BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Daya Saing Daerah Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.Sementara itu CURDS mendefiniskan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjuatan (Porter, 2000). Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memeperjelas konsep daya saing daerah adalah berdasarkan definisi European Commission yang mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan
kebutuhan
pasar
internasional,
diiringi
dengan
kemampuan
mempertahankan pendapatan yang tinggidan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal” (European Commission, 1999 P.4 dalam Gardiner, Martin dan Tyler, 2004).
6 Universitas Sumatera Utara
Sementara Huggins (2007) dalam publikasi “UK Competitiveness Index” mendefinisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat di dalamnya”. Dalam pengertian daya saing ini secara tersirat dinyatakan pula bahwa kondisi perekonomian yang kondusif merupakan suatu syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing tempat (loyalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga .Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi lokal/daerah.Camagnni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Daya saing yang di timbulkan dalam arti persaingan yang fair, dapat juga merupakan potensi untuk aliansi, karena potensi aliansi pada dasarnya adalah merupakan kemampuan daerah atau pesaing lain menjadi aliansi kekuatan bersama (Halwani, 2002:423).
7 Universitas Sumatera Utara
Global Competitive Report 2000, World Competitiveness Report dan Institute for Management Development (IMD) menerbitkan daftar peringkat daya saing internasional negara-negara di dunia. Dengan indeks daya saing yang dihitung atas dasar 9 kelompok karakteristik structural ekonomi, yang meliputi: Keterbukaan terhadap perdagangan dan Keuangan Internasional . Peran kebijakan fiskal dan regulasi pemerintah. Birokrasi yang efisien. Pembangunan pasar financial. Kualitas infrastruktur. Kualitas teknologi. Kualitas manajemen bisnis. Fleksiibilitas pasar tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Kualitas kelembagaan hukum dan politik. Ukuran daya saing ekonomi sebenarnya ditentukan oleh empat faktor di atas, yakni kebijakan pemerintah, kelembagaan dan kemampuan, serta birokrasi yang efisien.Pengembangan keempat faktor ini merupakan birokrasi yang efisien.Pengembangan keempat faktor ini merupakan kunci bagii pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi daerah.Kualitas kelembagaan dan kemampuan nasional tidak hanya tercermin atas prestasi pada tingakt pusat saja, tetapi atas dasar yang ada di seluruh Indonesia.Dengan demikian daya saing ekonomi daerah, tetapi harus bersaing dalam ukuran internasional (Halwani, 2002:422). Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah yang didesain dengan standar
8 Universitas Sumatera Utara
internasional.Kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah, memperkuat sumber daya manusia aparatur (birokrasi) dan masyarakat daerah, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing yang tinggi pada era globalisasi ekonomi ini. 2.2 Indikator Utama Daya Saing Ekonomi Daerah 2.2.1 Perekonomian Daerah Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi capital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indicator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek. 2. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. 3. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu. 4. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.
9 Universitas Sumatera Utara
2.2.2 Keterbukaan Keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional dan internasional, indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut. 2. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya. 3. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia. 4. Daya saing yang di dorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah 5. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional. 2.2.3 Sistem Keuangan Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem financial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator siatem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:
10 Universitas Sumatera Utara
1. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah. 2. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah. 2.2.4 Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah. 2. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah. 3. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daearh yang berdaya saing. 2.2.5 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip di bawah ini: 1. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
11 Universitas Sumatera Utara
2. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju. 2.2.6 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam hal ini ditunjukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor
SDM ini
mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 1. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah. 2. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. 3. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah. 4. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya. 2.2.7 Kelembagaan Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut: 1. Stabilitas sosial dan politik melalui system demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi suatu daerah yang berdaya saing.
12 Universitas Sumatera Utara
2. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen. 3. Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif. 2.2.8 Governance dan Kebijakan Pemerintah Governance dan kebijakan Pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor governance dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daearah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan. 2. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan dalam meminimalkan resiko bisnis. 3. Efektivitas administrasi pemerintahan daerah dalam menyedikan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daearah. 4. Efektifitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah. 2.2.9 Manajemen dan Ekonomi Mikro Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah
13 Universitas Sumatera Utara
dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah di antaranya adalah: 1. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial perusahaan-perusahaaan yang berada di suatu daerah. 2. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah di mana perusahaan tersebut berada. 3. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif. 4. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal. 5. Dalam usaha yang sudah mapan, mamnajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha. 2.3 Penelitian Terdahulu BI-PPSK dan FE Unpad (2001) dengan judul penelitian yaitu “Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Serta Pemeringkatan Daya Saing Antar Daerah Provinsi di Indonesia” dengan menggunkan indikator daya berupa perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, institusi, tata pemerintahan dan kebijakan, serta manajemen dan ekonomi mikro. KKPOD (2005) dengan judul penelitiannya “Analisis daya tarik investasi 214 Kabupaten/Kota di Indonesia” dalam penelitian ini KPPOD menyatakan bahwa beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia hanya mengedepankan upaya-
14 Universitas Sumatera Utara
upaya meningkatkan PAD dan relatif mengabaikan aspek-aspek yang mampu menarik investasi. Kuncoro (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY” menyebutkan bahwa menurut persepsi pelaku usaha di DIY, faktor kelembagaan memiliki bobot terbesar dalam menentukan daya tarik investasi/ kegiatan berusaha di DIY.Kemudian diikuti oleh faktor infrastruktur fisik, yang ketiga adalah faktor sosial politik. Huggins Associates (2007) dalam penelitian yang berjudul “European Competitiveness Index (ECI)” dengan menggunakan indikator yaitu kreativitas, kinerja ekonomi, infrastruktur dan aksesibilitas, tenaga kerja terdidik, dan pendidikan dengan menggunakan metode Tree Factor Model, Indeks Komposit, berserta Bobot dihasilakan dari data Envelopment Analysis. Ira Irawati, dkk (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah”. Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara” dengan menggunakan metode AHP , maka dapat diambil kesimpulan peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian daerah, infrastruktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia pada Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tenggara turut mendukung Kabupaten/Kota tersebut menjadi peringkat terbaik secara umum. Paidi Hidayat (2012) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan”.Dengan menggunakan metode AHP dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan daya
15 Universitas Sumatera Utara
saing adalah faktor infrastruktur, diikuti faktor perekonomian daerah dan selanjutnya faktor sistem keuangan. Skala prioritas untuk faktor infrastruktur adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitasnya,seperti kualitas pelabuhan laut dan udara serta kualitas jalan. Selain itu, skala prioritas perekonomian daerah adalah tingkat daya beli maasyarakat.Sementara, untuk skala prioritas sistem keuangan dalah kinerja lembaga keuangan. 2.4 Kerangka Konseptual Kerangka konseptal ini merupakan penentuan variabel daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitin ini. Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perbandingan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu PPSK BI dan UNPAD (2001), KPPOD (2005), Kuncoro (2005), Huggins Associates (2007), Ira Irawati, dkk (2008), Paidi Hidayat (2012).
16 Universitas Sumatera Utara
Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah
KELEMBAGAAN
SOSIAL POLITIK
EKONOMI DAERAH
Regulation & Government services
Socio-Political Factors
Regional Economic Dynamism
Kepastian Hukum
Sosial Politik
Legal Certainty
Socio Political
Keuangan Daerah Regional Finance
Aparatur Quality Of Civil Service
Keamanan security
Budaya Cultural
Potensi Ekonomi Economic Potential
Struktur Ekonomi Economic Structure
TENAGA KERJA & PRODUKTIVITAS
INFRASTRUKTUR FISIK
Labor& productivity
Physical Infrastructure
Biaya Tenaga Kerja Labor Cost
Ketersediaan Tenaga Kerja Availability of Manpower
Produktivitas Tenaga Kerja Productivity of Labor
Ketersediaan Infrastruktur Fisik Availability of Physical Infrastructure
Kualitas Infrastruktur Fisik Quality of Physical Infrastructure
Perda / IndikatorPerda Region Policy / Regulation
Gambar2.1 Indikator Utama Penentu Daya Saing Ekonomi Kota Tebing Tinggi
17 Universitas Sumatera Utara
