HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 Oleh : M. Pujo Darmo

PENDAHULUAN

HUKUM KEWARGANEGARAAN

Membicarakan Pengertian tentang Kewarganegaraan (Citizenship) sangatlah penting

1.

artinya, sebab status kewarganegaraan inilah yang menentukan siapa yang menjadi anggota sah dari suatu Negara. Kewarganegaraan memberitahukan kepada kita tentang siapa yang menanggung kewajiban kepada Negara dan memperoleh perlindungan atas hakhaknya. Kewarganegaraan juga memberikan kerangka hukum bagi himpunan individu dalam masyarakat sipil, disamping kelembagaan lain dari kewarganegaraan yaitu di bidang ekonomi yang di dapat dari kepemilikan kewarganegaraan dimaksud seperti pelayanan kesehatan umum, pendidikan, juga dapat memberikan perasaan identitas bersama pada semua orang yang memilikinya. Dalam pembicaraan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Karena itu penting kiranya untuk memahami hukum kewarganegaraan agar warga Negara dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu

Pengertian Kewarganegaraan Kewarganegaraan didefinisikan mencakup pengertian tentang semua orang yang menjadi anggota penuh dari suatu komunitas (Marshall de Bottnomorey dalam Keith Fanlks 2010 : 200) Konsepsi Marshall tentang kewarganegaraan mengisyaratkan komitmen terhadap sekumpulan nilai bersama, dia juga mendefinisikan keanggotaan ini menurut kepemilikan tiga jenis hak, sipil, politik ddan social. Kewarganegaraan juga didefinisikan sebagai segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara (pasal 1, UU no. 12 tahun 2006). Menurut Bagirmanan definisi ini tidaklah berarti, baik untuk kepentingan praktis maupun ilmiah. Oleh karena itu Bagirmanan memberikan definisi kewarganegaraan sebagai berikut : kewarganegaraan diartikan sebagai segala hal mengenai warga Negara yang mencakup persoalan-persoalan tata cara menjadi warga negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga Negara, hubungan warga negara dengan negara (pemerintah), kewajiban Negara terhadap warga negara dan lain-lain hal baik mengenai atau yang berhubungan dengan warga negara (Bagirmanan 2009 : 14).

menerapkannya dalam kehidupannya.

M. Pujo Darmo : adalah Dosen Jurusan PPKn, Unwidha Klaten

54

Magistra No. 74 Th. XXII Desember 2010 ISSN 0215-9511

Hukum Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang - Undang ....

2.

Hukum Kewarganegaraan Indonesia Setelah Indonesia menjadi Negara merdeka yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hal ihwal mengenai kewarganegaraan mulai diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia yaitu diawali dari Undang-Undang nomor 3 Tahun 1946 tentang warga Negara dan penduduk, dimana sebelumnya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan produk colonial seperti misalnya Undang-Undang Tahun 28 Juli 1850 yang diubah dengan Undang-Undang 3 Mei 1851 dan Pasal 5 BW Belanda tahun 1838 dan seterusnya. Mengikuti perkembangan selanjutnya UU nomor 3 tahun 1948 kemudian di ubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berubungan dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1948 tentang memperpanjang waktu lagi untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian diubah lagi dengan UndangUndang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang nomor 2 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis dan sosiologis telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketata negaraan Indonesia. Secara fisolofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum


sejalan dengan falsafah Pancasila misalnya masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin perubahan hak asasi dan persamaan antar warga Negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga Negara dihadapan hokum serta adanya kesetaraan dan keadilan Jender. Keadaan ini mendorong untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut lalu lahirlah Undang-undang terbaru tentang kewarganegaraan yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat 13 UUD 1945 yang mengamanatkan agar halhal mengenai warga Negara dan penduduk di atur dengan Undang-Undang Adapun azas-azas yang dianut dalam Undang-Undang ini ialah : 1) Azas inssanguins (low of the blood) adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara atau tempat kelahiran. 2) Azas Uis Soli (low of the soil) secara terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan

55


Negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam UndangUndang ini. 3) Azas kewarganegaraan tunggal, adalah azas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4) Azas kewarganegaraan ganda terbatas, adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apetride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain azas tersebut di atas, beberapa azas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Penjelasan atas UURI nomor 12 tahun 2006, umum) yaitu : 1) Azas kepentingan nasional, adalah azas yang menentukan bahwa kepentingan Nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. 2) Azas perlindungan maksimum adalah azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Republik Indonesia

3) Azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah azas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam Hukum dan pemerintahan. 4) Azas kebenaran substantive adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 5) Azas non diskriminatif adalah azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. 6) Azas pengakuan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah azas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin melindungi dan memuliakan hak azasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya. 7) Azas keterbukaan adalah azas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara terbuka. 8) Azas publisitas adalah azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

56



Pokok materi muatan yang di atur dalam UndangUndang nomor 12 tahun 2006 meliputi:

Negara. Bahkan untuk “orang-orang bangsa Indonesia Asli” kewarganegaraan Indonesia

a.

Siapa yang menjadi warga Negara Indonesia

b.

Syarat dan tata cara memperoleh

ditentukan oleh UUD. Secara konstitusional setiap orang bangsa Indonesia asli adalah warga Negara, kecuali karena hukum, alas an tertentu mereka tidak menjadi warga Negara Indonesia.

kewarganegaraan Republik Indonesia c. d.

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia Syarat dan tata cara memeperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

e.

3.

Ketentuan pidana

Selanjutnya dijelaskan oleh Bagirmanan (Bagirmanan, 2009 : 87 – 88) bahwa pewarganegaraan tidak hanya dilakukan orang asing. Orang atau orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat juga menjadi warga

Dalam Undang-undang ini pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang syah

Negara dengan pewarganegaraan. Dalam praktek di Negara manapun juga pewarganegaraan

semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraan saja.

(naturalisasi) yang paling banyak di atas sebagai cara menjadi warga Negara (memperoleh kewarganegaraan) Politik pewarganegaraan tergantung pada pemilihan antara “Immigrant state atau non immigrant state”. Prinsip immigrant state biasanya dijalankan pada Negara yang berpenduduk jarang. Menerima imigrasi merupakan cara mempercepat pertambahan penduduk. Selain menjalankan prinsip “immigrant state”, Negara semacam itu juga menjalankan azas Ins Soli sebagai dasar kewarganegaraan. Namun ada Negara walaupun sebagai “immigrant state”, tetapi tidak terbuka pada semua bangsa. Misalnya tidak begitu terbuka terhadap imigrent yang berasal dari Asia, kecuali yang benar-benar akan member manfaat sebesar-besarnya.

Syarat dan Tata Kewarganegaraan

Cara Memperoleh

Pasal 8 UU no. 12 tahun 2006 mengatur bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Menurut Bagirmanan penggunaan ungkapan “dapat juga” menunjukkan pewarganegaraan (disebut juga naturalisasi) hanya salah satu cara orang asing menjadi warga Negara Indonesia. Sebetulnya ada berbagai cara orang-orang menjadi warga Negara Indonesia seperti karena ketentuan Undang-Undang, perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan, atau pernyataan. Bahkan kewarganegaraan mungkin diperoleh melalui inisiatif Pemerintah. Dalam pasal 4, pasal 6 dan pasal 7 mengatur mengenai kewarganegaraan karena Undang-Undang (Van Rechtswege). UndangUndang yang menentukan mereka sebagai warga


Upaya mempercepat pertumbuhan penduduk, diperlukan untuk mengisi lapangan kerja sebaliknya “non immigrant state” biasanya dijalankan Negara yang berpenduduk padat. Pewarganegaraan sangat dibatasi. Biasanya yang diterima adalah orang-orang memiliki potensi menunjang kemajuan Negara yakni mereka yang memiliki keahlian, memiliki modal dan seterusnya.

57


Dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 mengatur tentang permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara syah

a.

Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin

oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara

b.

Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10

Indonesia.

tahun tidak berturut-turut. c.

Sehat jasmani dan rohani

d.

Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

e.

Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1(satu) tahun atau lebih.

f.

Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda

g.

Mempunyai pekerjaan berpenghasilan tetap, dan

h.

Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

dan/atau

Ketentuan pasal 9 tersebut jelas mengatur mengenai persyaratan pewarganegaraan atau naturalisasi biasa sebagaimana dimaksud oleh pasal 8 telah diungkapkan di atas perolehan status warga Negara Indonesia ada bebrbagai cara lain yang diatur dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

58

Menurut ketentuan pasal 5 dijelaskan.

(2) Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara resmi sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia. Sedangkan pasal 6 UU no. 12 tahun 2006 mengatur tentang : (1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf i dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.



Namun dalam ketentuan-ketentuan di atas tidak diatur secara jelas mana di antara status kewarganegaraan Indonesia yang bersifat otomatis dan mana yang masih harus di daftarkan sebagaimana mestinya. Pada pasal 22 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 hanya ditentukan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia di atas dalam Peraturan Pemerintah” Ketentuan ini telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun prosedur pengajuan Pewarganegaraan telah diatur dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Menurut pasal 10 dan 11 permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui menteri, berkas permohonan pewarganegaraan itu disampaikan kepada pejabat. Selanjutnya menteri meneruskan permohonan dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu

terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.apabila pemohon ditolak maka penolakan tersebut harus disertai alas an dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri. Pasal 14 Undang-Undang no.12 tahun 2006 menyatakan bahwa keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap pemohonan kewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia untuk pengucapan sumpah atau janji setia itu, pejabat terkait memanggil pemohon paling lambat tiga bulan terhitung sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah ataumengucapkan jani setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah keputusan Presiden tersebut batal demi hokum. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Sesuai pasal 15 pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia tersebut dilakukan

Selanjutnya dalam pasal 13 dijelaskan bahwa Presiden dapat mengabulkan atau menolak

dihadapan pejabat yang membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan

permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat tiga bulan

janji setia tersebut. Paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau


pernyataan janji setia, pejabat yang bersangkutan

59


menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri.

Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda tersebut yang

Adapun bunyi sumpah atau janji setia telah dirumuskan dalam pasal 16 UU no. 12 tahun 2006.

bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga

Kemudian setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pemohon sesuai bunyi pasal 17 wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada

Negara Indonesia di atur dengan Peraturan Menteri. Bagi orang-orang yang telah berjasa

kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan

kepada Negara diatur dalam pasal 20 UU no. 12/ 2006 yaitu : orang-orang yang telah berjasa

sumpah atau pernyataan janji setia. Dan selanjutnya menurut pasal 18 bahwa salinan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan di maksud dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat tersebut menjadi bukti syah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Kemudian menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan itu ke dalam Berita Negara Republik Indonensia.

kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Bagi warga Negara asing yang menikah dengan warga Negara Indonesia di atur dalam pasal 19 UU no. 12 tahun 2006, bahwa warga negara asing yang kawin secara syah dengan warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara di hadapan pejabat. Pernyataan dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Dalam hal yang bersangkutan tidak

Selain itu menurut pasal 21 ayat (1) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan bahwa anak warga Negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal anak seperti dimaksud memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai ketentuan pasal 6.

memperoleh kewarganegaraan Republik

60



4.

Hilangnya Kewarganegaraan

kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya atau

Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan karena beberapa alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 dimana seseorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan : (ps 23 UU no.22 tahun 2006). a.

Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.

b.

Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

c.

Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengandinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

d.

Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

e.

Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia.

f.

Secara sukarela menyangkut sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

g.

Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilikan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

h.

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat

diartikan

sebagai


tanda

i.

Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan setiap tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Suatu hal yang patut disyukuri bahwa kehilangan kewarganegaraan orang tua tidak secara otomatis berdampak pada hilangnya kewarganegaraan anak-anak mereka sebagai diatur dalam pasal 25 UU no.12 tahun 2006 yang menyatakan : kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin.

61


Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak seperti dimaksud

Menurut pasal 27 kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang

di atas berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya

terikat perkawinan yang sah tidak mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Sementara ini , menurut pasal 28, setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan

Lebih dari itu pasal 26 ayat (1) sampai dengan (4) mengatur perempuan warga

Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau

negara Indonesia yang kawin dengan lakilaki warga negara asing kehilangan

dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi

kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Perempuan atau lakilaki sebagaimana dimaksud di atas jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan tersebut di atas dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki seperti dimaksud di atas setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

62

Bagi mereka yang kehilangan status kewaraganegaraannya harus diumumkan secara resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan menurut ketentuan pasal 29 menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Repluk Indonesia. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam pasal 30 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 5.

Syarat dan Tata Cara memperoleh kembali kewarganegaraan Bagi seseorang yang telah kehilangan kewaraganegaraan Republik Indonesia , sesuai pasal 31 UU nomor 12 tahun 2006 , dapat memperoleh kembali status kewarganegaraannya itu melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 9 sampai dengan 18 dan pasal 22.



Lebih lanjut ketentuan tersebut di atas diatur dalam pasal 32 ayat (1) yang berbunyi

Selain itu, permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaran Republik Indonesia

warganegara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf i, pasal 25, pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

juga dapat diajukan oleh perempuan atau lakilaki yang kehilangan kewarganegaraannya sejak putusnya perkawinan sebagai akibat ketentuan

dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menggunakan permohonan tertulis kepada menteri tanpa

a)

melalui prosedure sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan 17 yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang: a.

orang yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan seperti dimaksud dalam pasal 23 huruf i ( lihat penjelasan pasal 23 UU no.12 / 2006 ).

b.

pasal 25

c.

pasal 26 ayat ( 1 )

d.

Pasal 26 ayat ( 2 )

sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Pasal 26 ayat (1)

b) Pasal 28 ayat (2) sejak putusannya perkawinan Dalam hal pemohon dimaksud bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan itu disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Selain itu permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan Kepala Perwakilan Republik Indonesia meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan. Persetujuan atau penolakan. Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat tiga bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Menurut ketentuan pasal 34 Menteri terkait mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.


63


6.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagaimana diuraikan di atar bahwa

dalam pembelaan Negara”, (iv) Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga Negara

menjadi warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam system Hukum dan Pemerintahan

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”, (v) Pasal 31 ayat (1) menentukan, “Setiap warga

Indonesia UUD 1945 memberikan pengakuan sekaligus menghormati hak asasi setiap individu

Negara berhak mendapat pendidikan”. Ketntuan-ketentuan tersebut khusus berlaku

manusia yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia yang

bagi warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia.

berstatus sebagai warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama yaitu sebagai manusia yang mempunyai hak-hak dasar yang diakui secara universal. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakanreaktis yang meliputi seluruh warga Negara bahkan lebih dari itu menurut UUD 1945 diberikan pula hak konstitusional, selain ketentuan terhadap hak azasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi warga Negara atau disebut sebagai keutamaan tertentu misalnya : hak azas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lainlain yang secara timbale balik menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk memenuhi hakhak tersebut yang hanya berlaku bagi warga begara Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqee IJimly Asshiddiqee, 2007 : 685-689) hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai hak-hak warga Negara misalnya : a.

Hak-hak asasj manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusi bagi warga Negara Indonesia saja. Umpamanya (1) hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (iii) Pasal 27 ayat (23) berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta

64

b.

Hak-hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi warga Negara Indonesia berlaku keutamaankeutamaan tertentu. Misalnya, (1) Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menentukan,”Setiap orang berhak untuk bekerja …..” . Namun Negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungannya itu, (ii) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Meskipun ketentuan ini bersifat universal, tetapi dalam implementasinya, orang berkewarganegaraan asing dan warga Negara Indonesia tidak mungkin disamakan hak-haknya secara persis. Orang-orang tidak berhak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, misalnya, secara bebas menyatakan pendapat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial tertentu. Demikian pula orang warga negara asing



tidak berhak mendirikan partai politik di Indonesia untuk tujuan memengaruhi kebijakan politik Indonesia, (iii) Pasal 28H ayat (2) menentukan, “Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Hal ini juga diutamakan bagi warga negara Indonesia,

c.

d.

e.

Hak untuk melakukan upaya hokum dalam melawan atau menggugat keputusankeputusan Negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga Negara yang bersangkutan. Upaya hokum dimaksud dapat dilakukan (i) terhadap keputusan administrasi Negara (beschikkiingsdaad van de administratie). (ii) terhadap ketentuan pengaturan (regelensdaad van staat organ),

bukan bagi orang asing yang merupakan tanggung jawab Negara asalnya sendiri

baik materiil maupun formil, dengan cara melakukan substantive judicial review

untuk memberikan perlakuan khusus itu.

(materille toetsing) atau procedural judicial review (formale toesting), ataupun (iii)

Hak-hak warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan (elected officials), seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil walikota, kepala desa, hakim konstitusi, hakim agung, anggota Bada Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota-anggota komisikomisi negara dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat. Hak-hak warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu (appointed officials) seperti tentara nasional Indonesia, polisi Negara, jaksa, pegawai negeri sipil serta jabatan-jabatan structural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian, dan jabtan-jabatan lain yang diisi melalui pemilihan.


terhadap putusan hakim (vonnis) dengan cara mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) hurus a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” menentukan bahwa perorangan warga Negara Indonesia dapat menjdi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu dalam hal yang bersangkutan menganggap bahwa hak (dari/atau kewenangan) konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang yang dimohonkan pengujiannya Sebagai imbangan terhadap adanya jaminan hak-hak konstitusional warga Negara tersebut di atas, UUD 1945 juga mengatur dan menentukan adanya kewajiban-kewajiban konstitusional setiap warga Negara. Serupa dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dimaksud juga terdiri atas (i) kewajiban sebagai manusia atau kewajiban asasi manusia, dan (ii) kewajiban sebagai warga Negara. Bahkan, jika dibedakan

65


lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia

Subyek kedua macam kewajiban pertama

dengan hak dan kewajiban konstitusional warga

tersbut di atas adalah “setiap orang”. Karena itu,

Negara, maka seperti halnya hak-hak, kewajiban-

kedua kewajiban pertama di atas adalah

kewajiban dimaksud juda dapat dibedakan

kewajiban asasi manusia atau kewajiban setiap

anatara (i) kewajiban asasi manusia, (ii)

orang.

kewajiban asasi warga Negara, dan (iii)

Terlepas dari apakah ia berstatus sebagai

kewajiban konstitusional warga Negara. Yang

warga negara Indonesia atau bukan. Kedua

dimaksud dengan kewajiban asasi manusia dan

kewajiban itu, berlaku juga bagi setiap warga

warga Negara adalah :

negara Indonesia, sehingga oleh karenanya dapat

a.

Kewajiban setiap orang untuk menghormati

sekaligus

hak asasi manusia orang lain dalam tertib

konstitusional warga negara Indonesia.

b.

kewajiban

Namun di samping kedua kewajiban di

bernegara seperti yang tercantum dalam

atas, setiap warga Negara dan juga orang asing

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

dibebani pula kewajiban lain yang secara implicit

Kewajiban setiap orang dalam menjalankan

lahir karena adanya kekuatan negara untuk

hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada

memaksakan kehendaknya melalui instrumen

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

pajak dan pengutan lain sebagaimana yang

undang dengan maksud semata-mata untuk

ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1845. Pasal

menjamin pengakuan serta penghormatan

ini menentukan :

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

memanksa untuk keperluan Negara di atur

pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

dengan undang-undang”

masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

d.

sebagai

kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

c.

disebut

Kekuatan Negara untuk memaksa itu melahirkan kewajiban kepada setiap subjek wajib pajak dan subjek pungutan nonpajak berupa retribusi untuk membayarkannya kepada negara.

Kewajiban setiap orang dan setiap warga

Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak dan

negara untuk membayar pajak dan pungutan

pungutan lainnya merupakan kewajiban asasi

lain yang bersifat memaksa sebagaimana

setiap orang yang hidup di Indonesia sekaligus

ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945.

merupakan kewajiban konstitusional setiap

Kewajiban setiap warga negara untuk ikut

warga negara Indonesia.

serta dalam upaya pembelaan negara

Yang juga merupakan kewajiban setiap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

warga Negara adalah untuk ikut serta dalam

(3) dan untuk ikut serta dalam usaha

upaya pembelaan Negara dan usaha pertahanan

pertahanan dan keamanan negara sebagaimana

dan keamanan negara. Di samping sebagai

dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

66



kewajiban, upaya pembelaan negara dan usaha

organitatie”. Orgnisasi Negara terdiri atas

pertahanan dan keamanan negara ini juga adalah

susunan jabatan-jabatan tunggal dan jabatan-

hak setiap warga negara Indonesia secara

jabatan majemuk yang tersusun baik secara

seimbang dan bertimbal-balik. Karena itu, Pasal

vertical, horizontal, hirarkis, dan subordinatif

27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

mulai dari yang terendah sampai ke yang

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut

tertinggi, terpisah dan terbagi secara horizontal

serta dalam upaya pembelaan negara”.

dan koordinatif dan kiri sampai ke kanan, dan

Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara “. Kedua ketentuan ini secara sepintas seperti pengulangan belaka, sehingga menimbulkan kritik mengapa tidak diintegrasikan saja atau setidaknya dirumuskan dalam satu pasal. Namun karena perumusannya sudah demikian adanya, maka keduanya harus dapat dibedakan satu dengan yang lain. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang pembelaan Negara yang bersifat umum, sedangkan Pasal 30 ayat (1) mengatur tentang pertahanan dan keamanan Negara. Yang terakhir ini menekankan pembedaan antara usaha pertahanan yang terkait dengan peran TNI dan usaha keamanan Negara yang terkait dengan peran POLRI. Di samping keempat macam kewajiban yang tersebut di atas, ada pula kewajiban-

bahkan terkait satu dengan yang lain secara diagonal dan koordinatif. Dalam setiap jabatan bernegara dan berpemrintahan itu selalu ada warga Negara yang memegang atau mendudukinya. Jabatan itu disebut fungsi (funtie), affice (Inggris), atau ambt (Belanda); sedangkan orang yang menduduki atau memegangnya disebut fungsionaris (functionaries), official (Inggris), atau ambtsdruge (Belanda). Ada jabatan-jabatan yang bersifat tunggal yaitu dipegang oleh satu orang, dan ada pada jabatan-jabatan yang dipegang banyak orang dan sebagai satu kesatuan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR secara sendiri-sendiri adalah pemegang jabatan Negara (staat functie) dan secara bersama-sama juga adalah jabatan kenegaraan, sehingga dapat disebut staatsorgaan. Jabatanjabatan kenegaraan atau kepemerintahan itu semuanya adalah jabatan kenegaraan, meskipun secarateknis sehari-hari dibedakan dalam berbagai sebutan atau istilah, seperti jabatan

kewajiban konstitusional lainnya yang terkait

administrasi,

dengan jabatan-jabatan tertentu dalam kegiatan

pemerintahan.

bernegara dan ditujukan kepada subjek warga Negara tertentu yang menduduki jabatan kenegaraan itu dalam arti luas. Oleh Logeman dikatakan bahwa Negara itu tidak lain merupakan organisasi jabatan-jabatan atau “ambten


jabatan

politik,

jabatan

Karena penyebutan istilah yang berbedabeda ini maka pemegangnya juga dibedakan antara pejabat Negara dan pejabat dalam konteks kepegawainegerian yang terdiri atas jabatan sipil dan TNI serta POLRI. Jabatan kepegawainegrian

67


juga dibedakan lagi antara jabatan structural dan

Setiap pejabat (affier, ambt, functie) itu

jabatan fungsional. Di luar itu, jabatan-jabatan

berisi atau mengandung hak dan kewajiban serta

lain disebut sebagai jabatan Negara seperti

tugas dan wewenang yang bersifat melekat dan

presiden, wakil presiden, para menteri, anggota

yang pelaksanaan atau perwujudannya terkait

DPR dan DPD, hakim konstitusi, hakim agung

erat dengan pejabatnya masing-masing (official,

dan hakim pada umumnya, dan lain sebagainya.

ambtsdragger, fungsionaris) sebagai subjek yang

Timbul persoalan, misalnya, apakah anggota

menjalankan jabatan tersebut. Jabatan-jabatan

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di

ada yang ditentukan dalam Undang-Undang

seluruh Indonesia adalah pejabat Negara atau

Dasar dan ada pula yang diatur dan dibentuk

bukan. Undang-Undang tentang Pemerintahan

berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan

Daerah berusaha menghindar untuk menyebut

peraturan yang lebih rendah lainnya. Pda

anggota DPRD sebagai pejabat Negara, karena

pokoknya, semua jabatan yang dimaksud di atas

dianggap dapat menimbulkan kesulitan dalam

hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh

pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, tidak

warga Negara Indonesia sendiri sesuai dengan

disebut sebagai pegawai negeri, tetapi statusnya

maksud ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal

tidak diakui secara eksplisit dan resmi sebagai

28D ayat (3). Pasal 27 ayat (1) menentukan :

pejabat Negara yang kepadanya diberikan hak-

“Segala

hak sebagai pejabat Negara.

kedudukannya di dalam hokum dan

warga

Negara

bersamaan

Sebenarnya , semua fungsi bernegara,

pemerintahan dan wajib menjunjung hokum

mulai dari yang terendah sampai yang tetinggi

dan pemerintahan itu dengan tidak ada

adalah jabatan-jabatan kenegaraan yang secara

kecualinya.”

bersama-sama tersusun membentuk suatu organisasi yang bernama Negara. Karena itu,

Pasal 28D ayat (3) berbunyi :

seperti dikemukakan oleh Logemann, Negara itu

“Setiap warga Negara berhak memperoleh

tidak lain merupakan organisasi jabatan atau

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

“ambten organisatie.” Bahwa jabatan –jabatan Negara itu perlu dipilah-pilah dan para pemegang

Dengan demikian, setiap warga Negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-

jabatan itu perlu dibedakan satu sama lain, hal

jabatan kenegaraan dan pemerintahan Republik

itu tentu dapat dimengerti karena memang sesuai

Indonesia seperti yang dimaksud di atas.

dengan keperluannya masing-masing. Namun, perbedaan semacam itu tidak mengurangi hakikat dari setiap jabatan sebagai jabatan dalam rangka organisasi bernegara, dan para pemegang jabatan

Penekanan status sebagai warga Negara ini penting untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga Negara Indonesia.

itu harus tetap diakui sebagai pejabat Negara dalam arti luas.

68



KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

1.

Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi. PT.Bhuana lmu

2.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan produk legislasi yang berlandaskan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menggantikan perundang-undangan tentang kewarganegaraan produk kolonial.

————,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konpress, Jakarta.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipotride)

Keith Faulks,2010, Sosiologi Politik, Terjemahan Heri Wahadi dan Shohifilloh, Penerbit Nusa Media,

ataupun tanpa kewarganegaraan (apotride). Sedangkan kewargaanegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini adalah merupakan suatu pengecualian. 3. 4.

Hukum kewarganegaran di Indonesia mengambil azas umum dan azas khusus. Hukum kewarganegaraan di Indonesia berkembang sesuai kepentingan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan masyarakat global.


Populer, Jakarta

Bandung. Manan, Bagir, 2009; Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang no 12 tahun 2006, FH UUI Press, Yogyakarta ————,2001; Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Azasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Azasi Manusia Demokrasi dan Supermasi Hukum (YHDS) Team Redaksi Arensa Aulia, 2010; Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, Kependudukan dan Kewarganegaraan, CV Arensa Aulia.

69

HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

Recommend Documents