BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai dengan pedomanpedoman

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai dengan pedomanpedoman yang berlaku, tentu tidak terlepas dari pola (kerangka) pemeikiran yang mengacu pada beberapa konsep-konsep teoritis dalam kerangka teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan lain yang dianggap relevan dengan judul tesis ini. Berangkat dari pemikiran di atas, dalam tinjauan teori ini, akan diuraikan secara konseptual melalui melalui tinjauan teori dan konsep kunci tentang hal-hal yang berhubungan dengan Efektifitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan sevara sistematis. Untuk lebih lengkapnya uraian-uraian teritis akan ditampilkan sebagai berikut. 2.1.

Konsep Efektivitas Setiap kegiatan manajemen dalam organisasi ditujukan untuk mencapai tingkat

efektivitas yang tinggi, dimana dengan efektivitas yang tinggi segala apa yang direncanakan dapat dicapai, baik dari sudut kualitas, kuantitas maupun waktu. Pengertian efektitivitas, banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Hutapea (1997:98),: Efektivitas berasal dari kata

efek, yang berarti mempunyai

pengaruh yang besar dan tepat, memberikan perubahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Efektif titik beratnya adalah tepat sasaran, berarti dengan input yang tersedia dapat mencapai output yang direncanakan. 11 Universitas Sumatera Utara

Menurut Komaruddin (1994:269) efektivitas adalah: Suatu keadaan yang menunjukkan

tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan lain manajemen yang efektif

tidak perlu disertai

manajemen yang efisien. Menurut Handayaningrat (1996:16),: yang dimaksud dengan efektif adalah bila suatu sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Efektivitas

merupakan suatu

keadaan yang mencerminkan bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk menentukan efektif tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pegawai dapat dilihat dari ketepatan sasaran/tujuan pekerjaan itu, apakah sesuai dengan waktu (rencana) yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson (dalam Handayaningrat, 1996:16),: “Efectivity is measuring in term of attaining prescribed goals or objectives” (efektivitas ialah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya). Dalam mewujudkan efektivitas tersebut, para pegawai/karyawan yang ada dalam organisasi dituntut untuk mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan, berjalan sesuai dengan prosedur dan rencana kerja, serta dapat

Universitas Sumatera Utara

memanfaatkan waktu kerja sebaik mungkin, sehingga hasil kerja dapat dicapai secara maksimal tanpa adanya kesalahan-kesalahan, dan kalaupun ada dapat ditekan hingga seminimal mungkin.

2.2.Perencanaan Pada dasarnya perencanaan merupakan lengan intelektual dari perkembangan hari depan kita. Seorang pimpinan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengetahui sasaran-sasaran yang dibutuhkan, tentang cara untuk mencapainya sebagaimana ditetapkan oleh perencanaannya. Tidak ada seorang pimpinan pun yang dapat mencapai sukses tanpa ditunjung oleh perencanaan yang baik. Terry

(dalam

Soekarno,

1992:71)

mengemukakan

pendapat

bahwa

Perencanaan adalah: Gambaran tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman, garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan daripada pelaksanaan suatu tujuan. Sedangkan menurut Stoner & Freeman (1994:13), bahwa Perencanaan dapat diartikan yaitu: Perencanaan yaitu menunjukkan bahwa manajer berpikir melalui sasaransasaran dan kegiatan mereka sebelumnya, bahwa kegiatan-kegiatan mereka lebih di dasarkan pada suatu metode, rencana atau pikiran logis ketimbang pada praduga. Rencana memberikan sasaran sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut. Dari pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada intinya, perencanan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya ingin dicapai oleh


organisasi serta bagimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Adapun menurut pendapat Siagian (1997:108) bahwa Perencanaan dapat diartikan yaitu: Perencanaan (Planning) yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pendapat Manullang (2005:13) bahwa Perencanaan adalah: Perencanaan adalah penetapan tujuan, policy (kebijaksanaan), prosedur, budget, program dari suatu organisasi. Dari beberapa pendapat di atas, terlihat bahwa dalam melaksanakan suatu kegiatan perlu adanya suatu pemikiran maupun penentuan yang secara matang dan juga adanya suatu penetapan kebijaksanaan, prosedur, badget dan program dari organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Handoko (2003:23) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan sebagai berikut adalah: Perencanaan yaitu (1). Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan (2). Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutukan untuk mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi perencanaan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dikelola dengan cara pemilihan ataupun penetapan tujuan-tujuan organisasi.


2.3.Administrasi Pembangunan Administrasi Pembangunan lahir dari kesadaran tentang diperlukannya berbagai pendekatan disipliner untuk mensukseskan usaha-usaha pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Administrasi pembangunan merupakan disiplin ilmu administrasi yang diarahkan pada penerapan konsep administrasi atau manajemen dalam pembangunan. Administrasi pembangunan dimaksudkan untuk lebih menjamin pelaksanaan perencanaan

pembangunan

secara

baik

dengan

melakukan

penyempurnaan-

penyempurnaan administrasi negara (reformasi administrasi) dan mengembangkan berbagai sistem administrasi guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1996:176). Gant (dalam Tjokroamidjojo, 1988: 83) menyatakan bahwa: administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijakan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan juga sebagai penyempurnaan birokrasi (apartur pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis, dan kompleksitas fungsi-fungsi pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Kemudian Mustopadidjaya (dalam Tjokroamidjojo 1988:83) berpendapat bahwa: administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.


Administrasi pembangunan dilingkungan pemerintah daerah merupakan bagian dari administrasi negara Indonesia yang memiliki fungsi nyata, fungsi-fungsi tersebut adalah 1. Perencanaan, 2 Pengerahan, 3. Sumber daya, 4. Penganggaran, 5. Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah pusat, 6. Koordinasi dan evaluasi 7. Pengawasan (Kartasasmita, 1997: 48). Kedelapan fungsi di atas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, namun terintegrasi dala suatu sistem yang utuh. Dalam konteks kebijaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, sehingga secara langsung dapat menunjang pembangunan daerah. Menurut Rasyid (1998:52) menyatakan bahwa: terdapat beberapa bidang yang perlu diperbaiki, yakni dibidang perencanaan

pembangunan,

dibidang

organisasi

pemerintahan

dan

dibidang

kepegawaian. Kartasasmita

(1997:53)

mengemukakan

lima

kriteria

perencanaan

pembangunan daerah yang efektif. Kelima kriteria itu adalah: 1.

Perencanaan pembangunan harus bersifat garis besar dan indikatif.

2.

Perencanaan pembangunan daerah harus dapat mengendalikan dan mengarahkan invetasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta.

3.

Perencanaan pembangunan daerah harus dapat mendorong bekerjanya pasar.

4.

Harus dapat mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya

5.

Harus dapat memajukan golongan masyarakat dan wilayahnya yang dengan ekonomi pasar saja tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor-faktor produksi.


Selanjutnya ada berbagai pendekatan yang dipergunakan dalam proses perencanaan (Kartasasmita 1997:49) pendekatan tersebut adalah: pertama dasar perencanaan;kedua keterlibatan stakeholders;ketiga ruang lingkup dan tujuan sasaran perencanaan; keempat metode perencanaan; kelima hierarki perencanaan;keenam jangka wakti perencanaan; ketujuh alur perencanaan, kedelapan arah perencanaan; kesembilan sifat perencanaan dan kesepuluh produk perencanaan. Agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik diperlukan adanya kelembagaan yang bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan pembangunan didaerah Rasyid (dalam Kartasasmita, 1998:145) kelembagaan dalam hal ini mencakup organisasi-organisasi baik organisasi pusat yang berada di daerah maupun organisasi daerah sendiri beserta perangkatnya termasuk sumber daya manusia yang berada didalamnya. Dibidang organisasi, diperlukan kajian lengkap mengenai efektivitas keberadaan lembaga-lembaga pusat dan daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan didaerah sesuai dengan perubahanperubahan yang terjadi baik dalam kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam perencanaan pembangunan dan dalam pengelolaan keuangan. Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pembangunan

adalah

meliputi

masalah-masalah

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan maupun pembangunan terutama pada bidang kelembagaan, kepegawaian, manajmen, dan sarana-sarana administrasi.


2.4.Konsep Pembangunan Daerah Disetiap negara, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan berbeda-beda, namun secara umum dapat dilihat dari tiga hal pokok yaitu melalui pendekayan makro, pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wrihatnolo (2006;23) yang menyebutkan: pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan suatu negara atau bangsa di dasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan makro, sektoral dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya pada lingkup nasional, yang mencapaianya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Pembangunan sektoral hanya memfokuskan pada bidang-bidang tertentu seperti pertanian dan pembangunan regional yang menekankan pada pelaksanaan pembangunan suatu daerah tertentu, pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional itu sendiri. Ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan di daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Kartasasmita (dalam Bratakusuma, 2003:43) Yaitu: Proses Pembangunan daerah dilihat dengan tiga cara pandang berbeda. Pertama Pembangunan bagi suatu Kota, daerah atau wilayah sebagai wujud bebas yang pengembangannya tidak terikat pada Kota, daerah atau wilayah lain sehingga penekanannya perencanaan pembangunannya mengikuti pola yang lepas dan mandiri. Kedua pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, ketiga perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen bagi penentu alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan daerah.


Cara pandang pertama wujud pelaksanaan otonomi yang diimplementasikan dalam proses desentralisasi, dimana daerah dberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan

pembangunannya

secara

mandiri

dan

independen,

baik

dari

keterikatannya dengan pemerintah pusat maupun daerah. Cara pandang kedua bahwa pembangunan

yang

dilaksanakan didaerah

merupakan

bagian integral dari

pembangunan nasional, dimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pusat. Ini merupakan perwujudan dari dekonsentrasi. Sedangkan cara pandang ketiga lebih menunjukkan adanya tugas pembantuan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan terpusat dengan alokasi sumber daya dan kegiatan yang ada di daerah (Bratakusuma; 2003:43). Meskipun Perencanaan Pembangunan bersifat indenpenden (mandiri) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di ubah terakhir kali menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara otonom, namun hal itu tidak berarti bahwa daerah harus mengabaikan kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan berdemokras, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diInformasikan bahwa Perencanaan Pembangunan pada tingkat pusat dan tingkat daerah berjalan secara sendiri-sendiri. Tetapi dalam


pelaksanaan perencanaan pembangunan ditingkat pusat dan daerah diserasikan dengan adanya pelaksanaan Musrenbang. Pembangunan Daerah adalah Usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional dan global. Pengertian daerah adalah mencakup Kabupaten/Kota dan daerah Provinsi, masing-masing sebagai daerah otonom (Wrihatnolo, 2006:125). Sedangkan menurut Siagian (2005:5): pembangunan yaitu seluruh usaha dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Menurut Kartasasmita seperti yang dikutip (Bratakusuma, 2003:4) Pembangunan yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Hal lain menurut Razal (1988:2) bahwa: Aspek sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah penyusunan program. Program dan proyek merupakan penjabaran atau unit kecil dari perencanaan pembangunan. Dengan demikian

keseluruhan

tujuan

yang

ditetapkan

dalam

rencana

tersebut

diimplementasikan dan dicapai melalui pencapaian sasaran0sasaran atau target yang ditetapkan dalm program dan proyek dimaksud.


Menurut Nigo seperti yang dikutip (dalam Abidin, 1984:4) menyebutkan: Perencanaan sebagai penentuan dasar dari oragnisasi dan pemilihan program terbaik untuk mencapai tujuan. Dia membedakannya dengan program, yang diartikan sebagai penjadwalan kegiatan dan pelaksanaan seefisien mungkin dari proyek-proyek yang diperlukan untuk mewujudkan program tersebut. Hal yang paling penting dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan yang menuntut adanya kerjasama antar kelompok maupun individu adalah makna dari kerjasama untuk pencapaian tujuan. Oleh karena sebab itu agar kegiatan kelompok atau individu dapat diwujudkan secara efektif, maka kepada setiap anggota dalam kelompok dimaksud harus memahami dengan baik setiap kegiatan yang dilaksanakan. Disinilah pentingnya makna perencanaan sebagai suatu landasar atau kerangka dari keseluruhan

fungsi

manajemen,

sebab

keberadaannya

menyangkut

semua

pilihandiantara beberapa alternatif usaha kegiatan dimasa yang akan datangoleh setiap unit kerja yang terdpat dalam satu kelompok organisasi. Dari hal tersebut di atas dapat diperluas lingkupnya, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi: a.

Perencanaan Nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam

berbagai

bidang):

pelaksanaan

pembangunan

nasional

yang

perencanaannya dilakukan dalam suatu rencana nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);


b.

Perencanaan

Regional

(untuk

menggali

potensi

suatu

wilayah

dan

mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah bersangkutan) dalam hal ini sebagai contoh rencana pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur dan sejenisnya; c.

Perencanaan Lokal, Misalnya: 1. Perencanaan Kota, (untuk mengatur pertumbuhan Kota, menertibkan penggunaan tempat, memperindah Kota sebagai ciri khas kota bersangkutan. 2. Perencanaan desa, (utnuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut). Perencanaan lokal sesungguhnya dapat mengandung pengertian perencanaan

daerah jika dikaitkan dengan konteks pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan pengertian hal di atas, dapat dikaitkan dengan pembangunan daerah nyang merupakan pembangunan yang suatu wilayah atau daerah. Menurut Itisastro ( dalam Tjokroamidjojo, 1994:14) menyebutkan: perencanaan ini sebenarnya berkisar kepada dua hal yang pertama adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang akan datang atas dasar nilainilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua adalah pilihan pilihan diantara alternatif-alternatif cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan – tujuan tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu terlebih dahulu. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada hakekatnya tujuan dari perencanaan

pembangunan

adalah

untuk

menciptakan

keseimbangan

antara


kebutuhaan yang ingin dicapai dengan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu negara, wilayah atau daerah yang bersangkutan. Hal ini juga diperkuat dari pendapat Beratha (1982;79) bahwa tujuan pokok perencanaan tiada lain adalah untuk menentukan, menciptakan dengan mengusahakan kesimbangan antara kebutuhan dengan bahan yang tersedia. Pembangunan menurut Siagian (1999:4) menyebutkan bahwa Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dan ditempuh oleh suatu bangsa menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation-Building). Kartasasmita (1997: 9) menyatakan: Pembangunaan adalah sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terencana. Sedangkan Wrihatnolo dan Nugroho (2006:10) mengatakan: Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesehteraan sevara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, politik dan hukum. Petubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan. Berpedoman pada pengertian di atas, makna dari perencanaan pembangunan dapat disebutkan sebagai suatu proses kegiatan tentang bagaimana malakukan sumber daya pembangunan yang ditentukan oleh ketetapan yang berlaku untuk melaksanakan proses program pembangunan.


2.5.Perencanaan Pembangunan Partisipatif Seiring dengan berkembangnya proses demokrasi dalam pemerintahan dan demokrasi dalam pembangunan pada otonomi daerah, maka peran serat masyarakat dengan keikutsertaanya dalam proses perencanaan sangat diperlukan. Masyarakat pada masa sekarang ini bukan hanya berperan sebagai objek perencanaan, tetapi mereka telah dapat di berdayakan menjadi subyek perencanaan. Dengan demikian proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan dilakukan dari atas ke bawah (Top down planning): Perencanaan ideal yang disebut Interactive Planning ialah perencanaan memenuhi tiga prinsip yaitu Partisipatif, kesimabnungan dan holistik. Partisipatif yaitu masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, kesinambunga yaitu dapat menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan serta prinsip holistik adalah melihat berbagai aspek tetapi dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Friedman (dalam Korten, david dan Sjahrir, 1988:67) menyatakan: Perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah sebagai proses belajar sosial yang menekankan adanya dialog yang melibatkan hubungan yang saling mempercayai antar dua pihak atau lebih dan dalam perencanaan partisipatif terdapat apa yang disebut dengan gaya transaktif yakni hasil perencanaan tergantung pada hubungan timbal balik pribadi-pribadi menurut latar belakang khususnya dan bukan pada lembaga-lembaga yang abstrak. Partisipatif atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sangat diharapkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, Tjokromidjojo (1993:225) mengatakan


bahwa: disatu pihak partisipasi masyarakat penting bagi pembangunan dan bukanmenjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya, seluruh masyarakat dalam proses pembangunan berencanasesuai dengan arah dan strategi ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Dilain pihak proses pembangunan itu sendiri di harapkan akan menimbulkan partisipatif. Huntington (dalam Abidin, 2006: 161) menyatakan partisipatif masyarakat adalah kegiatan warga negara biasa yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Conyer (1991:186) keberhasilan atau kegagalan partisipasi dalam perencanaan pembangunan di pengaruhi beberapa faktor yaitu: 1.

Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan ikut berpartisipasi atas kemauan sendiri dengan antusiasme yang tinggi dalam perencanaan kalau mereka merasa dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir.

2.

Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Sedangkan Abidin (2006: 163) partisipasi masyarakat sangat penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan karena: 1.

Keikutsertaan masyarakat merupakan cara untuk memobilitasi pendapat dan menyaring aspirasi masyarakat. Makin banyak pikiran-pikiran yang baik dan


brilian yang muncul dalam masyarakat maka akan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pemerintah tidak bersifat otoriter sehingga pemerintah di dukung oleh masyarakat. 2.

Adanya keterbukaan berpendapat melalui partisipasi memungkinkan munculnya aspirasi masyarakat dengan demikian mempermudah pemerintah dalam proses identifikasi masalah danformulasi kebijakan yang tepat.

3.

Meringankan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mengandung resiko besar.tanpa ada dukungan dari masyarakat, pemerintah tidak mampu mengambil resiko untuk membuat kebijakan dalam menyatakan perang atau membuat sebuah perubahan besar. Dari pendapat di atas perencanaan partisipatif dapat penulis simpulkan yaitu

suatu proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau kelompok dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam skala jangka waktu yang panjang pada sasaran tertentu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku stakeholders.

2.6.Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Daerah Dapat ditambahkan bahwa keberhasilan perencanaaan pembangunan sangat tergantung dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya.beberapa negara, perencanaan pembangunan dapat berhasil dengan baik karena disebabkan oleh beberapa hal seperti yang diungkapkan Riyadi dan Bratakusuma, (2005:15) yaitu:


a. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri; b. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya; c. Realistis, sesuai dengan sumber daya dan dana; d. Koordinasi yang baik; e. Top down dan battom up planning; f. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus. Jika dilihat dari faktor pengaruh perencanaan pembangunan yang diungkapkan tersebut, sepertinya terlalu luas untuk peneliti melakukan penelitian, maka penulis akan membatasi pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu Penyusunan Perencanaan pembanguna Daerah di Kabupaten Asahan dimana penulis tidak akan membahas tentang ketujuh faktor yang terdapat di atas, jadi arah pembahasannya terbatas pada Sumber Daya manusia dan Koordinasi yang terdapat pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan.

2.7.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (human resaurcess) merupakan unsur terpenting dalam

setiap organisasi karena sumber daya manusia merupakan penggerak dalam organisasi dan menentukan berkembang atau tidak organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Soedjadi (2002:2) menyebutkan kekuatan yang bersumber dari diri manusia sendiri yang mempunyai kemampuan (competency) untuk membangun dalam arti untuk majuPositif. Menurut Siagian (1992:20) menyatakan bahwa: sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam organisasi, sekaligus merupakan miliknya yang


paling berharga dengan pengertian bahwa manusia diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga berprilku positif dalam kegidupan organisasunya. Sedangkan Zainun (1997:20) menyebutkan: sumber daya manusia adalah daya/kekuatan atau kemampuan yang bersumber dari manusia. Jadi pada instansi pemerintah yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh sebab itu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya manusia untuk menghadapi berbagai tantangan (treats) baik itu internal ataupun eksternal sangat ditentukan oleh kampuan dalam mengelola secara profesional SDM (pegawai) untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebagaimana disarankan Flippo (dalam Edwin, 1988:5) yang mengemukakan: Human Resources managemen is the development and utilizaion of personnel for the effective achievement of individual, organization, community, national and international goal and objective (manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai bagi pencapaian yang fektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional). Sedangkan Cushway (1996:6) menyebutkan sumber daya manusia adalah rangakaian strategi, proses dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu.


Lebih lanjut Handoko (1996:3) menyebutkan sebagai penarik, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik tujuan individu maupun organisasi. Hasibuan mengemukakan (2000:245) yaitu sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sumber daya manusia sangat dominan dalam suatu organisasi, oleh sebab itu dibutuhkan penanganan sumber daya manusia dengan tepat dan konsisten sehingga akan berpengaruh bagi perkembangan organisasi Bappeda Kabupaten Asahan dimasa yang akan datang dalam merumuskan program perencanaan pembangunan di Kabupaten Asahan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan sumber daya manusia adalah pengembanagan dan pemanfaatan pegawai untuk menunjang dalam pencapaian tujuantujuan individu atau organisasi. Suatu organisasi harus mampu untuk mengembangkan dan menerapkan satu sistem yang memuaskan para pegawainya, apabila organisasi masih mengingikan adanya orang-orang yang terampil dan berkemampuan tinggi dilingkungan organisasinya.


2.8.

Koordinasi Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidangnya masing-masing. Namun demikian tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintahan dan pembangunan tidak saja tergantung dari segi tersedianya dana, sumber daya manusia, akan tetapi sering kali tergantung dari adanya koordinasi antar Dinas/instansi terkait. Dalam hal ini kata koordinasi berasal dari bahasa inggris didalamnya terkandung pengertian kesetaraan, kesesuaian, saling mengisi dan saling mendukung. White (dalam Syafie 1997:85) mengungkapkan: koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagianbagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Terry (dalam Syafie, 1997:87) Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Hidayanigrat (dalam Tamim, 2002:32) menyatakan bahwa: koordinasi adalah sebagian usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat, guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.


Awaluddin (dalam Tamim, 2002:32) mengemukakan: Koordinasi adalag suatu usaha bersama antar badan,instansi, unit organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi sebagaimana peraturan pemerintah nomor: 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, dinyatakan bahwa: Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta semua kegiatan instansi vertikal dan antar instansi vertikal dengan dinad-dinas agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Jadi koordinasi dapat diartikan

menurut penulis yaitu suatu hubungan

komunikasi serta usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok atau satuan kerja yang berstatus setara dan sederajat dengan yang lainnya. Hasil dari koordinasi adalah keputusan-keputusan atau kesepakatan bersama antar intansi terkait. Keputusan tersebut harus dilaksanakan, pimpinan berkewajiban mengawasi dan memastikan bahwa semua keputusan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut di atas Sugandha (1984:35) koordinasi adalah sebagai pemersatu gerak dalam proses administrasi. Hal lain menurut Abdurachman (1979:113) pengkoordinasian sebagai berikut:


1.

Pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan manajemen maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak simpangsiur, tidak berlawanan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian tujuan. Hasil dari pengkoordinasian adalah ketertiban, ketidaksimpangsiuran.

2.

Sebagian ahli berpendapat bahwa pengkoordinasian adalah kegiatan manajemen yang berdiri sendiri disamping kegiatan manajemen yang lain seperti perencanaan, pengorganisasian dan sebagainya (Fayol), akan tetapi kebanyakan ahli berpendapat bahwa pengkoordinasian adalah salah satu fungsi diri setiap kegiatan manajemen.

3.

Bahwa ada yang berpendapat kegiatan pengkoordinasian dapat pula dilakukan oleh mereka yang bukan manajemen.

4.

Perbedaan antara manajemen dan bukan manajemen dalam melakukan koordinasi ialah bahwa manajemen dapat melaksanakan koordinasi itu karena koordinasi itu dilakukan terhadap orang-orang bawahannya, sedangkan yang bukan manajemen lebih banyak menggunakan Personal authority, kewibawaan, pribadi wewenang, karena pengaruh kepribadiannya, sehingga faktor paksaan tidak ada, tegasnya apabila kegiatan pengkoordinasian dari bukan manajemen ditolak oleh orangorang yang di koordinasikan, maka bukan manajemen itu dapat memaksanya untuk diterima. Selain itu Mooney (dalam Handayaningrat, 1980:88) mendefinisikan

Koordinasi sebagai berikut: Coordinating as the achievement of orderly group effort, and unity of action inthe pursuit of a common purpose (Koordinasi sebagai pencapaian


usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama). Sedangkan

Farland

(dalam

Handayaningrat,

1990:89)

mendefinisikan

koordinasi sebagai berikut: Cordinating is the process where by an executive developan ordely pattern is of group efforts among his subordinate and secure unity of action in the pursit of common purpose (koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantar bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama). Selanjutnya Farland (dalam Hadayaningrat, 1992;187) mendefinisikan koordinasi atas lima pokok yaitu: 1.

Bahwa tanggung jawab Koordinasi adalah terletak pada pimpinan, oileh karena itu koordinasi merupakan tugas dari pimpinan;

2.

Adanya proses yang terus menerus, sebab koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik;

3.

Penyusunan usaha kelompok secara aturan, maka oleh sebab itu koordinasi merupakan konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu;

4.

Konsep kesatuan tindakan, hal ini merupakan inti koordinasi, kesatuan tindakan berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha setiap kegiatan individu sehingga terdapat keserasian dalam mencapai hasil.


5.

Tujuan organisasi adalah tujuan bersama, kesatuan usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok tempat mereka bekerja. Disamping pengertian dan definisi di atas perlu juga penulis kemukakan jenis-

jenis koordinasi menurut para ahli antara lain: 1.

Koordinasi intern yaitu koordinasi yang langsung dilakukan oleh atasan kepada bawahannya didalam suatu organisasi yang sama, koordinasi intern dibagi atas tiga kelompok yaitu: a. Koordinasi Vertikal, b. Koordinasi Horizontal, c. Koordinasi diagonal.

2.

Koordinasi ekstern yaitu koordinasi yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan organisasi lainnya, koordinasi ekstern ini dapat dibagi menjadi dua yaitu: a. Koordinasi yang bersifat Horizontal, b. Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal.

Juga Abdurachman (dalam Tamim, 2002:45) mengungkapkan pula macam koordinasi sebagai berikut: a.

Buat management, maupun bukan management dinamakan koordinasi vertikal, karena yang dikoordinasikan adalah orang-orang bawahan atau orang-orang dalam status kedudukan dalam oragnisasi atau status sosial dapat dipandang sebagai bawahan;

b.

Buat pejabat/fungsional dalam suatu oragnisasi yang mempunyai wewenang fungsional yang ada padanya untuk koordinasi khusus dalam bidang fungsinya, koordinasi ini dinamakan koordinasi horizontal atau koordinasi fungsional.


Untuk lebih memperjelas tentang koordinasi perlu pula dikemukakan prinsipprinsip koordinasi, mekanisme dan syarat-syarat koordinasi berikut ini. 2.8.1

Prinsip-Prinsip Koordinasi Menurut Abdurachman (1995;47) mengemukakan prinsip-prinsip koordinasi

sebagai berikut: 1. Prinsip efisiensi; 2. Prinsip kesatuan arah dan tujuan; 3. Prinsip koordinasi; 4. Prinsip ketetapan penggunaan alat-alat koordinasi. Sugandha (1996:47) menyebutkan prinsip-prinsip koordinasi yaitu: a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai kegiatan bersama; b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya; c. Adanya kesatuan atau loyalitas pada setiap pihak terhadap tugas masingmasing serta jadwal yang telah ditetapkan; d. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut sertapemechahan masalah bersama. Maka di dalam pelaksanaan koordinasi dalam pengembangan baik koordinasi intern maupun ekstern membutuhkan koordinasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi, hal nini diperlukan karena prinsip ini merupakan kebenaran yang


fundamental yang harus dijadikan pegangan oleh koordinator untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Juga didalam operasional dari proses pengkoordinasian perlu memperhatikan hal-hal yang dikemukan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1985;58) sebagai berikut: a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah; b. Perlu di rumuskan program kerja organisasi yang jelas memperlihatkan keserasian kegiatan diantara satuan-satuan kerja; c. Perlu di rumuskan secar jelas wewenang tanggung jawab dan tugas-tugas satuansatuan kerja; d. Perlu dikembangkan kesatuan bahasa dan kerjasama antara lain melalui rapat berkala, briefing, rapat kerja, team adhoc dll; e. Koordinasi sudah harus dimulai pada saat penyusunan program kerja dan anggarannya. Selanjutnya

didalam

pengembangan

dan

pembangunan

perlu

pula

mempedomani prinsip-prinsip koordinasi menurut Pamuji (1997;40-41) adalah: a. Koordinasi dimulai dari tahapan permulaan; b. Tahapan yang kontinu; c. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama;


d. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan selidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya. Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dimulai dari tahapan permulaan untuk membahas apa-apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan dan memperhatikan kejelasan struktur organisasi, rencana, prosedur dan tindakan pengawasan menjadi mutlak yang perlu diperhatikan. Sedangkan menurut Sugandha (1988;83-101) dalam pelaksanaan koordinasi perlu ada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Struktur Organisasi Bahwa strukutunya secara tepat menggambarkan penjabaran dari fungsi-fungsi yang penting sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi. b. Rencana Dalam arti penyusunan kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, apa fasilitas, waktu yang mungkin diperlukan dan siapa bertanggung jawabnya atau yang harus melaksanakan semua rencana tersebut. c. Prosedur Didalam prosedur akan lebih jelas siap yang melakukannya, apa, dari siapa diterima pekerjaan dan pekerjaan yang selesai harus dikirim kepada siap untuk ditambah atau dilengkapi. d. Pengawasan Sebagai suatu fungsi administrasi dimaksudkan untuk menjaga agar ada persesuaian antara kegiatan pelaksanaan dengan rencana dan tujuan yang telah


ditetapkan serta dengan prosedur yang sudah diciptakan agar benar-benar pelaksanaan usaha penyatupaduan kegiatan Berdasarkan uraian di atas maka inti koordinasi adalah terletak pada upaya untuk mengintegrasikan dan menyerasikan berbagai kepentingan dan kemampuan yang dilibatkan dalam suatu aktivitas tertentu.

2.9.

Konsep Kunci Konsep kunci adalah konsep-konsep penelitian yang berhubungan langsung

dengan pokok/fokus permasalahan penelitian. Konsep kunci yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 1.

Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Asahan dapat dilihat dari aspek Sumber daya Manusia dan Koordinasi dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Asahan terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2.

Sumber Daya Manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai untuk menunjang dalam pencapaian tujuan-tujuan individu atau organisasi. Jadi SDM dapat diartikan sebagai penggerak dalam organisasi, karena SDM dalam BAPPEDA bertugas merumuskan konsep-konsep pembangunan yang menjadi prioritas bagi masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Asahan.

3.

Koordinasi terletak pada upaya untuk mengintegrasikan dan menyerasikan berbagai kepentingan dan kemampuan yang dilibatkan dalam suatu aktivitas tertentu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda bertanggung jawab dalam pelaksanaan Koordinasi pembangunan di Kabupaten Asahan. Bappeda


melakukan koordinasi dengan pola Bottom Up sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang, sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholders.

2.10.

Kerangka Berpikir Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Efektivitas penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Asahan adalah meliputi Faktor Sumber daya manusia yang ada di Bappeda Kabupaten Asahan dan Koordinasi Bappeda dengan Instansi-instansi terkait. Dengan demikian yang menjadi Variabel adalah Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Asahan dan aspek dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia dan Koordinasi. Berdasarkan hal di atas, maka kerangka berpikir yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan

SUMBER DAYA MANUSIA

a. b. c. d. e.

Tingkat Pendidikan Keterampilan Pengalaman Pendidikan dan Pelatihan Gaji dan Kompensasi

KOORDINASI

a. Struktur Organisasi b. Rencana

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Dari gambar kerangka berpikir maka dapat diidentifikasi konsep dan aspek penelitian. Adapun konsep dan aspek penelitian tersebut adalah: 1. Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Asahan sebagai konsep penelitian yang dinilai dan di analisis dari aspek sumber daya manusia dengan sub aspek tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta gaji dan kompensasi, sedangkan aspek Koordinasi dengan sub aspek struktur organisasi dan rencana.


2. Sumber daya manusia dan koordinasi merupakan aspek penelitian sebagai penilai dalam konsep Efektivitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Asahan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai dengan pedomanpedoman

Recommend Documents