang dan badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang – wenang, hak cipta ,mempunyai fungsi sosial, 19 hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari Undang – undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Didalam penggunaanya harus diperhatikan apakah hal itu tidak bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Didalam pasal 2 Undang – undang Hak Cipta 1982 yang telah diperbaharui dengan Undang – undang Cipta 1987 yang juga telah diperbaharui oleh Undang – undang 1997 dan telah diperbaharui oleh Undang –undang No. 19 Tahun 2002 dikatakan bahwa Hak Cipta itu merupakan hak khusus, dimana tidak ada yang berhak atas hak tersebut 19

J.C.T. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta dan Komentar, Djambatan, hlm 8 dan hal 46


kecuali pencipta itu sendiri ataupun orang lain dengan izin dari penciptanya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa hak individu itu dihormati namun pada penggunaanya tetap harus memperhatikan kepentingan umum. Kepentingan – kepentingan tersebut antara lain ; kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila Negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat member izin kepada pihak lain untuk melakukannya. 20 Mengenai sifat dari hak cipta dapat kita lihat pasal 3 Undang – undang hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih ata dialihkan (transferable) 21seluruhnya atau sebagian dengan cara- cara tertentu yaitu : a. Pewarisan b. Hibah c. Wasiat d. Dijadikan milik Negara e. Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta Seperti halnya hak - hak lain misalnya gadai, hak hipotek, hak merek, maka hak cipta termasuk jenis benda yang tidak berbentuk. Hal ini untuk dibedakan dengan adanya benda berbentuk misalnya rumah, kendaraan, hewan dan lain –lain.

20

J.C.T. Simorangkir, Op.Cit, hlm 46

21

Roeseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaanya, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, hlm 23.


Hak cipta jika digolongkan ke dalam benda bergerak. Akan menimbulkan pertanyaan “apakah mungkin hak cipta dikuasai orang lain dan berlaku seolah – olah pemiliknya ?”. Menurut Saidin, SH hal ini tidak mungkin dan kalaupun mungkin

hal

moral

tetap

melekat

pada

si

pencipta,

karena

sifat

kemanunggalannya. Dengan demikian setiap orang akan dapat mengetahui siapa sebenarnya pemilik hak cipta tersebut.22 Hak moral yang membedakan hak cipta dengan hak lainnya, ciri khusus ini hanya dimiliki hak cipta. Jika demikian maka dapat dikatakan bahwa isi pasal 3 Undang – undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak tepat, karena walaupun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain namun hak moral melekat pada penciptanya 23. Sehingga hak cipta sebaiknya digolongkan kedalam benda tidak bergerak.

C. Pemegang dan subjek Hak Cipta Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (b) Undang – undang Hak Cipta no.19 tahun 2002. Dalam pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang – undang Hak Cipta 2002 mengenai siapa yang dimaksud dengan pencipta adalah : a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman seperti yang dimaksud dalam pasal 29; 22 23

Saidin, Op.Cit, hlm 38 Roeseno Harjowidigdo, Op.cit, hlm 23


b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanyamak orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya. 24 Subjek Hak cipta adalah pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud dalam pencipta harus memiliki kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, dianggap dialah yang memiliki Hak Cipta tersebut kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumumannya resmi. Dalam Undang – undang Hak Cipta 19 Tahun 2002, dibedakan subjek hukum hak cipta ke dalam 2 ( dua ) kategori, yaitu Pencipta dan Penerima Hak Cipta. Bagi pencipta maupun Penerima Hak Cipta menurut Undang – undang Hak Cipta tersebut, mereka itulah yang disebut dengan Pemegang Hak Cipta. Dalam hal seseorang yang menciptakan dalam statusnya sebagai karyawan dari suatu lembaga swasta dalam rangka hubungan kerja, maka pihak pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali ditentukan lain dalam pasal 8 ayat (3) Undang – undang No 19 Tahun 2002. Selain itu juga pasal 9 Undang – undang Tahun 2002 menjelaskan :

24

Republik Indonesia, Op.Cit pasal 5


“Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dia dengan tidak menyebut seseorang sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya” 25 Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik Negara, hal ini tergantung pada fungsi dan kegunaanya bagi Negara. Ali Said dihadapan sidang Paripurna mengatakan bahwa : “……….., pelaksanaan pengambil alihan oleh Negara tidaklah semudah yang diduga orang, karena yang dapat diambil alih oleh Negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar pertimbangan kepentingan – kepentingan Nasional dengan demikian makan hanya dengan pertimbangan nasional semata – mata. 26 Contoh hak cipta yang dapat diambil alih adalah: 1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan. 2. Hak cipta atas lembang yang dijadikan lambing Negara. 3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar Negara. 27 Adapun peralihan hak Negara ini harus memenuhi beberapa criteria seperti yang diungkapkan J.C.T Simorangkir yaitu : 1. Demi kepentingan Negara. 2. Dengan sepengetahuan pemegangnya 3. Dengan keputusan Presiden 4. Atas dasar pertimbangan Dewan Hak Cipta

25

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2679, Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 197, 26 Ibid, hlm 44 27 Ibid


Dan menurut beliau, bila telah memnuhi semua persyaratan tersebut, maka Negara bukan hanya sebagai sekedar “pemegang hak cipta” tetapi Negara itu sedah menjadi “pemilik” hak cipta suatu karya. 28

D. Ciptaan yang dilindungi Yang dilindungi hak cipta adalah hasil dari penciptanya atau yang disebut dengan karya cipta. Karya cipta adalah hasil setiap pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk itu didalam Undang – undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, telah diadakan perubahan yaitu pasal 12 yang meliputi : a. Buku, program computer, pamphlet, susunan perubahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara. e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantonim f. Karya pertunjukan g. Karya siaran

28

J.C.T Simorangkir, Undang-undang hak Cipta, 1982, hal 137


h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan. i.

Arsitektur

j.

Peta

k. Seni batik l.

Fotografi

m. Sinematografi n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnyadari hasil pengalihwujudan. 29 Menurut penjelasan perubahan ini hanya merupakan penataan ulang dari rumusan mengenai jenis – jenis ciptaan yang termasuk dalam lingkup hak cipta. Telah dikelompokannya sesuai dengan jenis dan sifat ciptaanya. Dan yang dilindungi oelh hak cipta ialah haknya, bukan benda yang menjadi perwujudan hak tersebut. 30 Pada penulisan hukum ini, penulis mengkhususkan pada perlindungan hak cipta dibidang musik atau lagu dan rekaman suara. Komposisi khususnya dibidang karya lagu atau musik terdiri dari : 1. Melodi adalah rangkaian dari sejumlah nada, yang berbunyi atau dibunyikan secara beruntun.

29 30

Republik Indonesia, Op.cit, pasal 11 Saidin, Op.Cit hlm 22


2. Sedangkan aransemen adalah : karya tambahan yang disusun sebagai hiasan terhadap komposisi yang sudah ada sebelumnya, agar dapat disajikan lebih menarik. 3. Lirik adalah : kata – kata atau syair yang dinyanyikan. Dengan demikian objek hak cipta khususnya lagu dalam hal ini sangat menekankan pada hasil karya manusia dan bukan akibat yang ditimbulkannya. Telah dijelaskan dalam pasal 12 Undang – undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002, karya lagu diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri dari unsur – unsur melodi, lirik dan aransemen termasuk notasi. Dengan pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik itu merupakan satu karya cipta sehingga dengan demikian hak cipta atas ciptaanya itu hanya satu, walaupun tidak tertutup kemungkinan pembuatan karya tersebut terdiri lebih dari satu orang. 31

E. Pembatasan dan Masa berlakunya Hak Cipta. Sama dengan pemberian hak milik terhadap benda berwujud, pemberian hak milik terhadap hak cipta yang bersifat tidak berwujud juga mendapatkan pembatasan – pembatasan sehingga pengertian hak milik dalam pengertian yang mutlak memang tidak dikenal lagi jaman sekarang ini. Adapun pembatasan ini dilakukan karena adanya kepentingan umum atau hak masyarakat yang berkaitan dengan objek

hak tersebut. Dengan pembatasan ini diharapkan akan terjadi

keseimbangan

antara

31

kepentingan

pribadi

dengan

kepentingan

umum.

J.C.T Simorangkir, Undang-undang hak Cipta, 1987, hal 30


Kepentingan pencipta adalah mendapatkan keuntungan komersil dari ciptaanya, sedangkan kepentingan masyarakat adalah mendapat kemudahan informasi. Beberapa pasal dalam Undang – undang Hak Cipta mengatur pembatasan hak cipta seperti pada pasal 48 Undang – undang Hak Cipta ini berlaku untuk ciptaan domestik dan luar negeri. Undang – undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan hak yang berkaitan dengan hak cipta : 1. Warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; 2. Bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali diluar Indonesia; 3. Bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan : 4.

Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak – hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau

5.

Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak peserta dalam

suatu

perjanjian

multirateral

yang

sama

mengenai

perlindungan hak cipta dan hak – hak yang berkaitan dengan hak cipta. 32

32

Republik Indonesia, Op.cit, hal 48


Pembatasan pemberian izin penggunaan diatur dalam pasal 15 Undang – undang Hak Cipta yang menentukan sumbernya harus disebutkan dengan lengkap maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam hal : a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan; c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan : 1. Ceramah yang semata – mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 2. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil; e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan. Pusat dokumentasi yang non-komersil, semata – mata untuk keperluan aktifitasnya.


f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program semata – mata untuk digunakan sendiri. 33 Pembatasan hak cipta lainnya dilakukan dengan mekanisme lisensi wajib (compulsary licensing) dimana lisensi ini lahir dari perundang – undangan bukan perjanjian, hal ini diatur dalam pasal 16 Undang – undang Hak Cipta. Secara umum pengertian terhadap compulsary licensing dapat dipahami sebagai lesensi paksa, dimana seseorang atau sebuah badan hukum menggunakan suatu karya cipta tanpa izin dari penciptanya, akan tetapi dianggap tidak melanggar hukum karena memenuhi standar pembayaran sebagaimana diatur dalam perundang – undangan yang berlaku. Lembaga compulsary licensing ini diatur secara khususnya dalam Undang – undang Hak Cipta. Dengan demikian dimaksudkan tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan ekonomi dapat tetap dilakukan tanpa harus melanggar perlindungan hak cipta. Pembatasan hak cipta dalam UUHC ini sejalan dengan Konvensi Hak Cipta Sedunia (Universal Copyrights Convention) tahun 1952 didalam pasal V. Dimana dalam pasal V dikatakan bahwa hak untuk melakukan penerjemahan diberikan pertama sekali kepada penciptanya, namun setiap Negara peserta dapat

33



menentukan sendiri pembatasan – pembatasan lain dalam Undang – undang nasionalnya. 34 Pembatasan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda dari suatu jenis ciptaan dengan jenis ciptaan lainnya, yang umumnya didasarkan pada kepentingan bisnis yang dapat diperoleh oleh penciptanya sehubungan dengan “hak ekonomi” seperti yang telah diungkapkan pada bab terdahulu. Lama tidaknya disesuaikan dengan kepentingan ekonomi dari penciptanya yang telah melakukan investasi waktu, tenaga, pikiran keahlian atau juga dana dalam

menghasilkan suatu

ciptaan.

Dimana

diharapkan pencipta akan

memperoleh penggantian terhadap pengorbanan dalam menghasilkan suatu ciptaan. Namun tetap saja jangka waktu perlindungan hak cipta disesuaikan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum. Dimana perlu adanya keseimbangan antara hak pribadi pencipta untuk memonopoli unutk jangka waktu tertentu dan hak masyarakat untuk menikmati hasil ciptaan dengan mudah. Bila jangka waktu terlalu singkat dikhawatirkan belum cukup pergantian pengorbanan dalam menciptakan ciptaan itu, bila terlalu lama maka akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Secara umum Undang – undang Hak Cipta membagi perlindungan hak cipta kedalam 3 kelompok, dimana dalam ketentuan pasal 28B Undang – undang

34

Sudargo Gautama, Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta 1997, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 74


Hak Cipta yang baru menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta. Hal ini dimaksudkan semata – mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau tahun berjalan setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau pencipta meninggal dunia. 35 Perincian jangka waktu tertentu tersebut ialah : 1. Seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 ( lima puluh ) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dan jika penciptanya 2 orang maka ukuran yang dipakai adalah pencipta yang paling lama hidupnya. Ciptaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah : a. Buku, program computer, pamphlet, susunan perubahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. a. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. c. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara. d. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantonim e. Karya pertunjukan f. Karya siaran

35

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2679, psl 28B


g. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan. h. Arsitektur i.

Peta

j.

Seni batik

k. Fotografi l.

Sinematografi

m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnyadari hasil pengalihwujudan. 36 2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dalam kategori ini terdiri dari b. Program Komputer c. Sinematografi d. Rekaman suara e. Karya pertunjukan f. Karya siaran g. Semua yang disebutkan pada angka (1) di atas yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum h. Ciptaan yang hak ciptaanya dipegang penerbit karena tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samara

36



sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A ayat (2) Undang – undang Hak Cipta. i.

Ciptaan yang dipegang Negara untuk kepentingan penciptaany, apabila tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan. Perhitungan jangka waktunya dimulai pada saat pertama kali diketahui umumnya.

3. Selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Tercakup didalamnya adalah a. Fotografi b. Saduran bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan c. Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan yang dihitung sejak pertamakali diterbitkan. 37

F. Pendaftaran Hak Cipta Hak cipta memiliki perbedaan dengan paten dan merek, dimana patn dan merek mempunyai kewajiban untuk didaftarkan. Sementara hak cipta iak edmikian, hak cipta boleh didaftarkan bleh tidak, karena bila tidak didaftarkan pun hak ciptapun mendapat perlindungan hokum. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yaitu : 1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah : a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman sperti yang dimaksudkan dalam pasal 29 37

Ibid, Psl 27


b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumukan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. 2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada cermah tidak tertulis dan tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya. 38 Maka dapat disimpulkan dari keterangan diatas, bahwa utuk mnjadi pemegang hak cipta tidak harus mendaftarkannya. Hak itu telah ada sejak pencipta menciptakan ciptanya. Namun bila didaftarkan akan lebih menguntungkan dari sisi pencipta, karena nama orang yang tercantum didalam daftar yang ada di kantor hak cipta dinggap sebagai pencipta, yang bila ada pihak lain yang menuntut maka orang yang terdaftar itu dianggap sebagai satu-satunya pemegang hak cipta. Pendaftaran ciptaan bukan hal mutlak untuk memperoleh hak cipta, hanya saja lebih memudahkan pembuktian bila timbul perselisihan. Satu hal penting dalam Undang-undang Hak Cipta tentang pendaftaran hak cipta terdapat dalam pasal 30 bahwa pendaftaran hak cipta tidak berarti pengesahan isi, arti, atau bentuk dari ciptan yang didaftarkan. Dengan kata lain menerima pendaftaran (pemerintah) tidak bertanggung jawab atas isi dan juga tidak mengesahkan isi dari yang didaftarkan itu. Pendaftaran dimaksud diselenggarakan oleh departemen kehakiman dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman Republik 38

Ibid, Pasal 5


Indonesia melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan surat permohonan rangkap dua yang disertai : 1. Biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman 2. Contoh ciptaan atau penggantinya Surat permohnan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama sbeberapa orang maka harus ditulis semua sdan memua satu alamat pemohon. Dan bila pemohon merupakan badan hukum maka permohonan harus disertai dengan akta pendirian badan hokum tersebut. Terhadap permohonan pendaftaran yang memenuhi syarat akan dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohn untuk dilengkapi. Pemeriksan dilakukan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta, yang kemudian akan memeriksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak tas ciptaan yang dimohonkan. Apabila permohonan diterima, Direktorat Paten dan Hak cipta akan mendaftarkannya dalam Daftar Umum ciptaan, selanjutnya dalam daftar umum ciptan sebagaimana Pasal 33 dimuat antara ain tanggal pnerimaan, surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan. Sebaliknya bila ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon.


G. Hak Moral (Moral Rights) Hak moral yang membedakan hak cipta dengan hak milik lainnya, cirri khususnya ini hanya dimiliki hak cipta. Hak moral ini merupakan manifestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Dengan kata lain hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya. Hak moral diatur Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 Pasal 24 yag menyatakan : 1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya. 2. a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptaanya masih hidup diperlukan persetujuanya untuk mengadakan perubaha maksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.


4. Pencipt tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 39 Hak moral berkaitan dengna perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta, misalnya mencantumkan nama pencipta sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya cipta. Walaupun hak cipta telah beralih atau dialihkan kepada pihak ketia, namun jika ada perubahan atas ciptaan tersebut tetap memerlukan persetujua dari pencipta aau ahli warisnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak moral ini maka pencipta dapa mengajukan tututan.

39

Ibid, Pasal 24


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA. karena berbeda tingakt pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam

Recommend Documents