BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK
2.1. Pengertian dan Fungsi Bank Bank adalah "suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditur dana". 9 Dengan demikian fungsi bank mencakup tiga hal pokok, yaitu: a. Sebagai pengumpul dana; b. sebagai penjamin kredit antara debitur dan kreditur; c. sebagai penanggug resiko interest rate transformasi dana dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi. Pengertian tersebut merupakan pengertian umum yang menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana. Dari pengetahuan tersebu terlihat bahwa keberadaan bank dan kehidupan ekonomi amat tergantung pada besar kecilnya tabungan yang berhasil ditarik atau dihimpun dari masyarakat. dengan kata lain bahwa hidup matinya bank amat tergantung pada kepercayaan masyarakat pada bank itu sendiri. Dengan demikian
9
Ruddy Tri Santoso, 1993, Mengenal Dunia Perbankan, Cet. I, Andi Offset, Yogyakarta.
18
19 bank
adalah
lembaga
keuangan
berdasarkan
kepercayaan
masyarakat. Hal
yang sama terungkap secara
yuridis dalam UU
Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 29 ayat (4) yaitu "Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank". Pengertian dan fungsi bank secara autentik dapat ditemukan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Selanjutnya dalam pasal 3 menegaskan bahwa "fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Fungsi tersebut sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Fungsi tersebut ditekankan adalah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah meningkatkan rakyat banyak. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
Penghimpunan
dana
masyarakat
dapat
dilakukan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposi to dan tabungan (pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 1998). Untuk jelasnya dapat diuraikan keempat cara penghimpunan dana tersebut:
20 a. Giro Giro adalah "simpanan pihak ketiga di bank yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya dengan menggunakan cheque atau dengan menggunakan surat perintah pemindahbukuan (bilyet giro) atau dengan menerbitkan surat perintah pembayaran lainnya." 10 Sedangkan pengertian secara yuridis, giro adalah simpanan yang
dapat
digunakan
sebagai
alat
pembayaran,
dan
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 1998. Giro merupakan sumber dana yang sangat murah bagi suatu bank karena jasa giro yang harus dibayar oleh bank kepada pemegang rekening giro yang harus dibayar oleh bank kepada pemegang rekening giro adalah sangat kecil. Di sisi lain dana giro sangat labil bagi bank karena setiap saat dana tersebut dapat ditarik oleh nasabah melalui cek. Sehingga dana giro bagi suatu bank adalah sangat potensial dan sekaligus sangat labil karena berbahaya bagi likuiditas bank.
10
Ibid, h. 38
21 b. Deposito Berjangka Deposito
berjangka
adalah
simpanan
di
bank
yang
penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 8 UU Perbankan No.10 Tahun 1998. Di samping itu UU Perbankan juga mengenal jenis deposito lainnya yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini adalah deposito
berjangka
yang
bukti
penyimpanannya
dapat
diperdagangkan. Bunga deposito merupakan simpanan yang memperoleh bunga tinggi dari bank. Semakin tinggi syarat waktu yang disimpan,
semakin
tinggi
bunganya.
Sehubugan
dengan
kelonggaran waktu deposito tersimpan di bank, maka manfaat yang dapat dipetik oleh bank adalah besar bila dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya. c. Tabungan Menurut Rudi Tri Santoso, "tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank tanpa penetapan jangka waktu kepada bank dan penarikannya menggunakan syarat-syarat tertentu." 11
11
Ibid, h. 63.
22 Sedangkan pengertian tabungan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 10 adalah "simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu". Dengan demikian, tabungan memiliki sifat bebas, artinya sewaktu-waktu dapat ditarik. Bunga dihitung menurut saldo (sisa
yang
berjalan),
karena
simpanan
itu
disamping
pengambilan juga ada penyetoran-penyetoran pula. Bunga yang menjadi hak nasabahh tiap bulan dan bahkan ada yang setiap hari (bunga harian) langsung ditambahkan pada saldo yang berjalan di buku tabungan nasabah. Tabungan masyarakat yang berhasil dihimpun merupakan sumber modal yang terbesar bagi bank. Semakin banyak tabungan yang dapat dihimpun, semakin meningkat pula kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat luas. Dengan demikian tabungan masyarakat melalui manajemen bank sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi yang pada akhirnya
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Disinilah letak penting dan strategisnya tabungan masyarakat dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional bangsa Indonesia.
23 2.2. Jenis dan Usaha Bank Dalam pasa 5 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa "Jenis bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat", Sehubungan dengan itu maka akan diungkapkan mengenai usaha kedua bank tersebut.
a. Bank Umum Bank Umum adalah "Bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan masyarakat, terutama giro, tabungan dan deposito,
serta
pemberian
kredit
jangka
pendek
dalam
penyaluran dananya". 12 Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bank Umum adalah "Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Mengenai usaha Bank Umum diatur dalam pasal 6 UndangUndang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu sebagai berikut: Usaha Bank Umum meliputi: a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b) memberikan kredit; c) menerbitkan surat pengakuan hutang; d) membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
12
lbid,h.5
24 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 5) obligasi; 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7) instmmen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f) menempatkan dana pada bank, meminjam dana dari; atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga atau melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k) membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; n) melakkuan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 7 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa: Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula:
25 a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah "kantor bank di kota kecamatan masyarakat
yang
merupakan
maupun
unsur
menyalurkan
penghimpunan dananya
di
dana sektor
pertanian/pedesaan." 13 Dalam pasal 1 angka 3 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 ditentukan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah "bank yang menerima simpanannya hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Usaha-usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 13 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, yaitu: Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:
13
Ibid.
26 a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabnngan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
2.3. Bentuk Hukum Bank Bentuk hukum bank di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri. maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bentuknya bisa berbeda dan bisa pula sama dcngan bentuk hukum jenis bank perkreditan rakyat. Dari bentuk hukum bank tersebut dapat diketahui status kepemilikan dan segi permodalan bank, dan termasuk pula segi tanggung jawab hukum dari bank tersebut terhadap pihak ketiga atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Pokok Perbankan tentang bentuk hukum bank diatur sebagai berikut : (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa : a. Perseroan, Terbatas b. Koperasi, atau c. Perusahaan daerah (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa : a. Perusahaan Daerah b. Koperasi c. Perseroan Terbatas d. Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP
27 Ad.2a. Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah dapat mcndirikan sebuah bank, baik yang berbentuk Bank Umum maupun yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat. Pada masa berlakunya UU Perbankan Tahun 1967, banyak bank milik pemerintah daerah yang berupa Bank Pembangunan Daerah hanya didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa UndangUndang Nomor 13 tahun 1962, sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, yaitu untuk mengembangkan perekonomian daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dan sebagai kas pemerintah daerah. Setelah UU Perbankan tahun
1992
berlaku
maka
bentuk
hukum
Bank
Pembangunan Daerah tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan bentuk hukum yang berlaku dalam UU Perbankan tahun 1992. Selama transisi guna penyesuaian bentuk umum seperti yang dikehendaki oleh UU Perbankan tahun 1992, maka bentuk hukum yang sesuai dan tepat bagi Bank Pembangunan Daerah, adalah menjadi pcrusahaan daerah. Sehubungan dengan tugas penyesuaian bentuk hukum tersebut maka dikeluarkan suatu landasan hukum, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 1992. Ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 8 Tahun
28 1992
menyebutkan,
bahwa
pelaksanaan
penyesuaian
peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah serta perubahan bentuk hukum bank tersebut menjadi perusahaan daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 14 Ad.2b. Bentuk Hukum Koperasi Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankan baik untuk bentuk bank umum, maupun bentuk bank perkreditan rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU Perkoperasian tahun 1992. Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kekhususan. yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian anggota koperasi, adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Usaha yang dilakukan koperasi dikaitkan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha. dan kesejahteraannya.
14 Muhamad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 120
29 Tetapi dapat pula menjalankan kegiatan usaha. dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi. termasuk dalam kegiatan perbankan. Dalam hal kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi ini pun maka kegiatan tersebut, adalah usaha untuk mcnsejahterakan masyarakat. Pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus. yang dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (Pasal 31 UU Perkoperasian Tahun 1992). Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Ad.2c Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya. kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, bentuk hukum
30 perseroan terbatas ini, dapat menjalankan kegiatan bank baik berupa bank umum. maupun bank perkreditan rakyat.
2.4. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Dalam
UU
No.
10
Tahun
1998
tentang
Perbankan,
dirumuskan pengertian bank sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka 1, sedangkan pengertian nasabah tidak dirumusk an secara tegas dalam UU tersebut. Tetapi dari berbagai kegiatan usaha bank dapat disimpulkan bahwa "Nasabah bank adalah pihak, baik orang maupun badan/lembaga yang memperoleh jasa pelayanan bank". 15 Hubungan antara bank dan nasabahnya didasari oleh dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Pada dasarnya hubungan itu adalah hubungan hukum. Namun yang tampak justru hubungan kepercayaan. Unsur hukum hanya akan digali, manakala hubungan kepercayaan itu runtuh. UU No. 10 Tahun 1998 melihat hubungan hukum antara bank dan
nasabah
penyimpan
dana
adalah
sebagai
suatu
asas
kepercayaan. Karena hubungan itu adalah suatu asas kepercayaan, maka terhadap hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana berlaku pula norma-norma hukum dan praktek-praktek perbankan.
15
Sundari Arie, Op.Cit, h.7.
31 Hubungan hukum antara bank dan nasabah juga bersifat hubungan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah tercipta sejak seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank. Hubungan hukum yang paling banyak terjadi antara bank dan nasabah adalah hubungan pemberian kredit. Bank bertindak sebagai kreditur dan nasabah bertindak sebagai debitur. Setelah meneliti dan menganalisa permohonan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, bank akan memberikan keputusan berupa persetujuan untuk menyetujui permohonan kredit atau menolak permohonan kredit tersebut. Jika permohonan kredit disetujui, maka diantara mereka ditandatangani surat perjanjian kredit. Pertanggungjawaban
bank
terhadap
nasabah
meliputi
pelaksanaan kewajiban bank selaku penerima dana masyarakat, yaitu: a. Kewajiban pada pemegang rekening giro 1. Menatausahakan mutasi rekening giro yang bersangkutan yang meliputi: a) Membukukan
setoran
baik
setoran
tunai
maupun
pemindahbukuan; b) Membukukan
pengambilan
baik
tunai
maupun
pemindahbukuan dan membayarkan atas penyerahan. c) Membukukan jasa giro yang diberikan bank;
32 d) Meneruskan
tagihan
kepada bank
lain
dalam
hal
nasabah menyetorkan warkat Wiring. 2. Menjaga rahasia data keuangan nasabah. 3. Menolak pembayaran atas penyerahan cek yang cacat/tidak memenuhi syarat penyerahan
atau
menolak
pembebanan
atas
warkat pemindahbukuan yang cacat/tidak
memenuhi syarat. b. Kewajiban kepada penabung: 1. Menerima
setoran
tunai
atau
pemindahbukuan
serta
membukukan pada rekening tabungan dan buku tabungan; 2. Membayar bunga sesuai perjanjian; 3. Membayar tunai atas penyerahan kuitansi yang sah; 4. Menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah; 5. Menolak pembayaran atas penyerahan kwitansi yang tidak sah. c. Kewajiban mengamankan simpanan nasabah Dalam menjalankan usaha kegiatan di bidang perbankan, dalam rangka memelihara kemampuan bank untuk pengembalian simpanan nasabah, bank diwajibkan untuk: 1. Menyisihkan sebagian dana (likuiditas) bank sesuai dengan
cash ratio yang ditetapkan Bank Indonesia; 2. Menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan
yang mudah untuk keperluan likuidasi;
33 3. Menjaga posisi likuiditas; 4. Memelihara aktiva lancar pada tingkat yang memadai dan
aman, melalui penempatan dana pada bank lain, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) serta surat-surat berharga yang diperdagangkan
di
bursa
menyelenggarakan
rapat
terutama
Asset
obligasi
Liability Management
(ALMA) setiap bulan; 5. Penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan
benar-benar menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan; 6. Pada umumnya
melaksanakan
prinsip
kehati-hatian
sebagaimana 7. ditetapkan Bank Indonesia.
Dalam kaitan ini, nasabah pada umumnya tidak mengetahui langkah-langkah apa yang telah dan harus ditempuh perbankan. Yang terpenting bagi nasabah, dananya aman dan terjamin pengembaliannya setiap saat apabila diperlukan. Disamping hal tersebut di atas, untuk keamanan bank dan keselamatan nasabah, Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan telah mewajibkan kepada setiap lembaga perbankan untuk memelihara likuiditas dalam jumlah tertentu. Hal yang sangat mendasar dalam hubungan antara bank dan nasabah
dalam
kaitannya
dengan
keamanan
dan
jaminan
34 pengembalian simpanan dana nasabah dalam pertanggungjawaban bank.
Berdasarkan
hasil
penelitian,
yang
dimaksud
dengan
pertanggungjawaban bank dalam kaitannya dengan keamanan simpanan dana nasabah adalah suatu kewajiban bank untuk: a. Mengamankan dana-dana nasabah yang ditempatkan dan dipercayakan pada bank, sehingga dalam penyaluran dana benar-benar selektif dengan resiko-resiko sekecilkecihiya. b. Menjaga "current ratio" agar dapat melunasi kewajiban jangka pendek. c. Melindugi keamanan simpanan nasabah dengan menjaga kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 s/d 45 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan terhadap pelanggarannya diancam sanksi hukuman seperti dalam pasal 46 s/d 53 UU No. 10 tahun 1998. Karena adanya ketentuan rahasia bank, maka nasabah merasa terlindungi dan terjaga keamanan simpanan dananya pada bank. Pihak yang dapat membuka ketentuan rahasia bank, memblokir rekening nasabah adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 yaitu nasabah, kepolisian, kejaksaan dan Hakim Pengadilan. d. Membayar, mengembalikan simpanan dana nasabah, sesuai dengan jenis simpanan masing-masing sebagaimana diperjanjikan sebelumnya. 16
16
Marulak Pardede, Op.Cit., h.56.
