BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sehat adalah suatu keadaan yang baik dari segi fisik, mental dan kesejahteraan sosial dan tidak hanya dilihat dari tidak adanya suatu penyakit atau kelemahan saja (WHO, 2015). Sedangkan kesehatan menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan pengertian sehat dan kesehatan tersebut, maka dapat diartikan keadaan sehat bagi setiap orang sangatlah penting karena keadaan sehat tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, dimana kesehatan sendiri telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 (WHO, 2015). WHO mencanangkan adanya universal health coverage (UHC) untuk mewujudkan seluruh masyarakat mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tinggingya yang juga ada dalam Health for All agenda Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 (WHO, 2014). Menurut definisi dari WHO, UHC merupakan suatu keadaan yang bertujuan agar semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan tersebut. Dukungan terhadap UHC juga terlihat dalam resolusi di United Nations General Assembly pada 12 Desember 2012 dan akan menjadi salah satu tujuan bidang kesehatan dalam post-2015 Millennium Development Goal (Vega, 2013). World Health Assembly ke-58 mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pembiayaan
1
2
kesehatan yang berkelanjutan melalui UHC diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. Indonesia sebagai salah satu anggota United Nation dan WHO turut mendukung terwujudnya UHC di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan UHC di Indonesia, serta untuk menjalankan amanah dalam UUD 45 pasal 28H dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial dan pasal 34 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, maka Pemerintah Indonesia telah membuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan telah beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (Kemenkes, 2015). Seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang telah bekerja minimal enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN dan membayar iuran / premi yang telah ditetapkan. Peserta JKN dibagi kedalam dua kategori yaitu peserta Penerima Bantua Iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah dan peserta bukan PBI. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan (2015c), jumlah peserta JKN per tanggal 5 Januari 2015 telah mencapai 133.606.661 orang dari 238,5 juta orang penduduk di Indonesia per tahun 2010 menurut data BPS (2013a). Sedangkan untuk jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah 9788 puskesmas, 755 Klinik TNI, 569 Klinik POLRI, 2.388 Klinik Pratama, 3984 Dokter Praktek Perorangan, 945
3
Dokter Gigi, 8 Rumah Sakit Kelas D Pertama, 1613 Rumah Sakit, 68 Klinik Utama, ditambah dengan 1447 Apotek dan 828 Optik (BPJS Kesehatan, 2015b). Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013, pasal 36 mengenai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah yang memenuhi syarat wajib bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sedangkan untuk fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi syarat dapat bekerjsama dengan BPJS. Berdasarkan peraturan tersebut, maka fasilitas kesehatan milik swasta seperti rumah sakit swasta tidak memiliki kewajiban bekerjasama dengan BPJS. Menurut data Kementerian Kesehatan, terdapat 730 rumah sakit swasta organisasi, 268 rumah sakit swasta perusahaan, 423 rumah sakit swasta / lainnya dan 63 rumah sakit swasta BUMN di Indonesia yang baru 600 diantaranya bekerjasama dengan BPJS. Belum semua atau terbatasnya jumlah rumah sakit khusunya rumah sakit swasta yang ikut bekerjasama dengan BPJS dikhawatirkan dapat membuat peserta BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dikarekan jumlah peserta yang menumpuk pada beberapa fasilitas kesehatan saja. Beberapa alasan rumah sakit swasta khususnya kelas menengah keatas belum tertarik untuk bekerjasama dengan BPJS adalah karena adanya perbedaan tarif yang cukup signifikan dan perlunya penyesuaian dengan alat dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS (Kompas, 2014). Paket manfaat dalam pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 bersifat perseorangan berupa
4
pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk didalamnya obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Namun masih ada beberapa hal yang tidak ditanggung, seperti pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, mengatasi infertilitas, meratakan gigi (ortodonsi), gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol, gangguan kesehatan karena disengaja atau akibat melakukan hobi yang berbahaya, pengobatan komplementer yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan, pengobatan dan tindakan medis eksperimen, alat kontrasepsi serta pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau wabah (Idris, 2013). Masih adanya beberapa paket manfaat pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam JKN oleh BPJS mengharuskan peserta untuk membayar sendiri (out of pocket) pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung yang memang dibutuhkan oleh peserta tersebut. Fasilitas kesehatan khususnya milik swasta masih banyak yang belum bekerjasama dengan BPJS dan adanya paket manfaat pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung sebenarnya memberikan peluang terhadap perusahaan asuransi kesehatan swasta di Indonesia untuk turut serta dalam mewujudkan UHC di Indonesia. Berdasarkan data dari PPJK Depkes RI 2011 – 2012 yang telah diolah, persentase penduduk Indonesia yang belum memiliki jaminan kesehatan berjumlah 35,21%, sedangkan penduduk Indonesia yang menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan swasta adalah 2,48% dan jaminan perusahaan sebesar 6,51%. Perusahaan – perusahaan besar di Indonesia umumnya juga melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi swasta dalam memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan / pegawai di perusahaan tersebut ditambah lagi dengan adanya peraturan dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013, pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemberi kerja pada BUMN,
5
usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil harus sudah mendaftarkan keryawannya ke BPJS kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2015. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi kesehatan swasta untuk melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui kerjasama manfaat atau coordination of benefit (COB). Prinsip COB BPJS Kesehatan ini adalah koordinasi manfaat yang diberlakukan bila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan nantinya akan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada program JKN, sedangkan selisihnya akan menjadi tanggung jawab asuransi komersial selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku (BPJS Kesehatan, 2014c). Masyarakat yang telah menjadi peserta kesehatan di perusahaan asuransi swasta yang telah bekerjsama dengan BPJS dapat menikmati paket pelayanan kesehatan tambahan yang tidak ditanggung oleh BPJS sesuai perjanjian dengan perusahaan asuransi swasta terkait dan pelayanan kesehatan dapat diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta terkait serta di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan asuransi swasta terkait tetapi tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan baru 51 perusahaan asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui skema COB (BPJS Kesehatan, 2015a). Masih ada perusahaan – perusahaan asuransi besar di Indonesia seperti Prudential Life Assurance, Sun Life Financial Indonesia dan Commonwealth Life. Peneliti melihat adanya peluang kerjasama antara perusahaan asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat
6
yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta mengenai program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih sebagai tempat penelitian karena banyaknya perusahaan asuransi kesehatan swasta khususnya di Provinsi Bali yang memiliki kantor cabang di Kota Denpasar dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, berdasarkan data BPS Provinsi Bali kota Denpasar memiliki kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2012 dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu sebesar 4.170 per km2, sehingga peluang perusahaan asuransi swasta untuk mendapatkan peserta cenderung lebih besar yang dapat mempercepat tercapainya UHC. 1.2 Rumusan Masalah Pemerintah Indonesia telah membuat program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk mewujudkan UHC di Indonesia. Namun untuk mempercepat tercapainya UHC di Indonesia sebenarnya diperlukan juga kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk di Indonesia dan masih ada beberapa hal yang tidak ditanggung dalam JKN serta masih banyaknya fasilitas palayanan kesehatan terutama rumah sakit swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga mendorong BPJS Kesehatan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyrakat. Selain itu, telah adanya skema kerjasama manfaat atau COB antara BPJS dengan perusahaan asuransi kesehatan swasta dapat meningkatkan peluang perusahaan asuransi kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan persepsi perusahaan asuransi
7
kesehatan swasta mengenai program JKN yang dilaksanakan di Kota Denpasar pada tahun 2015. 1.3 Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah “Bagaimanakah persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta mengenai program JKN di Kota Denpasar pada tahun 2015?”. 1.4 Tujuan 1.4.1
Tujuan umum Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi perusahaan
asuransi kesehatan swasta mengenai program JKN di Kota Denpasar tahun 2015. 1.4.2
Tujuan khusus Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, antara lain: 1. Persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta di kota Denpasar mengenai penyelenggaraan JKN. 2. Persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta di Kota Denpasar mengenai kerjasama manfaat atau coordination of benefit (COB) dengan BPJS Kesehatan dalam JKN. 3. Persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui skema COB.
1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1
Manfaat praktis Memberikan informasi mengenai persepsi perusahaan asuransi kesehatan
swasta mengenai penyelenggaraan JKN dan COB dalam JKN yang dapat dijadikan masukan oleh BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan Indonesia, dan Pemerintah
8
Indonesia agar dapat meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi kesehatan swasta untuk mencapai universal health coverage di Indonesia. 1.5.2
Manfaat teoritis Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, antara lain: 1. Peneliti
memperoleh
pengetahuan
tambahan
serta
meningkatkan
keterampilan dan kemampuan dalam hal melakukan penelitian mengenai persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta mengenai program JKN dengan menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahaan. 2. Memperoleh informasi mengenai persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta di Kota Denpasar mengenai program JKN. 3. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dikembangkan serta digunakan sebagai referensi dalam melakukan peneletian terkait oleh peneliti selanjutnya. 1.6 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Kesehatan yang terkait dalam hal pembiayaan dan kebijakan kesehatan masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada upaya pencapaian universal health coverage di Indonesia melalui program JKN dengan melihat persepsi perusahaan asuransi kesehatan swasta di Kota Denpasar mengenai program JKN.
