STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (Studi Kasus Di Desa Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana) Oleh: Ni Luh Putu Emmy Wahyuni Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan e-mail:
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kewarganegaran anak dari hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dan menganalisis status kewarganegaraan anak setelah terjadi perceraian dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah; kepala desa, tokoh masyarakat, orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dan orang-orang yang telah gagal (cerai) dalam perkawinan campuran. Metode pengumpulan data menggunakan model wawancara dan pencatatan dokumen. Hasil penelitian ini adalah; (1) Status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yaitu anak berkewarganegaraan WNA, karna sesuai dengan Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 yang menggariskan bahwa Indonesia menaganut asas ius sanguinis patriarchal, artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran ayah WNA dan ibu WNI otomatis anak mengikuti kewarganegaraan sang ayah yaitu kewarganegaraan WNA. (2) Status kewarganegaraan anak setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu berkewarganegaraan ganda, karna dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan telah diatur bahwa anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berusia 18 tahun. . Kata Kunci : Status Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran.
1. PENDAHULUAN Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat, ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan campuran telah, merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia (Nuning Halle, http://www.mixedcouple.com, diakses 12 Agustus 2012). Menurut survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya
perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi Negara Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal. Adanya perubahan UU No. 62 Tahun 1958 menjadi UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Perubahan tersebut juga mendasari adanya perubahan aturan dalam Keimigrasian Indonesia. Fenomena ini merupakan fenomena yang harus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Kedua sisi ini tentu selalu berdampingan. Untuk menghindari hal itu, agar semua komponen aktif mengamati bahkan menilai perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun baiknya, UU kalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh warga negara, maka akan membawa dampak tersendiri, terutama pada hubungan antara Indonesia umumnya dengan Negara lain. Kalau ditinjau dari hubungan antar wilayah, tentu bervariatif. Karena bagaimana pun juga, setiap wilayah akan memberikan tanggapan berbeda dengan pemberlakukan UU No. 12 Tahun 2006. Ini memang memerlukan pengkajian secara mendalam. Dalam konsep sosialisasi, terdapat beberapa komponen yang mengalami reaksi terhadap perubahan pemberlakuan UU tersebut. Pertama, adalah masyarakat sendiri, di mana aturan yang terlalu ketat akan mempengaruhi sistem kependudukan di wilayah tersebut. Warganegara Indonesia yang sudah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing. Dengan terjadinya perubahan ini, maka secara pribadi mereka tentu akan kembali melakukan koordinasi dengan negara asalnya. Dan ada kemungkinan, penerimaan mereka pun akan semakin kurang bersahabat. Langkah yang harus diambil, adalah lebih cepat melakukan koordinasi dengan negara sahabat serta negara yang kebanyakan warga negaranya telah membaur menjadi warga Negara Indonesia atau masih belum masuk menjadi WNI. Ini merupakan suatu tantangan untuk melaksanakan misinya merubah aturan lama. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya warga Negara Indonesia yang memegang kewarganegaraan ganda. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan lebih mudah melakukan kejahatan dan melarikan diri ke negara milik
salah satu pasangan. Selain itu proses penanganan keimigrasian pun akan semakin kurang efektif. Karena semakin ketat aturannya, biasanya diikuti oleh birokrasi yang semakin panjang. Dan ini akan menyebabkan keresahan bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kedua, Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuansi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran (Suwarningsih, www.baliprov.go.id). Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Selama
hampir
setengah
abad,
pengaturan
kewarganegaraan
dalam
perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah
pada
11
Juli
2006,
DPR
mengesahkan
Undang-Undang
Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Lahirnya Undang-Undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-Undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU
tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing. Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan
status
hukum
anak
hasil
perkawinan
campuran
dalam
UU
Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. UU Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, UU Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.
2. METODE PENELITIAN Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu social, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam munculnya fenomena tertentu. Dalam penelitian pengunaan metode yang tepat merupakan salah satu hal yang penting, di samping juga ditentukan oleh kecermatan peneliti dalam menyelidiki masalah yang akan di teliti di lapangan. Dengan demikian metode penelitian tidak saja bertujuan untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi penemuan kebenaran objektif serta dapat menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan, bahwa “Metode adalah cara berfikir dan berbuat yang telah dipersiapkan dengan baik untuk melakukan penelitian, dan mencapai suatu tujuan penelitian” (Kartini Kartono, 1980:15), sedangkan menurut (Netra 1997:1) metode penelitian adalah metode yang digunaan dalam mengadakan penelitian
berbagai ilmu pengetahuan. Sementara menurut (Winarno Surachmad 1990:75) mengemukakan metode penelitian adalah cara utama yang diperlukan untuk mencapai
tujuan
misalnya
untuk
mencapai
serangkaian
hipotesa
dengan
mempergunakan teknik dan alat-alat tertentu. Lain halnya dengan Hadari Mawawi (1983:24) yang mengatakan bahwa metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali ilmu pengetahuan. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Maka sejalan dengan itu, akan dibahas metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Suatu penelitian yang ilmiah harus direncanakan terlebih dahulu, karena keberhasilan usaha penelitian sangat ditentukan dari rancangan yang dibuat sebelumnya. Kegunaan dari rancangan penelitian ini tidak lain adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan penelitian, menentukan batas-batas penelitian, dan memberikan gambaran tentang apa yang dapat dilakukan dan kesulitan apa yang dihadapi dalam proses penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang ingin dicapai dan di kaji dari sebuah penelitian deskriptif kualitatif dalah pemikiran, makna, dan cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus dalam penelitian (Bungin, 1996:56). Sehubungan dengan hal itu penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Secara yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan hukum lainnya (Bambang Waluyo, 1991:13), yaitu pendekatan analisis terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, di samping itu juga membandingkan terhadap perundang-undangan lainnya, dimana perundang-undangan tersebut mempunyai relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.
Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi situasi social, yang dicirikan oleh adanya tiga unsure yaitu tempat, pelaku dan kegiatan (Artini, :39) sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengambil data dan tempat penelitian itu dilaksanakan terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi objek kajian, sehingga dalam hal ini dilakukan di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Dalam sebuah penelitian haruslah ada subjek yang akan dijadikan sebagai pendukung bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Adapun subjek yang menjadi sasaran penelitian yang berkedudukan sebagai informan atau responden yang nantinya akan memberikan informasi terkait permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah, Kepala desa, tokoh masyarakat, orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dan orangorang yang telah gagal (cerai) dalam perkawinan campuran di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menentukan informan/responden dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penelitian ini berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Untuk
mendukung
tulisan
ini
agar
sesuai
dengan
harapan
dan
dipertanggungjawabkan maka sumber data dalam penelitian ini antara lain: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada informan, yaitu, Kepala desa, tokoh masyarakat, orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dan orang-orang yang telah gagal (cerai) dalam perkawinan campuran di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. 2) Data sekunder, yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji kembali peraturan yang sudah ada, baik dalam bahan bacaan literatur yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam penelitian ini serta untuk menyempurnakan data lapangan. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga mempergunakan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Bentuk-bentuk Perkawinan Campuran Bentuk-bentuk Perkawinan Campuran dapat di jelaskan menjadi 3 bagian diantaranya adalah sebagai berikut : a. Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan, menurut Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. b. Perkawinan Campuran Antar Adat : Perkawinan Campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah Perkawinan antar adat, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan msyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota msyarakat adat yang daerah asal / suku bangsanya berlainan.
c. Perkawinan Campuran Antar Agama : Perkawinan Campuran antar Agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing - masing.
3.2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Campuran Perkawinan campuran telah banyak terjadi di Indonesia dalam berbagai tingkatan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran tersebut, antara lain : faktor ekonomi, faktor transportasi, faktor globalisasi informasi, faktor pendidikan, faktor kecanggihan teknologi, dan masih banyak lagi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian mantan teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur,
mantan teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Dengan banyak terjadi perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang – undangan di Indonesia agar tidak merugikan masing – masing subjek hukum dalam perkawinan.
3.3 Kendala Yang Dihadapi Orang-orang Melakukan Perkawinan Campuran Perlu untuk diketahui kendala orang-orang yang melakukan perkawinan campuran. Salah satunya ialah kehilangan kewarganegaraan. Bahkan mereka yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya
dan
juga
kehilangan
kewarganegaraannya.
Kehilangan
kewarganegaraan Indonesia karena Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 26 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan).
Bagi perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, maka secara otomatis status kewarganegaraannya copot dan dia mengikuti hukum negara asal suaminya. Akan tetapi, dengan adanya UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan seorang perempuan WNI bisa tidak kehilangan status WNI-nya selama ia mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dengan catatan ia tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan bagi laki-laki WNI yang kawin dengan wanita WNA akan kehilangan kewarganegaraannya menurut hukum
negara
asal
istrinya,
karena
kewarganegaraan
suami
mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat hukum dari perkawinan tersebut. Selain itu, diatur pula tentang status kewarganegaraan anak yang lahir dari kawin campur. Anak mendapatkan hak memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun. Ketentuannya di atur pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan), sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
Akan tetapi, ketika usia mereka sudah 18 tahun, si anak berhak untuk memilih kewarganegaraan
mereka.
“Dengan
catatan,
pernyataan
untuk
memilih
kewarganegaraan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah si anak berusia 18 tahun atau sudah kawin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan.
3.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Perkawinan Campuran Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, pemerintah berusah memenuhi tuntutan masyarakat, dalam rangka memperoleh status kewarganegaraan seseorang, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena secara sosiologis, undang-undang kewarganegaraan yang lama (Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Di dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006) berusaha mengikuti tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli dan campuran. Adapun Asasasas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ini sebagai berikut : 1. asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran; 2. asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. asas
kewarganegaraan
tunggal
adalah
asas
yang menentukan
satu
kewarganegaraan bagi setiap orang; 4. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor
12
tahun
2006,
pada
dasarnya
tidak
mengenal
kewarganegaraan ganda (bipartide) ataupun tanpa kewarganegaraan (apartide). Selain asas-asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan antara lain, asas kepentingan, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hokum dan pemerintahan, asas kebenaran substantive, asas non diskriminatif dan sebagainya. Dengan berlakunya undang-undang ini, terjadi perubahan hukum khususnya pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia, dari yang tadinya seseorang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Pengadilan Negeri setempat, kemudian melalui Menteri Hukum dan HAM, dan seterusnya, yang memerlukan waktu lama dan banyak persoalan. Sedangkan dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru seseorang yang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia hanya membuat pernyataan secara tertulis, untuk memilih kewarganegaraannya dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
4. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih
kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. 2. Dengan berlakunya
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran
hendaknya
memanfaatkan
ketentuan
tersebut
untuk
melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. 3. Perkawinan campuran yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan akibat hukum yaitu : pertama adanya hubungan antara suami dan isteri, isteri tidak lagi diharuskan mengikuti kewarganegaraan suami karena Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan
tidak
lagi
menganut
asas
kesatuan
kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami. Kedua hubungan antara orang tua dan anak, anak dari hasil perkawinan campuran memperoleh
kewarganegaraan
ganda
terbatas
sampai
berumur
18
(delapanbelas) tahun atau sudah kawin, setelah berumur 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya.
4.2 SARAN Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan
status
kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai berikut: 1. Anak hasil perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegalisasikan kewarganegaraan sesudah 18 tahun. Dan pasangan perkawinan campuran memahami dengan baik ketentuan hukum kewarganegaraan
sehingga
paham
hak-hak
dan
kewajiban
sebagai
konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. sehingga aparat yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar
melaksanakan ketentuan UU kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif. 2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. 3. Demi lebih efektivitasnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka kepada masyarakat perlu diberikannya penyuluhan hukum tentang peranan dan akibat hukum dari perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan para pihak, sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran beralih kewarganegaraan dan status anak – anak mereka benar – benar dapat dipahami oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Gautama, Sudargo, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian I (Buku ke-7), Penerbit Alumni, Bandung, 1995.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
