BAB II PENGATURAN JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

25

BAB II PENGATURAN JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

A. Asas dan Tujuan Jasa Konstruksi Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. 31 Berdasarkan Pasal 2 UU Jasa Konstruksi, mengenai asas jasa konstruksi disebutkan : “Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.” 1. Asas kejujuran dan keadilan Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. 32Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. 33 2. Asas manfaat

31

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 37. Fence M. Wantu, Antinomi Penegakan Hukum oleh Hakim, Junal Vol.19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 485 33 Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 32

Universitas Sumatera Utara

26

Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. 34 3. Asas keserasian Keserasian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keharmonisan; kesepadanan; keselarasan. Asas keserasian dalam jasa konstruksi mengandung pengertian keharmonisan dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi. 35 4. Asas keseimbangan Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini, pengguna jasa dan penyedia jasa haruslah memenuhi dan melaksanaan perjanjiannya yang sudah diikat dalam kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati. 5. Asas Kemandirian Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional. 36 6. Asas keterbukaan Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat 34

Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Ibid. 36 Ibid. 35


27

melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. 7. Asas kemitraan Asas ini mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka bersifat timbal balik, dan sinergis. 37 Dengan asas ini dapat diwujudkan keterkaitan yang semakin erat dalam suatu kesatuan yang efisien dan efektif antar penyedia jasa Kemitraan tersebut sekaligus memberikan peluang usaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah efisiensi dan efektivitas seerta kemanfaatan. 8. Asas keamanan dan keselamatan Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Menurut Pasal 3 UU Jasa Konstruksi disebutkan pengaturan jasa `konstruksi bertujuan untuk : 1. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; 2.

mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 37

Ibid.


28

3. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa semua yang berkaitan dengan asas-asas dan tujuan pengaturan jasa konstruksi tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan pelaksanaan jasa konstruksi sebagai bagian dari manajemen proyek/konstruksi, maka lingkup layanan jasa konstruksi sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 adalah lingkup pelayanan jasa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

B. Usaha Jasa Konstruksi 1. Jenis, bentuk dan bidang usaha Jasa konstruksi yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi melingkupi 3 (tiga) layanan jasa konstruksi, yaitu perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan/atau tata lingkungan. Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangun; perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi atau penyelenggaraan pekerjaan terima jadi. 38 Dibutuhkan perencanaan yang matang dari konsultan perencana agar pembangunan berjalan sinkron dengan permintaan klien jasa konstruksi. Setelah

38

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 586.


29

perencanaan dilakukan dengan baik oleh tim leader, maka kegiatan konstruksi akan diserahkan kepada kontraktor buat dilaksanakan sinkron dengan kesepakatan dan ketetapan yang berlaku. 39 Para kontraktor tersebut bekerja secara tim di dalam kantor sebab tugasnya ialah mengatur atau memanage sistem pengerjaan bangunan agar sinkron dengan perencanaan yang telah dilakukan pihak tim leader. Sementara itu, orang-orang yang melakukan praktik kerja bangunan di lapangan ialah tim pelaksana yang terdiri atas mandor proyek, buruh bangunan, tukang, dan pakar bangunan yang bekerja secara praktis dalam proses konstruksi. Mandor lapangan mendapatkan perintah buat melakukan kegiatan konstruksi dari pelaksana dan pengawas lapangan atau sering disebut sebagai konsultan pengawas lapangan. 40 Dengan kata lain, usaha jasa konstruksi merupakan usaha yang mengedepankan rangkaian terpadu antara perencanaan dengan aplikasi di lapangan dalam usaha membangun suatu rancangan yang diminta oleh pihak pemberi tender. Pihak pemberi tender tersebut dapat berupa instansi pemerintah atau dapat juga perusahaan partikelir dan perusahaan perseorangan. Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaa atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 41 Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan

39

http://adhimakayasaputra.com/jasa-kontruksi/ (diakses pada tanggal 8 Februari 2016). http://www.binasyifa.com/749/75/26/berbagai-macam-usaha-di-bidang-konstruksi.htm (diakses pada tanggal 15 Februari 2016). 41 Pasal 1 ayat (4) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 40


30

layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai penyedia jasa utama dari penyedia jasa lainnya.

42

Pengguna jasa adalah yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah. Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai atau pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup. 43 2. Persyaratan usaha, keahlian, dan keterampilan Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dapat berupa badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan koperasi, selain itu dapat pula bukan badan hukum, seperti CV dan Firma. Jika badan usaha itu usaha asing, badan usaha itu harus berbadan hukum yang dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT). 44 Proses pendirian perusahaan jasa konstruksi pertama-tama harus mendirikan badannya terlebih dahulu. Pendiriannya bergantung pada bentuk badan hukum yang hendak dipilih. 45 Selanjutnya, apabila badan usaha tersebut ingin bergerak di bidang jasa konstruksi, maka badan usaha tersebut wajib menjalani proses sertifikasi sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Jasa Konstruksi. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 42

Pasal 1 ayat (4) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. http://triantomedia.blogspot.com/2011/01/apa-itu-usaha-jasa-konstruksi.html (diakses pada tanggal 15 Februari 2016). 44 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 591. 45 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c0cc02c41ee2/pendirian-perusahaan-jasakonstruksi (diakses pada tanggal 15 Februari 2016). 43


31

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Sertifikasi ini dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut LPJK) atau oleh asosiasi yang telah mendapat akreditasi dari LPJK Nasional (Pasal 6 Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi). Dalam proses sertifikasi ini dilakukan klasifikasi dan kualifikasi keahlian badan usaha tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU). Setelah mendapatkan SBU, perusahaan selanjutnya wajib melakukan proses registrasi kepada LPJK. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Jo. Pasal 3 Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006. Selain

sertifikasi

dan

registrasi

di

atas,

perusahaan

juga

perlu

mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut IUJK). IUJK ini diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat badan usaha tersebut berdomisili. Syarat-syarat untuk mendapatkan IUJK ini adalah: a. Mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan. b. Surat permohonan tersebut dilampirkan dengan fotokopi SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK dan fotokopi tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK. Selain itu ada dokumen-dokumen perusahaan yang perlu dilampirkan juga, yang ditentukan oleh masing-masing daerah. 46 3. Tanggung jawab profesional

46

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c0cc02c41ee2/pendirian-perusahaan-jasakonstruksi (diakses pada tanggal 15 Februari 2016).


32

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dalam pengertian kamus diterjemahkan dengan kata “responsibility”, yang berarti: “having the caracter of a free moral agent; capable of determining one’s own acts: capable of deterred by consideration pf sanction or consequences.” 47 Defenisi ini memberikan pengertian yang dititikberatkan pada: a. harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan; b. harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari suatu perbuatan. Bila pengertian ini dianalisis lebih luas, maka akan didapati bahwa dalam kata having the caracter itu dituntut sebagai suatu keharusan, akan adanya suatu pertanggungan moral/karakter. 48 Apabila pengertian tanggung jawab ini dikaitkan dengan ranah profesional, maka dalam hal ini tanggung jawab profesional merupakan tindakan secara profesional, mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan sendiri. Pasal 11 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaiana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Tanggung jawab di dalam jasa konstruksi harus dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. 47

Burhanudi Salim, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 28. 48 Ibid.


33

Untuk melaksanakan tanggung jawab pihak-pihak konstruksi sebagai profesional, setiap pihak harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 49 Sebagai profesional, setiap pihak mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, pihak-pihak mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Setiap pihak juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama pihak untuk mengembangkan profesinya, memelihara kepentingan umum dan menjalankan tanggung jawab profesinya dengan baik. 50 Profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. 51 Dapat disimpulkan profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Dalam menjalakan tugas profesi, seorang profesional harus dapat bertindak objektif, yang artinya bebas dan rasa sentimen, benci, malu maupun rasa malas dan enggan bertindak serta mengambil keputusan. 52 Berikut 3 hal pokok yang ada pada seorang profesional : 53 a. skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. b. knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. c. attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya.

49

https://josahulata.wordpress.com/collect/post/ (diakses pada tanggal 16 Februari 2016). Ibid. 51 http://www.pengertianku.net/2015/05/pengertian-profesional-dann-ciri-cirinyalengkap.html (diakses pada tanggal 17 Februari 2016). 52 Ibid. 53 Ibid. 50


34

Menurut Pasal 11 ayat 2 UU Jasa Konstruksi, tanggung jawab di dalam jasa konstruksi harus dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaedah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Mekanisme pertanggungan dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain sistem asuransi. Di samping itu untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada pengguna jasa, dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi. 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi Pasal 46, 47 dan 48 mengatur mengenai ganti rugi dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang secara singkat berbunyi: pelaksanaan ganti rugi melalui pihak ketiga/asuransi (Pasal 46 ayat 1), besarnya kerugian ditetapkan oleh penilai ahli yang bersifat final dan mengikat (Pasal 47), biaya penilai ahli menjadi beban pihak yang bersalah (Pasal 48 ayat 1) dan selama penilai ahli bertugas biaya pendahuluan ditanggung pengguna jasa (Pasal 48 ayat 2). Pihak perusahaan asuransi tidak begitu saja bersedia membayar klaim asuransi tanpa menyelidiki terlebih dulu apakah peristiwa yang terjadi memang termasuk risiko yang diasuransikan, berapa nilai kerusakan, apa kriteria yang dipakai untuk menetapkan bahwa bangunan tersebut sudah tidak layak huni (total lost) sehingga harus dibangun baru, misalnya. Serangkaian pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang tepat dan benar dari suatu lembaga yang kompeten dan independen. Dengan kata lain permasalahan asuransi pun membutuhkan jasa Forensic Engineering. 55 4. Pengembangan usaha 54

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat 3 UU Jasa Konstruksi. https://aariansyah.files.wordpress.com/2010/02/nazarkhan-yasin-aspek-hukum-dalampenanganan-masalah-kerus.pdf ( diakses pada tanggal 12 Februari 2016). 55


35

Pesatnya dinamika pembangunan nasional terutama dibidang fisik, harus pula didukung dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha jasa konstruksi nasional yang ada dan profesional. Pengembangan usaha jasa konstruksi nasional yang semakin mantap dan profesional, diharapkan dapat menggairahkan iklim usaha yang kompetitif dan berdaya saing sekaligus juga dapat memaksimalkan penggunaan jasa produksi nasional oleh para pengguna jasa konstruksi. 56 Dengan semakin banyaknya pengguna jasa konstruksi menggunakan usaha jasa konstruksi nasional, maka secara tidak langsung telah mendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa negara, serta memberikan perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja. 57 Industri konstruksi memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Karena sektor konstruksi merupakan sektor yang paling dinamis, selain merupakan industri yang padat karya, industri jasa konstruksi melibatkan berbagai kegiatan usaha baik dalam industrinya sendiri maupun industri lainnya, yaitu industri bahan bangunan, industri peralatan bangunan, industri peralatan konstruksi, lembagalembaga keuangan, perbankan dan asuransi. 58 Banyaknya industri yang terlibat dalam kegiatan Industri Konstruksi telah menjadikan sektor konstruksi sebagai penggerak perekonomian karena sektor Konstruksi dapat menimbulkan dampak pengganda atau "multiplier effect" yang sangat berguna dalam pertumbuhan ekonomi nasional. 59

56

H. Mohammad Amari dan Asep Mulyana, Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana (Semarang : Aneka Ilmu, 2010), hlm. 15. 57 Ibid. 58 A. Sutjipto, Peran Industri Konstruksi dalam Pemulihan Ekonomi (Jakarta, Tesis Universitas Indonesia), hlm. 1. 59 Ibid.


36

Menurut Pasal 12 ayat 1 UU Jasa Konstruksi, Usaha Jasa Konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu. Pangsa pasar bisnis usaha konstruksi dapat dibagi menjadi dua bagian, berdasarkan kegunaan konstruksi tersebut dan kepemilikannya, yaitu : 60 a.

Proyek konstruksi digunakan untuk kepentingan umum (public project), sistem pengadaan kontraktor dilakukan berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku, seperti kebijakan pemerintah setempat (autonomy regulation), kebijakan negara donor (loan/hibah), dan program - program yang dikembangkan oleh organisasi non pemerintah (NGO).

b.

Pengadaan proyek konstruksi untuk kepentingan pribadi (private project). Sebagai pemilik proyek (owner) mempunyai otoritas penuh untuk menentukan kriteria yang digunakan untuk pengadaan kontraktor, antara lain : Pemilik proyek (owner) bebas menentukan kontraktor dengan cara apapun, bebas melakukan negosiasi dengan salah satu kontraktor dan dapat membatasi kontraktor yang di undang / ditawarkan suatu pekerjaan, pengumuman

dapat

dilakukan

secara

terbuka

(transparan)

untuk

mendapatkan penawaran kontraktor yang kompetitif. Berdasarkan Pasal 13 UU Jasa Konstruksi, dikatakan untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui : a. Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan.

60

Andi Asnuddin, Konsep Pengembangan Kontraktor Skala Kecil, Jurnal Smartek, Volume 3.Nomor 4 (Manado: Universitas Tadulako, 2005), hlm. 1.


37

b. Pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

C. Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Penyelenggaraan jasa konstruksi telah menjadi salah satu sektor penting dari perekonomian nasional baik di negara-negara maju apalagi negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. 61Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan serta keharusan untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam menjamin tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 62 Industri konstruksi dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi empat bagian berdasarkan jenis-jenis pekerjaan dan rancangan yang berbeda-beda yaitu :

63

1. Konstruksi pemukiman (residential construction) Pada proyek pembangunan perumahan atau pemukiman (real estate) dibedakan menjadi proyek bangunan gedung secara rinci yang didasarkan pada klase pembangunannya bersamaan dengan penyerahan prasarana-prasarana penunjangnya. Oleh sebab itu, memerlukan perencanaan infrastruktur dari perumahan tersebut (jaringan transfusi, jaringan air dan fasilitas lainnya). Proyek pembangunan pemukiman terdiri dari rumah yang sangat sederhana sampai rumah mewah, dan rumah susun. Pengawasannya berada di bawah Sub Dinas Cipta Karya. 2. Konstruksi bangunan gedung (building construction) 61

Akhmad Suraji., Konstruksi Indonesia 2030 (Jakarta: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia, 2007), hlm. 1. 62 Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2002), hlm. 11. 63 Donald S. Barie, Boyd C. Paulson JR. Terjemahan Sudinarto, Manajemen Konstruksi Profesional jilid kedua (Jakarta : Erlangga, 1993), hlm.8.


38

Proyek

konstruksi

bangunan

gedung

mencakup

bangunan

gedung

perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan sebagainya. Apabila dilihat dari segi biaya dan teknologi maka terdiri dari berskala rendah, menengah, dan tinggi. Pada umumnya perencanaan untuk proyek bangunan gedung lebih lengkap dan detail. Pada proyek-proyek pemerintah, proyek bangunan gedung ini di bawah pengawasan dan pengelolaan Departemen Pekerjaan Umum sub Dinas Cipta Karya. 3. Konstruksi rekayasa berat (heavy engineerting construction) Konstruksi rekayasa berat (heavy engineering construction) pada umumnya proyek yang masuk jenis ini adalah proyek-proyek yang bersifat infrastruktur seperti proyek bendungan, proyek jalan raya, jembatan, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain. Jenis proyek ini umumnya berskala besar dan membutuhkan teknologi tinggi. 4. Konstruksi industri (industrial construction) Proyek konstruksi yang termasuk dalam jenis ini biasanya proyek industri yang membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus seperti kilang minyak, industri berat/industri dasar, pertambangan, dan nuklir. Perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan ketelitian, keahlian dan teknologi yang spesifik. Proyek industri dimulai sejak timbulnya prakarsa dari pemilik untuk membangun yang dalam proses selanjutnya akan melibatkan dan sekaligus dipengaruhi oleh perilaku unsur seperti para konsultan, kontraktor, dan termasuk pemiliknya lengkap. Menurut Donald S. Barrie ada 6 (enam) tahapan dasar yang memberikan sumbangan dalam pengembangan suatu proyek mulai dari suatu gagasan sampai menjadi suatu kenyataan, yaitu konsep dan studi kelayakan,


39

rekayasa dan desain, pengadaan, konstruksi, memulai dan penerapan serta operasi dan pemanfaatan. 64 Menurut Pasal 23 ayat 1 UU Jasa Konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

meliputi

pengawasannya

yang

tahap

perencanaan

dan

masing-masing tahap

tahap

pelaksanaan

dilaksanakan

melalui

beserta kegiatan

penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. Berikut akan diuraikan tahap-tahapnya : 1. Tahap perencanaan Berdasarkan Pasal 25 PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik. 65Lalu Pasal 26 PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi membagi menjadi beberapa kriteria: a. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. b. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. c. Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik. 2. Tahap pelaksanaan beserta pengawasannya Tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah tahap melaksanakan apa yang direncanakan sekaligus mengawasinya, apa saja yang perlu dilakukan pada tahap ini ada diatur pada Pasal 28 dan 29 PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pasal 28 PP Penyelenggaraan Konstruksi menyebutkan : a. Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan. 64

Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson JR Terjemahan Sudinarto, Op. Cit., hlm. 18.

65

Donald S. Barrie, Boyd C. Paulson JR Terjemahan Sudinarto, Op. Cit., hlm. 19.


40

b. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. c. Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran. Pasal 29 PP Penyelenggaraan Konstruksi menyebutkan : a. Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan. b. Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. c. Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu. d. Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam menyediakan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus memenuhi ketentuan UU Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meliputi : 66 a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

66

http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20120418140945.pdf (diakses pada tanggal 17 Februari 2016).


41

c. kerlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku; d. kata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku; e. manfaat untuk masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakan. Pada proses penyelenggaraan konstruksi, proses pengadaan/pelelangan juga merupakan salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnya. 67 Hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahapan ini merupakan kegiatan awal dari penyelenggaraan konstruksi tidak akan pernah dimulai. Selain itu lelang proyek jasa konstruksi merupakan tahapan yang sangat penting untuk kontraktor, karena hidup matinya perusahaan adalah tergantung dari sukses tidaknya pada tahap lelang. 68

D. Gugatan Masyarakat Pergaulan hidup antar manusia tidak lepas dari adanya permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainya. Terlebih apabila masalah tersebut menyangkut tentang hak-hak keperdataan orang atau badan hukum yang pada dasarnya ingin hidup secara tenang dan damai tanpa adanya suatu masalah yang menimpanya. 69 Interaksi sosial sesama manusia ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga 1 (satu) pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. 70

67

Soeharto Imam, Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional (Jakarta : Erlangga, 1995), hlm. 492. 68 Wulfram I. Ervianto, Manajemen Proyek Konstruksi (Yogyakarta : Andi, 2007), hlm. 49. 69 Darwan Prinst, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1. 70 Ibid.


42

Begitu juga dalam suatu penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat mengalami kerugian sebagai akibat dari penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut. Karena itulah, masyarakat memiliki hak mengajukan gugatan perwakilan. Yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat dari kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 71 Pembangunan proyek jasa konstruksi pada umumnya mempunyai risiko yang lebih besar terhadap gugatan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek tersebut. Setiap pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pembangunan, berhak mengajukan gugatan kepada pengembang. Untuk itu, pengembang perlu terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar proyek. 72 Masyarakat harus sadar dan berinisiatif mengawasi pembangunan proyek pekerjaan konstruksi karena Undang-Undang memberikan hak gugat kepada masyarat atas pembangunan konstruksi. Patut dicermati bahwa pembangunan proyek properti tidak jarang menimbulkan biaya sosial, yaitu konflik dan perselisihan antara masyarakat di lingkungan proyek dengan kontraktor pelaksana/pimpinan proyek. Masyarakat merasa pembangunan proyek telah meresahkan dan mengganggu kenyamanan atau ketenangan lingkungan karena berlangsung hingga malam hari alias 24 jam terusmenerus. Bahkan menyebabkan kerusakan rumah/bangunan akibat kerasnya getaran tiang/fondasi proyek.

Sementara pihak kontraktor bersikukuh melanjutkan

pembangunan karena sudah mengantongi izin-izin dari instansi terkait. 71

http://qotadahamran.blogspot.co.id/ (diakses pada tanggal 18 Februari 2016). http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2015/02/13/permasalahan-hukum-pada-pengembanganproperti-campuran-bagian-ii/ (diakses pada tanggal 19 Februari 2016). 72


43

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan dan Pemukiman) serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan untuk menikmati suasana lingkungan yang layak, teratur, baik, aman dan tenang merupakan hak setiap orang. Tapi di sisi yang lain, setiap orang atau badan yang berkepentingan juga diberi wewenang membangun rumah atau perumahan di lingkungan tertentu sekalipun bisa berdampak pada masalah kenyamanan atau ketenangan lingkungan sesuai syarat-syarat yang ditentukan, demikian ditegaskan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU Perumahan dan Pemukiman. Tetapi Pasal 29 dan Pasal 38 UU Jasa Konstruksi telah memberi peluang bagi masyarakat yang dirugikan atas kegiatan pekerjaan konstruksi untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Peran masyarakat dalam jasa konstruksi telah ditegaskan dalam Pasal 29 dan 30 UU Jasa Konstruksi, antara lain : 1. Masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan jasa konstribusi. 2. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. 4. Turut mencegah terjadinya pekerja konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a.

Orang perseorangan Gugatan jenis ini sering disebut dengan legal standing, yaitu

keadaan

dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh


44

karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan. b.

Kelompok orang dengan pemberian kuasa Gugatan jenis ini disebut juga class action, merupakan suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili dari sekelompok masyarakat dalam jumlah tertentu (relatif cukup besar sebagai class members) yang mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus juga bertindak untuk dan atas namanya dari suatu kelompok tertentu yang memiliki kesamaan pandangan, persoalan hukum, fakta hukum dan dasar hukum. 73

c.

Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan Sekelompok orang yang tidak diberi kuasa tetapi melalui gugatan perwakilan mengajukan gugatan karena dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat dari kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Maka dari itu, masyarakat dan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi

memiliki kewajiban untuk saling menghormati haknya. Beragam celah dapat dilakukan oleh oknum di lapangan dengan memanfaatkan keawaman dan ketidaktahuan masyarakat atas hak-haknya untuk menikmati lingkungan yang nyaman dan tenang demi terlaksananya pekerjaan pembangunan secepat dan seefisien mungkin. Untuk menghindari biaya sosial yang mungkin timbul sebagai ekses pekerjaan pembangunan, setiap pelaksana pembangunan harus melaksanakan pekerjaan sesuai izin yang diterbitkan pemerintah setempat. Diperlukan kesadaran

73

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/TUN01/TUN01_Harry_Aspek.pdf (diakses pada tanggal 18 Februari 2016).


45

dan inisiatif masyarakat secara kolektif untuk mencermati proses pekerjaan pembangunan dengan memberdayakan peran RT/RW sehingga hak masyarakat dapat dinikmati bersama. 74

74

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20149/masalah-gangguan-lingkungansebagai-ekses-pembangunan-proyek (diakses pada tanggal 19 Februari 2016).


BAB II PENGATURAN JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Recommend Documents