BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Sesuai dengan titel Bab yaitu Tinjauan Kepustakaan berisi suatu tinjauan terhadap buku atau karya tulis yang khusus membicarakan tentang Trust Receipt. Meskipun Penulis menyadari bahwa kepustakaan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia tentang Trust Receipt memang sama sekali hampir tidak ada. Adapun tujuan pemaparan hasil studi kepustakaan dimaksud tidak lain adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah Penulis kemukakan dalam Bab terdahulu1, yaitu menggambarkan bagaimana Trust Receipt dalam mengatasi persoalan tidak dapat dikusainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional. Pokok-pokok analisa kepustakaan dalam uraian ini terdiri dari 1) Hakikat Trust Receipt menurut Kepustakaan, 2) Kemudian diikuti dengan Para Pihak dalam Suatu Trust Receipt, 3) Kausa Surat Perwaliamanatan (The Letter of Trust), 4) Trust Receipt Jalan Pemecah Soal, 5) Trust Receipt dan Resi Gudang, 6) Sekilas Mengenai Jaminan Khusus dalam Perdagangan Internasional, 7) Jaminan dalam Kredit Berdokumen, 8) Gadai Sebagai Jaminan Tambahan, 9) Formalitas Jaminan Gadai, 10) Penggunaan Atas Gadai Sudah Cukup, 11) Persoalan dalam
1
Kepustakaan yang dirujuk oleh Bab ini adalah buku Jeferson Kameo, SH, LLM, Ph.D., Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selekta untuk Hukum dan Transaksi Bisnis Internasional) Fakultas Hukum UKSW Salatiga.
15
16
Gadai, 12) Cara Bank Menyediakan Dana, 13) Pembiayaan Melalui Surat Sanggup, 14) Ciri – Ciri Pemberian Kuasa dan Sedikit Mengenai Konversi
2.1. Trust Receipt dalam Ilustrasi Pustaka Importir atau Pembeli dalam ilustrasi yang terdapat dalam Putusan 1887 adalah si (Bank Pemohon) di Jakarta – melalui permohonan penerbitan L/C kepada the Chartered Bank Jakarta. Kredit berdokumen (documentary credit) adalah tanda bahwa importir telah memeroleh dana di muka dari bank dimana si (Bank Pemohon) tersebut menjadi kostumer atau nasabah. Dana di muka tersebut, digunakan (Bank Pemohon) untuk membayar harga barang yang pada hakikatnya diimpor oleh Bank Pemohon L/C dari the Chartered Bank Jakarta dari si Phospate Mining Co.Ltd. (eksportir) di Australia. Artinya sekilas hal itu berarti bahwa si (Bank Pemohon) di Jakarta, harus membayar kredit kepada bank (the Chartered Bank) di Jakarta tersebut. Setelah barang - barang impor itu (3000 metric ton pupuk) dia terima dalam bentuk menerima dokumen – dokumen ekspor dalam bentuk document credit dari pihak pengangkut, importir (Bank Pemohon) menjual barang itu hingga laku terjual. Pelepasan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh (Bank Pemohon) itu dilakukan secara mutlak atau tanpa syarat.
17
(unconditional) kemungkinan, bisa saja terjadi, meskipun hal seperti itu merupakan hal yang istimewa, si (Bank Pemohon) dianggap telah membayar lunas kredit berdokumen (L/C) yang dibukanya dari banknya di Jakarta, yaitu the Chartered Bank Jakarta. Dalam hal ini, bank (Bank Pemohon) atau importir itu dapat saja memberikan fasilitas kredit kepada (pihak lain) tanpa jaminan atau dengan jaminan (collateral). Hal ini, kredit tanpa jaminan, merupakan suatu hal yang istimewa, sebab sedikit menyimpang dari prinsip yang berlaku, yaitu bahwa pada umumnya kredit yang diberikan oleh bank, mestinya harus selalu disertai dengan jaminan.2 Antara lain, jaminan tersebut diperoleh bank dari barang yang diimpor dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang-barang import itu sambil menunggu penjualan barang-barang import yang sudah ia terima untuk memperoleh kembali kredit yang telah dibelanjakan oleh Bank Pemohon (importir) yang berkududukan di Jakarta tersebut. 3 Ceritera di atas adalah gambaran atau suatu ilustrasi situasi Trust Receipt dalam kepustakaan yang sangat singkat. Dengan kata lain, dalam gambaran kepustakaan mana dapat dilihat apa yang disebut dengan perhubungan hukum yang bernama Trust Receipt dalam perdagangan internasional.
2
3
Hal yang sama telah Penulis kemukakan pada catatan kaki No. 12 pada Bab I, supra.
Ilustrasi ini Penulis ambil / kutip dari Buku: Ibid, Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D, Bab VI, hal 131.
18
2.2. Hakikat Trust Receipt Menurut Kepustakaan Apabila gambaran atau ilustrasi situasi Trust Receipt dicermati lebih dalam, maka hampir dapat Penulis pastikan bahwa hubungan khusus seperti yang terjalin antara PT. Bank Sejahtera Umum dengan PT. Gespamindo dengan tiga PT. “tak berijin import” lainnya memang benar – benar ada. Sebagaimana umum dipahami, pada tahun 1986 4, ketika reformasi masih dalam persemaian, banyak hubungan bisnis yang tercipta dan dicurigai banyak kalangan didasarkan atas “lobi-lobi politik” berlangsung tanpa ada rahasia. Hubungan – hubungan seperti itu kadang kala berlangsung tanpa memerhatikan akibat yang terjadi belakangan. Seperti yang terjadi dalam kasus Putusan 1887; ternyata, PT. Gespamindo dengan mudah dapat mencairkan B/L terkesan tanpa sepengetahuan PT. Bank Sejahtera Umum yang sebetulnya apabila dikaji dengan seksama telah membeli dokumen ekspor (antara lain B/L) dari The Chartered Bank Jakarta, sebagai suatu hubungan hukum yang sah. Memerhatikan gambaran atau ilustrasi hubungan hukum yang sah yang baru saja Penulis dikemukakan di atas, maka Penulis berpendapat bahwa pada prisipnya Trust Receipt adalah suatu kontrak (a contract). Pengertian Kontrak sebagaimana Ilmu Hukum adalah suatu temuan yang pernah dikemukakan dalam suatu thesis Ph.D.
4
Pandangan penulis didasarkan pada tahun Putusan 1887.
19
Berikut ini definisi orisinil Kontrak sebagai nama Ilmu Hukum dalam thesis Doktor tersebut: “It is the group of kind of obligations all concerned with legal duties undertaken by persons, by promises to, or agreement with, another, to give or do refrain from doing something to or for another or with legal duties impossed by law to give or do something to or for another where justice required it though there is no promises”.5 Mengingat Trust Receipt pada hakikatnya adalah suatu kontrak (a contract) sebagaimannya pengertiannya telah dikemukakan di atas, maka berikut di bawah ini Penulis berusaha sedapat mungkin menganalisis kepustakaan yang membahas Trust Receipt tersebut berdasarkan struktur suatu kontrak. Ada pun struktur analisis kontraktual tersebut akan Penulis mulai dengan menggambarkan terlebih dahulu para pihak (the party of contract).
2.3. Para Pihak dalam Suatu Trust Receipt Para pihak dalam suatu Trust Receipt, pada prinsipnya terdiri pihak perbankan yang kegiatan usahanya adalah dalam bidang pembiayaan atas perdagangan (jual-beli) Internasional. Dalam praktek sehari-hari, bisnis pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dijalankan oleh dunia perbankan itu dikenal dengan istilah Corporate Banking.
5
Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D, Kontrak Sebagaimana Ilmu Hukum. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, hal. 2.
20
Dalam rangka Penulis memahami lebih jelas akan keberadaan para pihak (perbankan) sebagai pihak atau the parties to contract dalam perdagangan yang terlibat dalam Trust Receipt dimaksud, maka ilustrasi berikut ini barang kali akan sedikit membantu bagi Penulis.
2.4.
Kausa Surat Perwaliamanatan (The Letter of Trust) Berikut ini, dalam kaitan yang sangat erat dengan permasalahan karya tulis
kesarjanaan ini, Penulis mengemukakan apa yang belum terlalu lama di kenal di Indonesia, jika tidak mau dikatakan belum dikenal sama sekali, apa yang di sebut dengan surat perwaliamanatan atau the letter of trust. Yang hakikatnya telah penulis gambarkan diatas. Jalan yang dibuka oleh hukum dan bernama Surat perwaliamanatan ini muncul, mengingat si Bank PT. Bank Sejahtera Umum, kembali kepada ilustrasi di
atas,
yang telah menggadaikan konosemen dan dokumen-dokumen
pengangkutan barang yang dia impor dari si Pihak Phospate Mining Co.Ltd., di Australia itu kepada banknya di Jakarta (the Chartered Bank Jakarta), sangat membutuhkan dokumen-dokumen itu. Pihak PT. Bank Sejahtera Umum sebagai importir butuh konosemen dan dokumen-dokumen itu, sebab dengan dia memegang konosemen dan dokumendokumen terkait, maka pihak PT. Bank Sejahtera Umum dapat memeroleh penguasaan, dalam hal ini, konkretnya, bisa mengambil barang impornya dari pihak perusahaan Pengangkutan laut.
21
Sudah barang tentu, di balik semua itu, si PT. Bank Sejahtera Umum ingin, kalau bisa dia menguasai barang-barang impor yang sudah tiba di Jakarta tersebut dan menjual barang-barang tersebut kepada pembeli dalam hal ini PT. Gespamindo, atau pihak-pihak yang sudah terlebih dahulu memesan dari PT. Gespamindo, dalam hal ini ketiga PT. tanpa ijin impor itu. Hal ini sangat masuk akal, sebab hasil dari penjualan yang dilakukan oleh PT. Bank Sejahtera Umum atas barang-barang impor itu, akan mendatangkan uang dan dengan uang itu dia PT. Bank Sejahtera Umum gunakan untuk membayar kembali pinjaman yang dibukanya dari banknya di Jakarta tersebut, dalam hal ini the Chartered Bank Jakarta.
2.5.
Trust Receipt Jalan Pemecah Soal Dengan menggunakan surat perwaliamanatan (Trust Receipt) itu maka
dapat diserahkan barang-barang yang diimpor oleh si PT. Bank Sejahtera Umum dari si eksportir di Australia atau dapat diserahkan konosemen (B/L) dan dokumen-dokumen terkait yang sedang dikuasai oleh banknya si PT. Bank Sejahtera Umum. Tadinya berfungsi sebagai jaminan gadai (plegde) yang diberikan oleh si the Chartered Bank Jakarta kepada banknya si PT. Bank Sejahtera Umum di Jakarta karena pembayaran barang oleh Banknya si PT. Bank Sejahtera Umum belum dilunasi. Hal seperti itu tidak menghapuskan perikatan jaminan, dalam hal
22
ini gadai antara si PT. Bank Sejahtera Umum dan banknya dalam hal ini the Chartered Bank Jakarta. Artinya, penyerahan konosemen (B/L) dan dokumen-dokumen terkait dalam documentary credit yang semula diberikan oleh si PT. Bank Sejahtera Umum kepada banknya sebagai penerima gadai (pledge) kembali kepada penguasaan the Chartered Bank sebagai pemberi gadai (pledgor), tidak menghapuskan gadai. Atau, tidak melanggar hukum yang mendikte dalam perikatan gadai bahwa banknya si PT. Bank Sejahtera Umum harus selalu menguasai benda gadai. Inilah reward, menurut pendapat Penulis, apabila orang patuh (obedience) kepada kemerdekaan (freedom) atau kebebasan berkontrak yang didikte (the dictate of the law). Dalam hal ini, si PT. Bank Sejahtera Umum sebagai pemberi gadai memegang atau menguasai konosemen dan dokumen-dokumen itu. PT. Bank Sejahtera Umum juga menyimpan dalam tempat yang aman untuk kepentingan banknya si PT. Bank Sejahtera Umum. Dapat pula, si PT. Bank Sejahtera Umum menjual konosemen dan dokumen-dokumen terkait, simbol penjualan barangbarang yang diimpor oleh si PT. Bank Sejahtera Umum dan dibiayai the Chartered Bank Jakarta tersebut. Dengan menguasai barang-barang itu, dalam hal ini konosemen dan dokumen-dokumen terkait, maka si PT. Bank Sejahtera Umum yang tadinya adalah si pemberi gadai menerima konosemen dan dokumen-dokumen itu tidak
23
atas namanya sendiri. Namun, si pihak PT. Bank Sejahtera Umum menguasai dokumen – dokumen itu untuk kepentingan banknya si PT. Bank Sejahtera Umum sebagai penerima gadai (pledge). Dalam hal ini, banknya si PT. Bank Sejahtera Umum di Jakarta tersebut, secara hukum masih tetap menguasai (constructive possession) konosemen dan dokumen import yang terkait. Dalam arti banknya si PT. Bank Sejahtera Umum tetap memegang konosemen dan dokumen-dokumen terkait, dan terutama barangbarang yang nama, jenis, jumlah dan detailnya dirinci dalam konosemen yang bersangkutan. Itulah gambaran kausa dari apa yang Penulis sebut sebagai surat perwaliamanatan (Trust Receipt) di atas.6 Surat perwaliamanatan itu dengan sendirinya adalah suatu kausa atau perjanjian (a contract). Di dalam dokumen mana si pihak PT. Bank Sejahtera Umum menyatakan suatu perikatan perwaliamanatan (trust) bahwa sebagai kontraprestasi dari dilepaskannya konosemen dan dokumen-dokumen terkait oleh the Chartered Bank kepada si PT. Bank Sejahtera Umum. Maka si PT. Bank Sejahtera Umum akan memegang konosemen dan dokumen-dokumen itu atas dasar perhubungan hukum yang di dalam sistem hukum Inggris disebut dengan trust atau perwaliamatan untuk banknya si PT. Bank Sejahtera Umum. Dalam hal ini, PT. Bank Sejahtera Umum dapat menjual barang import tersebut kepada PT. Gespamindo atas nama the Chartered Bank, bukan atas nama PT. Bank Sejahtera Umum itu sendiri. Kemudian, hasil penjualan pupuk import 3.000 metric ton
6
Ibid
24
tersebut berlaku sebagai proceeds yang diserahkan oleh PT. Bank Sejahtera Umum kepada the Chartered Bank Jakarta.
2.6.
Trust Receipt dan Resi Gudang Dalam kaitan dengan apa yang sedang dituntut dalam Trust Receipt
sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, resi gudang diterbitkan atas nama banknya si the Chartered Bank, bukan atas nama si PT. Bank Sejahtera Umum. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Trust Receipt, yaitu bahwa pihak seperti PT. Bank Sejahtera Umum misalnya, tidak menguasai barang impor atas nama
dirinya
sendiri,
tetapi
mempunyai
atau
menguasai
atas
dasar
perwaliamanatan atas nama si Bank, yang dalam Putusan 1887 adalah pihak the Chartered Bank yang telah membeli sebanyak 3.000 metric ton dari Bank di Australia. The Chartered Bank menerbitkan L/C untuk PT. Bank Sejahtera Umum. Membayar pupuk dari Phospate Mining Co. Ltd., di Australia. Adapun maksud penerbitan resi gudang atas nama the Chartered Bank adalah supaya banknya si PT. Bank Sejahtera Umum itu dapat menahan barangbarang itu supaya tidak diambil oleh pembeli, terkecuali apabila uang milik banknya si PT. Bank Sejahtera Umum yang belum dilunasi oleh si PT. Bank Sejahtera Umum dengan pembukaan L/C oleh the Chartered Bank di Jakarta sudah terbayarkan secara lunas. Prinsip lainnya yang juga perlu dikemukakan di sini adalah bahwa hak atas gadai yang dipegang oleh the Chartered Bank tidak dapat dikalahkan oleh si
25
PT. Bank Sejahtera Umum. Misalnya saja, dalam hal si PT. Bank Sejahtera Umum menolak barang-barang itu. Sebab ketika si importir memeriksa barangbarang impor dari si eskportir di Australia tersebut dan menemukan barangbarang itu tidak sesuai dengan isi kontrak jual beli antara si importir dengan si eksportir di Australia, mestinya dia akan menolak membeli /mengimpor. Alasan pembenar untuk itu adalah bahwa gadai atas konosemen dan dokumen-dokumen terkait yang diberikan oleh si PT. Bank Sejahtera Umum kepada the Chartered Bank Jakarta secara otomatis menghalangi si PT. Bank Sejahtera Umum untuk menggunakan haknya menolak barang-barang impor dari si eksportir atas dasar alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hak yang mungkin saja dapat dilakukan oleh si PT. Bank Sejahtera Umum itu jelas tak dapat dilakukan sebab, pada kenyataannya si PT. Bank Sejahtera Umum tidak dapat menguasai konosemen dan dokumen-dokumen terkait dalam arti sepenuhnya. Konosemen dan dokumen-dokumen itu masih dalam keterkaitan dengan surat perwaliamanatan (Trust Receipt).
2.7. Sekilas Mengenai Jaminan Khusus dalam Perdagangan Internasional Apabila banknya the Chartered Bank Jakarta 7 (the issuing bank) ingin menyediakan dana untuk membiayai import yang dilakukan oleh importir, bank kadang kala memborong membiayai semua import yang dilakukan. Dus Bank itu
7
Perspektif hukum dalam Kepustakaan, Ibid. Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D., apabila dikaitkan dengan real case Putusan 1887 memberi kesan bahwa Bank-Bank seperti Bank dalam Putusn 1887 adalah Bank-Bank yang mempunyai hubungan khusus dengan “Costumer-nya”seperti PT. Bank Sejahtera Umum dengan the Chartered Bank Jakarta.
26
tidak hanya membiayai satu kegiatan import tertentu saja yang dilakukan oleh si importir. Sebagaimana telah Penulis singgung di atas, bisnis bank untuk membiayai import dengan devisa yang berkelanjutan tersebut adalah bisnis yang disebut sebagai corporate banking disamping Bank Retailer yang banyak menghasilkan uang dan keuntungan yang besar bagi bank. Apabila pembiayaan yang dilakukan, oleh bank penerbit L/C kepada si importir tersebut meliputi semua kegiatan impor yang dilakukan maka menurut pustaka yang ada, bank penerbit (The Issuing Bank) itu akan meminta dari importir suatu surat jaminan, dalam surat atau akta mana pihak importir yang dalam hal ini bisa saja suatu bank menyatakan bahwa dia menjaminkan semua barang dan dokumen yang berkaitan dengan barang yang diimport kepada pihak bank penerbit (The Issuing Bank) tersebut. Jaminan itu diberikan kepada banknya si importir untuk setiap barang dan dokumen import yang ada dalam setiap impor yang dilakukan oleh si importir dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi mengingat si importir seolah - olah menerima pembiayaan di depan dari The Issuing Bank, juga dari bank tersebut untuk setiap impor yang dilakukan olehnya dari waktu ke waktu. Perlu dikemukakan di sini bahwa kaedah atau prinsip yang berlaku, termasuk pula berlaku juga dalam tradisi hukum yang berlaku di Inggris, suatu surat jaminan (a general letter of charge) atau suatu bentuk hak tanggungan (hypothecation) yang diberikan oleh si importir dengan ciri-ciri seperti telah
27
dikemukakan di atas itu menyebabkan pihak importir, apabila ia bukan suatu badan hukum, tidak berlaku untuk pihak ketiga. Terkecuali apabila si importir mendaftarkan surat itu. Misalnya, di Indonesia pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia Tentang Pendaftaran Fidusia itu dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dalam bagian kedua, mulai Pasal 11, UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan pendaftaran tentang hak tanggungan, kaedah yang mengatur tentang pendaftaran hak tanggungan itu dalam itu dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 13 UU No 14 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda - Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.8 Apabila si importir adalah badan hukum, maka berdasarkan undangundang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Inggris, surat yang demikian tidak berlaku dalam proses likuidasi dan terhadap para kreditur. Terkecuali, apabila surat seperti itu didaftarkan menurut sistem untuk penyetaraan dengan bill of sale manakala si importir tidak berbadan hukum namun mendaftar menurut rezim Pendaftaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Dengan catatan bahwa keterangan penyetaraan dari otoritas domestik ditera on the face of the record. Apabila tera penyetaraan seperti demikian tidak ada, maka hal itu sama dengan tidak ada penyetaraan.
8
Inspirasi tentang analisis Studi Perbandingan (Comparatur Law Study) seperti ini Penulis dapatkan dari bacan atas kepustakaan dalam footnote no.1, supra).
28
2.8. Jaminan dalam Kredit Berdokumen Pada umumnya pihak bank, seperti the Chartered Bank di Jakarta dalam ilustrasi yang telah Penulis kemukakan di atas itu, tidak semata-mata mengandalkan surat jaminan seperti telah dikemukakan di atas untuk menciptakan suatu mekanisme rasa aman bagi bank tersebut. Namun demikian, bank seperti itu juga meminta dan menguasai suatu jaminan yang khusus terhadap setiap pengapalan barang-barang yang diimpor oleh si importir dan dibiayai di muka oleh dana yang disediakan oleh banknya si importir yang diperoleh dari Bank Devisa seperti The Chatered Bank di Jakarta itu. Ketentuan atau kaedah dan prinsip hukum seperti ini selalu muncul dalam formulir atau blangko kredit yang disediakan oleh pihak bank untuk diisi oleh pihak seperti si importir tersebut. Kaitan erat dengan pembicaraan mengenai jaminan yang khusus sebagaimana dikemukakan di atas tersebut, maka bentuk jaminan yang paling banyak dipergunakan oleh bank seperti the Chartered Bank Jakarta adalah menerima gadai. Dalam hal ini ada pandangan bahwa seolah - olah “barang” yang dapat digadaikan dalam transaksi itu adalah konosemen (bill of lading), serta berbagai dokumen atau surat lainnya yang berkaitan dengan penggunaan jasa pengangkutan untuk mengangkut barang yang diimpor oleh si importir yang ada di Jakarta tersebut.
29
2.9. Gadai Sebagai Jaminan Tambahan Hukum memberlakukan jaminan berupa gadai yang menggunakan konosemen dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan sebagaimana dikemukakan di atas itu sama dengan menerima barang jaminan gadai berupa barang-barang impornya si importir yang dieksport oleh si eksportir dari Australia tersebut. 9 Syarat yang dibutuhkan hanyalah pencantuman jenis dan jumlah serta detail barang-barang impor tersebut dalam konosemen. Dengan pencantuman barang-barang impor itu dalam konosemen dan konosemen itu dikuasai oleh banknya si importir sebagai penerima gadai, maka lahirlah penguasaan secara legal oleh banknya si importir atau si banknya importir mempunyai kepentingan berupa hak untuk menguasai dalam benda-benda impor tersebut. Gadai atas konosemen itu mulai berlaku sejak penyerahan konosemen beserta dokumen pengangkutan yang berkaitan dengan barang impor tersebut kepada pihak banknya si importir. Penyerahan itu bisa dilakukan dengan andosemen atau tanpa andosemen (in blank). Atau, cara lain yang mungkin ditempuh untuk maksud itu adalah banknya si importir dapat meminta kepada importir supaya mengusahakan bersama-sama dengan si eksportir di Australia, agar barang-barang itu dikirim kepada banknya si importir, secara langsung dan oleh sebab itu banknya si importir menjadi consignee, atau pihak yang dituju dalam pengiriman barang tersebut.
9
Negara eksportir telah Penulis ganti, tidak sama dengan kepustakaan yang Penulis rujuk seluruhnya dalam Bab II ini, yaitu Pustaka dalam catatan kaki no. 1 Bab ini.
30
Hanya saja, dalam praktek, pada umumnya bank tidak mau menjadi consignee, mengingat bank ingin menghindari tanggung jawab untuk membayar ongkos kargo (freight) atau biaya pengiriman yang belum terbayarkan. Menurut pendapat Penulis, Bank seperti PT. Bank Sejahtera Umum memang bukanlah importir, tetapi suatu bank. Bank yang berkecimpung dalam bisnis seperti di atas pada umumnya hanya berurusan dengan semata-mata dokumen. Gadai atas konosemen itu terjadi pada saat penyerahan konosemen kepada pihak bank dengan andosemen apabila dibutuhkan, dan tidak dituntut sama sekali perlunya formalitas lainnya. Si pihak seperti PT. Gespamindo dapat membeli secara kredit dari PT. Bank Sejahtera Umum yang telah membeli dokumen ekspor dari The Chartered Bank Jakarta.
2.10.
Formalitas Jaminan Gadai Dimaksud dengan formalitas dalam hal ini adalah bahwa hukum
menegaskan tidak dibutuhkan adanya pendaftaran. Penelitian terhadap beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Inggris, dalam hal ini penelitian dimaksud adalah penelitian Individuil yang dilakukan Jeferson Kameo SH.LLM.Ph.D di Faculty of Law and Financial Studies University of Glasgow 2001-2005, Skotlandia, tidak dipublikasikan, menunjukkan bahwa suatu gadai, sebagai suatu jaminan karena si penerima menguasai barang yang bersangkutan (a possessory security), tidak dapat dimasukkan dalam cengkraman rezim registrasi. Adapun sebab demikian terjadi mengingat rezim undang-undang yang ada tidak mengenal
31
apa yang disebut dengan penyerahan konstruktif (constructive delivery). Tradisi hukum sipil Indonesia yang mengatur mengenai Hukum Benda (Buku II) KUHPerdata Indonesia mengenai hal ini dengan istilah constitutum posesorium.
2.11.
Penguasaan Atas Gadai Sudah Cukup Secara konsepsional, penguasaan di sini umumnya terjadi karena
perjanjian yang berlaku dalam tenggang waktu tertentu saja. Berdasarkan perjanjian tertentu itu seseorang dapat menguasai benda milik orang lain secara konstruktif misalnya karena sewa menyewa, pinjam pakai, gadai. Orang yang menguasai benda itu tidak berkehendak memilikinya, melainkan hanya memegang, memelihara, menyimpan atau menikmati bendanya saja, diberikan dengan kaedah yang tegas bahwa oleh si pemilik benda, si pemakai dijamin rasa aman dan tentram menggunakan barang tersebut. Di Inggris, mengacu kepada undang-undang di Negara itu dikatakan bahwa konosemen mendapat perlakuan istimewa, dalam hal ini dikecualikan sebagai suatu dokumen yang dipergunakan dalam transaksi bisnis dan perdagangan sehari-hari untuk menandakan adanya bukti penguasaan atas benda atau pengendalian benda itu. Penulis berpendapat bahwa hal ini menandakan bahwa tradisi hukum dagang sipil di Inggris menghormati hukum perdagangan internasional yang asli (Lex Mercatoria).
32
2.12. Persoalan dalam Kaitan Gadai Menjadi persoalan adalah, apabila banknya si importir itu harus melepas penguasaan atas konosemen dan dokumen-dokumen terkait, dalam hal ini semua itu diberikan kepada si importir secara tanpa syarat (unconditional), maka menurut prinsip dan kaedah hukum yang memerintah institusi gadai (Pledge), gadai adalah institusi hukum di Indonesia diatur dalam pasal 1150 s/d pasal 1160 KUHPerdata (Pledge) Pledge sama dengan gadai, Pledge berlaku di Inggris, satu jenis perikatan jaminan di kolong langit ini, penguasaan banknya si importir atas konosemen dan dokumen-dokumen terkait itu akan lenyap. Hal ini disebabkan ketentuan pada gadai, yang mensyaratkan, bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah / berada pada pemegang gadai sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (2) KUHPerdata. Apabila dokumen "jaminan" itu dilepas ke dalam penguasaan si importir di Jakarta tersebut. Sudah barang tentu, the Chartered Bank tersebut sama sekali tidak menginginkan hal yang demikian itu terjadi. Pada prinsipnya, dalam suatu gadai, maka ada tidaknya gadai sangat bergantung kepada penguasaan barang gadai oleh banknya si importir di Jakarta sebagai penerima gadai secara berkelanjutan. Tetapi, kontrak sebagai nama ilmu hukum yang mengenal sebagai sumber kebahagiaan (the law as the source of happines) tidak mudah frustrasi. Hukum membuka atau lebih tepatnya menawarkan jalan dan memanggil kedua belah pihak yang berbeban berat itu, hukum memberikan kelegaan, dalam hal ini
33
banknya si importir dan si importir sendiri untuk menggunakan apa yang disebut di atas dengan surat perwaliamanatan. (Trust Receipt).
2.13.
Cara Bank Menyediakan Dana Dalam kompleks pembicaraan dan kajian khusus mengenai surat
perwaliamanatan, maka Penulis akan mengemukakan suatu gambaran tentang bagaimana hukum memberikan kemungkinan kepada si Penjual atau eksportir, dalam hal ini pihak seperti si eksportir di Australia untuk memeroleh dana dengan menggunakan drafts dan juga kredit yang telah si eksportir peroleh. Ada beberapa cara dalam mana suatu bank dapat menyediakan dana bagi nasabahnya yang terlibat atau yang melakukan transaksi bisnis dalam perdagangan internasional, atau yang didalam tradisi hukum tua di Indonesia dikemas dengan istilah jual beli perusahaan. Dalam hal ini, bagi pihak seperti si eskportir sambil menunggu menerima uang hasil penjualan barang-barang yang telah ia jual kepada si importir di Jakarta sebagaimana perjanjian jual beli yang telah diteken antara kedua belah pihak, maka si bank dimana si eksportir itu menjadi nasabah akan menyediakan beberapa pilihan bagi si eksportir. Pilihan yang pertama adalah bahwa bank itu dapat membeli (negotiate) draft milik si eksportir, yang telah dibuka karena ada uang yang dibayarkan kepada si eskportir oleh si importir. Oleh banknya si importir dalam hal ini bank penerbit L/C yang ada di Jakarta, atau kepada si bank pengadvis yang telah
34
menerima perintah untuk melakukan konfirmasi kepada si eksportir dari si bank penerbit yang ada di Jakarta. 10 Hal ini berarti bahwa banknya si eksportir itu akan membeli draft atau wesel milik si eksportir dan nantinya akan melakukan regres, baik kepada si importir, atau kepada si bank penerbit yang ada di Jakarta. Atau, bisa juga kepada si bank pengadvis yang telah menerima perintah dari bank penerbit di Jakarta untuk melakukan konfirmasi bahwa ada kredit yang telah dibuka untuk kepentingan si eksportir Kemungkinan yang kedua adalah, sebagai kelanjutan dari pembelian atas drafts dari si eksportir, maka banknya si eksportir itu kemudian menjual lagi draft itu kepada pihak lain, baik seluruhnya ataupun sebagian dari nilai draft itu untuk nantinya dikembalikan kepada si eksportir ketika jatuh tempo. Dan pada saat itu, banknya si eksportir itu akan memeroleh kembali uang pengganti pada saat drafts itu jatuh tempo dan pihak yang memegang terakhir draft itu mencairkan dana dari pihak banknya si eksportir dalam hal ini eksportir. Kemungkinan yang ketiga adalah, membuka suatu kredit yang disebut dengan kredit berakseptasi untuk kepentingan si eskportir. Atau berjanji untuk melakukan ekseptasi atas wesel (drafts) yang ditarik dari banknya si eksportir oleh si eksportir sampai dengan jumlah uang tertentu. Selanjutnya si eksportir akan dapat menjual drafts itu dengan potongan harga, atau diskonto (discount).
10
Uraian dalam bentuk ilustrasi seperti dikutip dalam Bab ini terkesan seperti suatu uraian praktek perdagangan internasional, namun uraian seperti ini adalah uraian yang telah disederhanakan oleh ahli hukum yang memahami legal issue.
35
Pilihan yang keempat adalah menerbitkan kredit berdokumen tumpangan untuk kepentingan si suplayernya si eksportir, dalam hal ini pihak seperti si (M) di Glassgow, supaya memungkinkan si eksportir memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada si (M) harga barang yang dia beli dari si (M) di Glasgow berdasarkan perjanjian jual beli diantara mereka. Dengan ilustrasi seperti itu, maka terlihat dengan jelas bahwa suatu kaedah hukum dalam Trust Receipt kadang- kala mengatur perdagangan Internasional yang super kompleks, njelimet.
2.14.
Pembiayaan Melalui Surat Sanggup Berikut, masih ada suatu bentuk dari wesel (a bill) yang dijual dengan
harga diskonto dan memang sengaja dirancang untuk para eksportir dengan nama forefeiting. Instrumen tersebut adalah suatu cara penyediaan pembiayaan melalui penjualan surat sanggup (promissory notes) tanpa hak regres yang dibuat oleh importir, juga wesel (bill of exchange) yang ditarik oleh si importir. Mengingat si orang yang melakukan forefeiting, dalam hal ini disebut forefeiter, membeli instrumen tersebut tanpa hak regres kepada si eksportir yang menerbitkan atau yang melakukan andosemen terhadap instrumen-instrumen seperti itu, maka ia biasanya mengharuskan kepada si importir untuk menanggung kewajiban yang tertera di dalam surat sanggup (notes) tersebut atau yang tertera di dalam wesel (bill of exchange) tersebut supaya ditopang lagi dengan garansi bank (bank guarentee) atau dengan suretyship yang telah diandosemen. Semua surat yang berharga itu akan dirediskonto oleh si forefeiter pada pasar sekunder.
36
Penggunaan bill of exchange yang ditarik oleh para eksportir dari para importir telah menciptakan satu kesulitan sebab Konvensi Genewa tentang Bill of Exchange yang mengatur mengenai berbagai jenis bill of exchange seperti itu tidak memungkinkan si penarik wesel itu untuk mengecualikan adanya hak untuk regres. Namun, si orang yang melakukan andosemen, dibolehkan untuk melakukan hal itu, dalam hal ini mengecualikan hak regres, dan oleh sebab itu biasanya para eksportir menerima surat sanggup untuk kepentingan dirinya dan kemudian mengandosement surat sanggup itu kepada si forefeiter.
2.15. Ciri-Ciri Pemberian Kuasa Terkandung di dalamnya juga pengertian, bahwa si importir akan memegang konosemen dan dokumen-dokumen terkait dan akan menjual konosemen
dan
dokumen-dokumen
itu,
terutama
barang-barang
dalam
konosemen tersebut sebagai agen atau kuasa dari banknya si importir di Jakarta. Selanjutnya, penguasaan si importir atas konosemen dan dokumendokumen itu juga berarti bahwa si importir akan memegang barang-barang itu sampai dengan saat ketika barang-barang itu dijual, dan juga memegang hasil dari penjualan (the proceeds) barang-barang itu atas dasar perikatan perwaliamanatan untuk kepentingan banknya si importir. Tegasnya, surat perwaliamanatan (Trust Receipt) itu mendirikan suatu bangunan di atas prinsip bahwa dengan penyerahan konosemen dan dokumendokumen terkait yang dilakukan oleh banknya si importir kepada si importir
37
adalah untuk kepentingan, atau maksud dan tujuan yang merupakan maksud dan tujuannya bank si importir, dus dengan demikian bukan untuk kepentingan, atau bukan untuk maksud dan tujuan yang merupakan maksud dan tujuannya si importir, si importir barang-barangnya si eksportir di Australia dalam ilustrasi di atas. Mengacu kepada kaedah yang baru saja dikemukakan di atas itu, maka surat perwaliamanatan itu harus dilihat sebagai suatu sarana atau alat yang didikte oleh hukum untuk menjamin keberlangsungan perikatan gadai antara si importir dan banknya si importir di Jakarta. Dus, tidak bermaksud untuk menghapus gadai Surat perwaliamanatan itu, dengan demikian bukan suatu sarana atau alat jaminan bersifat kontraktual yang baru, yang terpisah sama sekali dari jaminan yang bersifat kebendaan yang lama, dalam hal ini gadai antara si importir dan banknya si impotir itu. Atas dasar itu pula lah, dan juga atas prinsip bahwa surat kepercayaan seperti dalam trust antara si importir dan banknya si importir tidak perlu tunduk kepada rezim pendaftaran. Sebab, surat kepercayaan (Trust Receipt) itu bukanlah suatu bill of sale atau, dalam sistem hukum Indonesia setara dengan akta perikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, yang di dalam tradisi hukum wajib untuk didaftarkan, supaya dapat berlaku bagi ketiga sebagai the real rights atau hak kebendaan yang droit de suit.11
11
Droit de suit artinya hak atas benda mengikuti kemana saja benda itu berada.
38
Demikian pula, surat perwaliamanatan yang berkarakter Lex Mercatoria atau hukum perdagangan internasional itu tidak sama dengan suatu pemberian jaminan atas pembukuan suatu perusahaan (a charga on book debts), yang mana dalam tradisi hukum Inggris diharuskan adanya penundukan diri terhadap rezim pendaftaran. Dalam praktek sebagaimana dicatat oleh hukum, ketika banknya si importir melepas konosemen dan dokumen-dokumen terkait kepada si importir atas dasar surat perwaliamanatan itu, maka pihak bank biasanya menuntut kepada si importir untuk menyimpan barang-barang itu dalam gudang, atas nama banknya si importir yang dalam Putusan 1887 adalah the Chartered Bank Jakarta.
2.16. Sedikit Mengenai Konversi Seperti diketahui bersama, penolakan oleh si importir atas barang-barang yang diimpor dari si eksportir di Australia itu kalau ada, harus dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan melalui suatu surat penolakan. Dalam surat itu harus dilampirkan konosemen dan dokumen-dokumen terkait. Padahal pada saat yang bersamaan, konosemen dan dokumen terkait itu ada dalam penguasaan banknya si importir, meskipun melalui surat perwaliamanatan dipegang oleh si importir untuk kepentingan banknya si importir. Dus dengan demikian, apabila si importir memaksakan diri untuk mengembalikan dokumen-dokumen itu kepada si eksportir di Australia atau mengasingkan tanpa diketahui Banknya si importir kepada pihak ketiga, maka
39
oleh hukum, si importir melakukan apa yang disebut sebagai tindakan konversi, tindakan mana di dalam sistem hukum Indonesia disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Inggris Hukum dikenal dengan institusi Tort dan di Skotlandia dikenal dengan institusi bernama delict.12
2.17. Arti Penting Studi Pustaka Kini tiba saatnya bagi Penulis untuk dirumuskan arti penting studi kepustakaan yang sebagaimana telah Penulis kemukakan pada awal Bab ini. Pemaparannya dimaksudkan tidak lain adalah menjawab perumusan masalah yang telah Penulis kemukakan, yaitu mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional, terutama bagaimana prinsip-prinsip dan kaedah – kaedah hukum tentang Trust Receipt. Arti penting yang pertama, adalah bahwa pada prinsipnya Trust Receipt itu adalah
suatu
kontrak
dalam
perdagagan
internasional.
Kontrak
mana
dipergunakan oleh para pihak, terutama pihak perbankan dalam mengatasi persoalan tidak dapat dikuasainya bill of lading oleh importir dalam perdagangan internasional. Sebagai suatu kontrak (a contract), Trust Receipt lahir atas kehendak para pihak dalam perdagangan internasional atau karena kesepakatan (agreement) para pihak (the parties). Mengingat dalam kontrak, kesepakatan para pihak mengikat pihak-pihak sebagai Undang-Undang, sepanjang tidak bertentangan dengan
12
Penjelasan detail mengenai ini dapat dilihat dalam buku Jeferson Kameo SH. LLM. Ph.D, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
40
kepatuhan, undang-undang dan kesusilaan baik, maka Trust Receipt sebagai suatu kontrak adalah instrumen hukum yang sah dalam perdagangan internasional. Perlu ditambahkan, atau arti penting selanjutnya adalah bahwa Trust Receipt sebagai suatu kontrak, berdasarkan Studi Kepustakaan yang ada tidak bertentangan dengan prinsip hukum dalam gadai (pledge) namun bukan gadai. Dalam hal ini si pemegang gadai, dapat tetap menguasai barang jaminan, atas kehendak si pemegang gadai yang telah melepas penguasaan barang gadai kepada debitur. Debitur dapat menguasai barang gadai sebagai suatu constitutum possesorium atas nama pemegang saham gadai. Hal lain yang juga dapat dilihat sebagai suatu arti penting, yaitu Trust Receipt sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa antara pihak debitur dan pihak kreditur yang dilakukan oleh mereka sendiri.
