Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Uswatun Hasanah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Email:[email protected]/[email protected] Abstract The Citizenship Law of 2006, more generous, and more gender-neutral definition of citizenship. Such children will now receive Indonesian citizenship automatically. This research dealt with behaviors of mixed marriages couple and restrainedof comply new Citizenship law in the Regency Surabaya. The data showed that in general, public perceptions toward good reaction. Difference style of stay home, job of husband were influence to difference of behavior of mixed marriage couple to comply of it. Qualifications for naturalization are now restricted to residence in Indonesia for 5 consecutive years or 10 years in total, incompleted document, psychological restrain, all of it, to become restrain of mixed marriage couple to comply with Citizenship Law of 2006. Key Word : behavior, mixed marriage couple, Citizenship law of 2006. Abstrak UU Kewarganegaraan Lama (1958) menganut asas ius sanguinis hanya dari garis ayah (patriarchal of view) dan tidak memberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan kewarganegaraan anak. Sebaliknya, UUK baru (2006) lebih memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan, menjunjung tinggi kesetaraan gender, memberikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan bagi seorang yang telah lahir dan tinggal di Indonesia cukup lama, memberikan perlindungan para ibu terhadap anak-anaknya dari perkawinan campuran serta berbagai masalah kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan campuran. Penelitian ini tentang Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya UU No12/2006 tentang Kewarganegaraan Di Kota Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran positif atas perubahan UU Kewarganegaraan. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran adalah perbedaan bentuk keluarga (tinggal bersama atau terpisah); serta faktor pekerjaan suami. Faktor yang menjadi kendala keluarga perkawinan campuran menyikapi penentuan kewarganegaraan adalah kendala teknis, kendala psikis,dan kendala yuridis. Kata kunci: perilaku, perkawinan campuran, UU Kewarganegaraan 2006 74

75

Uswatun Hasanah : Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran........

Pendahuluan

orang tuanya atau orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan. Akibat-

Status kewarganegaraan dalam

nya hal tersebut sering menimbulkan

UUK lama mengandung potensi

dampak yang kompleks dalam kehi-

diskriminatif terhadap etnis dan gen-

dupan keluarga. Yang dimaksud de-

der. Kasus yang sering terjadi dalam

ngan perkawinan campuran adalah

perolehan dan pembuktian kepemi-

perkawinan antara dua orang yang di

likan Surat Bukti Kewarganegaraan

Indonesia tunduk pada hukum yang

Republik Indonesia (SBKRI) mer-

berlainan, karena perbedaan kewar-

upakan indikasi diskriminasi ras/

ganegaraan dan salah satu pihak

etnis yang ada di Indonesia. UUK

berkewarganegaraan Indonesia (pa-

lama menganut asas ius sanguinis

sal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974

hanya dari garis ayah (patriarchal of

tentang Perkawinan).

view) dan tidak memberikan hal

Konsep perubahan asas kewar-

yang sama antara laki-laki dan pe-

ganegaraan meliputi perubahan asas

rempuan untuk menentukan kewar-

yang dianut dalam UU Nomor 12

ganegaraan anak yang dilahirkannya.

Tahun 2006. Adapun asas-asas yang

Diskriminasi ras/etnis ini dialami

dianut dalam UU tersebut adalah (1)

selain oleh kelompok etnis Tionghoa

asas ius sanguinis yaitu asas yang

juga kaum perempuan Indonesia

menentukan kewarganegaraan seseo-

yang kawin dengan warga negara

rang berdasarkan keturunan (2) asas

asing (WNA). Akibat paling parah

ius soli terbatas adalah asas yang

jika perkawinan perempuan dengan

menentukan kewarganegaraan seseo-

WNA itu putus karena perceraian

rang berdasarkan negara tempat

ataupun karena kematian. Ketentuan

kelahiran yang diberlakukan terbatas

diskriminatif

atas dasar etnis dan

bagi anak-anak sesuai dengan keten-

gender ini membawa implikasi pada

tuan dalam UU ini, (3) asas kewar-

diskriminasi

negaraan tunggal adalah asas yang

terhadap

anak-anak

mereka. Sementara asas ius solli terbatas

menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, dan (4) asas

pada anak-anak yang lahir di Indo-

kewarganegaraan

nesia dari orang tua yang tidak jelas

adalah asas yang menentukan kewar-

ganda

terbatas

76

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 2013

ganegaraan ganda bagi anak-anak

kendala yang dihadapi para anggota

sesuai dengan ketentuan undang-

keluarga

undang ini. Sedangkan perubahan

dalam menyikapi penentukan kewar-

asas-asas

ganegaraan setelah berlakunya UU

perkawinan

campuran

yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan meliputi status per-

perkawinan

campuran

Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan

uraian

di

atas,

kawinan, status kewarganegaraan

permasalahan dalam penelitian ini

pasangan, dan status anak.

adalah : (a) Bagaimana sikap dan

UUK baru lebih memberikan

perilaku keluarga perkawinan cam-

jaminan bagi setiap warga negara

puran dalam menyikapi perubahan

untuk memiliki status kewarganega-

UU kewarganegaraan; (b) Hal-hal

raan, menjunjung tinggi kesetaraan

apakah yang melatarbelakangi per-

gender,

kemudahan

bedaan sikap dan perilaku keluarga

mendapatkan kewarganegaraan bagi

perkawinan campuran terhadap peru-

seorang yang telah lahir dan tinggal

bahan UU kewarganegaraan; (c)

di Indonesia cukup lama, dan mem-

Adakah kendala anggota keluarga

berikan perlindungan para ibu terha-

perkawinan campuran dalam me-

dap anak-anaknya dari perkawinan

nyikapi penentuan kewarganegaraan

memberikan

campuran serta berbagai masalah kewarganegaraan yang timbul akibat

Metode Penelitian

perkawinan campuran. Perubahan tersebut seharusnya diikuti pula oleh

Penelitian ini merupakan peneli-

perubahan sikap keluarga perka-

tian kualitatif deskriptif. Dalam

winan campuran.Namun, bagi para

penelitian kualitatif deskriptif, indi-

anggota keluarga yang melakukan

vidu yang diteliti ditempatkan seba-

perkawinan campuran yang sudah

gai subyek penelitiandan berusaha

terbiasa dengan kebiasaan lama tidak

memahami subyek baik individu

mudah untuk berubah paradigma

maupun lembaga dalam keseluruhan

yang telah lama dilaksanakan.Oleh

(Bogdan dan Taylor : 1993). Peneli-

karena itu, perlu diungkapkan sikap,

tian dilaksanakan Maret-Desember

perilaku serta hal yang melatar-

2009, di Kota Surabaya. Informasi

belakangi sikap dan perilaku, serta

perilaku keluarga perkawinan cam-

77


puran dalam mensikapi perubahan asas

kewarganegaraan

diperoleh

melalui: - Pengamatan terlibat (participan observer) di Kantor Departemen Hukum

dan

HAM,

Kantor

Imigrasi maupun Kantor Catatan Sipil; - Wawancara mendalam (indept interview) dengan beberapa keluarga perkawinan campuran sebagai informan. Wawancara mendalam dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara

yang

berisi

per-

tanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti selama di lapangan. - Studi dokumen atas kasus-kasus yang terkait, termasuk informasi yang didapat dari media massa, para pejabat maupun pengamat yang pernah menangani kasus keluarga perkawinan campuran. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tiga jalur kegiatan yakni mereduksi data, menguji data, dan menarik kesimpulan. Ketiganya dilakukan dengan proses yang terjadi terus menerus dan dilakukan sebelum, selama, serta sesudah proses penelitian di lapa-

ngan. Hasil dan Pembahasan Sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi perubahan UU Kewarganegaraan Informan yang dimintai pendapat tentang

adanya

perubahan

UU

Kewarganegaraan di Kota Surabaya memberikan jawaban positif mengenai perubahan UUK 2006, terutama bagi informan yang berstatus sebagai istri yang kawin dengan laki-laki WNA. Tanggapan positif diberikan karena UUK 2006 ini memberikan kemudahan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan laki-laki WNA maupun anakyang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan lakilaki WNI, sama-sama diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, namun,setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Dimungkinkan kewarganegaraan ganda secara terbatas selain ber-

78


dasarkan asas ius solli (berdasarkan

HAM

tempat kelahiran) dan ius sanguinis

kewarganegaraan RI. Setelah mem-

(berdasarkan garis darah ayah), yang

peroleh keputusan Menteri Hukum

hanya berlaku bagi mereka dengan

dan HAM melapor ke instansi pelak-

kriteria tertentu yakni bagi anak di

sana kependudukan dan pencatatan

bawah usia 18 tahun dan belum

sipil. Apabila aktanya diterbitkan di

menikah. Namun, setelah berusia 18

Indonesia maka diberikan catatan

tahun atau sudah kawin, ia berhak

pinggir

menentukan

kewarganegaraannya

bahwa yang bersangkutan adalah

sendiri dalam jangka waktu 3 tahun.

WNI. Namun, apabila aktanya tidak

Hal itu dimaksudkan untuk melin-

diterbitkan di wilayah Indonesia

dungi keharmonisan keluarga sesuai

maka instansi pelaksana kependudu-

tuntutan pergaulan internasional.

kan dan pencatatan sipil menerbitkan

tentang

pada

penetapan

akta

status

kelahirannya

Anak dari hasil perkawinan cam-

surat keterangan pelaporan pen-

puran memperoleh status kewar-

catatan bahwa yang bersangkutan

ganegaraan Indonesia sebagai anak

memiliki kewarganegaraan ganda

yang lahir dari perkawinan yang sah

terbatas. Adapun bunyi catatan ping-

dari seorang ayah dan ibu WNI

gir adalah sebagai berikut: ”Ber-

(Pasal 4 b UUK 2006). Oleh karena

dasarkan Keputusan Menteri Hukum

itu, berdasarkan kelahirannya, maka

dan Hak Asasi Manusia Nomor.....

anak dari hasil perkawinan campuran

Tahun.....Tentang Kewarganegaraan

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Republik Indonesia Akta Nama....

a. Anak yang lahir sebelum tanggal

Memperoleh Kewarganegaraan In-

1 Agustus 2006

donesia berdasarkan pasal 41 UUK

Bagi anak yang lahir sebelum

2006” (SE Mendagri No. 471/1478/

UUK 2006 dan belum berusia 18

MD tanggal 1 April 2007 dan SE

tahun, sesuai ketentuan pasal 41

Mendagri No. 470/511/MD tanggal

UUK

15 Nopember 2007).

2006

dapat

memperoleh

kewarganegaraan RI dengan cara

Pasal 41 UUK 2006 pada intinya

mendaftarkan diri ke Departemen

menyatakan bahwa bagi anak-anak

Hukum dan HAM untuk memper-

yang lahir dari perkawinan campuran

oleh keputusan Menteri Hukum dan

sebelum UUK 2006, yang pada


79

mulanya berkewarganegaraan asing,

melaporkan ke Kantor Imigrasi

dapat mendaftarkan diri untuk men-

setempat atau Kantor Perwakilan RI

jadi WNI kepada Menteri Hukum

(bagi yang berada di luar negeri)

dan HAM melalui pejabat atau

dengan melampirkan paspor dan

Perwakilan RI di luar negeri paling

Keputusan Menteri tentang Perole-

lambat 4 (empat) tahun setelah UU

han Kewarganegaraan RI, pengem-

ini diundangkan. Subyek dari pasal

balian dokumen keimigrasian dapat

41 UUK 2006 meliputi anak yang

dilakukan pemberian paspor RI

memiliki kewarganegaraan

ganda

dengan diberikan cap ”Yang ber-

terbatas karena kelahiran, pengakuan

sangkutan adalah subyek UUK 2006

anak, maupun pengangkatan anak

pasal 4 c,d,h,l, dan pasal 5” dan bagi

yang saat ini belum berusia 18 tahun.

yang memiliki paspor kebangsaan

Dengan demikian, Pasal 41 ini hanya

lain dilampirkan affidavit dapat

berlaku sampai dengan tahun 2010,

diberikan paspor RI meskipun memi-

dikarenakan sampai saat ini masih

liki paspor asing, pengaturan keluar

banyak

belum

masuk wilayah Indonesia. Bagi anak

Wilayah

yang didaftarkan tengah menunggu

Hukum dan HAM di Indonesia dan

keputusan menteri, tetapi izin keimi-

Kantor Perwakilan RI di luar negeri,

grasiannya habis masa berlakunya,

sehingga perlu untuk menginten-

diberikan penangguhan selama 90

sifkan sosialisasi kepada pelaku

hari.

penduduk

mendaftar

perkawinan

ke

yang

Kantor

campuran

mengenai

keberadaan pasal dimaksud. Adapun yang berkaitan dengan

b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006

ketentuan keimigrasian, anak yang

Bagi anak yang lahir setelah tang-

lahir sebelum UUK 2006, bagi yang

gal 1 Agustus 2006, jika berada di

belum/tidak didaftarkan, tetap diwa-

wilayah RI, maka orang tuanya harus

jibkan memiliki izin keimigrasian

melaporkan ke Kantor Imigrasi

namun cukup diselesaikan pada

setempat atau bagi anak yang berada

Kantor Imigrasi (Kanim) setempat.

diluar wilayah RI, harus dilaporkan

Sedangkan bagi anak yang telah

ke Perwakilan RI setempat untuk

didaftarkan oleh orang tua atau wali

dibuatkan keterangan secara afidavit

80


pada paspor asingnya, serta agar

sama; anak pemegang dua paspor

dapat diberikan paspor RI dengan

yang memilih menggunakan paspor

peneraan pada subyek ganda terba-

kebangsaan lain pada saat masuk

tas.

atau keluar wilayah negara Republik

Beberapa fasilitas keimigrasian

Indonesia maka pejabat Imigrasi atau

bagi anak subyek kewarganegaraan

Petugas Peme-riksaan Pendaratan di

Ganda Terbatas adalah bahwa anak

Tempat Pemeriksaan Imigrasi me-

yang

paspor

nerakan cap ”Yang bersangkutan

kebangsaan lain pada saat masuk dan

subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf

berada di wilayah negara Indonesia

h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-

dibebaskan dari kewajiban memiliki

undang Nomor 12 Tahun 2006

Visa, Izin Keimigrasian, dan Izin

tentang Kewarganegaraan Republik

Masuk kembali (re-entry permit).

Indonesia” pada Arrival Departure

Hal ini tentu dapat menghemat biaya

Card-nya.

hanya

memegang

yang selama ini dikeluarkan untuk

Di samping itu, anak-anak hasil

mengurus persyaratan dokumen ke-

perkawinan campuran yang lahir

imigrasian tersebut.

setelah diundangkannya UUK 2006,

Anak yang hanya memegang

status kewarganegaraan anak yang

paspor kebangsaan lain yang mela-

dicatat dalam akta kelahiran adalah

kukan perjalanan masuk atau keluar

WNI tetapi biodatanya ditulis dua

wilayah Indonesia pada paspornya

jenis kewarganegaraan. Pencatatan

diterakan Tanda Bertolak/Tanda Ma-

pada akta kelahiran sebagaimana

suk oleh Pejabat Imigrasi atau Petu-

dimaksud, tidak memerlukandaftar

gas Pemeriksa Pendaratan di Tempat

baru atau khusus, karena walaupun

Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana

anak tersebut dimungkinkan memili-

layaknya WNI; bagi anak pemegang

ki kewar-ganegaraan ganda terbatas

dua paspor pada saat yang bersa-

keberadaan di Indonesia tetap diper-

maan (Paspor Republik Indonesia

lakukan sebagai WNI sama dengan

dan Paspor Kebangsaan lain), pada

anak WNI lainnya.

saat masuk atau keluar wilayah

Kewarganegaraan

ganda

pada

negara Republik Indonesia wajib

anak bersifat terbatas dalam arti

menggunakan satu paspor yang

setelah berusia 18 tahun atau sudah

81


kawin, anak tersebut harus menya-

Nopember 2007 yang intinya adalah

takan memilih salah satu kewar-

sebagai berikut:

ganegaraannya dan wajib melapor ke

a. berdasarkan pasal 4 huruf c dan

Instansi Pelaksana atau UPTD Ins-

huruf d UUK 2006 bahwa anak

tansi Pelaksana. Waktu pelaporan

yang lahir dari perkawinan cam-

paling lambat 14 (empat belas) hari

puran yang salah satu orang

terhitung sejak tanggal batas waktu

tuanya WNI maka kewarganega-

untuk memilih berakhir sebagaimana

raan anak tersebut adalah WNI.

yang diatur dalam peraturan perun-

b. Berkenaan dengan hal tersebut

dang-undangan. Anak tersebut wajib

maka bagi anak-anak hasil per-

mengembalikan KTP dan menyerah-

kawinan campuran yang lahir

kan KK serta Akta Catatan Sipil

setelah diundangkannya UUK

untuk diubah oleh Instansi Pelaksana

2006,

atau UPTD Instansi Pelaksana. Peja-

anak yang dicatat dalam akta

bat Pencatatan Sipil pada Instansi

kelahiran adalah WNI.

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelak-

status

kewarganegaraan

c. Pencatatan pada akta kelahiran

sana membuat catatan pinggir pada

sebagaimana

register akta catatan sipil dan kutipan

memerlukan daftar baru atau

akta catatan sipil serta mencabut

khusus, karena walaupun anak

KTP serta mengeluarkan data anak

tersebut dimungkinkan memiliki

dari KK. Pejabat pada Instansi Pelak-

kewarganegaraan ganda terbatas

sana atau UPTD Intansi Pelaksana

keberadaan di Indonesia tetap

merekam data perubahan status

diperlakukan sebagai WNI sama

kewarganegaraan sebagaimana da-

dengan anak WNI lainnya.

lam database kependudukan.

dimaksud,

tidak

d. Apabila anak sebagaimana yang

Dalam rangka pelaksanaan pener-

dimaksud huruf a yang memiliki

bitan dokumen kependudukan khu-

kewarganegaraan ganda terbatas

susnya akte kelahiran, Departemen

pada usia 18 tahun atau paling

Dalam Negeri telah mengeluarkan

lambat 21 tahun menggunakan

Surat Edaran No. 471/1478/MD

hak memilih kewarganegaraan

tanggal 1 April 2007 dan Surat

WNA, dapat dicatat kembali

Edaran No. 470/511/MD tanggal 15

dalam register akte kelahiran dan

82


kutipan akta kelahiran yang ber-

kan pilihan, ia dianggap memilih

sangkutan dalam bentuk catatan

sebagai WNA dan wajib mengemba-

pinggir.

likan KTP dan menyerahkan KK

e. Apabila orang tuanya menghen-

serta Akta Catatan Sipil untuk

daki anak tersebut mendapatkan

dilakukan perubahan-perubahan (ca-

kewarga-negaraan asing, kiranya

tatan pinggir) oleh instansi Dinas

dapat disarankan untuk dicatatkan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sesuai hukum orang tuanya yaitu

(Direktorat Pencatatan Sipil, Dirjen

pada perwakilan negara yang

Administrasi Kependudukan, Dep-

bersangkutan guna menghindari

dagri).

penolakan oleh negara yang ber-

Perlindungan maksimum dalam

sangkutan. Mengenai pemberian

UUK 2006 tercantumnya ketentuan

status kewarganegaraan kepada

yang memberikan penegasan status

anak tersebut, orang tua anak

kewarganegaraan RI. Bagi pemukim

tersebut harus membuat pernyata-

keturunan asing yang tidak memiliki

an secara tertulis mengenai keber-

dokumen, diberikan status kewar-

atannya.

ganegaraan dengan diberikan doku-

Secara khusus Pasal 95 Peraturan

men kependudukan. Bagi pemukim

Presiden No 25 Tahun 2008 tentang

keturunan asing tanpa dokumen

Persyaratan dan Tata Cara Pendaf-

kewarganegaraan dan kependudukan

taran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

yang telah cukup lama tinggal di

menyebutkan tentang perlunya mem-

Indonesia secara turun temurun telah

beritahukan atau mengingatkan ke-

didata

pada anak yang berkewarganegaraan

(Pemda) dapat diusulkan mendapat

ganda bahwa mereka paling lambat 3

penegasan status kewarganegaraan

tahun setelah berusia 18 tahun atau

RI oleh Menteri Hukum dan HAM.

sudah kawin harus menyatakan

Perolehan

memilih salah satu kewarganega-

duduk yang bersangkutan bukan

raannya dan melapor ke instansi

termasuk perubahan kewarganega-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

raan (naturalisasi) sehingga tidak

Sipil setempat. Apabila anak berke-

diperlukan adanya pengucapan sum-

warganegaraan ganda tidak melaku-

pah atau pernyataan janji setia di

oleh

Pemerintah

Daerah

kewarganegaraan

pen-


83

depan pejabat, seperti yang dilaku-

kewarganegaraan dengan mendaftar-

kan oleh orang-orang yang melaku-

kan diri di Perwakilan RI dalam

kan perubahan kewarganegaraan dari

waktu paling lambat 3 (tiga) tahun

WNA menjadi WNI. Bagi penduduk

sejak UUK 2006 diundangkan se-

yang telah mendapat Keputusan

panjang tidak mengakibatkan kewar-

Menteri Hukum dan HAM tentang

ganegaraan ganda (Pasal 42 UUK

Kewarganegaraan RI dan melapor-

2006). Selanjutnya pasal 9 Peraturan

kan

pelaksana

Menteri Hukum dan HAM RI No

(Badan/Dinas/Kantor kependudukan

M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang

dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Ko-

Tata Cara Pendaftaran Untuk Mem-

ta) untuk mendapatkan dokumen

peroleh Kewarganegaraan RI Ber-

kependudukan, seperti Kartu Keluar-

dasarkan Pasal 41 dan Memperoleh

ga, Kartu Tanda Penduduk dan

Kembali Kewarganegaraan RI ber-

Akta-akta catatan sipil agar dapat

dasarkan Pasal 42 UUK 2006, men-

diberikan kemudahan dan percepatan

yatakan bahwa permohonan pendaf-

dalam pemberian pelayanan. WNI

taran sebagaimana dimaksud dalam

yang telah memperoleh akta kelahi-

Pasal 9 hanya dapat diproses apabila

ran KK dan KTP WNI dapat mem-

telah diajukan secara lengkap kepada

pergunakan dokumen kependudukan

Kepala Perwakilan RI paling lambat

tersebut sebagai bukti untuk berbagai

pada tanggal 1 Agustus 2009. De-

kepentingan tertentu.

ngan demikian, Pasal 42 ini hanya

kepada

instansi

Perlindungan maksimum dalam UUK 2006 juga diberikan kepada WNI yang berada di luar negeri.Bagi WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan RI sebelum UU K 2006 diundangkan, dapat memperoleh kembali

berlaku sampai dengan tahun 2009. Hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan sikap dan perilaku keluargan perkawinan campuran terhadap perubahan UU kewarganegaraan Tidak setiap keluarga perkawinan campuran memahami bahwa Pasal 41 UUK 2006 ini berlakunya paling lambat 4 (empat) tahu, sehingga ada yang memanfaatkan pasal ini dan

84


ada yang belum. Pasal 41 UUK 2006

jelas jaminan terhadap hak-hak pa-

pada intinya menyatakan bahwa bagi

sangan perkawinan campuran adalah

anak-anak yang lahir dari perka-

Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan

winan campuran sebelum UUK 2006

bahwa “Warga negara asing yang

yang pada mulanya berkewarganega-

kawin secara sah dengan Warga

raan asing, dapat mendaftarkan diri

Negara Indonesia dapat memperoleh

untuk menjadi WNI kepada Menteri

Kewarganegaraan Republik Indone-

Hukum dan HAM melalui pejabat

sia dengan menyampaikan pernyata-

atau Perwakilan RI di luar negeri

an menjadi warga negara di hada-

paling lambat 4 (empat) tahun sete-

pan Pejabat”.

lah UUK 2006 ini diundangkan.

Pada ayat berikutnya, disebutkan

Dengan demikian, Pasal 41 ini hanya

bahwa untuk memperoleh kewar-

berlaku sampai dengan tahun 2010,

ganegaraan Indonesia, selain me-

dikarenakan sampai saat ini masih

nyampaikan pernyataan kepada peja-

banyak penduduk yang belum men-

bat,

daftar ke Kantor Wilayah Hukum

menikahi WNI dipersyaratkan telah

dan HAM di Indonesia dan Kantor

bertempat tinggal di wilayah negara

Perwakilan RI di luar negeri, maka

RI paling singkat 5 tahun berturut-

disarankan untuk mengintensifkan

turut atau paling singkat 10 tahun

sosialisasi kepada pelaku perka-

tidak berturut-turut. Ketentuan ke-

winan campuran mengenai kebera-

mudian

daan pasal dimaksud.

dengan Departemen Hukum dan

warga

negara

langsung

asing

yang

ditindaklanjuti

UUK 2006 ini juga memberi

HAM yang mengeluarkan Permen-

kesempatan warga negara asing yang

hukham M. 02-HL.05.06 Tahun

menjadi suami atau istri dari warga

2006 tentang Tata Cara Menyam-

negara Indonesia, untuk menjadi

paikan Pernyataan untuk Menjadi

warga negara Indonesia, sebagaima-

WNI.

na warga negara asing itu juga

Terdapat berbagai faktor yang

berhak mendapat status permanent

melatarbelakangi perbedaan sikap

residence tanpa harus kehilangan

dan perilaku keluarga perkawinan

kewarganegaraannya. Salah satu pa-

campuran atas perubahan paradigma

sal yang menggambarkan dengan

UU kewarganegaraan, seperti ada


85

keluarga perkawinan campuran yang

ganegaraan. Meskipundi dalam akta

bertempat tinggal serumah, dan ada

kelahiran dicantumkan kewargane-

yang bertempat tinggal terpisah

garaan seseorang tetapi akta kelahi-

(tidak serumah karena suami di luar

ran tidak memberikan kewarganega-

negeri), serta faktor pekerjaan suami.

raan seseorang. Perolehan kewar-

Bagi yang bertempat tinggal seru-

ganegaraan seseorang berdasarkan

mah karena suami ada di luar negeri,

UU Kewarganegaraan bukan ber-

tentu membawa pengaruh pada sikap

dasarkan UU Administrasi Kepen-

untuk mendaftarkan kewarganega-

dudukan.

raan bagi anaknya, karena sebagian

Korelasi antara kewarganegaraan

besar anak-anaknya berkewargane-

dengan administrasi kependudukan,

garaan asing dan surat-surat penting

bisa dibedakan dalam hal:

dibawa suami ke luar negeri. Oleh

1). Perolehan kewarganegaraan

karena itu, tidak bisa segera menga-

a. Kewarganegaraaan ganda ter-

jukan pendaftaran untuk memper-

batas:

oleh kewarganegaraan RI.

- kelahiran baru setelah ber-

Faktor lain adalah karena suami

lakunya UUK 2006, di

ingin bekerja di Indonesia maka

dalam akta kelahirannya

suami memanfaatkan perubahan UU

langsung ditulis WNI. Se-

Kewarganegaraan ini untuk me-

dangkan di dalam biodata

nyampaikan pernyataan pendaftaran

anak, ditulis 2 (dua) jenis

menjadi WNI dihadapan pejabat.

kewarganegaraannya

Jika saja bukan karena pekerjaan,

- berdasarkan pasal 41 UUK

tentu suaminya tidak ingin menjadi

2006, setelah penetapan

WNI.

status kewarganegaraan In-

Terdapat hubungan erat antara hukum

kewarganegaraan

donesia, pada akta-akta ca-

dengan

tatan sipil yang dimiliki

administrasi kependudukan. Bahwa

diberikan catatan pinggir

akta kelahiran sebagai bukti autentik

(sepanjang akta tersebut

atas peristiwa kelahiran seseroang

diterbitkan di Indonesia)

dan memuat identitas seseorang yang berisi nama, asal usul dan kewar-

b. Perolehan kembali kewarganegaraan

86


Berdasarkan pasal 42 UUK

yang bersangkutan oleh Dinas

2006, perolehan kembali ke-

Kependudukan dan Catatan

warganegaraan

Sipil.

RI,

setelah

penetapan status kewarganegaraan

RI

diikuti

Dengan demikian, jelaslah bah-

dengan

wa dalam perolehan kewarganega-

pengisian Biodata Penduduk,

raan baik dalam ganda terbatas,

Penerbitan KK dan KTP.

perolehan kembali kewarganegaraan

c. Penegasan status kewarganegaraan.

maupun tentang penegasan status WNI, semuanya memerlukan doku-

Bagi pemukim keturunan

men kependudukan; artinya bahwa

asing tanpa dokumen kewar-

di dalam akta kelahiran ditulis status

ganegaraan dan kependudukan

kewarganegaraan yaitu WNI meski-

yang telah cukup lama tinggal

pun dalam biodata ditulis 2 (dua)

di Indonesia secara turun te-

kewarganegaraan. Begitu pula de-

murun, setelah didata oleh

ngan perolehan kembali kewar-

Pemerintah Daerah (Pemda)

ganegaraan maka setelah penetapan

dapat diusulkan untuk men-

status WNI, diikuti pengisian Bioda-

dapat penegasan status kewar-

ta, KK dan KTP (pasal 42 UUK

ganegaraan RI oleh Menteri

2006). Bagi pemukim keturunan

Hukum dan HAM.

asing yang tidak memiliki dokumen

2). Kehilangan Kewarganegaan RI

pun setelah ada penegasan status

Seseorang WNI yang kehilangan

kewarganegaraan RI maka diberikan

kewarganegaraannya maka :

kepadanya dokumen kependudukan

a. Dalam akta-akta catatan sipil

(KK, KTP, dan Akte Kelahiran). Ini

yang dipunyai akan diberikan

semua menunjukkan bahwa ada

catatan pinggir, kemudian ku-

hubungan hukum kewarganegaraan

tipan akta yang dipegang pada

dengan administrasi kependudukan.

yang bersangkutan ditarik oleh Dinas

Kependudukan

dan

Catatan Sipil. b.

Kendala keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan

KK dan KTP yang bersangkutan dicabut dan ditarik dari

Terdapat berbagai kendala keluar-


87

ga perkawinan campuran dalam

apabila yang bersangkutan sudah

menyikapi penentuan kewarganega-

bertempat tinggal di wilayah negara

raan, seperti kendala teknis (belum

RI paling singkat 5 (lima) tahun

lengkapnya dokumen yang diperlu-

berturut-turut atau paling singkat 10

kan), kendala psikis (perbedaan

(sepuluh) tahun tidak berturut-turut

pilihan

antara

dengan syarat-syarat sebagaimana

suami istri), dan kendala yuridis,

ditentukan dalam Pasal 3 Permen-

(seperti lama tinggal yang disyarat-

hukham No.M.02-HL.05.06 Tahun

kan

sehingga

2006 tentang Tata Cara Menyam-

belum bisa menyampaikan surat

paikan Pernyataan untuk Menjadi

pernyataan

WNI. Bagi WNA yang kawin secara

kewarganegaraan

belum

Keluarga

terpenuhi) tetap

menjadi WNI. campuran,

sah dengan WNI dapat memperoleh

tidak semuanya bertempat tinggal

kewarganegaraan RI dengan men-

satu rumahbahkan ada yang suami-

yampaikan pernyataan menjadi WNI

nya tinggal terpisah di luar negeri.

dihadapan pejabat dengan syarat-

Jadi kemudahan yang diberikan

syarat sebagaimana ditentukan da-

undang-undang tidak serta merta

lam ayat (3) dan (4). Selanjutnya,

mengakibatkan keluarga perkawinan

Pejabat memeriksa kelengkapan per-

campuran memanfaatkan peluang

nyataan dalam jangka waktu 14

undang-undang, beberapa kendala

(empat) hari sejak permohonan dite-

seperti dokumen kependudukan diri-

rima. Dalam hal pernyataan telah

nya dan si anak dibawa si suami ke

dinyatakan lengkap, pejabat

luar negeri, enggannya suami jika

yampaikan kepada Menteri dalam

anaknya menjadi WNI merupakan

waktu paling lambat 14 (empat) hari

beberapa faktor yang menjadi kenda-

terhitung sejak tanggal pernyataan

la

diterima secara lengkap. Menteri

dalam

perkawinan

menyikapi

penentuan

kewarganegaraan.

men-

memeriksa pernyataan dalam waktu

Penyampaian pernyataan menjadi

paling lambat 14 (empat) hari

WNI di hadapan pejabat merupakan


sarana yang tersedia bagi WNA yang

diterima dari Pejabat. Dalam hal

kawin secara sah dengan WNI untuk

penyataan telah lengkap, dalam wak-

memperoleh kewarganegaraan RI,

tu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

88



suaminya,

diterima dari Pejabat, Menteri mene-

mengikuti kewarganegaraan suami-

tapkan keputusan bahwa orang yang

nya akibat perkawinan tersebut atau

mengajukan pernyataan memperoleh

laki-lakiWNI yang kawin dengan

kewarganegaraan

Keputusan

perempuan WNA kehilangan kewar-

Menteri tersebut disampaikan ke-

ganegaraan RI jika menurut hukum

pada

diteruskan

negara asal istrinya kewarganega-

kepada orang mengajukan pernyata-

raan suami mengikuti kewarganega-

an dalam waktu paling lambat 14

raan isteri sebagai akibat perkawinan

(empat) hari terhitung sejak tanggal

tersebut. Surat dimaksud dapat di-

keputusan Menteri diterima. Kemu-

ajukan oleh perempuan atau laki-laki

dian pemohon wajib mengembalikan

setelah 3 (tiga ) tahun sejak tanggal

dokumen yang berkaitan dengan

perkawinannya berlangsung.

Pejabat

RI. untuk

kewarganegaraan

istri

statusnya sebagai WNA kepada

Ketentuan ini telah diakomodasi

instansi yang berwenang dalam

dalam PP No.2007 tentang Tata Cara

waktu

Memperoleh, Kehilangan, Pembata-

paling

lambat

14

hari

terhitung sejak tanggal diterimanya

lan,

Keputusan Menteri. Menteri kemu-

Kewar-ganegaraan RI. Dalam Pasal

dian mengumumkan nama orang

55 PP No.2/2007 dinyatakan bahwa

yang memperoleh kewarganegaraan

perempuan atau laki-laki WNI yang

RI dalam Berita Negara RI. Jadi

kawin dengan laki-laki atau perem-

waktu yang diperlukan untuk me-

puanWNA kehilangan kewarganega-

nyampaikan

menjadi

raan RI karena menurut hukum

WNI minimal 86 hari (kurang lebih 3

negara asal suami atau isteri, kewar-

bulan).

ganegaraan istri atau suami mengi-

Dalam

pernyataan

hal

pengajuan

dan

Memperoleh

Kembali

surat

kuti kewarganegaraan suami atau

pernyataan ingin tetap menjadi WNI

isteri sebagai akibat perkawinan

sebagaimana diatur dalam pasal 26

tersebut. Jika perempuan atau laki-

UUK 2006, dalam hal perempuan

laki ingin tetap menjadi WNI dapat

WNI yang kawin dengan laki-laki

mengajukan surat pernyataan me-

asing kehilangan kewarganegaraan

ngenai keinginan kepada Menteri

RI jika menurut hukum negara asal

melalui Pejabat atau Perwakilan RI


89

yang wilayah kerjanya meliputi

keputusan Menteri diterima dan

tempat tinggal orang yang mengaju-

tembusannya disampaikan kepada

kan pernyataan dengan syarat-syarat

Pejabat atau Perwakilan RI. Proses

sebagaimana ditentukan dalam ayat

ini juga memerlukan waktu minimal

(3) dan (4). Selanjutnya, Pejabat atau

86 hari (kurang lebih 3 bulan).

Perwakilan RI memeriksa kelengka-

Dalam pasal 49 PP No. 2 Th 2007

pan pernyataan dalam jangka waktu

tentang Tata Cara Memperoleh,

14 (empat) hari sejak permohonan

Kehilangan, Pembatalan, Dan Mem-

diterima. Dalam hal pernyataan telah

peroleh Kembali Kewarganegaraan

dinyatakan lengkap, pejabat atau

dinyatakan bahwa WNI yang kehi-

Perwakilan RI menyampaikan kepa-

langan kewarganegaraan akibat ke-

da Menteri dalam waktu paling

tentuan sebagaimana dimaksud da-

lambat 14 (empat) hari terhitung

lam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

sejak tanggal pernyataan diterima

UUK 2006, sejak putusnya perka-

secara lengkap. Menteri memeriksa

winan dapat memperoleh kembali

pernyataan dalam waktu paling

kewarganegaraan RI dengan menga-

lambat 14 (empat) hari terhitung

jukan permohonan kepada Menteri

sejak tanggal pernyataan diterima

melalui Pejabat atau Perwakilan RI

dari Pejabat atau Perwakilan RI.

yang wilayah kerjanya meliputi

Dalam hal penyataan telah lengkap,

tempat tinggal pemohon. Mengenai

dalam waktu paling lambat 30 (tiga

tata cara permohonan dan syarat-

puluh) hari terhitung sejak tanggal

syarat lampiran sebagaimana diatur

pernyataan diterima dari Pejabat atau

dalam pasal 49 ayat (2) dan ayat (3).

Perwakilan RI, Menteri menetapkan

Pejabat atau Perwakilan RI meme-

keputusan bahwa orang yang menga-

riksa dalam waktu 14 hari sejak tang-

jukan pernyataan, tetap sebagai

gal permohonan diterima, kemudian

WNI. Keputusan Menteri tersebut

jika permohonan diterima lengkap

disampaikan kepada Pejabat atau

maka Pejabat atau Perwakilan RI

Perwakilan RI untuk diteruskan

memeriksa kelengkapan permoho-

kepada orang mengajukan pernyata-

nan dalam waktu 14 hari. Dalam hal

an dalam waktu paling lambat 14

permohonan telah lengkap menyam-

(empat) hari terhitung sejak tanggal

paikan permohonan tersebut kepada

90


Menteri. Selanjutnya, Menteri me-

yuridis bagi pasangan yang ingin

meriksa selama 14 hari sejak permo-

tetap menjadi WNI. Hal ini berarti

honan diterima dari Pejabat atau

selama perempuan belum mengaju-

Perwakilan RI. Jika sudah lengkap

kan surat pernyataan berarti ia

maka Menteri menetapkan keputu-

berstatus WNA sebagaimana dalam

san memperoleh kembali kewar-

pasal 26 ayat (1), karena kejelasan

ganegaraan RI dalam waktu paling

status perempuan menjadi WNI itu

lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak

disyaratkan untuk mengajukan surat

tanggal permohonan diterima. Kepu-

pernyataan. Oleh karena itu, selama

tusan Menteri sebagai tersebut ke-

belum mengajukan surat pernyataan,

mudian disampaikan dalam waktu

berarti si perempuan WNI yang

paling lambat 14 (empat belas) hari

kawin dengan laki-laki WNA bersta-

sejak tanggal ditetapkan dan salinan-

tus

nya disampaikan kepada Presiden,

suami sebagai akibat perkawinan

Pejabat atau Pewakilan RI. Pejabat

tersebut. Ini tentu menimbulkan

atau Perwakilan RI menyampaikan

problema, apabila ternyata sebelum

keputusan tersebut kepada pemohon

3 (tiga) tahun usia perkawinan

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)

mereka, ternyata terjadi perceraian.

hari terhitung sejak tanggal keputu-

Bagi si anak, sudah ada jaminan

san Menteri diterima. Jadi jika leng-

kepastian untuk diakui sebagai WNI,

kap, minimal membutuhkan waktu

namun bagi si perempuan, dia masih

153 hari atau kurang lebih 5 bulan

sebagai WNA. Oleh karena itu,

dalam proses memperoleh kembali

apabila ingin bertransaksi maupun

kewarganegaraan RI.

berlalu lintas di Indonesia, maka dia

mengikuti

kewarganegaraan

Kendala yang terjadi adalah usia

harus mengajukan permohonan ke-

perkawinan campuran yang bersang-

warganegaraan yang membutuhkan

kutan belum berusia 3 (tiga) tahun

prosedur permohonan lagi. Keengga-

sehingga belum dapat diajukan surat

nan suami WNA atau tidak adanya

pernyataan ingin tetap menjadi WNI

minat suami WNA menjadi WNI,

kepada Pejabat di wilayah yang

juga menjadi kendala bagi keluarga

meliputi tempat tinggal yang ber-

perkawinan campuran dalam me-

sangkutan. Ini merupakan kendala

nyikapi perubahan UU Kewargane-


91

garaan di samping kendala teknis

sehat serta tanpa ketakutan akan

maupun kendala yuridis lainnya.

kehilangan otonomi kewarganega-

Max Weber (1920) merekomen-

raan perempuan. Kedudukan perem-

dasikan konsep rasionalitas untuk

puan dan laki-laki sama dalam

menjadi kunci analisis ilmiah me-

hukum termasuk dalam status kewar-

ngenai tindakan manusia. Pendeka-

ganegaraan serta tidak ada pengha-

tan paling obyektif, bagi Weber

pusan atau pengurangan atau penjau-

adalah dengan menganalisis sesuai

han perempuan akan hak-haknya

dibalik tindakan yang dikemudian

karena status perkawinan. Hal inise-

diyakini sebagai rasionalitas tinda-

suaidengan ketentuan bahwa kewar-

kan. Artinya bahwa di balik setiap

ganegaraan merupakan hak asasi

tindakan selalu ada yang dapat

setiap manusia yang dijamin secara

dianalisis sebagai motif mengapa

internasional dalam Deklarasi Uni-

seseorang itu bertindak. Rasionalitas

versial Hak Asasi Manusia dan

merupakan suatu kerangka acuan

secara nasional diatur dalam UUD

bersama dimana aspek-aspek sub-

NRI 1945 pasal 28 D ayat 4, yang

yektif

dianalisis

menyatakan bahwa setiap orang

Susilo,

berhak atas status kewarganegaraan.

secara

tindakan obyektif

dapat (Suko

2009:86).

Identitas kewarganegaraan berim-

Jadi perubahan paradigma pera-

pliksi pada hak dan kwajiban sebagai

turan perundang-undangan kewar-

warga negara yang diatur dalam

ganegaraan lebih menjamin perlin-

hukum kewarganegaraan. Dengan

dungan baik bagi wanita yang

kejelasan identitas kewarganegaraan

melakukan perkawinan campuran

seorang, hak dan kwajibannya, maka

maupun bagi si anak hasil perka-

akses pada hak-hak kewarganega-

winan campuran akan menjadi sti-

raan yang melekat pada status terse-

mulus bagi mereka yang melakukan

but menjadi terjamin seperti hak

perkawinan campuran. Hak-hak me-

sipil, hak politik, hak ekonomi dan

reka untuk memilih suami secara

hak sosial (Anhony Gidens dalam

bebas menjadi terjamin dan aman

Indradi Kusuma,1985)

tanpa ada ketakutan dan ancaman

Begitu juga keberadaan anak

akan menjadi keluarga yang tidak

yang dilahirkan dari perkawinan

92


campuran sekarang dapat berstatus

jalankan prinsip bahwa anak dari

warganegara Indonesia (dan WNI

ayah WNA tersebut, yang lahir di

dalam ganda terbatas) tanpa ada

luar wilayah negara yang bersangku-

keharusan untuk melengkapi diri

tan tidak serta merta mengikuti

dengan paspor dan izin tinggal

kewarganegaraan ayah. Jika terjadi

sebagaimana orang asing termasuk

kasus semacam, harus diketahui

juga tidak ada keharusan mendaftar-

asas-asas kewargengaraan yang ber-

kan ke Kedutaan Besar negara

laku pada negara ayah. Anak yang

ayahnya. Hal ini mendapat respon

dimaksud dapat lahir di luar wilayah

yang positif karena tidak ada lagi

Indonesia dan di luar negara ayah.

biaya-biaya yang harus dikeluarkan

Dalam hal ini dapat terjadi tiga

akibat kelahiran seorang anak yang

kewarganegaraan yaitu kewargane-

sebagai akibat perkawinan campu-

garaan ayah, kewarganegaraan ibu,

ran.

dan kewarganegaraan tempat kelahi-

Ketentuan yang menyatakan bah-

ran (bagi negara yang menjalankan

wa anak yang lahir dari perkawinan

asas tempat kelahiran atau ius soli)

yang sah dari seorang ayah WNA

(Bagir Manan ,2009:71).

dan ibu WNI menjadi WNI, merupakan

penyimpangan

prinsip

taraan gender, maka status kewar-

“anak sah mengikuti kewarganega-

ganegaraan si istri yang tidak lagi

raan ayah” (ius sanguinis). Ketentu-

digantungkan kepada kewarganega-

an ini dapat menyebabkan anak yang

raan suami membawa implikasi pada

bersangkutan memiliki dua (dwi)

tidak terjadinya kesatuan hukum

kewarganegaraan. Dwi kewargane-

dalam perkawinan padahal kesatuan

garaan terjadi apabila negara ayah

demikian sangat diperlukan untuk

menjalankan asas ius sanguinis

dapat melaksanakan kewajiban da-

seperti

yang

lam hukum perkawinan tersebut. Di

memiliki

sisi lain, banyak kesulitan timbul jika

kewarganegaraan ayah dan WNI

si wanita tetap dengan kewarganega-

mengikuti

ibu.

raannya sendiri karena adanya perbe-

Namun ada kemungkinan pengecua-

daan kewargane-garaan berarti ada-

lian yaitu kalau negara ayah men-

nya perbedaan hukum dalam keluar-

Indonesia.

bersangkutan

dari

Seiring dengan tuntutan kese-

Anak

sekaligus

kewarganegaraan


93

ga dan itu berimplikasi pada perbe-

penuhi) sehingga belum bisa men-

daan dalam pengaturan harta keka-

yampaikan Surat Pernyataan Menja-

yaan dalam perkawinan.

di WNI maupun Surat Pernyataan Ingin Tetap Menjadi WNI.

Kesimpulan Daftar Rujukan Penelitian tentangPerilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-UndangNomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaan menemukan beberapa hal: Pertama, secara umum, sikap keluarga perkawinan campuran terhadap perubahan paradigma kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006 responnya positif. Kedua, terdapat berbagai

faktor

yang

belakangi

perbedaan

melatar-

sikap

dan

perilaku keluarga perkawinan campuran seperti faktor tempat tinggal terpisah maupun faktor pekerjaan suami. Ketiga, terdapat berbagai kendala keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan, seperti kendala teknik (belum lengkapnya dokumen yang diperlukan), kendala psikis (perbedaan pilihan kewarganegaraan antara suami istri), dan kendala yuridis (seperti lama bertempat tinggal yang disyaratkan belum ter-

Bagir Manan,. 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU 12/2006, Yogyakarta: FH UII Press. B. Sunggono. 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press. Eko Bambang S.2005, Kewarganegaraan Ganda Sejalan Dengan Prinsip HAM. http://www.Jurnal Perempuan.com/yjp.jpo/?act=berita%7C-431%7CX Rabu, 05 Oktober 2005 Enggi Holt,2006, Kewarganegaraan RI Pasca UU No. 12/2006, Bagaimana Nasib Perkawinan Campuran? [28/10/06]. Hukumonline.com. 6 Februari 2007 Jimly Assidiqie 2006, Hukum Kewarganegaraan. Jakarta: MK Press. Junita Sitorus, 2002, Perkawinan Campuran dalam Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian. S e n i n , 1 3 , . h t t p : / / w w w. k o m pas.com/kompas cetak/0205/13/dikbud/perk 34.htm. Selasa, 6 Februari 2007. M. Indradi Kusuma dan Wahyu Effendy, 2002, Kewarganegaraan Indonesia : Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institu-

94


sionalisasi Diskriminasiwarga Negara, FKKB- Gandi-The Asia Foundation.

1994, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya, Usaha Surabaya.

Mohammad Saihu, 2006, Selamat Tinggal “Diskriminasi”?. Komisi Hukum Nasional.16 Agustus 2006

Suko Susilo, 2009, Ekonomi Politik dan Teori Pembangunan, LSOD Depok, Jabar.

Nuning Hallett. 2005, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan. Kompas Cyber Media, Sabtu, 10 September 2005. Nursyahbani Katjasungkana. 2006, Pendapat Akhir FKB dalam Pembahasan RUU Kewarganegaraan RI. Tanggal 5 Juli 2006. Robert Bogdan dan Steven J. Taylor,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham. M. 02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi WNI.

Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Recommend Documents