15
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG KAPAL MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Kapal 1. Pengertian Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 butir 36 yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angina, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.4 Selanjutnya dalam penjelasan yang dimaksud dengan “kapal” adalah : a. Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar. b. Kapal yang digerakkan oleh tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin , misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir. c. Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat peggerak kapal lain. d. Kendaraan yang berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan dipermukaan air atau diatas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, missal jet foil, 4
Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
15 Universitas Sumatera Utara
16
hidro foil, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu. e. Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak dibawah permukaan air. f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, tongkah akomodasi (accommodation barger) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (oil storage barge), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (mobile off shore drilling units/modu).5 2. Jenis-jenis Kapal Jenis-jenis kapal berikut adalah a. Kapal motor adalah kapal yang dilengkapi dengan motor sebagai penggerak utama. Kapal ini biasanya disebut Kapal Motor (KM). b. Kapal uap adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin uap sebagai alat penggerak utamanya. Kapal ini biasa di sebut dengan Kapal Api (KA). c. Kapal nelayan adalah kapal yang dilengkapi dengan layar-layar sebagai penggerak utamanya. d. Kapal nelayan laut adalah kapal yang hanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, ikan paus, anjing laut, beruang laut atau
5
Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Universitas Sumatera Utara
17
sumber-sumber hayati laut lainnya, kecuali kapal tersebut berukuran 100 meter kubik isi kotor atau lebih dan dilengkapi degan mesin penggerak (Pasal 1 ayat 2 Beslit Surat Laut dan Pas Kapal – 1934), maka kapal tersebut bukan kapal nelayan laut. e. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, ikan paus, anjing laut, singa laut, atau sumber hayati lain di laut. f. Kapal tongkang adalah kapal yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, sehingga harus ditarik atau ditunda oleh kapal lain. g. Kapal tunda adalah kapal yang khusus digunakan untuk menunda atau menarik kapal lain (yaitu kapal tongkang). h. Kapal penumpang adalah kapal yang dapat mengagkut lebih dari 12 orang. i. Kapal barang adalah kapal yang bukan kapal penumpang, digunakan terutama untuk mengangkut barang. j. Kapal tangki adalah kapal barang yang khusus dibangun untuk mangangkut muatan cair secara curah, yang mempunyai sifat mudah menyala. k. Kapal nuklir adalah kapal yang dilengkapi dengan instalasi reaktor nuklir. l. Kapal pedalaman/perairan darat adalah kapal yang digunakan untuk melayari sungai, terusan, danau dan perairan darat lainnya.
Universitas Sumatera Utara
18
m. Kapal perang adalah kapal yang hanya digunakan untuk perang, termasuk kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut tentara atau perlengkapan perang. n. Kapal layar dengan tenaga bantu adalah kapal layar yang dilengkapi dengan motor bantu yang dalam keadaan tertentu saja digunakan sebagai pengganti layar, dan bukan kapal yang ditunda atau tongkang. o. Kapal keruk adalah kapal yang berdasarkan bangunanya dan tata susunannya hanya diperuntukkan bagi pelaksana atau digunakan untuk pekerjaan bangunan air. 6
B. Perlengkapan Kapal, Perizinan Pelayaran dan Kapal Sandar 1.
Perlengkapan Kapal Agar kapal mendapatkan izin pelayaran maka kapal harus memliki perlengkapan kapal
yang bertujuan untuk
mendorong
operasional kapal dalam melakukan pelayaran. Perlengkapan kapal yang dimaksud adalah perlengkapan yang disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1, yaitu : a. Awak Kapal adalah orang yang berkerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. b. Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan 6
http://www.bppp-tegal.com/ tanggal 30 April 2015
perkapalan-laut&catid=44:artikel&itemid=85
,diakses
Universitas Sumatera Utara
19
tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nahkoda. d. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelyaran kapal. 1) Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancer serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran. 2) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintass kapal. 3) Telekomunikaasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan sistem pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. 4) Salavage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap
kapal
dan/atau
muatannya
yang
mengalami
Universitas Sumatera Utara
20
kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya. 5) Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus,
yaitu
penggunaan
peralatan
bawah
air
yang
dioperasikan permukaan air. 6) Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. 2.
Perizinan Pelayaran dan Kapal Sandar Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat termasuk didalamnya dapat melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspidisi muatan kapal laut untuk keperluannya sendiri, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, hal ini diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Tahun 2010. Dalam Keputusan General Manager Cabang Belawan tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Belawan terdapat pengaturan yang harus di lakukan dalam
kegiatan lalulintas kapal sandar
dilingkungan PT.Pelindo I Belawan. Prosedural yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kegiatan tersebut adalah :
Universitas Sumatera Utara
21
a. Prosedur Pelayanan Kapal Masuk Supervisor Administrasi Operasi Pemanduan menerima PPKB Pelayanan Kapal masuk yang sudah ditetapkan oleh PPSA, kemudian melaporkan ke Asisten Manager Pemanduan untuk merencanakan pengaturan sarana bantu, kemudian Kordinator Pandu merencanakan pembagian tugas pandu atas sepengatahuan Asisten Manager Pelayanan Pemanduan setelah pembagian tugas pandu tersebut, supervisor Administrasi Operasi Pemanduan menyiapkan surat perintah untuk ditanda tangani oleh Asisten Manager Dinas Pelayanan Pemanduan yang kemudian diteruskan kepada petugas pemandu. Operator Menara Kontrol Kepanduan menerima rencana pelayanan pemanduan kapal masuk dari Supervisor Administrasi Operasi Pemanduan melalui petugas umum pelayanan pemanduan dan mencatatkapal masuk dalam buku harian gerakan kapal setelah itu operator menara kontrol kepanduan menerima berita kedatangan kapal dan mencatat data-data kapal dari nahkoda yang akan/sudah tiba di anchorage area dan diteruskan kepada pelayanan kepandauan untuk dicatat di papan tulis lalu meneruskan rencana pelayanan pemanduan kapal masuk kepada kapal pandu, kapal tunda, dan kapal kepil. Pandu Pemegang Surat Perintah Pandu menuju ke kapal di ambing luar/bouy sesuai Surat Perintah pandu denganmenggunakan kapal pandu yang telah disiapkan setelah prosese tersebut kemudian kapal di pandu masuk kedalam pelabuhan untuk disandarkan di dermaga dengan menggunakan sarana bantu kapal tunda bagi yang
Universitas Sumatera Utara
22
wajib dan kapal kepil serta regu kepil kemudian Pandu Pemegang Surat Perintah Pandu memiliki dan mengoreksi dokumen bentuk 2A1 yang sudah di tanda tangani oleh nahkoda kapal setelah pemanduan berakhir dan membubuhkan tanda tangannya setelah proses tersebut telah selesai dilakukan dan telah di tanda tangani oleh nahkoda kapal maka pandu pemegang surat perintah pandu meninggalkan kapal, kembali ke stasiun dan menyerahkan bukti pemakaian jasa pandu, tunda dan kepil (bentuk 2A-1) kepada Supervisor Administrasi Operasi Pemanduan melalui petugas umum. Nahkoda kapal tunda menerima perintah dinas yang disampaikan melalui operator menara kontrol pandu kemudian mencatat dalam jurnal kapal tunda. Nahkoda kapal menerima perintah dinas yang disampaikan oleh operator kontrol, kemudian mencatat didalam jurnal kapal tunda kemudian berangkat menuju lokasi kapal yang akan ditunda. b. Prosedur Pelayanan Kapal Keluar Supervisor Administrasi Operasi Pemanduan menerima PPKB pelayanan kapal keluar yang sudah di tetapkan oleh PPSA, kemudian merencanakan pembagian tugas pandu berikut sarana bantu. Kemudian supervisor tersebut menetapkan rancana pelayanan pemanduan kapal keluar yang sudah ditetapkan PPSA kemudian melaporkan ke asisten manager pemanduan untuk merencanakan pengaturan sarana bantu pandu. Koordinator pandu merencanakan pembagian tugas atas sepengetahuan Asisten Manager Pemanduan, Supervisi Administrasi Operasi Pemanduan meneruskan rencana
Universitas Sumatera Utara
23
pelayanan pemanduan kapal keluar ke operator radio stasiun pandu Belawan Supervisi Administrasi Operasi Pemanduan menyiapkan Surat Perintah Pandu untuk ditandatangani oleh Asisten Menejer Dinas Pelayanan Pemanduan, kemudian Operator Radio Stasiun Pandu Belawan menerima rencana pelayanan pemanduan kapal keluar dari petugas pelayanan pemanduan, lalu Operator Radio Stasiun Pandu Belawan mencatat gerakan kapal keluar dalam buku harian gerakan kapal. Setelah itu Operator Radio Stasiun Pandu Belawan meneruskan rencana pelayanan pemanduan kapal keluar kepada kapal pandu, kapal tunda dan kapal kepil. Setelah semua itu dilaksanakan pandu pemegang Surat Perintah Pandu menuju ke kapal sesuai Surat Perintah Pandu sejalan pandu pemegang Surat Perintah Pandu meneliti dan mengkoreksi dokumen bentuk 2A-1 yang sudah ditandatangani oleh Nahkoda kapal setelah pemanduan berakhir dan membubuhkan tandatangannya, kemudian pandu pemegang Surat Perintah Pandu meninggalkan kapal, kembali ke Stasiun Pandu dan pandu pemegang Surat Perintah Pandu menyerahkan bukti pemakaian jasa pandu, tunda dan kepil (Bentuk 2A-1) kepada Supervisor Administrasi Operasi Pemanduan melalui petugas umum. Disisi lain, Petugas Dinas Pelayanan Pemanduan membuat bukti labuh tambat berdasarkan bukti 2A-1 kapal keluar dan masuk dan yang terakhir Asisten Menejer Dinas Pelayanan Pemanduan menandatangani Form bentuk 2A-1, 2A-2 serta laporan
Universitas Sumatera Utara
24
harian gerakan kapal untuk diteruskan ke dinas Pelayanan Pelanggan. c. Prosedur Pelayanan Kapal Pindah Awalnya
Supervisi
Administrasi
Operasi
Pemanduan
menerima PPKB pelayanan kapal pindah yang sudah ditetapkan PPSA, kemudian melaporkan ke Asisten Menejer Pemanduan untuk merencanakan pengaturan sarana bantu agar Koordinator pandu merencanakan pembagian tugas pandu atas sepengetahuan Asisten Menejer
Pemanduan
serta
menetapkan
rencana
pelayanan
pemanduan kapal pindah, mencatat di buku harian gerakan kapal serta mencatat di papan tulis rencana kapal-kapal yang akan di pandu, selain itu Supervisi Administrasi Operasi Pemanduan meneruskan rencana pelayanan pemanduan kapal pindah ke operator radio stasiun pandu Belawan, kemudian Supervisi Administrasi Operasi
Pemanduan menyiapkan
Surat Perintah Pandu untuk
ditandatangani oleh Asisten Menejer Dinas Pelayanan Pemanduan. Operator Radio Stasiun Pandu Belawan
menerima rencana
pelayanan pemanduan kapal pindah dari petugas pelayanan pemanduan, lalu Operator Radio Stasiun Pandu Belawan mencatat gerakan kapal keluar dalam buku harian gerakan kapal agar Operator Radio Stasiun Pandu Belawan dapat meneruskan rencana pelayanan pemanduan kapal pindah kepada kapal pandu, kapal tunda dan kapal kepil. Pandu Pemegang Surat Perintah Menuju ke kapal sesuai Surat Perintah Pandu dengan Meneliti dan mengkoreksi dokumen bentuk
Universitas Sumatera Utara
25
2A-1 yang sudah ditandatangani oleh Nahkoda kapal setelah pemanduan berakhir dan membubuhkan tandatangannya. Pandu Pemegang Surat Perintah Pandu meninggalkan kapal, kembali ke stasiun pandu dengan diharuskan menyerahkan bukti pemakaian jasa pandu, tunda dan kepil (Bentuk 2A-1) kepada Supervisi Administrasi Operasi
Pemanduan melalui petugas umum, diluar itu Nahkoda
Kapal Tunda Menerima perintah dinas yang disampaikan melalui operator menara kontrol kemudian mencatat di dalam jurnal kapal tunda dan akhirnya Nahkoda Kapal Tunda Berangkat menuju lokasi kapal yang akan di tunda. d. Prosedur Pelayanan Kapal Perubahan/Perpanjangan Petugas loket PPSA menerima PPKB beserta dokumen pendukung dari pengguna jasa yang berupa Surat permohonan perpanjangan waktu tambat dan Uper perpanjangan, kemudian Supervisor Perencanaan PPSA bersama Supervisor Pelayanan Operasi mengevaluasi permintaan perpanjangan waktu tambat kapal berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat kapal dan apabila alasan perpanjangan tidak dapat diterima maka permohonan perpanjangan waktu tambat (PPKB) dan dokumen pendukung dikembalikan kepada pengguna jasa dan kapal dikeluarkan dari tambatan tetapi apabila alasan perpanjangan dapat diterima maka perpanjangan waktu tambat dapat disetujui. e. Prosedur Pengecualian
Universitas Sumatera Utara
26
Prosedur ini diperuntukan kepada kapal dalam keadaan darurat/Emergency maka pemanduan gerakan kapal masuk, keluar dan
pindah
dapat
dilaksanakan
lebih
dahulu,
administrasi
diselesaikan kemudian pada kesempatan pertama, dan apabila cuaca buruk, pelayanan pemanduan ditangguhkan sampai cuaca dianggap aman. Untuk hal ini Surat Perintah Pandu dibuat yang baru apabila petugas pandu lain yang akan melayani pemanduan kapal yang mengalami penangguhan tersebut di atas disamping itu bila draft kapal melebihi kedalaman maksimum yang ditentukan, tetapi nahkoda menghendaki maka pemanduan dilaksanakan pada saat air pasang tinggi. Di dermaga Pertamina Jetty dan dermaga PLTGU pemanduan dilaksanakan pada siang hari. Dalam keadaan mendesak pemanduan kapal di Pertamina Jetty dapat dilakukan pada malam hari setelah dapat ijin dari Syahbandar, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan PLTGU dapat disandarkan kapal dengan panjang lebih 90 meter dan draft 6.5 meter pada saat air tertinggi setelah dapat ijin dari Syahbandar setelah itu apabila kapal yang akan di pandu tidak siap lebih dari ½ jam dari waktu yang ditetapkan pada PPKB, maka dapat di anggap sebagai pembatalan pemanduan dan pandu dapat kembali ke stasiun
pandu Belawan, perusahaan
pelayaran mengajukan PPKB baru dengan syarat Pandu harus segera melapor kepada Asisten Menejer Dinas Pemanduan, bila dalam pengamatannya ditemukan adanya kekurangan persyaratan kelaik lautan kapal untuk menjamin keselamatan kapal dan lingkungan,
Universitas Sumatera Utara
27
adanya perubahan kedalaman Alur Pelayaran di perairan Pandu, serta penempatan Sero lainnya,
perubahan
penangkap ikan atau penghalang alur posisi,
cahaya
dan
atau
periode
rambu/pelampung suar, kemungkinan adanya pembuangan sampah dan atau minyak dari kapal yang dapat mengakibatkan pengotoran dan pencemaran di lingkungan Alur Pelayaran, menemukan adanya jangkar, rantai dan tali kapal di alur pelayaran yang dapat membahayakan kapal lainnya serta Asisten Menejer Pemanduan meneruskan laporan pandu tersebut kepada Syahbandar
selaku
penanggung jawab keselamatan cq Instansi-instansi terkait di pelabuhan yang berwenang untuk itu.
C. Ketentuan-Ketentuan Dasar dan Asas-Asas Hukum yang Berlaku bagi Kapal Pelayaran di laut banyak mengandung resiko dan menyangkut hubungan internasional. Untuk mewujdkan ketertiban lalu lintas pelayaran internasional, maka setiap kapal yang berlayar di laut harus memperhatikan beberapa hal, seperti: 1.
Memiliki indentitasnyang jelas (aspek status hukum)
2.
Memenuhi syarat untuk dilayarkan (aspek keselamatan)
3.
Dijalankan oleh orang yang memiliki kompetensi untuk melayarkan kapal (aspek pengawakan) Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut pada Tahun 1982 pengaturan
lebih lanjut mengenai pendaftaran kapal menjadi wewenang masing-masing
Universitas Sumatera Utara
28
negara bendera yang didasarkan kepada sistem atau aliran pendaftaran kapal yang dianut didunia maritim yaitu: 1.
The National School Aliran ini menaganut peraturan registrasi yang keras (rigid), contohnya Portugal. Kapal yang dapat di negara ini adalah : a. Kapal yang dibuat di negara pendaftar, b. Dimiliki oleh warga dari negara tersebut, c. Nahkoda dan Anak Buah Kapal harus warga negara dari negara pendaftar. Aliran ini dapat disebut sistem pendaftaran tertutup yang kaku (rigrid closed registry)
2.
The School of The Relaxed Law Aliran ini dianut oleh Panama, Liberia, Honduras, Costarica dan sebagainya yang sering dihubungkan dengan “Fllag of Convenience” karena mereka mengizinkan registrasi atas kapal-kapal yang dimiliki oleh pihak asing tanpa syarat apapun dan seringkali atas dasar perlakuan yang sama seperti kepada kapal-kapal dari warga negaranya sendiri (Open Registry). Aliran ini mengaburkan prinsip “Genuine Link” yang di atur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982
3.
The Balanced School Aliran ini mendasarkan terutama kepada pemilikan kapal untuk menerbitkan adanya hubungan yang sungguh-sungguh (Genune Link) antara negara bendera dan kapal yang mengibarkan benderanya sebagai bendera kebangsaan.Sebagai contoh adalah Inggris dan India.
Universitas Sumatera Utara
29
Penganut aliran
ini
mensyaratkan
pendaftaran kapal keapda
kepemilikan oleh warga negaranya atau badan hukum negara dan berkedudukan di wilayah negara pendaftar serta seluruh atau sebagian pengurus dan kepemilikan sahamnya oleh warga negara pendaftar.Aliran ini disebut sistem pendaftaran tertutup (Closed registry) yang luwes. 7 Indonesia telah memiliki Undang-Undang dari berbagai peraturan pelaksanaannya di bidang administratif, teknis dan sosial, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur bahwa setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang salah satu unsurnya adalah status hukum kapal. Menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran status hukum kapal dapat ditetukan setelah melalui beberapa proses, yaitu : 1.
Pengukuran Kapal Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juga telah di atur tentang pengukuran dan pendaftaran serta kebangsaan kapal. Sebaelum suatu kapak di daftarkan, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran kapal, Pasal 155 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran juga menyebutkan : a. Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh Menteri. 7
http://maritimeindonesia-mls.blogspot.com/2011/11/status-hukum-kapal.html , diakses pada tanggal 8 Mei 2015
Universitas Sumatera Utara
30
b. Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yakni : 1) Pengukuran dalam negri untuk kapal berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter. 2) Pengukuran internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih. 3) Pengukuran khusus untuk kapal ang akan melalui terusan tertentu 4) Berdasarkan pengukuran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage). c. Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. 2. Pendaftaran Kapal dan Penetapan Kebangsaan Kapal Dasar hukum dalam hal pendaftaran kapal adalah sebagai berikut : a. Pasal 314 KUHD b. Peraturan Pendaftaran Kapal Stbl. 1933 No.48 c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perlengkapan e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan
Sistem dan Prosedur
Pengadaan
Kapal dan
Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal f. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Universitas Sumatera Utara
31
Pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal. Hak milik merupakan bagian hukum benda dalam kerangka hukum perdata. Karena itu dasar hukum utama dari pendaftaran kapal adalah Pasal 314 KUHD yang merupakan “lex spesialis” dari KUH Perdata dan Stbl 1933 Nomor 48 sebagai peraturan pelaksanaannya. Karena pendaftaran kapal merupakan bagian dari status hukum kapal dalam rangka ke laik lautan kapak, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan juga mengatur tentang pendaftaran kapal, tetapi hanya terbatas kepada persyaratan dan tata cara pendaftaran kapal atau aspek hukum publiknya saja. Berdasarkan ruang lingkup pedaftarannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan maka pendaftaran kapal dapat di bagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni : a. Pendaftaran hak milik. b. Pembebanan hipotek c. Pencatatan hak kebendaan lainnya atas kapal, pembebanan hipotek dan hak kebendan lainnya atas sebuah kapal baru dapat dilakukan bila hak milik atas kapal yang dimaksud telah di daftarkan. Pendaftaran kapal sangatlah penting dalam hal pelayaran laut yang memiliki tujuan sebagai berikut : a. Menentukan status hukum dari kapal yang didaftarkan. b. Memenuhi persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan kapal.
Universitas Sumatera Utara
32
c. Kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap terdaftar dan diperlukan sebagi hak kebendaan didalam jual beli dan pengalihan haknya. d. Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hak hipotek. 8 Secara
umum
dapat
dikatakan
bahwa
pendaftaran
kapal
dimaksudkan agar kapal yang bersangkutan selalu dapat didefinisikan sepanjang umur operasinya, karena itu setiap perubahan atas nama, pemilikan, ukuran dan spesifikasinya, tanda-tanda lain dari kapal harus secara jujur dilaporkan kepada pejabat pendaftaran kapal ditempat kapal didaftarkan. Pendaftaran kapal berdampak kepada dua aspek yaitu pendaftaran publik dan pendaftaran perdata. Pendaftaran publik meliputi : a. Kapal tersebut berada dibawah yurisdiksi negara bendera kapal (Flog State) dalam hal mengatur administratif, yaitu perihal keselamatan, kelaik lautan, awak kapal dan hukum pidana atau demikian kejahatan yang dilakukan di atas kapal. b. Negara bendera kapal berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional atas kapal yang membawa benderanya. c. Kapal yang bersangkutan memperoleh keuntungan perlindungan dari negara bendera kapal yang diberikan ada warga negaranya. d. Registrasi atau pendaftaran dianggap sebagai bukti pemilikan (Evidence of Title), walaupun diberbagai negara bukti ini tidak mutlak.
8
Anis Idham, Pranata Jaminan Kebendaan Hipotek Kapal Laut dan Masalah Eksekusi Hipotik Kapal Laut Ditinjau dari Hukum Maritim, Alumni, Bandung, 1995 halaman 171.
Universitas Sumatera Utara
33
Kesemuanya menandakan adanya Effective Control dari negara bendera kapal atas kapal tersebut. Sedangkan pendaftaran perdata adalah : a. Penetapan status hukum keperdataan kapal laut, yang selanjutnya berpengaruh pada penetapan aturan-aturan hukum keperdataan yang menguasai kapal laut tersebut. Dengan kata lain, kapal laut yang menurut sifatnya merupakan benda bergerak, dengan pembukuannya dalam buku pendaftaran akan memperoleh kedudukan sebagai benda tidak bergerak. b. Pendaftaran keperdataan menyangkut pendaftaran (recondation) dari seluruh hak-hak kepedataan (baik pemilikan maupun jaminan/security interest yang melekat pada kapal yang bersangkutan. 9 Dari ketentuan Pasal 154 dapat kita simpulkan bahwa pengibaran bendera kebangsaan juga menunjukan status hukum kapal. Karena dari bendera tersebut dapat ditelusuri kebangsaan kapal, hukum yang berlaku diatas kapal dan pemilik kapal. 3. Penetapan Kebangsaan Kapal Kebangsaan suatu kapal menandakan bahwa kapal itu berasal dari mana dan hubungan hukum dengan negara asalnya. Jika suatu kapal mempunyai kebangsaan, itu berarti negaranya dapat membela kapal tersebut di forum internasional dan jika sebuah kapal tidak mempunyai kebangsaan, itu berarti bahwa kapal dari negara manapun dapat menahannya. Oleh karena itu, maka di lautan terbuka setiap kapal harus 9
Purba, Hasim, Hukum Pengangkutan Laut Perspektif Teori dan Praktek, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, halaman 37
Universitas Sumatera Utara
34
dapat menunjukkan kebangsaannya. Kebangsaan itu tidak cukup di perlihatkan dengan bendera karena bendera dengan mudah dapat di ganti, untuk
keperluan tersebut
maka
nahkoda
harus
membawa
surat
kebangsaan.10 Berdasarkan hukum internasional kebangsaan kapal mengandung hak-hak
dan
kewajian-kewajiban
kapalnya.Kebangsaan
suatu
kapal
suatu
menunjuk
negara suatu
terhadap
negara
yang
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas kapal tersebut dan menentukan hukum nasional uang berlaku atas kapal tersebut. Prinsip dasar kebangsaan dan pendaftaran kapal dijumpai dalam Konvensi Laut Jenewa 1958 dan 1960, dan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) di Mantego Bay pada tanggal 10 Desember 1982 Dengan
dilaksanakannya
konvensi
mengenai
syarat-syarat
pendaftaran kapal (United Nations Convention on Conditions for Registration of Ship) tahun 1986, yang merupakan suatu peraturan hukum internasional yang menentukan bahwa setiap negara dapat secara bebas menetapkan syarat-syarat yang mengaatur pemberian kebangsaan. Hal ini tercantum dari dua kalimat pertama pada Pasal 5 High Sea 1958 (mengenai laut lepas yang menyatakan) : “Setiap
negara
menetapkan
syarat-syarat
bagi
pemberian
kebangsaan pada kapal, bagi pendaftaran kapal dalam wilayahnya dan bagi pemberian hak untuk mengibarkan benderanya. Kapal mempunyai kebangsaan dari negara yang benderanya berhak untuk dikibarkan”. 10
Simatupang, M, Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Kalangan Sendiri, Medan, 1994 Halaman 238.
Universitas Sumatera Utara
35
Selanjutnya Pasal 91 ayat 1 UNCLOS mengulang ketentuan ini dengan menambahkan : “There must exist a genuine link between the state and the ships” Terjemahannya: “Antara negara dan kapal harus ada suatu hubungan yang sungguhsungguh” Menurut Pasal 3 ayat (1) beslit raja dahulu tertanggal 27 November 1933 tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal tahun 1934 (selanjutnya ditunjuk dengan singkatan Beslit). Stb. 1934-78.M.b.dengan tanggal 1 Desember 1935 ada empat jenis tanda kebangsaan bagi kapal laut yaitu : 1. Surat laut, yang dapat diberikan kepada kapal laut yang berukuran bruto lebih dari 500m3 dan bukanlah kapal nelayan laut atau kapal pesiar; Pasal 3 ayat 1 Ordinasi tentang Surat Laut dan Pas Kapal tahun 1935 (untuk selanjutnya ditunjuk dengan singkatan ordinasi). 2. Pas kapal yang dapat diberikan kepada kapal laut, yang tidak memperoleh surat laut, dan dibagi dalam dua (2) jenis yaitu : a. Pas tahunan, bagi kapal laut berukuran bruto 20m3 atau lebih, akan tetapi kurang dari 500m3 dan kapal laut yang bukan kapal nelayan laut atau kapal pesiar. b. Pas kecil bagi kapal-kapal laut berukuran bruto kurang dari 20m3, lagi pula bagi kapal nelayan laut dan kapal-kapal pesiar, Pasal 4 ayat 1 sub a, b ordonasi. Pas tahunan diberikan untuk setahun lamanya, akan tetapi juga mungkin untuk 15 bulan, sedangkan pas kecil di berikan
Universitas Sumatera Utara
36
untuk waktu yang tidak tertentu akan tetapi setiap tahun harus di tanda tangani oleh pihak yang berwenang, yakni syahbandar atau seorang pejabat yang di tunjuk. Pentingnya mempunyai surat tanda kebangsaan ialah tanpa surat itu sebuah kapal tidak dapat masuk/keluar sebuah pelabuhan. c. Surat Laut sementara,ini diperlukan untuk pambelian kapal laut atas pembayaran kapal laut, hal itu dapat terjadi di wilayah Republik Indonesia atau diluarnya . bila diadalam negeri, surat tersebut harus dimiliki dari
dan c.q diberikan oleh syahbandar
yang berwenang dan persetujuan Menteri Perhubungan Laut. Di luar negeri harus diminta kepada dan c.q diberikan oleh konsul RI dengan persetujuan Menteri Perhubungan Laut. d. Surat izin untuk satu perjalanan atau lebih di dalam wilah RI pejabat-pejabat yang berwenang untuk memberikan suurat di dalam atau di luar negeri sama dengan yang ditetapkan untuk surat laut sementara.11 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengenai pemberian surat tanda kebangsaan kapal Indonesia diatur dalam beberapa Pasal antara lain : Pasal 163 yang menyatakan : 1. Kapal yang didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut dberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.
11
Op-Cit, hlm 39
Universitas Sumatera Utara
37
2. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau lebih. b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau, c. Pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7(tujuh Gross Tonnage) 3. Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau. Sejauh mana kewajiban kapal Indonesia untuk mengibarkan bendera Indonesia dan bagaimana halnya dengan kapal yang bukan kapal Indonesia. Ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, disebutkan: 1. Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. 2. Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarjan bendera Indonesia sebagi tanda kebangsaannya. Untuk penegakan hukum (Law Enforced) di wilayah perairan Indonesia, maka dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan: 1. Kapal berkebangsaan Indonesia wajib megibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
Universitas Sumatera Utara
38
2. Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya. Selanjutnya dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan : “Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan.” Dalam pelenyelenggaraan pelayararan terdapat Asas-asas yang dilakukan berdasarkan : a. Asas manfaat Yang dimaksud ”asas manfaat” adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan Yang dimaksud ”asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapatdilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan c. Asas persaingan sehat Yang dimaksud dengan ”asas persaingan sehat” adalahpenyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harusmampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif dan profesional.
Universitas Sumatera Utara
39
d. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi Yang dimaksud dengan ”asas adil dan merata tanpa diskriminasi” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. e. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Yang
dimaksud
dengan
“asas
keseimbangan,
keserasian,
dan
keselarasan” adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikianrupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dankeselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan international. f. Asas kepentingan umum Yang
dimaksud
penyelenggaraan
dengan pelayaran
“asas harus
kepentingan
umum”
mengutamakan
adalah
kepentingan
masyarakat luas. g. Asas keterpaduan Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelayaran harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi. h. Asas tegaknya hukum Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Undang-Undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin
Universitas Sumatera Utara
40
kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran. i. Asas kemandirian Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pelayaran harus bersendikan
kepada
kepribadian
bangsa,
berlandaskan
pada
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan diperairan dari dan ke luar negeri. j. Asas berwawasan lingkungan hidup Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup”adalah penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan. k. Asas kedaulatan Negara. Yang
dimaksud
dengan
“asas
kedaulatan
negara”
adalah
penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia. l. Asas kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D.
Prosedur Perolehan Sertifikat Laik Laut Seperti kita ketahui bahwa sebelum kapal melakukan suatu pelayaran, maka kapal tersebut harus laik-laut (Seaworthy), apabila
Universitas Sumatera Utara
41
kenyataan kapal tersebut tidak laik laut dan suatu terjadi kerugian atas kapal tersebut, maka Perusahaan Asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut. Laik Laut (Sea - worthy) diartikan bahwa kapal laik untuk melakukan perjalanan atau pelayaran di laut, sedangkan Laik Muatan (Cargo - worthy) bahwa kapal tersebut laik menerima muatan dimana peralatan kapal telah sesuai dengan sifat-sifat barang yang dimuatkan tersebut. Jadi sebelum dan pada waktu memulainya perjalanan kapal, maka nahkoda harus membuat dengan sewajarnya : 1. Membuat kapal laik laut. (sea worthy) 2. Mengawaki kapal, melengkapi perlengkapan kapal dan kebutuhan kapal.(Properly Manned) 3. Membuat fasilitas-fasilitas ruangan kapal agar sesuai dengan muatan (laik muatan), baik pada saat pemuatan, penyimpanan, pembongkaran barang tersebut. Apabila ketiga syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka kepada kapal tersebut diberikan Sertifikat Laik Laut (Certificate of Sea Worthiness) yakni surat izin berlayar dari suatu pelabuhan yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang menerangkan bahwa kapal telah laik-laut untuk berlayar karena telah memenuhi persyaratan teknis. 1. Membuat kapal Laik-laut (Sea Worthy). Kapal dikatakan laik-laut bilamana sertifikat-sertifikat kapal masih berlaku dan tidak ada yang mati. Apabila salah satu sertifikat kapal mati, maka kapal tersebut tidak akandapat melanjutkan perjalanan, otomatis sertifikat laik-laut (Certificate of Sea Worthiness) tidak akan dikeluarkan oleh
Universitas Sumatera Utara
42
Syahbandar. Sertifikat tersebut harus diperbaharui dahulu di Kedutaan Negara Bendera Kapal tersebut, baru dibuatkan sertifikat laik-laut. Jenis-jenis seritifikat kapal yang dinilai menentukan bahwa kapal laiklaut, adalah: a. Ship Registered Certificate. b. Load Line Certificate. c. Ship’s Equipment Certificate. d. Ship’s Construction Certificate. e. Hull & Machinery Certificate. f. Radio & Telegraphy Certificate. Kemudian untuk mengetahui apakah dipelabuhan sebelumnya kapal juga dalam kondisi laik-laut, maka perlu diperhatikan : a. Last port clearance. b. The ratification certificate. c. Bill of Health. 2. Mengawaki, Melengkapi kebutuhan Kapal (Properly manned & Suply the ship). Properly manned adalah bahwa kapal yang bersangkutan telah diawaki sesuai
dengan
peraturan
yang
berlaku
untuk
ukuran
kapal
tersebut.Apabila syahbandar meneliti bahwa Mualim I seharusnya mempunyai ijazah MPB I, ternyata yang berada diatas kapal berijazah MPB II, maka kapal tersebut tidak akan mendapat Certificate of Sea Worthiness. Maka perusahaan tersebut harus mengganti Mualim I dengan yang memiliki Ijazah MPB I.
Universitas Sumatera Utara
43
a. Bendera Indonesia: Pelaut yang memiliki ijazah MPB I tidak ada, maka
harus
mendapat
dispensasi
Perwira
dari Direktorat
Keselamatan Pelayaran R.I. Setelah mendapat dispensasi tersebut baru crew tersebut dianggap memenuhi syarat. b. Bendera Asing harus ada surat resmi dari Nahkoda Kapal Asing tersebut yang menerangkan bahwa Nahkoda bertanggung jawab penuh atas penempatan Mualim I tersebut diatas kapalnya. c. Equipped (perlengkapan kapal), adalah mencakup alat-alat yang bukan bagian dari kapal akan tetapi secara menetap harus ada diatas
kapal.
Syahbandar
dapat
menahan
kapal
sampai
dilaksanakan pemenuhan bahan bakar dan kepada kapal tidak diberikan ijin berlayar karena kapal tidak memenuhi syarat perlengkapan kapal. d. Supply the Ship berarti wajib mengatur perbekalan kapal tersebut yang meliputi bahan makanan dan obat-obatan secukupnya termasuk air tawar, sehingga bahan-bahan makanan yang telah ada diatas kapal sesuai dengan persyaratan menu untuk crew yang sesuai dengan menu yang berlaku dinegara bendera kapal. 3. Membuat fasilitas-fasilitas ruangan kapal agar sesuai dengan muatan (laik
muat),
baik
pada
saat
pemuatan,
penyimpanan,
penyusunan dan pembongkaran barang tersebut. Untuk menilai pemadatan/susunan muatan dalam kapal di Indonesia jarang dilakukan, hanya terbatas pada barang-barang berbahaya (Dangerous Cargo), dimana perlu alat-alat pengamanan (Safety) dan ventilasi pendingin,
Universitas Sumatera Utara
44
sedangkan diluar negri disesuaikan dengan klassifikasi 10 jenis barang dagangan yang telah ditetapkan oleh International Convention for the Safety of Life at Sea(SOLAS) 1974.12
12
http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-laik-laut-dan-laik-muat.html diakses tanggal 28 April 2015
Universitas Sumatera Utara
