BAB II KOPERASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI INDONESIA. ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam

BAB II KOPERASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI INDONESIA

2.1 Sejarah Perkoperasian di Indonesia Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi; koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. 51 Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan yang lainnya; di dalam kapitalisme, manusia peranannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang dalam koperasi modal diperlukan untuk menjalankan usahanya yang dikumpulkan oleh manusiamanusia yang menjadi anggotanya. 52 Gerakan koperasi timbul karena adanya inspirasi dari pembaharu sosial pada abad ke-14 di daratan Eropa, dan dapat dicatat serta dikemukakan yang berperan dalam mengembangkan koperasi, antara lain seperti Francois Charles Fourier (1771-1837), Robert Owen (1771-1858), William King, Louis Blanc (1811-1882), N.V.S Grundtwig (1783-1872), Hermann Schulze Celitizch (1808-1883), Friederich William Raiffeisen

51

Andjar Pachta W., et. al. Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 14. 52 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

(1818-1888), Alphonse Desjardius (1854-1921), M.M Coady (1882-1959), Ivan Emelianaft (1880-1900), Margaret Digby dan Paul Lambert. 53 Koperasi berkembang dari Eropa menuju daratan Asia. Di Jepang, untuk pertama kali koperasi didirikan pada tahun1900, bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan.

54

Meskipun dibawah nama industri kerajinan, koperasi di Jepang bergerak pula dalam bidang pertanian. Sementara itu di India, gerakan koperasi di India dimulai dengan berdirinya Koperasi Kredit untuk memberikan kemungkinan para produsen kecil berusaha. Munculnya koperasi kredit di India ini disebabkan karena pengusaha kecil disana waktu itu selalu menjadi korban lintah darat yang memberi pinjaman modal dengan bunga yang sangat tinggi.55 Koperasi kredit di India ini dapat pula berbentuk Koperasi Lumbung, dengan sistem uang pangkal dapat dibayar berupa uang maupun padi dengan iurannya harus berupa padi. Di Indonesia, pertumbuhan koperasi dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya

berkembang

dari

waktu

ke

waktu

sampai

sekarang.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbedabeda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. 56 Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada

53

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5-12. 54 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit, hlm. 28 55 Ibid, hlm. 13 56 H. Masngudi, Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia, (Jakarta : Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, 1990), Hlm. 8.


kegiatan simpan-pinjam) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barangbarang untuk keperluan produksi.57 Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) masa periode, yaitu:58 1. Periode 1896-1908 Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia. Pada tahun 1896 ada seorang Patih Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwokerto yang merintis mendirikan satu bank simpanan (Hulp Spaarbank) untuk menolong para kaum priyayi yang terjerat tindakan dalam soal riba kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Asisten Residen belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Tetapi cita-cita dan ide dari R. Aria Wiria Atmadja tidak dapat berlanjut karena mendapat hambatan kegiatan dari politik Pemerintahan Penjajah pada masa itu. Adapun tidak terlaksananya pembentukan koperasi pada waktu itu, dapat disimpulkan karena beberapa sebab, yaitu:59 a) Belum adanya instansi Pemerintah maupun badan non Pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan 57

Ibid. R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op. Cit, hlm. 14-31. 59 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia didalam Perkembangan, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 51. 58


tentang koperasi. Pemerintah sendiri waktu itu bahkan menghalang-halangi. b) Ide koperasi hanya muncul dari segelintir orang dan tidak mendapat dukungan secara luas dari masyarakat. c) Pemerintah Penjajah belanda tidak memberikan dukungan untuk pertumbuhan koperasi di masyarakat, karena mereka takut koperasi akan digunakan oleh kaum pejuang untuk tujuan yang dapat membahayakan Pemerintah Penjajah. d) Karena belum adanya Undang-Undang tentang Perkoperasian. 2.

Periode 1908-1927 Bersamaan dengan lahirnya Kebangkitan Nasional, tepatnya pada antara tahun1908-1913, Boedi Oetomo mencoba memajukan Koperasi-koperasi Rumah Tangga, Koperasi toko, yang kemudian menjadi Koperasi Konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi Koperasi Batik. Gerakan ini dibantu oleh Serikat Islam yang melahirkan Koperasi pertama kali di Indonesia. Pada tahun 1915 lahir Undang-Undang Koperasi pertama kali di negara jajahan Hindia Belanda yang disebut dengan Verordening op de Cooperatieve Verenegingen (Koninklijk Besluit, 7 April 1915, Stb. 431). Undang-Undang ini konkordan dengan Undang-Undang Koperasi Belanda tahun 1876, dan Undang-Undang Koperasi 1915 ini berlaku bagi semua golongan


rakyat pada waktu itu. Dengan Undang-Undang ini, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi karena:60 a) Harus mendapat izin dari Gubernur Jendral. b) Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam berbahasa Belanda. c) Membayar bea materai sebesar 50 gulden. d) Hak tanah harus menurut Hukum Eropa. e) Harus diumumkan di Javasche Courant, yang biayanya cukup tinggi. Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 tersebut mendapat tantangan keras dari para pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum Gerakan Nasional. Akhirnya pada tahun 1920, Pemerintah Belanda membentuk suatu komisi atau Panitia Koperasi, atas desakan keras dari pemuka rakyat. Komisi ini dipimpin oleh Prof. DR. J.H. Boeke, dimana dalam komisi ini duduk pula beberapa wakil Pemuda Pejuang Indonesia. Komisi ini bertugas untuk mempelajari apakah bentuk koperasi sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak, mempelajari dan menyiapkan cara-cara mengembangkan koperrasi yang cocok dengan Indonesia, dan menyiapkan Undang-Undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut Regeling

60

Arifinal Chaniago, et. al. Pendidikan Perkoperasian Indonesia, (Bandung: Angkasa, Cetakan ke-2, 1973), hlm. 55-56.


Inslamdsche Cooperatieve Verenegingen (Stb. 1927-91). Isinya antara lain: a) Akte Pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada Penasihat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam Bahasa Daerah. b) Bea Materainya cukup 3 (tiga) gulden. c) Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat. d) Hanya berlaku bagi golongan Bumi Putera.

3. Periode 1927-1942 Pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan Koperasi yaitu Algemene Regeling Op De Cooperatieve Verenegingen (Stb. 1933108). Peraturan baru ini tidak ada bedanya dengan peraturan koperasi tahun 1915. Akibatnya koperasi semakin bertambah mundur.

Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari

Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, kemudian pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh pemerintah, dengan tugas sebagai koperasi pemberantas utang rakyat, terutama kaum tani yang tidak lepas dari cengkraman kaum pengijon dan lintah darat. 4. Periode 1942-1945 Sejak Balatentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Koperasi dijadikan


sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang keperluan perang. Pada masa ini koperasi semakin hancur yang disebabkan karena adanya ketentuan dari Penguasa Jepang bahwa mendirikan koperasi harus mendapat izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut sangan dipersulit. 5. Periode 1945-1958 Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian UUD disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dalam UUD, yaitu pada pasal 33 ayat (1) UUD beserta penjelasannya. Karena itu, Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan Kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1946 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil adalah menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang bermakna hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi. Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres kedua, dimana

salah

satu

keputusannya

adalah

menetapkan

dan

mengangkat DR. M. Hatta sebagai Bapak Koperasi di Indonesia.


Kemudian pada tahun 1958 Pemerintah mengundangkan UndangUndang Koperasi Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958139). Undang-Undang ini dibuat berdasar pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Pasal 38, yang isi ketentuannya sama dengan Pasal 33 UUD. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini maka peraturan koperasi tahun 1933 dan peraturan koperasi tahun 1949 dinyatakan dicabut. 6. Periode 1958-1965 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 koperasi semakin maju berkembang dan tumbuh dimana-mana. Tetapi dengan diberlakukannya kembali UUD berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa Pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas, perkembangan koperasi di Indonesia. Tanggal 2 sampai 10 Agustus tahun 1965 lahirlah UndangUndang

Nomor

14

Tahun

1965

tentang

Pokok-Pokok

Perkoperasian (Lembaga Negara 1965-75). Undang-undang ini terdapat unsur-unsur politik yang masuk dalam koperasi, artinya koperasi masih tetap jadi alat perjuangan dari partai-partai politik yang menguasainya. 7.

Pada Tahun 1966-1991


Pemerintah Orde Baru bertekad mengembalikan citra koperasi sesuai dengan kehendak para pendiri Pasal 33 UUD. Dalam pada itu terbentuklah Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 Tentang

Pembaharuan

Kebijaksanaan

Landasan

Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan. Peranan Koperasi tercantum didalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru dengan persetujuan DPRGR telah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang secara tegas mencabut Undang-Undang sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1969-1970, koperasi siap memasuki tahap-tahap pembangunan lima tahun pertama. Pemerintah telah mendirikan Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop), Balai Latihan Koperasi (Balatkop), Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Setelah berlaku lebih kurang 25 tahun dan dunia koperasi maupun dunia usaha pada umumnya telah berkembang pesat, keberadaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hasil-hasil yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi. Lahirnya

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

1992

Tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Nomor 116 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 3502 Tahun 1992) ini dinyatakan sebagai Undang-Undang


yang diterbitkan untuk menyesuaikan derap langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya. 61 Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, menejemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya koperasi sebagaimana dimanatkan dalam UUD.62 Pada tahun 2012, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Roh korporasi terus merasuk ke sendi-sendi kehidupan

negara,

termasuk

jiawa

usaha

yang

sesuai

dengan

kegotongroyongan: koperasi. Namun dikarenakan bernuansa korporasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 28/PUU-XI/2013. Materi yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang. Selain karena berjiwa korporasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945, dan hal tersebut mengakibatkan undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut yang berarti pula undang-undang tersebut dibatalkan. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi

61

Andjar Pachta W, et. al. Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, (Jakarta: Pernada Media, 2005), hlm. 71 62 Ibid.


menyatakan memberlakukan kembali UU Perkoperasian dan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.63 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

64

Koperasi menyandarkan usahanya berdasarkan asas

kekeluargaan sebagaimana perwujudan dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

2.2 Pengembangan Koperasi dalam Perekonomian di Indonesia Ropke mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelangggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas).65 Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Hendar dan Kusnadi, kegiatan koperasi secara ekonomis harus mengacu pada prinsip identitas (hakikat ganda) yaitu anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan.66 Organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi

63

Agus Sahbani, “UU Perkoperasisan Dibatalkan karena Berjiwa Korporasi.” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uuperkoperasiandibatalkankare naberjiwa-korporasi (diakses pada tanggal 31 Agustus 2015 pada pukul 17.00 WIB). 64 Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 1 angka 1. 65 Tulus Tambunan, Ibid hlm. 2. 66 Ibid.


individu para anggotanya. Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada didalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota, pengurus dan pemimpin dan setiap anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuantujuan itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama.67 Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan yang mereka pada umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 68 Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. 69 Strata ini biasanya berasal dari

67

Ibid. Pandji Anoraga, H. Djoko Sudantoko, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 1. 69 Tulus Tambunan, Op. Cit, hlm. 3. 68


kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.70 Koperasi sebagai suatu badan usaha haruslah bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, menjalankan asas bussiness efficiency, yaitu mengupayakan keuntungan finansial untuk menghidupi dirinya. 71 Koperasi harus pula menjalankan asas efisiensi ekonomi (melaksanakan alokasi sumber daya) sebaik mungkin guna menunjang program kesejahteraan anggota dan pembangunan ekonomi untuk golongan ekonomi lemah pada umumnya. Dengan koperasi bekerja efisien baik secara ekonomis maupun bisnis, koperasi akan dapat melayani kepentingan

70

Ibid, hlm. 3. Bahri Nurdin, Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri, dalam “Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990”, (Jakarta: UII Press, 1989), hlm. 379. 71


anggotanya, sekaligus koperasi dapat melayani masyarakat sekitar dengan baik.

72

Sehingga pada akhirnya koperasi akan sangat menunjang

peningkatan kesejahteraan ekonomi golongan ekonomi lemah di suatu daerah (pedesaan) pada khususnya dan suatu wilayah perekonomian daerah (pedesaan) pada umumnya. Koperasi dan para pelakunya (pengurus, manajer/ pengelola, dan anggotanya) harus mampu bekerja secara efisien, untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya (Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Negara) dalam menjalankan kegiatan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 73 Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Kelompok tersebut bisa terjadi jika kelompok tersebut secara relatif homogen dan setiap anggautanya mampu memberikan kontribusi yang nyata.74 Menurut Mohammad Hatta, seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan individual. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal

72

Ibid. Ibid. 74 Tiktik Sartika Pratomo, “Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi,” Working Paper Series No. 9, Juni 2004, hlm. 9. 73


mengurus keperluan bersama. 75 Diatas bangunan-bangunan koperasi itu, diperlukan campur tangan pemerintah, untuk mengkoordinasi segala usaha produktif bagi keselamatan masyarakat. Dalam pemikiran Hatta, terdapat peran yang juga sekaligus menjadi tugas koperasi di Indonesia, yaitu : 76 1. Memperbaiki produksi Ada tiga jenis barang utama yang produksinya harus segera diperbaiki, yaitu pangan, barang kerajinan, dan barang-barang pertukangan yang diperlukan oleh rakyat dalam kehidupan seharihari. 2. Memperbaiki kualitas barang Koperasi harus memperbaiki kualitas barang-barang yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Salah satu sebab rendahnya kualitas barang-barang adalah tidak cukupnya sarana produksi yamg dimiliki oleh rakyat, maka koperasi memiliki peran untuk secara bersama-sama memiliki sarana produksi yang dibutuhkan. 3. Memperbaiki distribusi Para pedagang pada umumnya telah mempermainkan distribusi untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya dengan menimbun barang pada saat barang mulai langka untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Maka koperasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem distribusi barang. 75

Y.Harsoyo dkk, Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan, (Tangerang: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 15 76 Ibid.


4. Memperbaiki harga Pedagang selalu berusaha untuk menjual barang dengan harga yang setinggi-tingginya, kondisi demikian merugikan masyarakat luas. Koperasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas seharusnya memperbaiki harga pasar. 5. Menyingkirkan penghisapan Penghisapann yang merugikan masyarakat harus disingkirkan dengan pendirian koperasi-koperasi simpan pinjam. 6. Memperkuat permodalan Masyarakat

pada

umumnya

mengalami

kesulitan

dalam

permodalan. Dengan koperasi masyarakat harus digerakkan untuk menabung sebagai sumber modal. 7. Memelihara lumbung Sistem lumbung harus diperbaharui disesuaikan dengan tuntutan masa. Lumbung harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi atau sebagai buffer stock. Dengan adanya lumbung akan mengurangi gejolak harga pada saat panen dan masa panceklik. Lumbung padi juga berfungsi untuk penyediaan bibit pada musim tanam. Keberadaan koperasi sebagai bagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu seharusnya menempatkan peran koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem ekonomi


kerakyatan, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain.

77

Oleh karena itu

pengembangan koperasi harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguhsungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upayaupaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus -menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). Barang tentu hal ini juga harus dibarengi dengan strategi pengembangan usaha besar dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan.78 Pengembangan koperasi menjadi komponen penting bagi program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.79 Proses dan cara untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut sangat penting, terutama melalui upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Pendekatan

demikian

diharapkan

lebih

menjamin

80

terwujudnya

perekonomian yang lebih adil dan merata, berdaya saing dengan basis efisiensi di berbagai sektor dan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan global, berwawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari, dengan partisipasi masyarakat yang lebih

77

Ginandjar Kartasasmita, “Membangun Ekonomi Rakyat untuk Mewujudkan Indonesia Baru yang Kita Cita-citakan,” (Bandung: pidato Disampaikan di depan Gerakan Mahasiswa Pasundan Bandung, 27 September 2001), hlm. 3. 78 Ibid. 79 Ibid. 80 Ibid.


menonjol dan desentralisasi pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan memaksimalkan potensi daerah, serta bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).81 Usaha mikro kecil menengah dan koperasi (“UMKMK”) memiliki peluang untuk terus berkembang. Perkembangan koperasi di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan. Beberapa hal yang masih menjadi penghambat dalam pengembangan koperasi ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal koperasi, dimana penanganan masingmasing faktor harus bersinergi untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu :82

1. faktor Internal : merupakan masalah klasik dari UMKMK yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia);

2. faktor Eksternal : merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKMK, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi. Secara rinci Kementrian Koperasi dan UMKM mengemukakan permasalahan yang ada pada koperasi dan UMKMK adalah sebagai berikut :83

81

Ibid. Edy Suandi Hamid, “Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah,” (Purworejo: disampaikan pada Simposium Nasional: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif, 2010), hlm. 3. 83 Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Kebijaksanan dan Program Kementrian Koperasi dan UKM yang Mendukung Program 82


1.

Terbatasnya akses, kapasitas dan kemampuan Koperasi untuk mengenali, memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya produktif.

2.

Rendahnya

produktivitas

mengakibatkan

lemahnya

daya

saing

UMKMK. 3.

Rendah kualitas kelembagaan/formalisasi usaha.

4.

Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara produktif, efektif dan efisien.

5.

Lemahnya entrepreneurship dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

6.

Hambatan otonomi daerah (peraturan daerah, struktur organisasi).

7.

Belum tersedianya tenaga penyuluh koperasi. Koperasi diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya agar mampu

tumbuh dan berkembang sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas koperasi antara lain: 1. klasifikasi koperasi dan pencapaian koperasi berkualitas; 2. sosialisasi pembentukan koperasi; 3. pendidikan perkoperasian; dan 4. pengembangan kerja sama koperasi pertanian se ASEAN.

Untuk mengetahui kinerja dan kualifikasi koperasi Indonesia, dan mendorong

pelaksanaan

prinsip-prinsip

koperasi,

Pemerintah

telah

melakukan upaya intensif dan terpadu dengan klasifikasi koperasi. Pada periode tahun 2006-2008, telah dilakukan klasifikasi koperasi sebanyak Kewirausahaan Masyarakat,” (Bandung: disampaikan pada Seminar Nasional di Bandung, 2010), hlm. 2.


33.463 koperasi dengan rincian 4.796 koperasi klasifikasi A, 14.240 koperasi klasifikasi B, 14.458 koperasi klasifikasi C.84 Hasil dari klasifikasi akan menjadi bahan bagi penetapan kebijakan pengembangan koperasi dan menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang memerlukan kerja sama dengan

koperasi.

Selanjutnya,

Pedoman

Klasifikasi

Koperasi

disempurnakan menjadi Pedoman Pemeringkatan Koperasi yang ditetapkan dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Koperasi

dan

UKM

Nomor

22/Per/M.KUKM/IV/2007. Pada tahun 2007, dihasilkan 7.918 koperasi yang berperingkat dengan rincian: (a) 4 koperasi berperingkat sangat berkualitas, (b) 2.592 koperasi berperingkat berkualitas, dan (c) 5.322 koperasi berperingkat cukup berkualitas. Sementara itu, pada tahun 2008 dihasilkan 886 koperasi yang berperingkat dengan rincian: (a) 22 koperasi berperingkat berkualitas, dan (b) 864 koperasi berperingkat cukup berkualitas.85 Dalam rangka penguatan permodalan bagi koperasi sivitas akademika (KOSIKA), Pemerintah telah memberikan bantuan modal kepada 10 unit KOSIKA yang tersebar di 10 provinsi pada tahun 2007. 86 Penguatan permodalan KOSIKA akan dapat dirasakan manfaatnya oleh 1.250 orang anggota koperasi. Dalam rangka peningkatan kualitas dan jumlah koperasi, Pemerintah melakukan sosialisasi pembentukan koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat 84

Republik Indonesia, Bappenas, “Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, bappenas.go.id/files/.../bab-20__20090202204616__1756__21.pd... (diakses pada 6 Juni pada pukul 20.18 WIB). 85 Ibid. 86 Ibid.


terutama yang sudah memiliki usaha produktif menjadi lembaga yang berbentuk koperasi. Pada tahun 2008, telah dilakukan sosialisasi pembentukan koperasi wanita di 4 provinsi.87 Untuk meningkatkan peran koperasi di bidang pertanian dan sekaligus dalam mengantisipasi perekonomia dunia yang semakin kompetitif, Indonesia telah berpartisipasi dalam kerja sama koperasi se-ASEAN. 88 Wadah Kerja sama diwujudkan melalui pembentukan ASEAN Center for The Development of Agricultural Cooperative (ACEDAC). Anggotanya adalah gerakan koperasi dari negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2008, telah diadakan sidang tahunan di Lao PDR yang menghasilkan: 89 (a) kesepakatan pelaksanakan Strategy Alliances Project untuk Dairy Product Marketing oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI); (b) penyelenggaraan exchange visit yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan bagi pengurus maupun pengelola koperasi; dan (c) penguatan kerja sama negaranegara ASEAN dengan Jepang. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM koperasi, Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) telah menyelenggarakan diklat perkoperasian. Diklat ini ditujukan kepada anggota koperasi, pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Selama periode tahun 2005-2008 telah dilatih sekitar 1,5 juta orang.

Pemerintah

juga

pada

periode

tahun

yang

sama

telah

menyelenggarakan diklat perkoperasian kepada 14.280 orang yang terdiri

87

Ibid. Ibid. 89 Ibid. 88


anggota koperasi, pengurus koperasi, pengelola koperasi, pengawas koperasi maupun masyarakat yang akan membentuk koperasi.90 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat bab khusus (Bab X) Pasal 73 ayat 1 untuk mendorong pertumbuhan UMKMK, yang memberikan amanah kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan. Pemberdayaan UMKMK ini, sebagaimana tertuang dalam ayat (2), dilakukan melalui sejumlah program fasilitas dan insentif, bimbingan teknis, akses maupun bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.

2.3 Pengaturan Koperasi di Indonesia 2.3.1 Karakteristik Koperasi di Indonesia Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 91 Koperasi menyandarkan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana perwujudan dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Koperasi

bertujuan

memajukan

kesejahteraan

anggota

pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 90 91

Ibid. Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 1 angka 1.


perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 92 Demi mencapai tujuan tersebut, koperasi memiliki prinsip yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai keseluruhan organisasi dan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip koperasi tersebut yaitu : 93 1.

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

2.

pengelolaan dilakukan secara demokratis;

3.

pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

4.

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

5.

kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian dan prinsip kerja sama antar koperasi. Dalam ilmu ekonomi, koperasi termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Akan tetapi koperasi memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan badan-badan usaha lain, antara lain:94 Koperasi: a. tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maksud pertama adalah memperbaiki kesejahteraan anngota (benefit associatin).

92

Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 4. Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 5 94 U. Purwanto, Petunjuk Praktis Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1985, cet 1), hlm. 39. 93


b. Orang (anggota) yang diutamakan modal hanya sebagai alat. Keuntungan dibagi menurut jasa anggota terhadap terjadinya keuntungan itu. c. Anggota mempuyai hak suara yang sama (demokrasi) d. Modal koperasi berubah-ubah, bergantung pada keluar masuk anggota. e. Bekerja secara terang-terangan sehingga dapat diketahui. Badan usaha lain: a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit association). b. Uang (modal) diutamakan, orang (anggota) faktor kedua. Modal c. berkuasa dan keuntungan dibagi menurut besarnya modal. d. Hak suara bergantung besarnya modal yang dimiliki. e. Modal badan usaha tetap. f. Merahasiakan cara bekerjanya supaya dapat keuntungan.

2.3.2

Organ-Organ Koperasi

Sebuah badan usaha tidak dapat dijalankan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki alat penggerak. Alat penggerak yang terdapat di koperasi merupakan organ koperasi itu sendiri. Organ koperasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:95

95

Perangkat Organisasi Koperasi daitur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


a) Rapat Anggota Para organ anggota untuk membicarakan sesuatu tentang koperasi di kalangan anggota maka diadakan suatu rapat, di mana para anggota seluruhnya diundang. Para anggota dapat berbicara, memberikan usul, dan pertimbangan menyetujui usul, atau menolaknya seperti halnya yang umum dilakukan pada suatu rapat. Selain anggota pengurus dan badan pemeriksa jika ada, penasehat beserta pejabat lain pada dasarnya tidak ada pihak lain yang dapat diundang sehingga pembicaraan tidak ada campur tangan dari orang lain.96 Sebuah pencerminan demokrasi dalam koperasi terdapat dalam rapat anggota. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Di dalam rapat anggota, orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan dan paham politik orang-perorangan dan hak suara yang sama atau satu pada suatu koperasi. Kondisi seperti itu merupakan asas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.97 Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi dan pengurus juga yang bertanggung jawab atas rapat anggota. Keputusan yang diambil oleh Rapat Anggota bersifat mengikat semua anggota untuk ditaati dan juga mengikat pengurus koperasi 96

Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, Pengetahuan Perkoperasian,(Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, 1977), hlm. 85. 97 Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (Jakarta: Bina Adiaksa, 2003), hlm. 15.


untuk melaksanakan. Tentunya ini semuanya terlebih dahulu sudah diatur dalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan maupun dalam keputusan lain sehingga semua anggota dianggap mengetahui terlebih dahulu.98 b) Pengurus Menurut ketentuan tradisional, pengurus itu dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan. Karena itu pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam Rapat Umum adalah pembuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi.99 Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Kewenangan yang lainnyaadalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota dan mengangkat pengelola. Tanggung jawab pengurus baik bersamasama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain itu jika pengurus dapat dituntut oleh penuntut 98

Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, Op.cit., hlm. 85. 99 Hans H. Munker, Hukum Koperasi., (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 101


umum. Bila pengurus mengangkat pengelola maka pengurus tetap betanggung jawab atas pengelolaan tersebut.100 c) Pengawas Pengertian pengawas dan pengurus memiliki kedudukan yang sejajar dalam koperasi. Dalam hal ini tidak ada yang lebih atas dan tidak saling membawahi diantara kedua perangkat organisasi koperasi. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Kedudukan sejajar antara pengurus dan pengawas dikarenakan hakikat dari dua organ tersebut melaksanakan amanat rapat anggota didalam mengelola kegiatan koperasi seharihari.101

2.3.3 Permodalan Koperasi Sebagai badan usaha koperasi sama dengan bentuk badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial harus menjalankan usahanya. Oleh karena itu kehadiran modal dalam koperasi ibarat pembuluh darah yang mensuplai darah (modal) bagi kegiatan-kegiatan lainnya dalam

100

M. Faruq Sulaiman, “Perbandingan Kedudukan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk),” Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 30 101 Ibid.


koperasi.102 Dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal lah yang menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha. 103 Karenanya setiap orang yang akan melalukan kegiatan usaha, maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya. Kedudukan modal dalam suatu usaha dikatakan oleh Suryadi Prawirosentono sebagai berikut:104 “Modal adalah salah satu faktor penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. Tanpa modal tidak mungkin dapat membeli tanah, mesin, tenaga kerja dan teknologi lain. Pengertian modal adalah “suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari”. Modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha, yakni : a. sebagian dibelikan tanah dan bangunan; b. sebagian dibelikan persediaan bahan; c. sebagian dibelikan mesin dan peralatan; 102

Lihat Neti Budiwati, “Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi”, file.upi.edu/Direktori/...KOPERASI/.../Manaj_Keuang_Kop.pdf (Diakses pada tanggal 14 Mei 2016 pada pukul 20.00) 103 Ibid. 104 Ibid.


d. sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai (cash). Koperasi sebagai badan usaha perlu dikelola secara profesional dengan mengandalkan prinsip usaha rasionalitas, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang bermuara pada kepentingan anggota dan keuntungan secara keseluruhan tanpa mengabaikan prinsip utama koperasi itu sendiri. Hal ini menimbulkan masalah ketika menejemen keuangan yang harus dikelola semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah yang sering terjadi khususnya masalah permodalan yang akan menghambat roda usaha koperasi.105 Permodalan menjadi permasalahan klasik bagi setiap badan usaha kerakyatan tidak terkecuali untuk koperasi. Penyebab lemahnya struktur permodalan dikarenakan:106 1. Lemahnya struktur permodalan koperasi yang selalu mengalami masalah kekurangan modal secara kuantitatif. 2. Jumlah modal koperasi yang selalu berubah-ubah. Penyebab diatas menjadikan para investor kurang tertarik untuk menanmkan modalnya pada koperasi. Berbagai hambatan permodalan koperasi harus disikapi dengan mencari dan menemukan solusi pembiayaan lain sebagai alternatif jalan tengah. Dalam dunia pembiayaan atau permodalan, selain dikenal istilah lembaga keuangan perbankan, kita juga mengenal lembaga keuangan bukan bank. Berbeda dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank 105 106

Ibid. Ibid.


ini tidak diperbolehkan mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat dalam menjalankan core business-nya. Sumber dana diperoleh dari setoran para pemilik, baik lembaga non pemerintah maupun pemerintah. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 107 Modal sendiri dapat berasal dari:108 1.

simpanan pokok;

2.

simpanan wajib;

3.

dana cadangan;

4.

hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:109 1.

anggota;

2.

koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

3.

bank dan lembaga keuangan lainnya;

4.

penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

5.

sumber lain yang sah.

Selain modal yang disebutkan, koperasi dapat juga melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai modal penyertaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:

107

Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 41 ayat (1). Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 41 ayat (2) . 109 Indonesia (Perkoperasian), Ibid, Pasal 41 ayat (3). 108


a. pemerintah, b. anggota masyarakat, c. badan usaha dan d. badan-badan lainnya. Pemupukan modal perjanjian harus didasari sebuah perjanjian antara koperasi dengan pemodal.110 Pemodal pada koperasi simpan pinjam adalah penyerta modal. Penyerta modal merupakan sebagai pengguna jasa koperasi. Umumnya, penyerta modal adalah para anggota masyarakaat yang disebut mitra usaha.

2.3.4 Bidang Usaha Koperasi Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang 110

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, PP No. 33 Tahun 1998, Lembran Negara Nomor 47, Pasal 3 dan Pasal 4.


koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.111 Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, manusia memerlukan manusia lainnya dalam kerangka kerja sosial (social framework). Dalam hal ini, koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi adalah sebagai berikut : 112 1.

Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.

2.

Fungsi ekonomi, yaitu manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.

3.

Fungsi Politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.

4.

Fungsi Etika, yaitu cara manusia berprilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka. Koperasi berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi dua

bentuk yakni koperasi primer yang merupakan koperasi yang di dalamnya dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang113 dan bentuk bentuk lain yakni

111

Tulus Tambunan, Op. Cit, hlm. 3. Arifin Sitio, Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 14. 113 Indonesia (Perkoperasian), Op. Cit, Pasal 6. 112


koperasi sekunder yakni koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi.114 Koperasi yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dilakukannya yang didasari atas adanya kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. 115 Dalam UU Perkoperasian juga dijelaskan bahwa jenis koperasi terbagi menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa. Masing-masing dari jenis tersebut memiliki kegiatan usaha tersendiri. Usaha koperasi merupakan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.116 Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan dan atau anggotanya. Calon anggota koperasi diberikan kewajiban dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam yaitu, (1) menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, (2) memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.117

114

Ibid, Pasal 6 ayat (2). Ibid, Pasal 16. 116 Ibid, Pasal 43. 117 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1995, Pasal 19. 115


BAB II KOPERASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI INDONESIA. ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam

Recommend Documents