BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Sistem dan Prosedur Menurut Mulyadi (2016: 4), Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Mulyadi (2016: 2), karakteristik sistem secara umum sebagai berikut: 1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut. 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Antara sunsur sistem mempunyai hubungan erat dan sifatnya kerjasama. 3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu. 4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.
9
10
B. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bastian (2006: 98) menerangkan bahwa, sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses atau prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasi oleh pejabat pengelola keuangan daerah (Kepala PPKD). Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam sistem akuntansi ini, PPKD dibantu oleh PPK/SKPD melaksanakan tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat ini bertugas mengkoordinasi pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimanaan dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD C. Pengertian Keuangan Negara Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Asas Pengelolaan Keuangan Negara, meliputi akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam
11
pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. D. Pengertian Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. E. Pengertian Aktiva Tetap Bastian (2006:131) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang harus dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah daerah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. F. Jenis Aktiva Tetap Dalam Pemeriutah Daerah Bastian (2006:131) akitiva tetap dalam entitas pemerintah daerah digolongkan menjadi: 1. Tanah Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang
12
berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru, jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. 2. Jalan dan Jembatan Jalan dan jembatan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan. 3. Bangunan Air Bangunan air (Irigasi) menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi siap digunakan. 4. Instalasi dan Jaringan Instalasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan siap digunakan.
13
5. Bangunan Gedung Gedung menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap pakai. Biaya ini meliputi harga perolehan, biaya pembebasan, biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak. Biaya kontruksi yang dicakup oleh suatu kontrak kontruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan kontruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya dari bagian pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. 6. Mesin dan Peralatan Mesin dan peralatan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap dipakai. Biaya ini juga meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva agar dapat digunakan. Peralatan dan mesin yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. 7. Kendaraan Kendaraan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang
14
berasal dari donasi dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. 8. Mebel dan Perlengkapan Mebel dan perlengkapan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva sehingga dapat digunakan. Mebel dan perlengkapan yang berasal dari donasi dinilai bersadarkan nilai wajar harga pasar atau harga gantinya. G. Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Menurut Bastian (2006:134) sistem dan prosedur akuntansi aktiva tetap sebagai berikut: 1. Sistem dan prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPD: a. Prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aktiva tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD. b. Pemeliharaan aktiva tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. c. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria penambahan volume, penambahan kapasitas, peningkatan fungsi, peningkatan efisiensi, dan penambahan masa manfaat.
15
d. Perubahan klasifikasi aktiva tetap tersebut berupa perubahan aktiva tetap ke klasifikasi selain aktiva tetap atau sebaliknya. e. Penyusutan tersebut merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aktiva tetap. f. Setiap aktiva tetap kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. g. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. h. Metode garis lurus merupakan penyesuaian aktiva tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aktiva tetap dalam jumlah yang sama setiap periodenya sepanjang umur ekonomis dari aktiva tetap yang bersangkutan. i. Metode saldo menurun ganda merupakan penyesuaian nilai aktiva tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aktiva tetap dalam jumlah yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aktiva dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. j. Metode unit produksi merupakan penyesuaian nilai aktiva tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aktiva tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan oleh aktiva tetap yang bersangkutan. k. Penetapan umur ekonomis aktiva tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
16
l. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aktiva berupa bukti memorial dilampiri dengan berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. m. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian dalam prosedur akuntansi aktiva tetap mencakup jurnal, buku besar aktiva tetap, dan buku besar pembantu aktiva tetap. n. Prosedur akuntansi aktiva tetap dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpanan barang SKPD. o. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan kejadian membuat bukti memorial. p. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya membuat informasi mengenai jenis atau nama aktiva tetap, kode rekening, klasifikasi aktiva tetap, nilai aktiva tetap, serta tanggal transaksi dan kejadian. q. Bukti memorial tersebut dicatat ke dalam jurnal r. Secara periodik jurnal atas transaksi dan kejadian aktiva tetap diposting ke dalam buku besar rekening yang bersangkutan. s. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 2. Prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPKD. a. Prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPKD meliputi serangkaian proses
pencatatan
dan
pelaporan
akuntansi
atas
perolehan,
pemeliharaan, rehabilitasi penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aktiva tetap yang dikuasai atau
17
digunakanoleh SKPKD, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. b. Prosedur akuntansi aktiva tetap pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aktiva tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD dan SKPKD. H. Pengertian Aset Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. I. Pengertian Belanja Modal Halim (2004: 73) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti
biaya
pemeliharaan
pada
kelompok
belanja
administrasi
umum.kelompok biaya ini mencakup jenis belanja, baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik, meliputi belanja modal tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung,
18
belanja modal monumen, belanja modal alat-alat besar, belanja modal alat-alat angkutan, belanja modal alat-alat bengkel, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat-alat studio dan alat-alat komunikasi, belanja modal alat-alat kedokteran, belanja modal alat-alat laboratorium, belanja modal buku atau perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan, belanja modal hewan, ternak, serta tanaman, dan belanja modal alat-alat persenjataan atau keamanan. J. Pengertian Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. K. Jenis Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Penggolongan barang milik daerah: 1. Tanah Tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau atau rawa, sungai, tanah tandus atau rusak, tanah alang-alang, dan padang rumput, tanah penggunaan lain,
19
tanah bangunan dan tenah pertambangan, tanah badan jalan, dan lain-lain sejenisnya. 2. Peralatan dan Mesin. a. Alat-alat besar, meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alatalat bantu, dan lain-lain sejenisnya. b. Alat-alat angkutan, meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain-lain sejenisnya. c. Alat-alat bengkel dan alat ukur, meliputi alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya. d. Alat-alat pertanian atau peternakan, meliputi alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman atau pasca penyimpanan dan lainlain sejenisnya. e. Alat-alat kantor dan rumah tanggga, meliputi alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya. f. Alat studio dan alat komunikasi, meliputi alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya. g. Alat-alat kedokteran, meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya. h. Alat keamanan, meliputi senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar, dan lain-lain sejenisnya.
20
3. Gedung dan Bangunan. a. Bangunan gedung, meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lain-lain sejenisnya. b. Bangunan monumen, meliputi candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya. 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan. a. Jalan dan jembatan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lain sejenisnya. b. Bangunan air atau irigasi, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air penganan surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor,, dan bangunan air lain-lain sejenisnya. c. Instalasi, meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah. Instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya. d. Jaringan, meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, dan lain-lain sejenisnya. 5. Aset Tetap Lainnya. a. Buku dan perpustakaan, meliputi buku seperti buku umum filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian, olahraga, geografi, biografi, sejarah, dan lain-lain sejenisnya.
21
b. Barang bercorak kesenian atau kebudayaan, meliputi barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan, alat-alat kesenian, alat olahraga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya. c. Hewan atau ternak dan tumbuhan, meliputi hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang, dan lain-lain sejenisnya. d. Tumbuhan seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman atau pelindung. 6. Kontruksi Dalam Pengerjaan. L. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. M. Pengertian Rekonsiliasi Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 bahwa rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dalam beberapa sistem atau sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi Barang Milik Negara adalah proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama.
22
N. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 6. Siklus pengelolaan BMD meliputi rencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan,
Penerimaan,
penyimpanan
dan
penyaluran,
Penggunaan,
Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian., Pembiayaan, Tuntutan ganti rugi. O. Pengertian Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Penatausahaan adalah kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah. cara pengelolaan menggunakan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P. Pengertian Inventarisasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Q. Pelaporan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 28, 29, dan 30 tentang pelaporan Barang Milik Daerah menjelaskan, bahwa:
23
1. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. 2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. 4. Rekapitulasi digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. 5. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. 6. Buku Induk Inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun
berikutnya,
selanjutnya
untuk
tahun-tahun
berikutnya
pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi Barang Milik Daerah. 7. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang. 8. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
24
9. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang). 10. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola. 11. Rekapitulasi seluruh Barang Milik Daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 12. Untuk mempermudah pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). 13. Format laporan Pengurus Barang, meliputi buku inventarisasi, rekapitulasi buku inventaris, laporan mutasi barang, daftar mutasi barang, rekapitulasi daftar mutasi barang, daftar usulan barang yang akan dihapus, dan daftar barang milik daerah yang digunausahakan.
