9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pembiayaan 2.1.1. Pengertian Pembiayaan Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.1 Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.2 Menurut Wibowo Pasal 1 ayat 12 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 1 2
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm 304 Arrison Hendry, Perbankan Syariah, Jakarta: Muamalah Institute, 1999, hlm 25
9
10
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 3 Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya dimana nasabah berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati.
2.1.2. Jenis-Jenis Pembiayaan Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (Deficit Unit). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut : a. Pembiayaan Produktif : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha. b. Pembiayaan Konsumtif : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.4
3
Untung Hendi Widodo dan Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 35 4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 160
11
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi
kebutuhan
pembiayaan,
bank
syari’ah
memiliki
ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syari’ah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syari’ah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu : 5 1) Produk Penyaluran Dana (Financing) Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari’ah terbagi ke dalam empat kategori yang di bedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli b) Pembiayaan dengan prinsip sewa c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil d) Pembiayaan dengan akad pelengkap Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.6 Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli
5
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 56 6 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi 3, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 88
12
seperti Murabahah, Salam, dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah.7 Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan
pembiayaan.
Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.8 Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah Hiwalah, Rahn, Qardh, Wakalah, dan Kafalah. 2) Produk Penghimpunan Dana (Funding) Penghimpunan dana di bank syari’ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari’ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah.9
7
Ibid, hlm 89 Ibid, hlm 96 9 Ibid, hlm 98 8
13
3) Produk Jasa (Service) Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syari’ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.10 Jasa perbankan tersebut antara lain berupa Sharf, dan Ijarah.
2.1.3 Pembiayaan Musyarakah A. Pengertian Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.11 B. Rukun dan syarat Musyarakah Dalam melakukan aktivitas yang bersifat musyarakah ini ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, yaitu: a. Pihak yang berserikat b. Modal (maal) 10 11
hlm 121
Ibid, hlm.103 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008,
14
c. Proyek atau usaha (amal) d. Ijab qabul Sementara itu syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah: a. Pemodal dan pengelola Keduanya harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum dan keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak. b. Shigot (ucapan) Yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak c. Modal Adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas musyarakah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut: harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang) dan harus tunai.12 C. Landasan Syariah a. Al-Qur’an ⌧ "#$ % ./' 12
! ,-
+ * (
)
&"'!
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 118
15
&☺ 2345 01 + ( ) =>?@ A :;< 4 9" * 7"8* C ִH ; ) ִ' 4 BCD AE % &☺ 2345 ./' #$! " % ! 3I 9 ( ) ,+ * (: &☺ "☺JK &"'01 + =>?@ A :;< 4 9" N * L#M8$ P ִH ; ) ִ' 4 BOEAE< U TE % RS T BO֠⌧9 RY VW V01,R^;7_ ; \] Z[ ) ִ☺';b N =: 0 `aS#$ 1 + g hE3 ֠,+ * cd:ef k^' + ִ= j " i b89" * n<1Jo m P c#)֠,- i l ) >qr *(pVE % =>?@ A :;< 4 * tT) ,u i ⌧\ sP ִH ; x) $ w) 7" N v>?@ A |}~` u H 1ִ{ H 1 z Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benarbenar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun” (An-nisa’:12).13 13
Tim Penyusun Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Pelita IV, 1984, hlm 117
16
•s ⌧ €f • ִ=ִ☺01 k: s ֠ g … {† ִ< *m0„ ִ= ‚ִƒ;< 7" N vi K⌧9 d T• @ #) ‡01<% ˆ •Ž ‹Œ;< 4 *m0 ‰q€⌫;< 4 g E v # P ֠!) ^Vִ 1V• g E<1 ☺ &" $ <• d RS@ 1 ֠ 3{Vdb ‚ + ִ☺‘ H[ ִH ? ִ7 [3{“4 T ⌧Z ‚ ’ + |~` 7” b< 9 T Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”(Shaad: 24) 14 b. Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”15 D. Jenis-Jenis Akad Musyarakah (Syirkah ‘Uqud) 1) Syirkah ‘Inan Akad kerjasama antara dua orang atau lebih yaitu dengan cara menggabungkan modal dua orang atau lebih
14 15
Ibid, hlm 735 Muhammad Syafi’I Antonio, Op.cit, hlm 91
17
yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.16
2) Syirkah Mufawadhah Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masingmasing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan
kewajiban.
Tidak
diperkenankan
salah
seorang
memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner
lainnya.
Keuntungan
maupun
kerugian
yang
diperoleh harus dibagi secara sama.17 3) Syirkah A’mal Kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh. 4) Syirkah Wujuh Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran 16 17
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, op.cit, hlm 114 Ibid, hlm 115
18
masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.18 5) Syirkah Mudharabah Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan
dalam
kontrak,
sedangkan
apabila
rugi
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.19 E. Prinsip Musyarakah 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah. 2) Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan: a) Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid b) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha F. Musyarakah Dalam Teknis Perbankan 18 19
Veithzal Rivai, op.cit, hlm 121 Heri Sudarsono, op.cit, hlm 65
19
1
Pengertian a) Musyarakah merupakan akad kerjasama pembiayaan antara Islamic Banking, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola
suatu
kegiatan
usaha.
Masing-masing
memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah b) Selaku
pengelola,
nasabah
wajib
menyampaikan
laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Di samping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha 2
Aplikasi a) Pembiayaan dalam modal kerja dapat dilakukan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. b) Pembiayaan
investasi
dapat
dialokasikan
untuk
perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. c) Pembiayaan secara sindikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.20 G. Manfaat Musyarakah
20
Veithzal Rivai, loc.cit, hlm 123
20
1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat 2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 4. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.21
21
Muhammad Syafi’i Antonio, loc.cit, hlm 93-94
21
Skema Musyarakah dalam Bank Syariah22
Nasabah
Bank Syariah
Proyek Usaha
Keuntungan
Bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal (nisbah)
22
Ibid, hlm 94
22
2.2
Kinerja Dalam berbagai literatur pengertian dari kinerja banyak sekali diantaranya yaitu: Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil. Dalam konteks hasil, (Bernardin) yang dikutip Sudarmanto menyatakan bahwa ”kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu”.23 Pengertian kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas (Richard) yang dikutip Sudarmanto ”Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi”. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Terkait dengan kinerja sebagai perilaku, (Murphy dan Richard) yang dikutip Sudarmanto menyatakan bahwa ”kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja juga bisa dikatakan sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi”.24 Dalam pengertian ini, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi.25 Berdasarkan pengertian di atas, karena penulis mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari suatu usaha yang dikerjakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil yang diproduksi
23 Sudarmanto, Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 8 24 Ibid 25 Ibid, hlm 9
23
(dihasilkan) dari suatu usaha dalam periode waktu tertentu yang menghasilkan jumlah barang dan jasa dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam sebuah usaha tertentu. 2.2.1
Omset (pendapatan) Pendapatan menurut standar akuntansi keuangan No 23 yang dikutip Rustam adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan pada awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode.26 Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.27 Berdasarkan
definisi
di
atas
maka
penulis
menarik
kesimpulan bahwa yang dinamakan pendapatan adalah jumlah harta kekayaan pada awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode yang bertujuan untuk meraih keuntungan.
26
Rustam, Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 23, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatra Utara. hlm 1 27 Muhammad Syafi’I Antonio, loc.cit, hlm 204
24
2.2.2
Laba (keuntungan) Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama periode tertentu dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut Keuntungan adalah kenaikan bersih dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan.28 Menurut Sadono keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan.29 Berdasarkan
definisi
di
atas
maka
penulis
menarik
kesimpulan bahwa yang dinamakan laba adalah hasil yang diperoleh dari penjualan barang dagang berupa pertambahan nilai uang selama periode tertentu. 2.2.3
Perkembangan Usaha Perkembangan (development) adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri (growth) adalah tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran dan
28
Ibid, hlm 205 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1999, hlm 387 29
25
arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat berarti sebuah tahapan perkembangan (a stage of development).30 Menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
(2005)
perkembangan berarti mekar terbuka atau membentang, menjadi besar, luas dan banyak, serta menjadi tambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan dan lain sebagainya.31 Sedangkan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) yaitu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan dalam bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. 32 Berdasarkan
definisi
di
atas
maka
penulis
menarik
kesimpulan bahwa yang dinamakan perkembangan usaha adalah peningkatan keuntungan dalam suatu bidang usaha tertentu dalam hal jumlah, ukuran dan sebagainya.
2.3
Penelitian Terdahulu Skripsi oleh Sriyatun yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan
Mudharabah
BMT
Terhadap
Peningkatan
Pendapatan
Pedagang Kecil Di Kabupaten Sukoharjo” menunjukkan bahwa pembiayaan
30
Caray, Definisi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan, http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/03/ dibrowsing tanggal 27 april 2011 31 Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 538 32 Ibid, hlm 1254
26
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil.33 Skripsi oleh Elsa Astarina Ginting yang berjudul “Analisis Pengaruh Kredit Perbankan, Lama Usaha Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Omset Pengusaha Kecil Rotan Di Kecamatan Medan Barat” menunjukkan bahwa kredit perbankan, lama usaha dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap omset pengusaha kecil rotan.34
2.4
Kerangka Pemikiran Teoritik Model konseptual yang didasarkan pada tinjuan pustaka, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar 2.1 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik
Pembiayaan (X) - Besarnya pembiayaan yang diberikan - Jumlah angsuran
33
Kinerja (Y) - Omset - Laba - Perkembangan usaha
Sriyatun, Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo, Skripsi Dipublikasikan Pada Digital Library Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. etd.eprints.ums.ac.id/3090/2/B100050269.pdf 34 Elsa Astarina Ginting, Analisis Pengaruh Kredit Perbankan, Lama Usaha, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Omset Pengusaha Kecil Rotan Di Kecamatan Medan Barat Medan, Skripsi Dipublikasikan Pada Digital Library Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Medan, 2008, http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/10191
27
2.5
Hipotesis Penelitian Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: H1: Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah H2: Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan setelah dan sebelum menambah modal H3: Ada perbedaan yang signifikan antara laba setelah dan sebelum menambah modal H4: Ada perbedaan yang signifikan antara perkembangan usaha setelah dan sebelum menambah modal
