PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 1999 Oleh:
Suyatna Abstrak Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 UndangUndang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Upaya hukum yang dilakukan wartawan jika mendapatkan halangan dalam mencari, meliput dan menyampaikan berita atau informasi pertama kali dilakukan yaitu dengan melaporkannya kepada Dewan Pers yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana pasal 15 Undangundang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur fungsi dan wewenang Dewan Pers. Disamping itu upaya lain yang dapat dilakukan wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat sebagaimana dalam pasal 17 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang peran serta masyarakat untuk terwujud kerjasama yang baik antara wartawan dengan masyarakt sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang diperoleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Didalam kode etik jurnalistik wartawan juga telah mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan jurnalistik. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan Abstract Forms of legal protection for journalists in carrying out the profession that is the Law. 40 of 1999 on the Press and Journalist Code of Ethics Indonesia. Article 8 of Law no. 40 of 1999 set firmly that in carrying out his profession reporters get legal protection. While Article 18 of Law No.. 40 of 1999 to regulate the provision of criminal sanctions against any person who knowingly unlawfully impede the functions, duties and the role of journalists in accordance with the rights and obligations governed by the provisions of the legislation. With the existence of these laws is a form of legal protection for journalists in theirprofession. Remedies that can be done to gain legal protection for journalists in their profession regulated in the Law. 40 Year 1999 on the Press. The efforts of the law reporters getting snag in finding, reporting and delivering the news or information was first done is to report to the Press Council has the authority to settle the case. As article 15 of Law No.. 40 of 1999 which regulates the functions and powers of the Press Council. Besides other efforts that can be done to get the legal protection of journalists is to increase participation and awareness, as in article 17 of Law no. 40 of 1999 which regulates the participation of the community to manifest good cooperation between journalists with masyarakt thereby reducing barriers to the journalists in their profession. In the code of conduct governing journalists have also been attempts to do for journalists to get legal protection in carrying out its duties and functions in journalistic activities. Keywords: Protection Law, Journalis
189
I.
dianggap merugikan
PENDAHULUAN
1.1
seseorang atau
golongan tertentu, sehingga hal tersebut
Latar Belakang Ketentuan pasal 28 Undang-
menuntut satu penyelesaian yang dapat
undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa
diterima oleh pihak terkait berdasarkan
kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
hukum dan keadilan.
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan
sebagainya
dengan
Undang-undang.
ditetapkan Pers
yang
Ekspresi
kebebasan
untuk
menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan
dengan
masalah
lain
meliputi media cetak, media elektronik
misalnya tentang hak pribadi untuk tidak
dan media lainnya merupakan salah satu
diberitakan. Demikian pula penyaluran
sarana
informasi, kendati dilandasi oleh itikad
untuk
mengeluarkan
pikiran
dengan lisan dan tulisan tersebut.
untuk menyampaikan informasi kepada
Menurut H.M Baharun kemerdekaan pers adalah perwujudan daripada kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 Undang undang Dasar 1945, dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasanpenjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan 1 bangsa dan negara.
masyarakat dapat berbenturan dengan
Di Dalam mengeluarkan pikiran
itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti
dengan lisan dan tulisan tersebut dapat
tidak bermasalah dalam pengelolaannya.
menimbulkan pergesekan antara pers
Hal tersebut khususnya sebagai akibat
dengan
dari persaingan media massa, yang
masyarakat.
Tumbuhnya
kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan
kesetaraan
menggunakan
berdasarkan Pancasila Undang
Dasar
hak
dan Undang-
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 Di Dalam bentuk yang lebih konkrit,
penyaluran
informasi
yang
berwujud dalam media massa dan pers
pergesekan tersebut dapat disebabkan
mengharuskan
karena akibat dari sajian tulisan yang
berlindung di balik kebebasan untuk
1
H. M Baharun, Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis, Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah,1997, hal. 6.
menyampaikan
pengelolaanya
informasi
yang
tersebut
bersaing dengan sesamanya, sehingga
190
mendatangkan
masalah
baru
yaitu
munculnya pemberitaan media massa
lain berupa pemukulan, perampasan atau pengerusakan pada kamera.
yang dirasakan tidak sesuai dengan
Beberapa hal yang merugikan
kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi,
wartawan
sebagaimana
maka
dicontohkan
di
akan
dapat
mendatangkan
atas,
telah merupakan
kerugian khususnya kerugian moral para
sekelumit gambaran bahwasannya tugas
warga masyarakat baik yang menjadi
wartawan dalam mencari, menghimpun,
objek pemberitaan maupun secara tidak
dan menyampaikan suatu berita atau
langsung berhubungan dengan berita
informasi sangatlah berat, oleh karena
tersebut.
itu kemerdekaan pers yang diemban
Pada
dasarnya
perlu
adanya
seorang wartawan seringkali berbenturan
keseimbangan pemberitaan dalam pers
dengan hak azasi manusia. Sehubungan
yang dalam penulisannya dilakukan oleh
dengan tugas, kewajiban dan tanggung
wartawan atau disebut juga dengan kuli
jawab wartawan dalam menjalankan
tinta. Keseimbangan tersebut artinya
kegiatan jurnalistik dengan berbagai
wartawan sebagai pencari berita harus
kemungkinan timbulnya kendala dalam
menulis
dan
menjalankan
kepada
masyarakat
menyampaikan sesuai
berita dengan
tugasnya
wartawan
perlu
keadaan di lapangan. Di samping itu,
perlindungan hukum.
berita tersebut tidak merugikan bahkan
Terkait
bertentangan dengan hukum dan hak
hukum
azasi manusia dalam tatanan kehidupan
menjalankan
bermasyarakat.
dipandang
Dalam melaksanakan kegiatan
tersebut, mendapatkan
dengan
terhadap
perlindungan
wartawan
kegiatan perlu
dalam
jurnalistik,
untuk
dilakukan
penelitian dengan judul “Perlindungan
jurnalistik, tidak sedikit wartawan yang
Hukum
Bagi
Wartawan
Dalam
mengalami beberapa kendala, berupa
Menjalankan Profesi Menurut Undang-
berbagai tindakan bahkan rintangan dari
Undang No.40 Tahun 1999 ”
berbagai pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan wartawan tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Berbagai kendala atau rintangan yang
Berpijak
dihadapi oleh wartawan tersebut, antara
pada
uraian
latar
belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
191
1. bagaimana
bentuk
perlindungan
harus dilaksanakan dengan tanggung
hukum terhadap wartawan dalam
jawab sosial serta jiwa Pancasila demi
menjalankan profesi ?
kesejahteraan dan keselamatan bangsa
2. bagaimana
upaya
wartawan
hukum
untuk
perlindungan
bagi
dan negara.
memperoleh
hukum
dalam
menjalankan profesi ?
Hal ini sebagaimana juga diatur dalam tujuan dan nama dari Artikel ke19
Deklarasi
Hak
Asasi
Manusia
Universal yang berbunyi : II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Profesi. Seorang menjalankan manifestasi
wartawan
dalam
profesinya
adalah
dari
kebebasan
pers
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyebutkan
bahwa
tujuan
dibentuknya negara adalah
“Untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menjadi komitmen dasar yang harus diwujudkan oleh negara. Asas
kemerdekaan
Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi : hak ini termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa diganggu dan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan, melalui media tanpa mempertimbangkan batasanbatasan. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas bahwasannya artikel 19 ini bekerja adil dan sistematis untuk menentang segala tindak penyensoran diseluruh dunia. Lembaga ini bekerja atas nama korban-korban penyensoran orang perorang yang diserang secara fisik, terbunuh, dipenjara, pekerjaan; media cetak atau penyiaran yang disensor, dilarang atau diancam; organisasi, termasuk kelompok politik atau serikat dagang yang dilecehkan, ditekan atau dibungkam.2
dan Demikian
kebebasan pers adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dan sesungguhnya kemerdekaan pers adalah satu ciri negara hukum
yang
dikehendaki
penjelasan-penjelasan
oleh
Undang-undang
Dasar 1945. Maka sudah barang tentu bahwasannya
kemerdekaan
pers
itu
halnya
dengan
wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, banyak menemui dan mengalami atau
berbagai
kendala-kendala
hambatan-hambatan
untuk
mendapatkan berita atau informasi yang 2
Ibid, hal. 88.
192
merupakan hak setiap warga masyarakat
jaminan perlindungan pemerintah dan
untuk mengetahuinya. Oleh karena itu
atau masyarakat kepada wartawan dalam
wartawan dalam menjalankan profesinya
melaksanakan fungsi, hak, kewajiban
membutuhkan
hukum
dan peranannya sesuai dengan ketentuan
sedang
peraturan
sehingga
perlindungan
informasi
dihimpunnya
yang
dapat
benar-benar
tersalurkan kepada warga masyarakat. Dengan hambatan
adanya
bagi
yang
berlaku. Bedasarkan pada ketentuan di
hambatan-
atas dapatlah disimpulkan bahwasannya
untuk
dengan lahirnya Undang-undang No. 40
fungsinya
Tahun 1999 tentang pers, wartawan
profesinya,
dalam menjalankan tugas, fungsi dan
merupakan petunjuk bahwa perjuangan
peranannya dalam menjalankan kegiatan
menegakkan
jurnalistik
melaksanakan dalam
wartawan
perundang-undangan
tugas
dan
menjalankan
kemerdekaan
pers
di
telah
mendapatkan
Indonesia masih membutuhkan waktu
perlindungan hukum secara khusus.
yang cukup panjang. Namun dengan
Undang-Undang inilah yang berlaku
lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun
sekarang
1999
berarti
perubahan yang mendasar atas Undang-
perlindungan hukum terhadap wartawan
undang No. 11 Tahun 1966 tentang
mengalami
yang
ketentuan-ketentuan
lebih
sebagaimana
mana
tentang
pers,
banyak
ini
kemajuan,
Undang-Undang
mempertegas
lagi
ini
tentang
adanya
perlindungan hukum terhadap wartawan dalam
menjalankan
sebagaimana
diatur
profesinya,
dalam
pasal
8
yang
telah
memuat
berbagai
Pokok diubah
Pers dengan
Undang-undang No 4 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Wartawan sebagai bagian dari kehidupan
masyarakat,
juga
terikat
Undang-undang No. 40 Tahun 1999
dengan norma yang bersifat umum.
disebutkan bahwa dalam melaksanakan
Norma yang besifat umum tersebut
profesinya
antara lain hukum
perlindungan
wartawan hukum.
mendapatkan Adapun
perdata, hukum
yang
pidana dan atau norma hukum yang lain,
dimaksud dengan perlindungan hukum
dimana semua warga negara harus
sebagaimana dalam penjelasan pasal 8
mentaatinya.
Undang-undang No. 40 Tahun 1999
dalam ketentuan Undang-undang No. 40
sebagaimana tersebut di atas adalah
Tahun 1999 Tentang Pers telah mengatur
Akan
tetapi
bilamana
193
secara khusus bagi wartawan dalam
bagi seluruh wartawan atau insan pers di
menjalankan profesinya, maka ketentuan
bumi persada ini.
yang
bersifat
umum
tersebut
Berdasarkan tersebut,
asas “lex spesialis derogat lex generalis
wartawan, apabila dilanggar oleh sumber
“ artinya undang-undang yang bersifat
berita,
masyarakat,
khusus
hukum
yang lain, pelanggar dapat
undang-
undang yang bersifat umum.
hak
yang
pendapat
dikesampingkan, hal ini sesuai dengan
mengesampingkan
maka
pada
ataupun
dimiliki
subyek
dikenai sanksi pidana. Setiap orang yang
Menurut hasil interview penulis
secara melawan hukum dengan sengaja
dengan salah satu wartawan di Surya
melakukan
Jember, yang menyatakan bahwa dengan
menghambat
lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun
pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan 3
1999
wartawan
Undang-undang No. 40 Tahun 1999,
ibaratnya mendapatkan suatu payung
dipidana paling lama 2 tahun, atau denda
yang akan melindunginya dari curahan
paling banyak Rp 500 juta. Dengan
air
demikian wartawan dalam menjalankan
Tentang
Pers
hujan, artinya
ini,
dengan
lahirnya
tindakan yang berakibat atau
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 ini
profesinya
wartawan
hukum yang jelas.
mendapatkan
perlindungan
hukum dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala
dalam
menjalankan
profesinya. 3
perlindungan
Wartawan dalam menjalankan profesinya selain diatur oleh Undangundang No.40 Tahun 1999, juga diatur
Berpijak pada uraian tersebut dapat
mempunyai
menghalangi
disimpulkan
bahwa
dengan
dan terikat oleh Kode Etik Jurnalistik Wartawan
Indonesia.
Sebagaimana
lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun
dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang
1999 ini merupakan bentuk perlindungan
No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa
hukum
dalam
wartawan memiliki dan menaati kode
menjalankan profesinya. Atau dengan
etik jurnalistik. Menurut penjelasan pasal
kata lain wartawan dalam menjalankan
7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun
profesinya mendapatkan payung hukum
1999 ini yang dimaksud dengan kode
yang mana selama ini menjadi harapan
etik jurnalstik adalah kode etik yang
bagi
wartawan
disepakati 3
2005.
Wawancara dengan Wartawan Surya, Tanggal 2 Mei
organisasi
wartawan
dan
ditetapkan oleh Dewan Pers. Oleh
194
karena
itu
melaksanakan
wartawan tugas,
dalam
fungsi,
dan
media cetak maupun wartawan media elektronik.4
peranannya harus berlandaskan pada
Berpijak
pada
pernyataan
peraturan perundangan serta Kode Etik
tersebut bahwa wartawan yang dalam
Jurnalistik
menyampaikan
yang
mengatur
tentang
berita
baik
melalui
wartawan dan pers dalam menjalankan
media cetak ataupun media elektronik
profesinya.
adalah sama kedudukannya. Karena hal
Selain daripada itu wartawan
ini berhubungan dengan pengertian pers
dalam melaksanakan tugas dan fungsi
itu sendiri dalam ketentuan umum UU
jurnalistiknya juga terikat oleh rasa
Pasal 2 No.40 Tahun 1999 yang
tanggung jawab yuridis berupa Peraturan
dimaksud pers adalah lembaga sosial dan
Dasar
wahana
(PD)
dan
Peratutan
Rumah
komunikasi
massa
Tangga (PRT) Organisasi Profesi satu-
melaksanakan
satunya bagi wartawan Indonesia yakni
meliputi
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
memiliki, menyimpan, mengolah, dan
Peraturan tersebut mengikat seluruh
menyampaikan informasi baik dalam
wartawan Indonesia. Akan tetapi setiap
bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan
Kantor redaksi media massa baik media
gambar, serta data dan grafik maupun
cetak ataupun media elektronik memili
dalam
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah
menggunakan
Tangga tersendiri.
elektronik, dan segala saluran yang
Menurut Bpk. Andung selaku pimpinan
redaksi
kegiatan
yang
mencari,
bentuk
jurnalstik memperoleh,
lainnya
media
cetak,
dengan media
tersedia. Sedangkan wartawan adalah
Radar
jember
orang yang secara terus menerus dan
Wartawan
dalam
teratur melakukan kegiatan jurnalistik.
menjalankan profesinya terikat dengan
Oleh karena itu kedudukan wartawan di
peraturan perundangan, dalam hal ini
dalam Undang - Undang No. 40 Tahun
undang-undang
1999
mengatakan
No.40
tahun
1999
baik
wartawan
yang
tentang pers, juga terikat dengan Kode
menyampaikan berita melalui media
Etik Wartawan Indonesia baik wartawan
cetak ataupun media elektronik adalah
4 Wawancara dengan Bapak Andung, Pimpinan Redaksi Redaksi Radar Jember, Tanggal 9 Mei 2005.
195
sama, serta harus berlandaskan dan
nama
dan
identitasnya
sepanjang
melaksanakan kode etik jurnalistik.
menyangkut fakta dan data bukan opini.
Hak dan kewajiban Wartawan
Apabila nama dan identitas sumber
dalam menjalankan profesinya telah
berita tidak disebutkan, segala tanggung
mendapatkan perlindungan hukum yang
jawab
diatur dalam Undang-Undang No.40
bersangkutan.
Tahun 1999, salah satunya hak dari
ada
pada
Menurut
wartawan
Bapak
Kun
yang
Wasis
wartawan tersebut adalah hak tolak
selaku redaksi pelaksana dari redaksi
sebagaimana telah diatur dalam pasal 1
radar jember berpendapat bahwa hak
ayat 10 Undang-undang No. 40 tahun
tolak yang dimiliki oleh wartawan
1999
merupakan hak yang dilindungi oleh
tentang
pers.
Adapun
yang
dimaksud dengan hak tolak adalah hak
undang-undang,
wartawan
untuk
mengungkapkan identitas sumber berita
menolak mengungkapkan nama dan atau
yang harus dirahasiakannya. Beliau juga
identitas lainnya dari sumber berita yang
mengatakan
harus dirahasaikannya. Selain itu Hak
mengungkapkan
tolak tersebut diatur pula dalam pasal 4
beritanya demi kepentingan penyidikan,
ayat 4 Undang-undang No. 40 tahun
wartawan
1999 tentang pers,disebutkan bahwa :
Undang-undang No. 40 Tahun 1999
Dalam
mempertanggungjawabkan
Tentang Pers. Akan tetapi wartawan
pemberitaan di depan hukum, wartawan
akan mengungkapkan identitas sumber
mempunyai Hak Tolak. Di dalam Kode
berita tersebut jika telah ada penetapan
Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia,
dari Pengadilan Negeri, bahwasannya
juga mengatur mengenai hak tolak
wartawan
sebagai salah satu hak dari wartawan
identitas sumber berita tersebut demi
dalam
kepentingan penyidikan.5
karena
profesinya,
menjalankan
profesinya,
sebagaimana termaktub dalam pasal 14 Kode
Etik
Jurnalistik
Wartawan
Indonesia disebutkan bahwa :
untuk
jika
tidak
wartawan identitas
tetap
harus
harus sumber
berpegang
teguh
mengungkapkan
Berpijak pada uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hak dan kewajiban
seorang
wartawan
Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut
5 Wawancara dengan Bapak Kun Wasis, Redaksi Pelaksana Radar Jember, Tanggal 10 Mei 2005.
196
memperoleh perlindungan hukum. Salah
dengan penuh rasa tanggung jawab dan
satu hak tersebut adalah hak tolak
bijaksana
sebagai
dari
tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau
menjalankan
gambar, yang dapat membahayakan
sebagaimana
keselamatan
salah
wartawan profesinya,
satu
dari
dalam hal
ini
hak
mempertimbangkan
dan
dimaksud pada pasal 4 ayat 4 Undang-
persatuan
undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
menyinggung
yang
kepercayaan
berbunyi
:
Dalam
dan
patut
keamanan
negara,
kesatuan
bangsa,
perasaan dan
agama,
keyakinan
suatu
mempertanggungjawabkan pemberitaan
golongan yang dilindungi oleh Undang-
di depan hukum, wartawan mempunyai
undang. Sedangkan pasal 3 Kode Etik
hak tolak. Namun berdasarkan hasil
Jurnalistik Wartawan Indonesia berbunyi
wawancara sebagaimana terurai di atas,
wartawan Indonesia tidak menyiarkan
tidak menutup kemungkinan bahwa
berita,
wartawan akan mengungkapkan identitas
menyesatkan, memutarbalikkan fakta,
dari sumber berita jika ada penetapan
bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi
dari
berlebihan.
Pengadilan
Negeri
demi
kepentingan hukum.
memiliki
atau
Berdasarkan
Wartawan dalam menjalankan profesinya
tulisan
batasan
dalam
gambar
pada
yang
ketentuan
tersebut, adanya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
mencari, menghimpun suatu berita atau
Jurnalistik
informasi. Sebagaimana dalam pasal 13
memberikan batasan bagi wartawam
a Undang-undang No 40 Tahun 1999
baik
tentang
elektronik
pers
disebutkan
bahwa
Wartawan
media
cetak
dalam
Indonesia
maupun menyajikan
media suatu
perusahaan pers dilarang memuat iklan
berita atau informasi kepada masyarakat
yang berakibat merendahkan martabat
dengan penuh tanggung jawab dan
suatu agama dan atau mengganggu
menghormati serta menjunjung tinggi
kerukunan hidup antar umat beragama,
kehidupan
serta
menyiarkan berita, tulisan atau gambar
bertentangan
dengan
rasa
kesusilaan masyarakat;
Wartawan
dengan
tidak
yang merugikan dan membahayakan
Ketentuan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik
pribadi
Indonesia
disebutkan bahwa wartawan Indonesia
keselamatan persatuan
dan dan
keamanan
negara,
kesatuan
bangsa,
menyinggung agama, kepercayaan dan
197
keyakinan
suatu
golongan
yang
dilindungi oleh Undang-undang.
Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan
dan
penetapan
sanksi
Undang-undang No. 40 tahun
pelanggaran kode etik jurnalistik ini
1999 tentang pers mengatur tentang
adalah sepenhnya hak organisasi dari
bentuk-bentuk
persatuan wartawan Indonesia (PWI)
perlindungan
hukum
terhadap wartawan dalam menjalankan
dan
profesinya.
sebagaimana
Kehormatan PWI. Tidak satu pihakpun
termaktub dalam pasal 8 yang mengatur
diluar PWI yang dapat mengambil
tentang perlindungan hukum, pasal 10
tindakan terhadap wartawan Indonesia
Undang-undang No. 40 Tahun 1999
dan atau medianya berdasarkan pasal-
disebutkan bahwa : perusahaan pers
pasal dalam kode etik jurnalistik ini.
Hal
memberikan
ini
kesejahteraan
dilaksanakan
oleh
Dewan
kepada
Selain pasal tersebut di atas,
wartawan dan karyawan pers dalam
terdapat pula pasal-pasal yang mengatur
bentuk kepemilikan saham dan atau laba
perlindungan hukum bagi wartawan
bersih
kesejahteraan
yaitu antara lain pada pasal 2, 3, 4, 5, 7,
lainnya. Pasal 18 Undang-undang No. 40
10 Kode Etik Jurnalistik Wartawan
Tahun 1999 yang mengatur tentang
Indonesia.
serta
bentuk
ketentuan-ketentuan pidana jika terjadi pelanggaran
yang
dilakukan
secara
3.2
Upaya Hukum Bagi Wartawan
melawan
hukumdengan
menghambat
Untuk
wartawan
dalam
menjalankan
Perlindungan
profesinya.
Memperoleh Hukum
Dalam
Menjalankan Profesi.
Selain Undang-undang No. 40
Wartawan merupakan salah satu
tahun 1999 tentang pers, Kode Etik
profesi yang sangat beresiko tinggi,
Jurnalistik Wartawan Indonesia juga
mengingat
mengatur
bentuk-bentuk
profesinya
perlindungan hukum terhadap wartawan
mengalami
dalam
terkadang menjadi korban fisik maupun
terhadap
melaksanakan
tugas
dan
dalam seorang
menjalankan wartawan
hambatan-hambatan
dalam
mencari,
kerap dan
fungsinya dalam menjalankan tugas
nonfisik
meliput,
jurnalistiknya. Menurut pasal 17 Kode
menghimpun dan demi mendapatkan
Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia
sebuah berita atau informasi untuk
disebutkan sebagai berikut :
disampaikan kepada masyarakat umum.
198
Lahirnya Undang-Undang No. 40
c. menetapkan
tahun 1999 tentang pers ini, wartawan merasa
kemerdekaan
pers
telah
dan
mengawasi
pelaksanaan kode etik jurnalistik; d. memberikan
pertimbangan
dan
diberikan perlindungan hukum
bagi
mengupayakan
wartawan
misi,
pengaduan masyarakat atas kasus-
fungsi, dan tugasnya dapat terlaksana
kasus yang berhubungan dengan
sebagaimana semestinya. Oleh karena itu
pemberitaan pers;
dalam
menjalankan
penyelesaian
berbagai upaya dilakukan oleh wartawan
e. mengembangkan komunikasi antara
untuk mendapatkan perlindungan hukum
pers, masyarakat, dan pemerintah;
dengan
berpedoman pada
perundang-undangan
yang
peraturan
f. memfasilitasi organisasi-oraganisasi
berlaku,
pers dalam menyusun peraturan-
khususnya Undang-undang No. 40 tahun
peraturan
1999 tentang pers ini, serta berpedoman
meningkatkan
pada kode etik waratawan itu sendiri
kewartawanan;
sebagaimana pasal 7 ayat 2 Undang-
dibidang
pers
kualitas
dan profesi
g. mendata perusahaan pers.
undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan
Upaya lain yang dapat dilakukan
bahwa wartawan memiliki dan menaati
oleh
kode etik jurnalistik.
perlindungan hukum antara lain dengan
Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-
wartawan
membangun
untuk
mendapatkan
kesadaran untuk
kepada
umndang No. 40 Tahun 1999 disebutkan
masyarakat
mengakui
akan
bahwa dalam upaya mengembangkan
pentingnya peranan masyarakat bagi
kemerdekaan pers dan meningkatkan
wartawan dalam menjalankan kegiatan
kehidupan pers nasional, dibentuk dewan
jurnalistiknya.
pers yang independen. Sedangkan pada
Pasal 17 ayat 1 Undang-undang
pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 40
No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Tahun 1999 disebutkan bahwa Dewan
berbunyi masyarakat dapat melakukan
Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai
kegiatan
berikut :
kemerdekaan pers dan menjamin hak
a. melindungi kemerdekaan pers dari
memperoleh informasi yang diperlukan.
campur tangan pihak lain; b. melakukan
pengkajian
pengembangan kehidupan pers;
Upaya untuk
untuk
yang
wartawan
dapat
selain
mengembangkan
dilakukan dalam
oleh
ketentuan
Undang-undang No. 40 Tahun 1999
199
Tentang Pers juga mengupayakan untuk
III.
PENUTUP
mendapatkan pengakuan dari masyarakat
3.1.
Kesimpulan
Sebagaimana
interview
Berdasarkan hasil penelitian dan
dengan Bapak Kun Wasis selaku redaksi
pembahasan pada bab-bab sebelumnya
pelaksana dari redaksi radar jember
dapat
menyatakan adanya Undang-undang No.
berikut :
40 Tahun 1999 Tentang Pers masih
1) Bentuk perlindungan hukum bagi
belum cukup dalam hal memberikan
wartawan dalam menjalankan profesi
perlindungan hukum terhadap wartawan.
yaitu adanya Undang-Undang No. 40
Karena meskipun dalam undang-undang
Tahun 1999 tentang Pers dan Kode
tersebut diatur tentang perlindungan
Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.
hukum terhadap pers, dan kemerdekaan
Pasal 8 Undang-undang No. 40
pers
Tahun 1999 mengatur secara tegas
dapat
hasil
dikatakan
bebas
dan
diambil
kesimpulan
bertanggung jawab, akan tetapi dalam
bahwa
kenyataannya kemerdekaan pers masih
profesinya wartawan mendapatkan
kurang bebas hal ini dikarenakan kurang
perlindungan
adanya
masyarakat
pasal 18 Undang-undang No. 40
terhadap pentingnya penyampaian berita
Tahun 1999 mengatur ketentuan
atau informasi. Jika masyarakat memiliki
pidana dengan memberikan sanksi
kesadaran dan turut berperan serta
terhadap barang siapa yang dengan
membantu
sengaja
kesadaran
melaksanakan dalam
dari
wartawan fungsi
menjalankan
dan
dalam tugasnya
melaksanakan
hukum.
Sedangkan
melawan
hukum
menghambat fungsi, tugas dan peran
dan
wartawan sesuai dengan hak dan
memberikan pengakuan akan profesi
kewajiban yang diatur oleh ketentuan
wartawan yang memiliki resiko yang
perundangan.
tinggi
dapat
undang-undang tersebut merupakan
memperoleh dan menikmati informasi
suatu bentuk perlindungan hukum
sebagai haknya sebagaimana mestinya. 6
bagi wartawan dalam menjalankan
sehingga
profesinya
dalam
sebagai
masayarakat
Dengan
adanya
profesinya. 2) upaya hukum yang dapat dilakukan 6
Wawancara dengan Bapak Kun Wasis, Redaksi Pelaksana Radar Jember, Tanggal 10 Mei 2005.
untuk
mendapatkan
perlindungan
200
hukum
bagi
wartawan
dalam
untuk
mendapatkan
perlindungan
menjalankan profesinya telah diatur
hukum dalam menjalankan tugas dan
dalam Undang-undang No. 40 Tahun
fungsinya dalam kegiatan jurnalistik.
1999 Tentang Pers. Upaya hukum yang
dilakukan
mendapatkan
wartawan halangan
jika
3.2. Saran-saran
dalam
Berdasarkan kesimpulan yang
mencari, meliput dan menyampaikan
telah dikemukakan di atas maka saya
berita atau informasi pertama kali
memberikan saran-saran sebagai berikut
dilakukan
1.
yaitu
dengan
Dalam menjalankan kemerdekaan-
melaporkannya kepada Dewan Pers
nya pers hendaknya memperhatikan
yang mempunyai wewenang untuk
norma-norma
menyelesaikan
tersebut.
masyarakat,
Undang-
menghalalkan segala cara untuk
Sebagaimana
perkara pasal
15
yang
berlaku
tidak
di
boleh
undang No. 40 Tahun 1999 yang
mendapatkan
mengatur
diinginkan, dan pers hendaknya
fungsi
dan
wewenang
berita
Dewan Pers. Disamping itu upaya
lebih
lain yang dapat dilakukan wartawan
dalam
untuk
mendahulukan
mendapatkan
perlindungan
mengutamakan penyajian
yang
kebenaran
berita
serta
kepentingan
hukum adalah dengan meningkatkan
masyarakat. Wartawan membutuh-
peran
kan peran serta dan dukungan dari
serta
dan
kesadaran
masyarakat sebagaimana dalam pasal
masyarakat
17 Undang-undang No. 40 Tahun
pengakuan
1999 yang mengatur tentang peran
masyarakat
serta masyarakat untuk terwujud
meminimalisir adanya hambatan-
kerjasama
yang
antara
hambatan yang diperoleh wartawan
wartawan
dengan
masyarakt
baik dalam bentuk fisik maupun
sehingga
mengurangi
hambatan-
nonfisik
baik
hambatan yang diperoleh wartawan dalam menjalankan profesinya. Di
dengan dan
adanya
dukungan tersebut
dalam
dari akan
menjalankan
profesinya. 2.
Pemerintah dan aparat
penegak
dalam kode etik jurnalistik wartawan
hukum hendaknya tidak melakukan
juga telah mengatur tentang upaya
penekanan-penekanan
yang dapat dilakukan bagi wartawan
wartawan
untuk
terhadap melaksanakan
201
fungsi
dan
menjalankan wartawan
perannya
dalam
profesi.
mempunyai
Karena hak
Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
dan
memperoleh perlindungan hukum untuk mendapatkan informasi sesuai Aspek-aspek Hukumnya, Malang, Bayumedia. DAFTAR PUSTAKA Akbar Kurnia Wahyudi, 1999, Dimensi dan Perkembangan Pers di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Samsul Wahidin, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Pemberitaan Pers, Jakarta, Universitas Islam Indonesia. Totok
Djuroto, 2000, Managemen Penerbitan Pers, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
Edwar C. Smith, 1986, Pembredelan Pers Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Wina
Aramada, 1994, Menggugat Kebebasan Pers, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Eko Kahya, 2004, Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers, Bandung, Pustaka Bani Quraisy.
Zainal Arifin Emka, 2005, Wartawan Juga Bisa Salah, Surabaya, Stikosa-AWS.
H. M Baharun, 1997, Segi-Segi Hukum Kewartawanan Tanggung Jawab Yuridis Seorang Jurnalis, Pasuruan, PT. Garoeda Buana Indah.
Anonim, 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Yogyakarta, Seri Pustaka Yustitiia.
Dja’far Assegaf, 1983, Jurnalistik Masa Kini, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Kusman Hidayat, 1971, Dasar-dasar Jurnalistik/Pers, Pendidikan, Bandung, Pegawai Staf Departemen Penerangan.
Anonim, 2000, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Jakarta, Sinar Grafika.
Mulya Lubis, 1989, Realitas Untuk Mendapatkan Informasi Dan Komunikasi, Jakarta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.4 Tahun XIV Agustus. Oemar Seno Adji, 1977, Mass Media dan Hukum, Jakarta, Erlangga. Prija Djatmiko, 2004, Stategi Sukses Berhubungan Dengan Pers Dan 202
