BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Bandar Udara Menurut pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan, yang dimaksud

dengan

pengguna jasa Bandar Udara adalah setiap orang yang menikmati

pelayanan jasa Bandar Udara dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan Bandar Udara. Jasa kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Bandar Udara oleh penyelenggara Bandar Udara umum. Jasa kebandarudaraan yang terkait dengan pelayanan jasa kegiatan penerbangan terdiri dari: a.

Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);

b.

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);

c.

Pelayanan Jasa Pemakaian Counter;

d.

Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata.38

38

https://kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah_dalam_bidang_kebandarudara andaerah_dalam_bidang_kebandarudaraan.pdf diakses pada tanggal 09 juli 2013 pukul 11.03 wib

Universitas Sumatera Utara

1.

Hak pengguna jasa Bandar Udara: a.

Hak akan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;

b.

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan;

c.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;

d.

Hak untuk mendapatkan avokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

e.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan pengguna jasa;

f.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

2.

Kewajiban pengguna jasa Bandar Udara:39 a.

Membaca dan mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jasa itu sendiri;

b.

Beritikad baik. Dengan itikad baik kebutuhan pengguna jasa terhadap pelayanan barang dan jasa yang diinginkan terpenuhi dengan penuh kepuasan;

c.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

39

H. K. Martono, Op.cit, hlm 160


d.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa secara patut.

B.

Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Bandar Udara menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Dibentuknya Undang- Undang yaitu Undang-Undang

Nomor 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengandung arti bahwa hakhak konsumen sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam Undang –Undang. Yang akan dibahas oleh penulis adalah perlindungan hukum pengguna jasa Bandara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Istilah pengguna jasa atau konsumen menurut Hukum Perlindungan Konsumen yaitu:40 a.

Setiap Orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

b.

Setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

c.

Setiap

orang

alami

yang

mendapatkan

dan

menggunakan

barangdan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk

40

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta, 2002,

hlm 13.


diperdagangkan kembali (non-komersial). Dan materi perlindungan hukum yang diatur meliputi41: a.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara dan pengelola Bandar Udara yang terdiri dari tanggung jawab terhadap penumpang;

b.

Tanggung jawab terhadap barang, tanggung jawab terhadap keterlambatan (delay);

c.

Tanggung jawab asuransi;

d.

Penentuan ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh pengelola Bandar Udara atau perusahaan pengangkutan udara;

e.

Menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa yang mengalami kerugian, yaitu berupa upaya hukum melalui jalur pengadilan (litigation) dan upaya hukum di luar pengadilan (non litigation). Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum tersebut

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu berarti pengguna jasa mempunyai hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang menjadi kebutuhannya serta mempunyai hak untuk menuntut apabila dirugikan oleh pihak pengelola.Kepastian hukum tersebut secara umum bertujuan untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang 41

Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 444.


mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.42 Hukum perlindungan konsumen juga dapat diartikan sebagai bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidahkaidah

yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang

melindungi konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, yang mengatur lebih rinci asas-asas perlindungan bagi konsumen (pengguna jasa) sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen (pihak pengelola Bandar Udara). Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut terdapat 9 (sembilan) macam hak yang melekat pada konsumen, tetapi hanya 4 (empat) hak dasar yang diakui oleh Internasional yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk memilih (the right to choose), dan hak untuk didengar (the right to be heard). Hak-hak konsumen ini perlu diketahui oleh masyarakat luas sebgai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen.

42

Az. Nasution, Op.cit, hlm 22.


C.

Asas-Asas dan Sistem Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Bandar Udara 1.

Asas-asas perlindungan konsumen bagi pengguna jasa Bandar Udara Asas-asas yang dianut dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:43 a.

Asas manfaat Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b.

Asas keadilan Penerapan azas ini dapat dilihat di pasal 4 (empat) sampai 7 (tujuh) Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui azas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

43

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm 28.


c.

Asas keseimbangan Melalui penerapan azas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang dilindungi.

d.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen Diharapkan

penerapan

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. e.

Asas kepastian hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.

Sistem Perlindungan Konsumen dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Menurut

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen,

penyelesaian dari permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih jalan untuk memecahkan permasalahan mereka. Sistem penyelesaian dengan cara non peradilan bisa dilakukan melalui


Alternatif Resolusi Masalah di lokasi-lokasi yang baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui seperti Direktorat Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ketika kedua belah pihak telah memutuskan untuk melakukan penyelesaian non peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (Lembaga Peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri tuntutan mereka ke pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal. Alternatif Resolusi Masalah berdasarkan pertimbangan bahwa penyelesaian peradilan di Indonesia memiliki kecenderungan proses yang sangat formal. Sistem

Perlindungan

Konsumen

ini

mengandung

unsur

kepastian hukum karena jika dilihat kembali sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen dapat diketahui bahwa posisi lemah lebih mengarah kepada konsumen sehingga dijadikan lahan subur untuk merugikan pihak konsumen oleh produsen.44 Kesimpulannya, asas-asas perlindungan bagi pengguna jasa di Bandara tidak jauh berbeda dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Bandara dalam memberikan perlindungan konsumen atas pelayanan yang merugikan pengguna jasa dilakukan melalui saluran-saluran pengaduan yang 44

Ibid, hlm 31.


tersedia sehingga mampu merespon dengan cepat setiap aduan dan memberikan penyelesaian secara bijaksana.45 Tujuannya sendiri adalah untuk mendukung terciptanya aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa Bandara selama berada di kawasan Bandara.

D.

Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Bandar Udara Unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan konsumen pengguna jasa Bandar Udara adalah unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Sekalipun demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa ke semua Undang-Undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Karena itu, haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini di dalam kaidahkaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Sebagai akibat dari penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pulalah azas-azas dan unsur-unsur hukum

45

Sudargo Gautama, Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 21.


yang

terkandung

di

dalamnya

pada

berbagai

peraturan

dan/atau

perlindungan konsumen tersebut. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan umum adalah semua peraturan perundangan tertulis yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwenang untuk itu, baik dipusat maupun di daerah-daerah. Peraturan perundang-undangan itu antara lain adalah: 1.

2.

Di Pusat b.

Undang-Undang Dasar 1945;

c.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR);

d.

Undang-Undang;

e.

Keputusan Presiden;

f.

Peraturan Pemerintah;

g.

Peraturan Menteri.

Di Daerah f.

Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II);

g.

Surat Keputusan Gubernur;

h.

Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya.

Perundang-undangan umum ini dinyatakan sebagai Undang-Undang dalam arti materiil.46

46

Purnadi Purbacaraka, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung,

1979, hlm 12.


BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BANDAR UDARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PENGGUNA JASA BANDAR UDARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.

Standar Pelayanan Bandar Udara PT Angkasa Pura II (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandaraudaraan dan pelayanan jasa terkait Bandar Udara di Wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984. Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya


yang dimiliki perusahaan dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.47 Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan

nilai

perusahaan

dan

kepercayaan

para

pemangku

kepentingan perusahaan, termasuk masyarakat. Kiprah Angkasa Pura II (Persero) selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha uang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada Bandar Udara yang dikelolanya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Medan, Angkasa Pura melayani jasa informasi penerbangan untuk wilayah udara (Flight Infortmation Region / FIR) di Jakarta. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Angkasa Pura II telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai instansi. Angkasa Pura II juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan konsumen kepada pengguna jasa Bandar Udara, menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat umum dan lingkungan sekitar Bandar Udara melalui program Corporate Social Responsibility.

47

https://PT(Persero)AngkasaPuraII/CoC180707Final.doc diakses pada tanggal 14 juni 2013 pukul 18.45 wib.


Angkasa Pura II merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjalankan bisnis pelayanan jasa kebandarudaraan. Perusahaan

sangat

memahami

betul

pentingnya

menjaga

kualitas

performance perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Angkasa Pura II melalui berbagai penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lingkungan Bandar Udara berdampak terhadap tingkat kenyamanan yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna jasa Bandara. Sejalan dengan hal tersebut, Angkasa Pura II juga memberikan perlindungan konsumen atas pelayanan yang merugikan pengguna jasa. Angkasa Pura II melakukan pengembangan usaha dalam bidang jasa kebandarudaraan dan peningkatan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa

Bandara

melalui

penyelenggaraan

pelayanan-pelayanan

yang

menunjang jasa kebandaraudaraan. Pelayanan-pelayanan tersebut antara lain:48 1.

Pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan pesawat udara (PJP4U);

2.

Pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);

3.

Pelayanan jasa penerbangan (PJP);

4.

Pelayanan jasa Garbarata;

5.

Pelayanan jasa konter.

48

Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, CV Karya Gemilang, Jakarta, 2009, Hlm 69.


Dalam menjalankan usahanya, Angkasa Pura II selalu mematuhi dan mengikuti berbagai regulasi maupun standar yang mengikat terkait dengan pelayanan lalu lintas udara, baik yang berlaku secara internasional (International Civil Aviation Organization / ICAO) maupun standar tersebut diberlakukan, agar aspek keselamatan penerbangan terpenuhi sehingga semua pihak dapat merasakan kenyamanan dan ketenangan selama penerbangan. Dalam memaksimalkan pelayanan terbaik melalui penyediaan beragam pelayanan jasa penunjang Bandar Udara yang modern dengan ditunjang fasilitas berteknologi tinggi adalah komitmen Angkasa Pura II untuk mewujudkan kenyamanan bagi pengguna jasa selama berada di lingkungan Bandara. Angkasa Pura II mengusahakan pelayanan jasa yang menunjang bisnis jasa kebandarudaraan. Pelayanan jasa terkait Bandar Udara disediakan oleh Angkasa Pura II bertujuan untuk mendukung terciptanya aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa Bandara selama berada di kawasan Bandara. Pelayanan jasa terkait Bandar Udara tersebut diantaranya:49 1.

Penyewaan ruangan, gudang, lahan dan fasilitas lainnya;

2.

Kegiatan Konsesioner;

3.

Parkir Kendaraan;

49

Ibid, hlm 78.


4.

Pas Bandara dan penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pelayanan penunjang lainnya yang juga diupayakan oleh Angkasa Pura II antara lain:50 1.

Pelayanan Operasi Bandara;

2.

Pelayanan Penerbangan Haji;

3.

Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia;

4.

Pelayanan Kargo;

5.

Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Bandara;

6.

Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

7.

Pelayanan Penanggulangan Gawat Darurat.

Ad 1. Seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkutan udara yang semakin meningkat, berdampak pada lalu lintas para pengguna jasa Bandara yang menjadi begitu padat baik pada saat sebelum

penerbangan

(keberangkatan)

maupun

saat

setelah

penerbangan (kedatangan). Hal ini menuntut perlunya pengelolaan yang serius dan memadai. Angkasa Pura II

berupaya penuh untuk memberikan pelayanan

terbaik melalui pelayanan operasi Bandara dengan penambahan 50

Ibid, hlm 80.


berbagai fasilitas di lingkungan Bandara dan perluasan kawasan terminal termasuk pembangunan gedung atau bangunan terminal baru. Upaya yang dilakukan ini bertujuan supaya dapat menampung jumlah penumpang yang bertambah serta dapat menghadirkan kenyamanan bagi pengguna jasa Bandara. Penambahan dan perbaikan fasilitas Bandara yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah penambahan dan perbaikan kursi tunggu penumpang, garbarata, toilet, troli bagasi, konter check-in, konter pemeriksaan, fasilitas tempat ibadah seperti mushola dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Terkait dengan pengembangan kawasan terminal, Angkasa Pura II melakukan penambahan kapasitas Bandara diantaranya penambahan ruang yang mampu menampung peningkatan jmlah penumpang serta penataan ruangan yang memperlancar proses pemeriksaan dan memudahkan pengurusan administrasi penumpang. Melalui kerjasama dengan mitra binaan perusahaan, Angkasa Pura II juga menambah konter-konter jualan yang menyediakan berbagai kebutuhan para pengguna jasa Bandara. Dalam rangka menjaga kenyaman dan keindahan di lingkungan Bandara, Angkasa Pura II senantiasa memantau kebersihan kawasan Bandara dan melakukan program kebersihan Bandara. Ad 2. Jumlah Jamaah Haji Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peluang bisnis tahunan ini,


memotivasi

perusahaan

untuk

mengusahakan

jasa

pelayanan

penerbangan Haji yang terbaik. Pada tahun 2011, pelayanan penerbangan Haji berlangsung pada bulan Nopember atau musim Haji tahun 1432 H. Angkasa Pura melalui program pelayanan penerbangan Haji mengelola pemberangkatan maupun pemulangan Jemaah Haji. Penerbangan ini terbagi kedalam kelompok terbang (kloter) sebagaimana yang telah ditentukan oleh penyelenggara Jemaah Haji Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia). Bandarabandara

dibawah

pengelolaan

Angkasa

Pura

II

yang

menyelenggarakan program pelayanan penerbangan Haji tahun 2011 yaitu Soekarno-Hatta, Polonia, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau dan Sultan Mahmud Badaruddin II. Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan penerbangan Jemaah Haji, Angkasa Pura II terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta Jemaah Haji baik dari fasilitas maupun sumber daya manusia. Ad 3. Indonesia mempunyai jumlah tenaga kerja yang relatif banyak yang

tersebar

di

berbagai

negara,

dimana

sebagian

besar

memanfaatkan pelayanan jasa angkutan udara. Lalu lintas tenaga kerja Indonesia yang melalui pintu kedatangan maupun pintu keberangkatan Bandara yang dikelola oleh Angkasa Puara II menunjukkan


peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Selama tahun 2010, tenaga kerja Indonesia tercatat sebagai pengguna jasa Bandara terbesar kedua setelah wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Besarnya kontribusi para tenaga kerja Indonesia dalam menggunakan pelayanan jasa Bandar Udara membuat Angkasa Pura II berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan fasilitas kemudahan bagi TKI diantaranya adalah penyediaan jalur khusus keberangkatan dan kedatangan TKI, pusat pelayanan informasi TKI dan layanan angkutan darat bagi TKI yang pulang ke kampung.51 Angkasa Pura II juga memberikan perhatian khusus dan perlindungan bagi para TKI dari aksi-aksi penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Bandara. Dengan demikian, diharapkan para TKI merasa nyaman dan aman selama berada di Bandara. Ad 4. Bisnis pengiriman atau pengangkutan barang memiliki prospek usaha yang sangat strategis termasuk bisnis pengiriman barang melalui angkutan udara (kargo). Peluang bisnis yang strategis ini, dimanfaatkan oleh Angkasa Pura II dengan mengoperasikan terminal kargo dimulai sejak tahun 2007.

51

https://kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah_dalam_bidang_kebandarudara andaerah_dalam_bidang_kebandarudaraan.pdf diakses pada tanggal 16 Juni 2013 pukul 16.45 wib.


Perusahaan telah membentuk unit bisnis strategis yang mengelola pelayanan kargo di setiap Bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II. Dalam rangka memastikan terpenuhinya aspek kelancaran, keamanan dan keselamatan operasional pengiriman barang dari mulai proses penggudangan sampai dengan penerbangan, Angkasa Pura II melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang berlaku. Perusahaan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kargo di Bandara-Bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II seperti peningkatan kapasitas pergudangan kargo yang dapat menampung peningkatan volume transaksi. Ad 5. Angkasa Pura II memiliki komitmen yang tinggi atas terpenuhinya aspek keamanan dan keselamatan Bandara dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang dapat merugikan penumpang, pengguna jasa Bandara maupun perusahaan sendiri.52 Komitmen

perusahaan

tersebut

diwujudkan

dengan

adanya

penyediaan pelayanan keamanan dan keselamatan Bandara. Angkasa Pura II telah melengkapi Bandara-Bandara yang dikelolanya dengan fasilitas pengamanan yang modern dan berteknologi tinggi mulai dari peralatan X-Ray untuk pemeriksaan bagasi dan kargo, walk-through

52

https://PT(Persero)AngkasaPuraII/CoC180707Final.doc diakses pada tanggal 16 Juni 2013 pukul 17.00 wib.


dan handheld metal detector, sistem CCTV, pagar perimeter dan lainlain. Pada aspek kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di kawasan Bandara, perusahaan telah memberikan pelatihan baik yang bersifat pengetahuan sampai pada keterampilan teknis di lapangan. Hal ini bertujuan untuk membentuk personil keamanan yang handal dan

profesional

dalam

menjalankan

tugas-tugas

operasional

pengamanan Bandara. Sedangkan pada aspek kuantitas personil pengamanan Bandara, Angkasa Pura II juga melakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan dan standar pengamanan berlaku. Terkait dengan keamanan dan keselamatan Bandara, Angkasa Pura II juga selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberikan pelatihan kepada personil pengamanan Bandara maupun untuk menciptakan suasana Bandara yang aman dan nyaman. Ad 6. Angkasa Pura II sangat menyadari dalam pengelolaan bisnis jasa kebandarudaraan yang berhubungan dengan jasa lalu lintas penerbangan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai program pelayanan yang bertujuan untuk meminimalisir dan mengantisipasi munculnya resiko tersebut yaitu


melalui program pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK). Angkasa

Pura

II

berupaya

memastikan

bahwa

semua

infrastruktur/fasilitas yang terkait dengan program PKPPK dalam kondisi yang siap siaga dan berfungsi secara optimal. Upaya yang dilakukan Perusahaan berupa perbaikan dan peningkatan kelengkapan fasilitas maupun penggantian atau peremajaan kendaraan operasional PKP-PK antara lain:53 a.

Foam tender;

b.

Rescue Invention Vehicle (Rapid Car);

c.

Ambalance;

d.

Commando Car.

Sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku bagi masingmasing Bandara. Disamping peningkatan kualitas infrastruktur PKPPK, Angkasa Pura II juga meningkatkan pelayanan lainnya. Angkasa Pura II juga bekerja sama dnegan instansi pemerintahan seperti Dinas Pemadam Kebakaran dengan memberikan pelatihanpelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi personil PKP-PK. Pada aspek kepatuhan terhadap prosedur, perusahaan melakukan kajian maupun penilaian untuk mengukur kualitas pelayanan PKP-PK dalam merespon setiap kecelakaan yang terjadi.

53

Indonesia Legal Center Publishing, Op.cit, hlm 75.


Ad 7. Kesiapan Bandara menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mencegah atau meminimalkan timbulnya kerugian jiwa maupun material. Kesiapan ini bergantung pada kondisi Bandara atas ketersediaan fasilitas yang memadai, yang didukung oleh personil handal dan terlatih dalam melakukan penanggulangan keadaan darurat berupaya untuk memberikan respon yang cepat atas terjadinya kecelakaan pesawat udara. Untuk itu, Angkasa Pura II memastikan bahwa seluruh Bandara yang dikelolanya

telah

melakukan

pelatihan-pelatihan

tentang

penanggulangan keadaan darurat serta melengkapi berbagai fasilitas dan unsur-unsur penunjangnya. Pada tahun 2011, Angkasa Pura II telah mengadakan gelar latihan penanggulangan keadaan darurat di Bandara Soekarno-Hatta dengan hasil memenuhi target waktu ICAO, yakni dapat mencapai waktu kurang dari 3 (tiga) menit yang merupakan standar dari response time yang diberikan oleh ICAO. Dalam rangka penanggulangan keadaan darurat, Angkasa Pura II bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai unsur dan instansi yang tergabung dalam Airport Emergency Committee (AEC) sesuai prosedur atau standar dalam Airport Emergency Plan (AEP).54 54

H. K. Martono,Op.cit, hlm 89.


B.

Bentuk-Bentuk Kerugian yang Dialami Pengguna Jasa Bandar Udara Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara niaga terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Pengguna jasa dalam hal ini adalah operator penerbangan, penumpang (pelanggan Airlines) dan pengusaha toko. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi.55 Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakikatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akan tetapi oleh Undang-Undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan

55

E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol.25, Jakarta, 2006, Hlm 15.


umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan kewajiban khusus kepada pihaknya pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.56 Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999

tidak

semata-mata

memberikan perlindungan kepada konsumen saja tetapi memberikan perlindungan masyarakat publik pada umumnya, mengingat setiap orang adalah konsumen. Bentuk kerugian yang biasa dialami oleh pengguna jasa Bandar Udara terutama pada Bandar Udara Polonia Medan adalah bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan dari pihak pengelola Bandar Udara. Contohnya seperti pengenaan retribusi berupa airport-text sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perjalanan dalam negeri dan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perjalanan luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola Bandar Udara Polonia (General Manager Angkasa Pura II Medan) bahwa pengenaan biaya airport-text dilakukan oleh pihak Bandara sebagai biaya atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak Bandara kepada pengguna jasa selama pengguna jasa tersebut berada di kawasan Bandar Udara dan karena dijamin keamanan pengguna jasa selama berada di dalam Bandar Udara. Jika dalam hal pemberian fasilitas dan pelayanan pihak pengelola Bandar Udara masih dianggap kurang profesional, maka disini terjadi 56

R. Surbekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm 71.


ketidakpuasan pada pengguna jasa karena pihak pengguna jasa merasa dirugikan. Apabila terjadi kerugian terhadap penumpang dan/atau pengguna jasa maka akan diganti oleh pihak pengelola Bandar Udara dengan menggunakan asuransi yaitu asuransi Jasa Raharja.

C.

Tanggung Jawab PT Angkasa Pura II (Persero) Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Pengguna Jasa Bandar Udara Unsur terpenting dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan udara serta jenis-jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.57 Pengelola bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi antara lain akibat kehilangan dan kerusakan peralatan pengguna jasa selama pengangkutan

berlangsung.

Untuk

penggantian

kerugian

tersebut

menimbulkan tidak adanya kepastian hukum untuk melindungi pengguna jasa (konsumen). Pihak pengelola mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasanya sebagai dampak dari kesalahan pihak pengelola. Karena secara hukum, pengguna jasa dilindungi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dapat dilihat

57

E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung, 1984,

hlm 163.


dalam pasal 141 sampai 149 mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa dan/atau pengirim kargo. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberikan harapan agar para pelaku usaha tidak sewenang-wenang. Maka pengguna jasa memiliki hak dan posisi seimbang dengan para pengelola. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 (satu) angka 1 (satu) disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang

menjamin

adanya

kepastian

hukum

untuk

memberi

perlindungan konsumen. Dari pengertian diatas ada pokok-pokok dari perlindungan konsumen. Diantaranya kesamaan derajat antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen mempunyai hak, pelaku usaha mempunyai kewajiban, Pemerintah perlu berperan aktif, dan terbuka dalam promosi barang, pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional, masyarakat juga perlu berperan serta. Transportasi udara merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi udara dapat mempermudah masyarakat untuk menjalankan kegiatannya misalnya dalam hal penggunaan atau pengiriman barang. Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan transportasi udara terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau pihak pengelola Bandar Udara dan pihak pengguna jasa atau konsumen.


Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Batas tanggung jawab Pengelola Bandar Udara:58 a.

Pada penumpang, dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu Bandara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di Bandar Udara tujuan;

b.

Pada bagasi tercatat, dimulai sejak pihak pengelola menerima bagasi tercatat pada saat pelaporan (check in) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang;

c.

Pada kargo, dimulai sejak pengirim barang menerima salinan surat muatan udara dari pihak pengelola sampai dengan waktu ditetapkan sebagai batas pengambilan sebagaimana tertera dalam surat muatan udara (airway bill).

D.

Penyelesaian Tuntutan Kerugian Pengguna Jasa Bandar Udara Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis dengan General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Medan, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa Bandar Udara, pihak pengelola Bandar Udara tetap akan bertanggung jawab dalam bentuk memberikan asuransi..

58

E. Suherman, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 1962,Hlm 35.


Selain itu tanggung jawab juga tidak harus diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk pelayanan. Tetapi sebelum tanggung jawab tersebut dilaksanakan pihak Bandar Udara, terlebih dahulu pihak pengelola melakukan pengecekan apakah kerugian yang dialami oleh pengguna jasa mutlak merupakan kesalahan dan/atau kelalaian pihak Bandar Udara dalam memberikan pelayanan ataukah perbuatan pengguna jasa sendiri (human error). Pengelola tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian terhadap: a.

Meninggal dunia akibat kejadian pada saat proses naik turun dari pesawat meninggalkan ruang tunggu atau dari pesawat udara menuju ruang kedatangan Bandara tujuan atau transit;

b.

Penumpang dinyatakan cacat tetap sebagian;

c.

Kerugian yang didertita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda dari pesawat udara yang dioperasikan.

Apabila pengelola dapat membuktikan bahwa: a.

Kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola;

b.

Kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang sendiri dan/atau pihak ketiga;


Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian Bukti yang dapat digunakan oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga apabila mengalami kerugian adalah sebagai berikut:59 a.

Dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat (claim tag) atau surat muatan udara (airway bill) atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggung jawabkan;

b.

Surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dan/atau harta benda terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara;

c.

Pemberian ganti kerugian diajukan kepada pengangkut yang secara nyata melakukan pengangkutan udara (actual carrier), apabila pengangkutan udara tersebut dilakukan lebih dari satu Badan Usaha Angkutan Udara;

d.

Apabila bagasi tercatat dan/atau kargo diterima penumpang atau orang yang berhak menerima tidak ada keluhan, maka merupakan bukti bagasi tercatat dan/atau kargo tersebut diterima dalam keadaan baik sesuai dengan dokumen pada saat diterima;

59

Ibid, Hlm 60.


e.

Apabila bagasi tercatat dan/atau kargo yang diterima dalam keadaan rusak, musnah dan/atau hilang, tuntutan terhadap pengangkut atau pengelola diajukan secara tertulis pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang atau penerima kargo;

f.

Jika terjadi keterlambatan penerimaan bagasi tercatat dan/atau kargo, tuntutan terhadap pengangkut harus diajukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak bagasi tercatat diterima pemilik bagasi tercatat sesuai tanda bukti tercatat diterminal kedatangan atau kargo diterima oleh penerima di tempat yang sudah ditetapkan. Penyelesaian tuntutan atas kerugian pengguna jasa Bandar Udara dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri di wilayah NKRI atau arbitrase tau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.60

Contoh Kasus tentang Tanggung Jawab Pengelola Bandar Udara Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara: Godfried Effendi Lubis (Sekretaris Komisi A DPRD Medan) selaku pengguna jasa pelayanan Bandara Internasional Polonia mengajukan klaim kepada pengelola Bandara pada hari Jumat, tanggal 09 November 2012 atas pelayanan Bandara Polonia yang tidak sesuai dengan namanya yaitu Bandara yang bertaraf Internasional. Pengajuan Klaim Beliau berkaitan dengan standar pelayanan Polonia Medan yang masih jauh dari criteria 60

E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Citra Aditya, Bandung,

1995, Hlm 23.


Bandara Internasional dilihat mulai dari pintu masuk hingga ruang tunggu penumpang yang minim sekali bangku untuk menunggu, fasilitas toilet yang kotor, jauh, bau, dan gelap serta beliau mengkomplain tentang pelayanan di bagian pengambilan bagasi sangat tidak nyaman. Tidak disediakannya bangku untuk menunggu dan tidak jarang terjadi kehilangan bagasi penumpang. Tetapi kasus ini tidak sampai ke pengadilan karena masih bias ditangani oleh pihak PT (Persero) Angkasa Pura II Medan, karena masih merupakan kasus ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola saja. Dan kasus ini dijadikan pelajaran

oleh pihak

pengelola untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan terhadap penumpang Bandara.


BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan 1.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola Bandar Udara Polonia Medan Kegiatan pengusahaan dan pelayanan yang diselenggarakan Bandar Udara Polonia berupa: pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang kegunaannya untuk penyediaan atau pengembangan terhadap fasilitas pada kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos, fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan dan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara, jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara yang terdiri atas penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang yang terdiri atas penyediaan penginapan atau hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran, penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan atau penukaran uang, transportasi darat.


2.

Bentuk-Bentuk Kerugian yang Dialami oleh Pengguna Jasa Bandar Udara Polonia Medan Bentuk kerugian yang biasa dialami oleh pengguna jasa Bandar Udara Polonia Medan adalah bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan dari pihak pengelola Bandar Udara. Jika dalam hal pemberian fasilitas dan pelayanan pihak pengelola Bandar Udara masih dianggap kurang profesional, maka disini terjadi ketidakpuasan pada pengguna jasa karena pihak pengguna jasa merasa dirugikan haknya. Apabila terjadi kerugian terhadap penumpang dan/atau pengguna jasa maka akan diganti oleh pihak pengelola Bandar Udara Polonia Medan. PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan ganti rugi berupa asuransi terhadap klaim yang ditujukan kepada Bandara, sebagai tanggung jawab terhadap kerugian dalam bentuk ketidakpuasan pada pelayanan Angkasa Pura II (Persero) yaitu dengan menggunakan asuransi Jasa Raharja.

3.

Bentuk Pertanggungjawaban PT Angkasa Pura II (Persero) Terhadap Kerugian yang Dialami Pengguna Jasa Bandar Udara Pihak Pengelola Bandar Udara sebagai penyelenggara kegiatan penerbangan mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasanya sebagai dampak dari kesalahan pihak pengelola. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis dengan General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Medan, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa Bandar Udara, pihak pengelola Bandar Udara tetap akan bertanggung jawab. Tanggung jawab tidak harus dalam bentuk uang tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk pelayanan.


B.

Saran 1.

Upaya perlindungan konsumen menjadi sangat penting sekarang ini. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen akan sulit jika kita mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha ( pihak pengelola Bandar Udara), maka dari itu dibutuhkannya suatu tanggap masalah/kesadaran dari pengguna jasa akan manfaat dan kelebihan pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola Bandara. Tetapi kepercayaan pun tidak cukup maka diperlukannya suatu peraturan yang mengikatnya agar pihak pengelola tidak semena-mena, dan hak-hak konsumen pun terlindungi.

2.

Adanya sosialisasi berkaitan dengan peran serta masyarakat selaku pengguna jasa Bandar Udara yang dapat memberikan penilaian, masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Angkutan Udarar Niaga berjadwal seharusnya dapat menciptakan daya saing terutama dalam bidang pelayanan jasa demi memperlancar kegiatan perekonomian nasional yang menunjang dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa.

3.

Bagi para pihak yang terkait, seperti pihak pengelola Angkasa Pura II (Persero) Medan yang menyediakan pelayanan jasa di Bandar Udara Polonia, diharapkan memaksimalkan kinerjanya agar dapat mempertahankan pelayanan yang baik terhadap penumpang serta mengantisipasi timbulnya kerugian terhadap memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara, karena selain dapat memberikan kepuasan pada penumpang dan pengguna jasa juga dapat menjaga nama baik PT Angkasa Pura II (Persero) Medan.


BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Recommend Documents