BAB II PENGATURAN HUKUM PEMBANGUNAN MENARA TOWER OPERATOR TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 36 TAHUN 1999

BAB II PENGATURAN HUKUM PEMBANGUNAN MENARA TOWER OPERATOR TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANGUNDANG NO. 36 TAHUN 1999

D. Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia Belakangan ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi seakanakan telah mengubah dunia menjadi bidang yang tanpa batas, dimana segala bentuk informasi dapat begitu mudah diperoleh dengan waktu yang sangat singkat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua peristiwa yang terjadi di satu negara yang dapat diketahui secara cepat oleh berbagai kalangan di belahan dunia atau negara-negara lain. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung cepat tersebut dan perubahan lingkungan global yang terjadi, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, untuk mengatur penyelenggaraan telekomunkasi di Indonesia. Dalam rangka membangun penyelenggaraan telekomunikasi yang baik, maka terdapat beberapa tujuan dasar yang menjadi landasan, yaitu untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan

ekonomi

dan

kegiatan

pemerintahan

serta

hubungan

antar

16 Universitas Sumatera Utara

17

bangsa. 13 Adapun

tujuan-tujuan

tersebut

dapat

dicapai

melalui

reformasi

telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadap globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunkasi memasuk persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah. 14 Penyelenggaraan telekomunikasi juga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi sebagai berikut. 1. Asas manfaat berarti penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil, baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 15 2. Asas adil dan merata, artinya adalah penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakukan yang sama kepada pihak yang memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati masyarakat secara adil dan merata. 16 3. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah pembangunan telekomunikasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, penyelenggara telekomunikasi, dan pengguna telekomunikasi. 17

13

Pasal 3 UU No.36 Tahun 1999 Penjelasan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 1999. 15 Ibid 16 Ibid 17 Ibid 14

Universitas Sumatera Utara

18

4. Asas kepercayaan pada diri sendiri, maksudnya bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien dan penguasaan teknologi telekomunikasi. 5. Asas kemitraan, yaitu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi. 6. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. 7. Asas etika, maksudnya agar penyelenggaraan telekomunikasi dilandasi semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan. Selain memperhatikan asas-asas tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi juga perlu memperhatikan hal-hal lain seperti kepentingan dan keamanan negara, perkembangan teknologi dan tuntutan global, penyelenggaraan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan peran serta masyarakat. 18 Penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat melindungi kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Penyelenggaraan telekomunikasi juga harus dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberi kesempatan untuk peran serta masyarakat. Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu secara langsung, seperti halnya pada penggunaan 18

Ibid


19

telepon, mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal dan digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan “cellular phone”. 19 Penyelenggara telekomunikasi yang juga sebagai industri jasa tidak bisa lepas dari tiga faktor, yakni : teknologi, produk, dan layanan. Jika operator seluler (Service Provider) tidak mampu melakukan inovasi secara terus-menerus atas ketiga faktor tersebut, maka tinggal menunggu waktu menjadi tertinggal dan kehilangan pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan para operator seluler (Service Provider) saling berlomba untuk menciptakan teknologi, produk, dan layanan baru untuk menjaga kesetiaan pelanggan dan menjaring pelanggan baru. Seharusnya kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen/ pengguna jasa telekomunikasi untuk mendapatkan layanan terbaru. Namun kenyataannya tidak demikian, sebaliknya hal tersebut banyak dikeluhkan oleh pengguna jasa di berbagai media massa. Keluhan terhadap kualitas pelayanan seperti; (1) iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan maupun promosi layanan (2) inovasi yang ditawarkan tidak diukur dengan insfrastruktur dan sumber daya yang tersedia, (3) pemberian informasi yang tidak memadai. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 15 ayat (1) telah

mensyaratkan

bahwa:

”Penyelenggara

jasa

telekomunikasi

wajib

19

Ahmad M. Ramli., Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), hlm.1


20

menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.” Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu : 1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggara dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

dapat berbentuk badan hukum yaitu BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan koperasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat sekaligus menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. 2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan

jasa

telekomunikasi.

telekomunikasi

yang

memungkinkan

terselenggaranya

Dalam penyelenggaraannya, dapat menggunakan dan atau

menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. 3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus Penyelenggaraan

telekomunikasi

telekomunikasi

yang

sifat,

Penyelenggara

telekomunikasi

khusus

peruntukkan khusus

adalah

penyelenggaraan

dan

pengoperasiannya

ini

dapat

khusus.

menyelenggarakan

telekomunikasi untuk :


21

a. keperluan sendiri b. keperluan hankam negara c. keperluan penyiaran Penyelenggaraan bentuk seperti ini dapat berupa penyelenggaraan untuk keperluan meteorplogi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusu instansi pemerintah tertentu/swasta. Pihak-pihak yang menyelenggarakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah : a. perseorangan b. instansi pemerintah c. dinas khusus d. badan hukum 20 Hak, kewajiban serta Larangan dalam Penyelenggara Telekomunikasi a. Hak Penyelenggara dan pengguna telekomunikasi Untuk kemudahanan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi,

penyelenggara

telekomunikasi

diberi

kemudahan

untuk

memanfaatkan dan atau melintasi batas yang dikuasai pemerintah. Pemanfaatan dan pelintasan tersebut dapat berupa pelintasan bangunan & tanah negara,

20

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999


22

suangai, danau, laut (permukaan dan dasar). Namun pemanfaatan dan pelintasan tersebut harus telah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang terkait.

Dari sisi pengguna

telekomunikasi, haruslah memperoleh hak yang sama untuk dapat menggunakan atau memperoleh fasilitas yang sama dalam penggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib : 1) memberikan kontribusi dalam pelayanan universal yang berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau konpensasi lain 2) menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pengguna 3) meningkatkan efisuensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi 4) memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana 5) mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna (untuk penyelenggara jasa telekomunikasi) 6) menjamin

kebebasan

penggunaanya

untuk

memilih

jaringan

telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi (untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi)


23

7) memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit. 8) Membayar biaya oenyelenggaraab telekomunikasi dengan prosentase pendapatan. c. Larangan dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Selain itu setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak / tidak sah / memanipulasi akses ke 3 bentuk penyelenggaraan telekomunikasi (jaringan, jasa & khusus) Pihak yang telah memperoleh izin dari menteri dapat melaksanakan kegiataanya dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam rangka penataan

adminitrasi, penyelenggaran jaringan telekomunikasi ditetapkan dan digunakan system penomoran. Untuk perizinan perhatikan pula PP No. 38 / 2007 tentang kewenangan pusat, propinsi, kabupaten / kota dalam lampiran yang berisi tentang telekomunikasi Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain. Disamping itu,


24

penyelengggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Hak dan kewajiban yang dimaksud harus dilakukan dengan prinsip untuk pemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian system dan perangkat telekomunikasi, peningkatan muti pelayanan dan persaingan sehat. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam menyelenggarakan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil, dan merata, asas kepastian hukum, dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan,

serta

meningkatkan

hubungan

antar

bangsa.

Tujuan

penyelenggaraan telekomunikasi yang demikian dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi

telekomunikasi

untuk

meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.


25

Setiap penyelenggara telekomunikasi, selanjutnya akan disebut operator telekomunikasi, yang telah memperoleh izin operasi dari Pemerintah Pusat (Kementrian Kominfo), maka didalam dokumen izin modern (lisensi modern) masing-masing operator telekomunikasi terkandung hak dan kewajiban dari para operator telekomunikasi kepada Pemerintah pusat. Beberapa kewajiban operator telekomunikasi yang wajib dipenuhi antara lain: 1. Kewajiban pembangunan jaringan telekomunikasi hingga mencapai jangkauan seluruh wilayah Indonesia. Didalam kewajiban ini dirinci berapa banyak jumlah menara/BTS minimal yang harus dibangun oleh operator telekomunikasi disetiap wilayah regional/pulau di Indonesia, atau berapa persentase minimal populasi yang harus dicapai oleh operator telekomunikasi. Bila operator telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajiban minimalnya, maka akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 2. Kewajiban memenuhi standar minimum kualitas sesuai dengan komitmen yang disampaikan didalam izin masing-masing operator telekomunikasi. Bila

operator

telekomunikasi

tidak

dapat

memenuhi

kewajiban

minimalnya, maka akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 3. Kewajiban membayar biaya-biaya yang termasuk golongan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau yang dalam industri telekomunikasi disebut sebagai Biaya Regulatori (Regulatory Cost). Biaya-biaya


26

Regulatory yang dibayarkan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat ini adalah: a. Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebesar 0,5% dari penghasilan kotor perusahaan telekomunikasi per tahun b. Kontribusi pembangunan universal, sebesar 1,25% dari penghasilan kotor perusahaan telekomunikasi per tahun c. Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio per tahun yang besarnya sesuai dengan nilai lelang, atau jumlah Base Transceiver Station (BTS) dan mengikuti rumusan yang ditetapkan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka UndangUndang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan tiga pengelompokan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sebagai berikut. 1.

Penyelenggaraan

jaringan

telekomunikasi

Penyelenggaraan

jaringan

telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi

yang

memungkinkan

terselenggaranya

komunikasi.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi itu sendiri, terdiri atas: a. Penyelenggaraan

jaringan

tetap,

yang

dibedakan

menjadi:

penyelenggaraan jaringan tetap lokal; penyelenggaraan jaringan tetap


27

sambungan jarak jauh; penyelenggaraan jaringan tetap internasional; dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. 21 b. Penyelenggaraan

jaringan

bergerak,

yang

dibedakan

menjadi:

penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. 22 Khusus bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, dilakukan pembedaan antara penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi, dan dengan cakupan nasional. Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi wajib melaksanakan jelajah (roaming) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi lainnya, yang memiliki sistem dan spektrum frekuensi radio yang sama, dimana pelaksanaan roaming tersebut dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tertulis dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya. 23 Selain itu, penyelenggara jaringan bergerak seluler, juga diwajibkan untuk membangun atau menyediakan jaringan bergerak seluler untuk akses pelanggan, membangun atau menyediakan jaringan bergerak seluler yang saling terhubung di daerah cakupannya, dan dapat juga

21

Departemen Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Permen Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2008, Ps. 3 22 Ibid. 23 Ibid., Pasal 50.


28

menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya. 2.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Kelompok atau jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang kedua adalah

penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang telekomunikasi. 24

Penyelenggaraan

memungkinkan terselenggaranya

jasa telekomunikasi

ini kemudian

dibedakan menjadi penyelenggaran jasa teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia. 25 a. penyelenggaran jasa teleponi dasar, yaitu penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, 26 dan diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit dan penyelenggara radio trunking. 27 b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, yaitu penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar, kartu panggil (calling card), jasajasa

24

Departemen Komunikasi dan Informatika, Pasal.1 ayat (9). bid., Ps. 3. 26 Ibid., Ps. 1 angka (11). 27 Ibid., Ps. 14 ayat (1) 25


29

dengan teknologi interaktif voice response dan radio panggil untuk umum. 28 c. penyelenggaraan

jasa

multimedia,

yaitu

penyelenggaraan

jasa

telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet, dan jasa televisi berbayar. 29 3.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Jenis

penyelenggaraan

telekomunikasi

yang

terakhir

adalah

penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus, 30 misalnya untuk keperluan metereologi, penerbangan, navigasi, pencarian dan pertolongan kecelakaan, komunikasi radio antar penduduk. 31 Penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut di atas, dapat berbentuk badan hukum yang didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau Koperasi. 32 Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus ini, dapat dilakukan baik oleh perseorangan, instansi pemerintah, ataupun badan

28

Ibid., Ps. 1 angka (12). Ibid., Ps. 1 angka (13). 30 Indonesia (1), Ps. 1 angka (15). 31 Ibid., Penjelasan Ps. 9 ayat (4). 32 Ibid., Ps. 8 ayat (1) 29


30

hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi. 33

E. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi di Indonesia Perkembangan jaman merupakan suatu konsekuensi logis bagi kehidupan manusia, dimana perkembangan ini akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhankebutuhan aturan sebagai pedoman atau norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat moderen pelayanan jasa yang berkualitas atau pelayanan prima (service excellence) sangat diharapkan. Pelayanan ini berpengaruh dan mengubah arah menajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum (pelayanan aparatur pemerintah pada masyarakat). Manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum yamg berkualitas atau pelayanan prima (service excellence management), merupakan suatu upaya menigkatkan

performansi

secara

terus

menerus

(continues

performance

improvement) pada setiap level operasi area fungsional dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 34 Bertambahnya jumlah pengguna jaringan telekomunikasi selular berimbas pada bertambahnya kebutuhan akan menara/tower telekomunikasi di berbagai wilayah yang dianggap potensial bagi operator selular selaku penyedia layanan. 33

bid., Ps. 8 ayat (2) 34 Adrian sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika,2010, Jakarta, hlm. 9


31

Akan tetapi peningkatan kebutuhan masyarakat ini rupanya tidak serta merta berbanding lurus dengan mudahnya proses pembangunan menara terebut. Penolakan demi penolakan oleh warga sekitar lokasi rencana pembangunan tower telekomunikasi selalu ada, terutama di kota-kota besar, yang masyarakatnya semakin kritis. 35 Dalam berbagai kasus, permintaan kompensasi cenderung semakin meningkat, baik jumlah kasusnya maupun besaran nilai nominalnya, masyarakat menjadikan semakin “pintar” dengan menjadikan kompensasi sebagai bergaining

position kepada

pemilik

tower

telekomunikasi

atas

persetujuan yang mereka berikan. Dalam situasi semacam ini, peran serta pemerintah dalam mensosialisaikan dampak keberadaan menera telekomunikasi yang didirikan di sekitar pemukiman warga sangat dibutuhkan.Sehingga semua pihak baik perusahaan maupun masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan sarana telekomunikasi tersebut. Sejauh ini, sebenarnya setiap pemilik menara telekomunikasi selalu memberikan jaminan kepada masyarakat atas resiko yang mungkin timbul akibat kelalaian teknis dari setiap pembangunan menara, baik berupa ganti rugi atas rusaknya harta-benda, pengobatan maupun santunan atas warga yang meninggal jika musibah tersebut terjadi.Tetapi fakta dilapangan, biasanya masyarakat lebih pragmatis dan transaksional. Hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan pemilik menara telekomunikasi dalam mngambil kebijakan yang strategis untuk penyelesaian pembangunan tersebut 35

http://gojavaraya.com/index.php/site-acquisition/kompensasi-pembangunan-towetelekomunikasi/795, diakses tanggal 12 Maret 2017


32

Fungsi dari tower telekomunikasi adalah untuk menempatkan antenna pemancar sinyal (jaringan akses) untuk memberikan layanan kepada pelanggan di sekitar tower tersebut. Selain itu, penggunaan tower telekomunikasi juga berfungsi untuk menempatkan antenna pemancar sinyal transmisi (jaringan transport dengan menggunakan teknologi microwave) untuk menghubungkan pelanggan di daerah tersebut dengan sentral (BSC). Jadi bagian yang terpenting mengapa diperlukan pembangunan tower adalah untuk penempatan antenna-antenna tersebut, dimana dibutuhkan ketinggian tertentu untuk dipenuhinya syarat memancarkan dan menerima sinyalnya. 36 Sesuai dengan tujuan awal dari terbitnya PMB Menara Bersama Telekomunikasi untuk menghemat investasi penggelaran jaringan telekomunikasi, maka operator telekomunikasiyang membangun sendiri menara telekomunikasinya atau operator telekomunikasi besar merasakan dampak positif sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan menara bersama telekomunikasi. Dampak positif tersebut diperoleh dari penghematan biaya pembangunan menara telekomunikasi dalam jangka panjang, efisiensi internal, serta pendapatan dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi.

F. Ketentuan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1999

36

Catur Singgih, http//caturlintang.blogspot.com.2010/04/pengertian-tower-html, diakses tanggal 21 Maret 2017.


33

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari banyak pulau sangat membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga serta hubungan antar masyarakat yang terpisahkan oleh jarak tetap terjalin secara harmonis. 37Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan menara telekomunikasi di daerah-daerah masih terus dilaksanakan.Pesatnya pembangunan menara ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah (kabupaten/kota), khususnya dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan menara tersebut. Walaupun pada kenyataannya menara telekomunikasi ini sangat dibutuhkan serta membantu masyarakat, tetapi terkadang pemerintah kabupaten (kota) tertentu memiliki persepsi dan kebijakan tersendiri bahkan terkadang pembangunan menara telekomunikasi dianggap sebagai sebuah “kesempatan” untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh oknum-oknum pejabat tertentu dengan dalih kebijakan. Ada beberapa perizinan yang disyaratkan oleh pemerintah daerah untuk pendirian menara telekomunikasi, yaitu ; 1.

Izin Prinsip (Bupati / Wali Kota)

2.

Izin Peruntukan Lahan dari BPN

3.

Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika

4.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

5.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 37

http://gojavaraya.com/index.php/site-acquisition/mengurai-izin-mendirikan-bangunanmenara-telekomunikasi/938,diakses tanggal 21 Maret 2017


34

6.

Rekomendasi KKOP dari Otoritas Bandara/Dan Lanud (Kawasan Khusus)

7.

Izin Gangguan Tempat Usaha (HO)

8.

Rekomendasi Lingkungan Hidup atas UKL/UPL atau SPPL

9.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 38 Pengaturan mengenai perizinan pembangunan menara telekomunikasi

sebenarnya telah diatur dalam Peraturan sebagai berikut : Pertama, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Pada pasal 3 ayat (2) berbunyi : “Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku” Kemudian ayat (3) bebunyi : “Pemberian Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Selanjutnya pada pasal 8 :”Izin Mendirikan Menara di Kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Pasal 9 : “Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain: a. kawasan bandar udara/pelabuhan; b. kawasan pengawasan militer;

38

Ibid


35

c. kawasan cagar budaya; d. kawasan pariwisata; atau e. kawasan hutan lindung Kedua, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Nomor

:

18

Tahun

2009

;

07/PRT/M/2009

;

19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; 3/P/2009 , Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Pada pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Wlikota, kecuali untuk Propinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur.” Ayat (2) : “Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruan” Ayat (3) : “Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu” Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (2) : “Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : huruf (a). …….” huruf (g) “Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ;”


36

huruf (h) “Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset” Kemudian pasal 13 ayat (1) :”Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan : huruf (a) : “Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu memdukung beban antena; dan/atau” huruf (b) : “Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung antena.” Ayat (2) :”Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin” Selanjutnya dipertegas dengan pasal 15 ayat (3) :”Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi DKI Jakarta serta aparatnya dilarang memungut restribusi dan atau pungutan lainnya di luar restribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara.” Berdasarkan peraturan tersebut sebenarnya

telah jelas mengenai izin yang

disyaratkan serta restribusi yang diperbolehkan, dan untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada kedua peraturan tersebut secara keseluruhan. Dengan

demikian

sesungguhnya

pembangunan

menara

telekomunikasi

berdasarkan pada kedua peraturan tersebut seharusnya tidak serumit sebagimana fakta yang terjadi di beberapa daerah (kabupaten/kota) tertentu, yang mana


37

pemerintah daerah memiliki persepsi dan kebijakan sendiri mengenai syarat izin bagi pembangunan menara telekomunikasi. Dengan semakin meluasnya sosialisasi peraturan yang terkait pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, maka diharapkan dapat terwujud pemahaman bersama tentang perizinan yang disyaratkan untuk setiap pembangunan menara telekomunikasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menara dalam hal ini yang bersesuaian dengan izin mendirikan tower adalah sesuai dengan Permenkominfo 02/2008 Pasal 1 angka 3. Dikatakan bahwa menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 dari Permenkominfo 02/2008 dikatakan bahwa menara adalah telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Dengan demikian tower telekomunikasi dalam hal ini termasuk menara. 39 Bahwasanya tower telekomunikasi harus digunakan secara bersama dan berkesinambungan

demi

efisiensi

dan

efektifitas.

Pembangunan

tower

telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh pihak penyelenggara telekomunikasi, atau penyedia menara atau kontraktor menara. Izin mendirikan tower harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu pembangunan menara harus sesuai dengan standart demi kemanan bersama. 39

http://www.dct.co.id/home/artikel/277-ketentuan-izin-mendirikan-towertelekomunikasi-di-indonesia.html, diakses tanggal 12 Maret 2017.


38

Terkait dengan izin mendirikan menara, beberapa hal yang menyangkut aspek keamanan secara umum diantaranya : 1. Kekuatan tower telekomunikasi, yaitu harus stabil dan kuat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah tempat/ space, ketinggian tower telekomunikasi, struktur tower, rangka struktur tower, pondasi, serta harus memperhitungkan kecepatan angin. 2. Fasilitas pendukung tower/ menara, yaitu selain memiliki identitas hokum yang jelas juga harus melihat faktor pentanahan (grounding), catu daya, alat penangkal petir, lampu halangan penerbangan , serta marka halangan penerbangan. 3. Identitas yang jelas dari nama pemilik menara. Agar jika terjadi sesuatu akan mudah dilakukan penelusuran. Dalam izin mendirikan tower, yang termasuk identitas diantaranya nama pemilik menara, lokasi menara atau tower, ketinggian menara, tahun pembuatan dan pemasangan menara, kontraktor menara serta beban maksimum menara. 40 Dengan demikian yang terikat dengan peraturan izin mendirikan tower diantaranya izin mendirikan tower triangle, syarat mendirikan tower telkomsel maupun segala bentuk tower telekomunikasi yang sesuai dengan definisi diatas.Sedangkan yang terkait dengan penggunaan tower untuk kepentingan bersama jika hendak melakukan kerjasama pemakaian bersama, ketentuan harga sewa tower bts biasanya berhubungan dengan pemilik tower. 40

Ibid


39

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta

dalam

penyelenggaraan

telekomunikasi,

penguasaan

teknologi

telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan startegis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pengaturan pendirian dan penggunaan BTS diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor:

07/Prt/M/2009; Nomor:

19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor:

3

/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. 41 Berdasarkan Perkominfo No. 02/2008 dan Peraturan Bersama Menteri, maka yang dimaksud denganmenara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah,atau bangunan yang merupakan 41

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c0b2f395e2d/pertanggungjawabanhukum-jika-menara-bts-roboh, diakses tanggal 21 Maret 2017.


40

satu kesatuan konstruksi denganbangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain

dan

konstruksinya

disesuaikan

sebagai

sarana

penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa BTS termasuk dalam kategori Menara, sehingga Perkominfo No. 02/2008 danPeraturan Bersama Menteri merupakan lingkup peraturan yang mengatur mengenai pendirian dan penggunaan BTS. Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M). Permohonan IMB-M diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota, dan terkecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka permohonan IMB-M diajukan kepada Gubernur. Terkait dengan pendirian BTS, maka yang harus diperhatikan adalah, bahwa permohonan IMB-M melampirkan (i) persyaratan administratif, dan (ii) persyaratan teknis. Persetujuan warga sebagaimana yang Anda tanyakan merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri. Namun, persetujuan tersebut bukan melingkupi persetujuan dari seluruh Rukun Tetangga (RT), melainkan hanya persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara. Pada dasarnya, kekhawatiran atas sambaran petir atau kegagalan bangunan Menara telah diakomodir dalam Perkominfo No. 02/2008 dan Peraturan Bersama Menteri. Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung, yang salah satunya


41

adalah penangkal petir. Selain itu, terdapat pula suatu pengaturan mengenai spesifikasi struktur Menara, yaitu spesifikasi struktur menara harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri, Menara disediakan oleh Penyedia Menara, dan pembangunannya dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pemilik dan penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab dalam hal terdapatnya kegagalan dari bangunan. Dengan demikian, apabila terdapat kegagalan bangunan atas Menara, maka pemilik dan penyedia jasa konstruksilah yang bertanggung jawab terhadap peristiwa kegagalan tersebut. Namun, apabila kegagalan bangunan tersebut disebabkan oleh kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dari pembangunan Menara, dan kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi, dengan dikenakan ganti rugi. Apabila kegagalan bangunan disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan merugikan pihak lain, maka pelaksana konstruksi bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dengan dikenakan ganti rugi. Pasal 11 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjelaskan: 1. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: a. Tata cara yang sederhana;


42

b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat. 3. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PP. Disamping itu terdapat juga di dalam PP No.52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di dalam Pasal 8 yaitu: 1. Penyelenggara

jaringan

telekomunikasi

dapat

menyelenggarakan

jasa

telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya. 2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada. 3. Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara

jaringan

telekomunikasi

wajib

mendapatkan

izin

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri. Di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor: 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Terdapat di dalam Bab III Pasal 4 yaitu tentang Perizinan Bangunan Menara :


43

1. Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/ Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur. 2. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang. 3. Pemberian Izin mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu Penyedia jasa telekomunikasi dan operator seluler harus melengkapi empat syarat untuk mendirikan menara telekomunikasi seluler sesuai peraturan yang berlaku. "Empat syarat yang harus dilengkapi itu adalah izin mendirikan bangunan, izin gangguan, melengkapi peralatan penangkal petir dan penyediaan genset secara mandiri 42. Sedangkan untuk kekuatan menara, kata dia, harus mampu menahan terpaan angin hingga 120 kilometer (km) per jam, sementara rata-rata kekuatan angin yang terjadi di Indonesia termasuk di Kaltim berkisar 60 kilometer per jam. Kekuatan menara juga harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan tertentu. Menara tersebut di satu sisi menunjukkan pelayanan operator seluler kepada pelanggan yang semakin meningkat karena sesuai dengan kebutuhan. Namun di sisi lain, ada juga yang tidak indah dalam estetika tata kota, sisi keamanan perhubungan serta lingkungan sekitar.

42

http://www.antarakaltim.com/berita/6660/kadiskominfo-pembangunan-menara-haruspenuhi-empat-syarat, diakses tanggal 12 Maret 2017


44

Oleh karena Penyenggaraan menara telekomunikasi terkait dengan beberapa instansi Pemerintahan tanggal 30 Maret 2009, diterbitkan peraturan bersama dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18/2009, Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum

No.07/PRT/M/2009,

Peraturan

Menkominfo

No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal No.3/P/2009

mengenai

pedoman

Pembangunan

dan

Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi.Peraturan Bersama itu mengatur bahwa izin pembangunan menara telekomunikasi diberikan oleh Bupati atau Walikota yang mengepalai pemerintahan lokal di Indonesia, dan gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.Peraturan Bersama itu juga memuat standar pembangunan dan mensyaratkan agar menara telekomunikasi dibangun untuk dapat digunakan bersama oleh para penyedia layanan telekomunikasi.Pemilik menara telekomunikasi diizinkan untuk mengenakan biaya tertentu, yang dinegosiasikan dengan merujuk pada biaya terkait dengan biaya investasi dan operasional, pengembalian investasi dan keuntungan.Tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli terkait kepemilikan dan pengelolaan menara telekomunikasi. 43 Selain hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku penyelenggara telekomunikasi, Pemerintah juga memberikan batasan atau pengecualian sebagai berikut.

43

http://www.telkom.co.id/UHI/CDInteraktif2013/ID/0117_dasar%20hukum.html,diakses tanggal 21 Maret 2017.


45

1. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. 44 2. Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. 45 3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke

jaringan

telekomunikasi,

akses

ke

jasa

telekomunikasi, dan/atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus. 46 4. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan

fisik

dan

elektromagnetik

terhadap

penyelenggaraan

telekomunikasi. 47 5. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. 48 Dalam

mengatur

penyelenggaraan

telekomunikasi,

Pemerintah

selain

menerbitkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, juga menerbitkan

Peraturan

Pemerintah

No.

52

Tahun

2000

tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi, sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah tersebut memberi penjelasan yang lebih lengkap seputar 44

Ps. 10 ayat (1). UU No. 36 Tahun 1999 Ibid, Pasal 21 46 Ibid, Pasal 22 47 Ibid, pasal 38 48 Ibid, Pasal 40 45


46

penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Di samping itu, Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001 (yang kemudian telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 06/P/M.KOMINFO/04/2008). Keputusan Menteri ini menjabarkan lebih terperinci mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Di pihak lain, untuk

mengatur

lebih

terperinci

mengenai

penyelenggaraan

jasa

telekomunikasi, maka diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2004.


BAB II PENGATURAN HUKUM PEMBANGUNAN MENARA TOWER OPERATOR TELEKOMUNIKASI MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 36 TAHUN 1999

Recommend Documents